Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatatkan penyaluran rumah subsidi tembus 278.868 unit senilai Rp34,64 triliun sepanjang 2025. Posisinya, menjadi yang tertinggi sepanjang program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dijalankan sejak 2010.

Komisioner Badan Pengatur Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan pembiayaan rumah subsidi itu disalurkan melalui 40 Bank penyalur dari 22 Asosiasi Perumahan yang tersebar di 13.249 perumahan yang dikelola oleh 8.113 pengembang di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.

"Penerima manfaat dana FLPP tersebut meliputi pekerja swasta hingga 205.311 unit rumah 73,63%, wiraswasta sebanyak 39.218 unit rumah 14,06%, dan PNS sebanyak 20.814 unit rumah 7,46%," kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (4/1/2026).

Kemudian, segmen TNI/Polri sebanyak 5.409 unit rumah (1,94%), lainnya 8.083 unit rumah (2,90%), serta 33 unit lainnya dari segmen lainnya (0,01%).

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penerima manfaat FLPP dari pekerja swasta mengalami peningkatan sebesar 31,3%, wiraswasta mencapai peningkatan hingga 58,7%, PNS meningkat 145,7%, dan TNI/Polri mengalami peningkatan hingga 36,9%.

Dalam laporannya, provinsi Jawa Barat masih menjadi provinsi tertinggi penerima manfaat FLPP di seluruh Indonesia dengan capaian 62.591 unit rumah atau setara 22,44%.

Diikuti oleh provinsi lainnya yaitu Jawa Tengah 24.470 unit (8,77%), Sulawesi Selatan 23.255 unit (8,34%), Banten 18.966 unit (6,80%), Jawa Timur 18.361 unit (6,58%)

Meski demikian, realisasi penyaluran dana FLPP itu hanya mencapai 79,68% dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 350.000 unit rumah.

“Walaupun tidak sampai ke titik 350 ribu unit. Namun pencapaian tahun ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010. Dengan komposisi 99,99% atau 278.865 unit merupakan rumah tapak dan sisanya 0,001% (3 unit) rumah susun,” pungkas Heru.