IDXChannel– Tak lama lagi, pabrik baterai listrik Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) di Karawang, Jawa Barat, bakal segera beroperasi.

Jika tak ada aral melintang, pabrik yang merupakan hasil kolaborasi Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Ningbo Contemporary Brunp Lygend (CBL) itu dijadwalkan memasuki tahapan commercial operation date (COD) pada Juli mendatang.

“Saat ini, persiapannya sudah 90 persen. Pabrik ini ini tidak hanya bicara soal pengembangan baterai, tetapi juga kita kembangkan industrinya, ekosistemnya, kapabilitasnya dan tentu saja teknologinya,” ujar Presiden Direktur Indonesia Battery Corporation (IBC) Aditya Farhan Arif dalam bincang Mind Club di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Dia menambahkan, keberadaan pabrik baterai nasional itu merupakan tonggak penting untuk mengambil momentum pemanfaatan kendaraan listrik demi mewujudkan transisi menuju energi bersih.

Menurutnya, program elektrifikasi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan hilirisasi tambang di Tanah Air khususnya nikel yang memang melimpah.

Pabrik baterai listrik CATIB di Karawang, Jawa Barat, digadang-gadang sebagai salah satu manufaktur strategis untuk mendukung program electrifikasi di dalam negeri. Dalam implementasinya, IBC menggandeng CBL yang merupakan bagian dari produsen baterai asal China, CATL.

Fasilitas produksi CATIB pada tahap awal memiliki kapasitas 6,9 Gigawatt Hour (GWh) dan akan bertambah lagi sebanyak 8,1 GWh pada tahap berikutnya. Dari pabrik ini, akan dihasilkan sejumlah produk berupa baterai untuk Battery Electric Vehicle (BEV), Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan Battery Energy Storage System (BESS). Total, proyek ini menelan investasi sebesar USD1,1 miliar.

“Untuk tahap awal paling tidak kita sudah menyerap sekitar Rp4 triliun investasinya,” kata Aditya.

Adapun untuk jenis baterai yang dihasilkan dari pabrik tersebut adalah manganese cobalt (NMC) dan lithium iron phosphate (LFP). Kedua model baterai ini merupakan komponen penting dari kendaraan listrik yang digunakan oleh para produsen mobil listrik.

Menurut Aditya, IBC selaku pengembang baterai listrik melihat pasar ke depan sangat menjanjikan, terutama didukung oleh penggunaan kendaraan listrik yang kian bertambah dan kebutuhan akan sistem penyimpanan listrik dari berupa BESS.

“Selain pasar lokal, kami juga membidik ekspor untuk jenis baterai NMC ke Jerman. Di sana pabrikan banyak menggunakannya. Sementara untuk storage kita incar Jepang,” katanya.

Untuk mendukung ambisi dalam mengembangkan ekosistem industri baterai listrik secara global, IBC juga terus mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di perusahaan. Ini dilakukan dengan mengirim 600 tenaga kerja ke China untuk mendalami teknologi baterai.

“Kita ingin mencetak engineer yang fokus pada pengembangan baterai. Selain itu kami juga bekerja sama dengan kampus-kampus di sini,” katanya.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi “hub” atau jembatan perdagangan dan investasi Islam di kawasan Asia-Pasifik.

"Indonesia punya keunggulan geografis dan kepercayaan dari negara-negara muslim. Kami siap menghubungkan pelaku usaha Muslim dengan peluang bisnis nyata, dari kemitraan hingga investasi besar. Dan kami juga terbuka untuk bekerja sama dengan investor global yang tertarik dengan ekonomi Islam,” kata Arsjad di Jakarta, Rabu.

Pernyataan ini disampaikan Arsjad dalam sesi Indonesia-Business 57+ (B57+) Roundtable pada forum Indonesia Economic Summit (IES) 2026.

Business 57+ (B57+) dirancang sebagai platform yang inklusif yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan mitra internasional untuk membahas strategi konkret untuk memperkuat konektivitas ekonomi antarnegara muslim dan mitra strategisnya.

Indonesia diposisikan sebagai simpul utama kerja sama tersebut melalui pembentukan B57+ Asia-Pacific Chapter yang resmi diluncurkan pada 3 Februari 2026 dalam rangkaian IES 2026.

Dalam konteks ini, Arsjad menekankan bahwa inisiatif ini diarahkan untuk menyatukan para pemimpin sektor swasta dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OIC) untuk memperkuat perdagangan, investasi, dan kolaborasi ekonomi di seluruh pasar islam di dunia.

Menurut Arsjad, negara-negara Muslim memiliki skala pasar dan basis produksi yang luar biasa besar, namun potensi ini dapat dimaksimalkan melalui konektivitas yang lebih kuat, di mana Indonesia dapat menjadi sentral dari konektivitas ini.

Untuk diketahui, Indonesia mempertahankan peringkat ketiga dalam ekonomi Islam global setelah Malaysia dan Arab Saudi, menurut State of Global Islamic Economy Report 2024-2025.

Posisi ini mencerminkan kekuatan Indonesia dalam ekosistem ekonomi Islam dunia, ditopang oleh nilai investasi halal terbesar serta pertumbuhan industri halal nasional yang terus menunjukkan momentum positif.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Nasaruddin Umar turut memberikan dukungan, dengan menyatakan bahwa inisiatif B57+ sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kerja sama, dan keterkaitan dengan sektor riil.

Ia juga menekankan pentingnya ekonomi halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memenuhi permintaan dunia usaha.

“Ekonomi halal merupakan salah satu penggerak penting perekonomian Indonesia. Dengan basis pasar yang besar dan terintegrasi dari hulu ke hilir, ekonomi halal mampu mendorong pertumbuhan, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai nilai global,” ujar dia.

Dukungan terhadap peran Indonesia juga datang dari pemangku kepentingan internasional.

Presiden Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) dan Chairman of the Federation of Saudi Chambers of Commerce Abdullah Saleh Kamel menyatakan dukungannya terhadap peran Indonesia dalam memperkuat integrasi ekonomi di dunia Islam melalui B57+ Asia-Pacific Regional Chapter.

Ia menilai inisiatif ini sebagai langkah penting menuju kolaborasi bisnis lintas negara yang lebih terstruktur.

“B57+ menyediakan kerangka kerja yang lebih praktis bagi pelaku usaha di negara-negara Islam untuk saling terhubung. Peran Indonesia sangat vital dalam membangun jembatan perdagangan dan investasi lintas kawasan,” kata Abdullah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap menjadi magnet kuat bagi investor global di tengah fragmentasi ekonomi dunia.

Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam sambutannya pada Indonesia Economic Summit (IES) 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa.

Dalam forum tersebut, ia memaparkan sejumlah capaian pemerintah, baik dari sisi indikator makroekonomi maupun kemajuan signifikan dalam negosiasi perdagangan internasional.

"Sebagian besar negosiasi perdagangan telah diselesaikan, dengan Kanada, dengan UE, dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), dan kami sedang dalam proses menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat," ungkapnya.

Ia menambahkan, Indonesia telah memperoleh komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 21,4 miliar dolar AS, dengan realisasi pemanfaatan mencapai sekitar 3,5 miliar dolar AS.

Selain itu, Australia juga menyatakan rencananya untuk berinvestasi di Indonesia.

Di tingkat regional, pihaknya juga mengajak Sarawak Air Malaysia untuk berkolaborasi dalam membuka konektivitas transportasi guna mendukung destinasi pariwisata di luar Jakarta dan Bali.

Selain itu, Indonesia dengan Singapura dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus dan program digital.

“Ini berarti ada banyak modal dalam pipeline yang siap untuk diinvestasikan di Indonesia," katanya.

Dirinya juga menyampaikan agenda reformasi pasar modal yang baru saja diluncurkan Indonesia dengan fokus pada empat pilar: efisiensi, transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum.

“Hingga pagi ini, pasar modal telah kembali ke zona hijau, yang menandakan respons pasar yang positif," ungkapnya.

Sementara, Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council Arsjad Rasjid dalam sambutannya menekankan kehadiran Indonesia Economic Summit (IES) 2026 menjadi platform untuk membangun kepercayaan investor.

“Tujuan kami adalah memastikan Indonesia tetap atraktif, kompetitif, dan produktif. Fokus kami tertuju pada tiga pilar utama yakni Kepastian (Certainty), Kapabilitas (Capability), dan Modal (Capital),” tegas Arsjad.

Terdapat berbagai inisiatif yang dilakukan dalam IES 2026, salah satunya peluncuran Business 57+ (B57+) Asia-Pacific Regional Chapter.

Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas ekonomi antarnegara Islam dan mitra strategisnya, dengan Indonesia diposisikan sebagai simpul utama kerja sama di kawasan Asia-Pasifik.

Adapun, Chief Economist Indonesian Business Council (IBC) Denni Purbasari mengatakan, Indonesia diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil di sekitar 5,1-5,2 persen, menjadi daya tarik tersendiri untuk meraih investasi global.

“Komitmen pemerintah terhadap openness dan reform, kestabilan ekonomi makro dan politik, menjadi faktor yang menarik bagi investor asing untuk masuk, baik melalui direct investment maupun portofolio,” kata Denni.

Sejumlah program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesehatan, menambah peluang kemitraan antara pelaku bisnis dalam negeri dengan investor global.

“Sektor yang menarik tidak hanya terkait rantai pasok kendaraan listrik, tapi juga di sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang mendukung ketahanan pangan,” tuturnya.

Adapun Indonesia Economic Summit adalah forum ekonomi tahunan yang diselenggarakan Indonesian Business Council (IBC) untuk membedah tren ekonomi, prioritas strategis, dan arah masa depan Indonesia dalam rantai pasok global.

IES 2026 menghadirkan delegasi dari lebih dari 50 negara untuk mendiskusikan peluang investasi dan tantangan ekonomi struktural Indonesia di tengah dinamika pasar global.

Forum ini mempertemukan pemimpin pemerintah, dunia usaha, investor global, dan organisasi internasional dari berbagai negara seperti Singapura, Australia, Jepang, Inggris, China hingga negara-negara Eropa dan Asia Tengah.

Kehadiran delegasi internasional yang luas menunjukkan bahwa minat investor global terhadap pasar Indonesia tetap ada.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik di tengah ketidakpastian dan fragmentasi ekonomi global.

Hal itu berkat stabilitas makroekonomi, konsistensi kebijakan, serta komitmen kuat terhadap integrasi pasar internasional.

Menurut Airlangga, daya tarik Indonesia tercermin dari kemajuan signifikan dalam negosiasi perdagangan internasional dengan berbagai negara.

"Sebagian besar negosiasi perdagangan telah diselesaikan, dengan Kanada, dengan UE, dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), dan kami sedang dalam proses menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat," ungkap Airlangga dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2026, Jakarta, Selasa (3/2).

Ia juga menyebut Indonesia bahkan berhasil memperoleh komitmen pendanaan transisi energi sebesar US$21,4 miliar melalui skema JETP bersama negara G20, dengan realisasi sekitar US$3,5 miliar. Kemudian, ada juga rencana investasi dari Australia dan penguatan kerja sama kawasan.

"Ini berarti ada banyak modal dalam pipeline yang siap untuk diinvestasikan di Indonesia," katanya.

Airlangga menambahkan, reformasi pasar modal yang baru diluncurkan menunjukkan respons positif dari pasar.

Ada empat pilar yang menjadi fokus pemerintah yakni efisiensi, transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum.

"Hingga pagi ini, pasar modal telah kembali ke zona hijau, yang menandakan respons pasar yang positif," ujarnya.

Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menegaskan IES 2026 menjadi platform untuk menjaga kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global yang berlapis.

"Tujuan kami adalah memastikan Indonesia tetap atraktif, kompetitif, dan produktif. Fokus kami tertuju pada tiga pilar utama yakni Kepastian (Certainty), Kapabilitas (Capability), dan Modal (Capital)," tegas Arsjad.

Sementara itu, Chief Economist IBC Denni Purbasari menilai stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan yang kuat sekitar 5,1- 5,2 persen dan politik Indonesia menjadi faktor utama daya tarik investasi.

"Komitmen pemerintah terhadap openness dan reform, kestabilan ekonomi makro dan politik, menjadi faktor yang menarik bagi investor asing untuk masuk, baik melalui direct investment maupun portofolio," kata Denni.

Indonesia Economic Summit (IES) adalah forum ekonomi tahunan yang diselenggarakan Indonesian Business Council (IBC) untuk membedah tren ekonomi, prioritas strategis, dan arah masa depan Indonesia dalam rantai pasok global.

IES 2026 digelar di Jakarta pada 3-4 Februari 2026 dan dihadiri delegasi dari lebih dari 50 negara dengan fokus pada daya saing Indonesia dalam peta investasi global dan agenda reformasi ekonomi jangka panjang.

Organisasi internasional yang hadir diantaranya dari Singapura, Australia, Jepang, Inggris, China hingga negara-negara Eropa dan Asia Tengah. Kehadiran delegasi internasional yang luas menunjukkan bahwa minat investor global terhadap pasar Indonesia tetap ada.

Pelaku usaha lintas negara Islam dan mitra strategisnya kini memiliki wadah baru untuk memperkuat kolaborasi. Indonesian Business Council (IBC) bersama Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) resmi meluncurkan Business 57+ (B57+) Asia-Pacific Regional Chapter dalam rangkaian Indonesia Economic Summit (IES) 2026.

Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pengawas IBC Arsjad Rasjid dan Presiden ICCD Abdullah Saleh Kamel yang juga menjabat Chairman of the Federation of Saudi Chambers of Commerce. Kehadiran keduanya menandai komitmen kuat dunia usaha dalam mendorong kerja sama ekonomi yang lebih terstruktur di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan mitra strategis di kawasan.

B57+ Asia-Pacific Regional Chapter dirancang sebagai platform koordinasi dan dialog strategis antar pelaku bisnis. Melalui forum ini, dunia usaha diharapkan dapat memperkuat jaringan, menjajaki peluang investasi, serta mendorong perdagangan lintas negara yang lebih inklusif.

Dalam peluncurannya, inisiatif B57+ menempatkan Indonesia sebagai simpul utama (hub) kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Posisi ini dinilai strategis mengingat peran Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara sekaligus anggota G20 yang aktif menjembatani kepentingan negara berkembang dan negara maju.

Selain mempererat konektivitas ekonomi antarnegara Islam, B57+ juga diharapkan membuka ruang kolaborasi dengan mitra non-OKI, khususnya di sektor perdagangan, industri halal, energi, dan ekonomi digital. Langkah ini sejalan dengan tren penguatan kerja sama Selatan-Selatan serta diversifikasi mitra dagang di tengah dinamika ekonomi global.

Indonesia Economic Summit 2026 sendiri menjadi ajang pertemuan para pemimpin bisnis, investor, dan pembuat kebijakan untuk membahas arah ekonomi kawasan. Peluncuran B57+ Asia-Pacific Regional Chapter menjadi salah satu agenda penting yang menegaskan peran dunia usaha sebagai motor diplomasi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan di kawasan.

IDXChannel - Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Aditya Farhan Arif mendorong DPR RI untuk melakukan penyesuaian regulasi dan kebijakan guna penguatan industri baterai. Hilirisasi nikel yang menjadi kunci rantai pasok industri dari hulu ke hilir dianggap perlu dukungan dari sisi hukum dan keuangan.

Aditya menyampaikan, satu di antara persoalan soal menggenjot industri baterai terletak pada pasokan material produksi. Seturut itu, ada biaya ekonomi yang mesti dibayar korporasi.

Sehingga, dia menekankan perlu ada insentif dalam kebijakan hilirisasi nikel.

"Kami sudah mendapatkan banyak sekali cerita dari manajemen sebelumnya juga bagaimana Komisi XII mendukung IBC. Namun dalam kesempatan kali ini, mohon izin kami juga ingin menyampaikan permohonan dukungan, antara lain terkait dengan perpanjangan tax holiday dan tax allowance," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Aditya juga meminta dukungan DPR untuk penyesuaian aturan proses produksi yang menitikberatkan penggunaan komponen dalam negeri. Secara langsung, dia menginginkan adanya perlakuan khusus mekanisme penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi komoditi yang disediakan IBC bagi pelaku bisnis sektor industri baterai.

"Dukungan terhadap TKDN untuk investor atau investasi yang membangun baterai ini dari hulu ke hilir, tidak hanya di sisi manufakturnya saja. Jadi IBC dan partner IBC, kami berkomitmen untuk membangun value chain baterai ini secara terintegrasi dari hulu dan hilir, harapan kami ada privilege terhadap perhitungan TKDN dari produk kami," ujarnya.

Aditya pun meyakini industri baterai menjadi salah satu industri unggulan dari pemerintah yang hendak diseriuskan ekosistem bisnis dan kemanfaatannya secara publik. Atas dasar itu, perlu adanya penyesuaian regulasi untuk mendukung ekosistem bisnis.

"Apabila kita memang menyepakati bahwa industri baterai ini adalah prioritas nasional, maka harapan kami peraturan-peraturan turunannya itu juga mendukung ke arah sana. Termasuk antara lain kepastian atau kejelasan mengenai KBLI yang digunakan pada industri kami," ujar Aditya.

(Dhera Arizona)

Komposisi kepemilikan saham PT Indonesia Battery Corporation (IBC) resmi berubah. PT PLN (Persero) kini hanya mengantongi 7,5% saham, turun drastis dari porsi awal sebesar 25%. Pengalihan kepemilikan ini menjadikan Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, sebagai pemegang saham mayoritas.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengungkapkan bahwa penyusutan saham ini terjadi karena PLN memilih untuk tidak lagi menambah setoran modal (chip-in) dalam proyek IBC ke depan. Akibatnya, porsi kepemilikan PLN terdelusi.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT IBC, PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB), CBL International Development PTE. Ltd.

“Per hari ini, PLN itu sudah menyatakan bahwa mereka mundur dari IBC, proyek IBC dengan cara tidak akan melakukan chip-in lagi. Jadi setiap kali ada penambahan modal, mereka tidak akan nambah. Jadi dengan demikian sahamnya terdelusi. Dulunya mereka itu 25%, sekarang tinggal 7,5%,” kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Dengan peralihan ini, MIND ID resmi menjadi pemegang saham pengendali dengan total kepemilikan 67,5% (Inalum 33,75% dan Antam 33,75%). Sementara itu, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) tetap memegang 25%, dan PLN menyisakan 7,5%.

“Jadi kami berharap sebetulnya untuk men-direct ini biar lebih lincah IBC, ya harusnya MIND ID ini mengkoordinir ini sebagai saham pengendali. Karena kalau kita lihat ini kan sebetulnya sudah 60%,” imbuhnya.

Direktur Utama IBC, Aditya Farhan Arif, membenarkan perubahan struktur modal tersebut. Namun, ia enggan merinci alasan di balik keputusan PLN untuk mundur secara perlahan dari pendanaan IBC.

"Masih ada (saham PLN), sekarang 7,5%. Kalau alasan (pengurangan saham), tolong ditanyakan kepada para pemegang saham. Saya hanya penerima mandat," kata Aditya.

Direktur Utama PT Indonesia Battery Corporation (IBC) Aditya Farhan Arif tetap optimistis nikel mampu bersaing di pasar sebagai bahan baku baterai di tengah berkembangnya baterai jenis Lithium Ferro-Phosphate (LFP).

“Secara volume, sebetulnya katoda jenis NMC (nickel mangnese cobalt) itu permintaannya meningkat, karena size market-nya meningkat tajam,” kata Aditya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, pada Senin (2/2).

Menurut dia, baterai sodium-ion yang mengganti lithium dengan natrium untuk menekan biaya pun masih menjadikan nikel sebagai salah satu kandidat material katoda. Begitu juga dalam pengembangan solid-state battery, NMC adalah kandidat utama material katoda.

Maka itu, Aditya meyakini, nikel Indonesia masih bisa dipasarkan di level global.

Rancangan rantai pasok baterai IBC masih mengandalkan bijih nikel dan mixed hydroxide precipitate (MHP) untuk produksi baterai. “Bijih nikel dan MHP adalah wilayah bisnis ANTAM, sedangkan wilayah kerja IBC adalah pengolahan MHP menjadi nickel sulfate, kemudian menjadi baterai, termasuk proses recycling,” ujarnya.

Sekadar informasi, pabrik baterai di Karawang, Jawa Barat yang merupakan hasil kerja sama IBC dengan konsorsium yang dipimpin raksasa baterai Tiongkok CATL akan beroperasi tahun ini. Pabrik baterai ini merupakan bagian hilir dari kerja sama IBC dan CATL yang dikenal sebagai Proyek Dragon.

IDXChannel - Kepemilikan saham PT Indonesia Battery Corporation (IBC) menjadi sorotan karena tidak adanya pemegang saham pengendali di perusahaan pembuat baterai kendaaran listrik tersebut. IBC diketahui merupakan konsorsium yang beranggotakan perusahaan-perusahaan BUMN.

MIND ID memiliki saham mayoritas IBC sebesar 67,5 persen melalui PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Inalum (Persero) 33,75 persen. Sementara sisanya dimiliki PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) sebesar 25 persen dan PT PLN (Persero) sebesar 7,5 persen.

Direktur Utama IBM, Aditya Farhan Arif menjelaskan, meski MIND ID lewat Antam dan Inalum memegang saham mayoritas IBC, perusahaan tersebut bukan pengendali IBC.

"Hingga saat ini tidak ada entitas pemegang saham yang menjadi pemegang saham pengendali di IBC," kata Aditya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/1/2026).

Aditya menjelaskan bahwa dibentuknya IBC pada 2021 lalu atas dasar kepentingan hilirisasi mineral, khususnya nikel ke arah baterai. Seiring perkembangan, keberadaan IBC selaras dengan Asta Cita yang digaungkan rezim Prabowo Subianto, yakni soal kemandirian energi ekonomi hijau, dan hilirisasi.

"Pada dasarnya kami ingin menyiapkan material maju atau advanced materials yang nanti akan diperlukan untuk industri baterai dan mewujudkan hilirisasi mineral menuju kepemimpinan Indonesia di industri baterai dan transisi energi dunia," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya mengaku heran dengan tidak adanya pengendali di tubuh IBC. Dia mewanti-wanti dengan struktur kepemilikan saham yang ada, sudah seharusnya IBC memiliki pemegang saham pengendali.

Bambang menekankan peranan MIND ID melalui Antam dan Inalum selaku pemegang saham utama semestinya lebih dominan dibanding PLN dan Pertamina. Keberadaan pengendali dinilai penting untuk mendorong rencana bisnis ke depan.

"Untuk men-direct (mengarahkan) biar lebih lincah IBC, ya harusnya MIND ID ini mengkoordinasi ini sebagai saham pengendali. Dan mudah-mudahan dengan adanya saham pengendali dan kemudian juga investasi-investasi yang dilakukan, ini betul-betul dapat mengakselerasikan investasi dan pengembangan teknologi baterai di Indonesia," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

Pabrik baterai kendaraan listrik milik PT Contemporary Amperex Technology Indonesia (CATIB) di Karawang, Jawa Barat, ditargetkan beroperasi mulai Juni 2026, hanya satu tahun setelah groundbreaking pada 29 Juni 2025. CATIB merupakan perusahaan patungan antara PT Indonesia Battery Corporation (IBC) dan konsorsium yang dipimpin raksasa baterai asal Tiongkok, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

“Tadinya (beroperasi) di kuartal III, di September, tapi kami coba akselerasi di bulan Juni 2026,” kata Direktur Utama PT Indonesia Battery Corporation (IBC) Aditya Farhan Arif, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (2/2).

Pabrik ini akan memproduksi battery cells, module, dan pack, sekaligus Battery Energy Storage System (BESS), yang ditujukan untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik dan energi terbarukan di Indonesia. Pada tahap awal,, kapasitas produksi awal sebesar 6,9 GWh, yang akan meningkat menjadi 15 GWh pada tahap kedua.

Menurut Director of Corporate Public Affairs PT CATIB Bayu Hermawan, konstruksi dasar telah rampung. Saat ini, pabrik memasuki tahap instalasi peralatan dan pembangunan fasilitas penunjang. Perusahaan juga tengah menyiapkan dokumen operasional, termasuk sertifikat layak operasi dan sertifikat layak fungsi untuk memproses izin usaha.

Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan telah memperoleh fasilitas keringanan pajak berupa tax holiday dari Kementerian Keuangan, khususnya untuk baterai kendaraan listrik. “Mudah-mudahan implementasi tax holiday bisa diperpanjang juga untuk implementasi BESS yang diproduksi dalam negeri,” ujar Bayu.

Sebagai informasi, CATIB didirikan oleh IBC bersama konsorsium CATL, Brunp, dan Lygend (CBL). CATL Proyek baterai ini merupakan bagian hilir dari kerja sama IBC dan CATL yang dikenal sebagai Proyek Dragon.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Indonesia Battery Corporation (IBC) Aditya Farhan Arif mengatakan ukuran pasar untuk baterai kendaraan listrik (EV) berbasis nikel meningkat tajam sehingga bisnis tersebut masih menjanjikan.

“Kami masih sangat optimis bahwa kami bisa memasarkan baterai berbasis katoda nikel kami,” ujar Aditya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin.

Aditya menyampaikan memang betul saat ini pasar baterai listrik terbagi antara yang berbasis LFP (litium besi fosfat) dengan NMC (nikel mangan kobalt).

Banyak analis, lanjutnya, memang memproyeksikan bahwa pangsa pasar untuk baterai EV berbasis nikel tertekan akibat keberadaan baterai EV berbasis litium.

“Tetapi, secara volume, sebetulnya katoda jenis NMC itu permintaannya meningkat dengan sangat tajam,” kata Aditya.

Terlebih, Aditya melihat untuk teknologi di masa depan, baterai yang akan terkomersialisasi adalah baterai jenis sodium ion battery, di mana dalam skenario tersebut, unsur litiumnya akan diganti oleh natrium agar lebih murah.

“Per hari ini, teknologi yang akan digunakan untuk baterai jenis sodium ion ini, salah satu kandidat kuatnya masih berbasis nikel,” kata Aditya.

Setelah baterai jenis sodium ion battery, Aditya juga mengatakan akan ada solid state battery atau baterai ion litium biasa, namun menggunakan elektrolit padatan. Untuk baterai jenis ini, ia pun mengatakan nikel masih menjadi kandidat utama dalam pengembangan teknologi tersebut.

“Jadi, kami cukup optimis bahwa ke depan, nikel Indonesia masih tetap akan bisa dipasarkan di pasar global,” katanya.

Pernyataan tersebut merupakan respons Aditya ketika Komisi XII yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mempertanyakan daya saing baterai EV berbasis nikel di tengah-tengah pasar yang masif menggunakan baterai EV berbasis litium.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesian Business Council (IBC) menyampaikan enam rekomendasi strategis kepada pemerintah dan regulator untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal di tengah meningkatnya volatilitas. Asosiasi CEO dan pengusaha itu menekankan kepastian kebijakan, tata kelola institusi, serta perlindungan hak investor sebagai fondasi pasar yang kredibel.

Tekanan pasar menguat setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membekukan sementara penyesuaian indeks saham Indonesia. Pada perdagangan Senin (2/2/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di level 8.306 dan dalam 30 menit awal turun hampir 382 poin ke level 7.947, dengan kapitalisasi pasar menyusut menjadi Rp14.310 triliun.

Secara akumulatif, IHSG melemah sekitar 11 persen dalam sepekan dan turun sekitar 8 persen sejak awal 2026. Pada penutupan perdagangan Jumat (30/1/2026), IHSG berada di level 8.329 atau turun sekitar 6,94 persen dibandingkan pekan sebelumnya, dengan investor asing mencatatkan jual bersih sekitar Rp15,7 triliun di pasar reguler.

Chief Operating Officer IBC William Sabandar mengatakan, kepercayaan investor sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan tata kelola institusi.

“Pasar pada dasarnya dapat menerima perubahan, selama perubahan tersebut dikelola dengan kejelasan arah, proses yang transparan, dan komitmen yang kuat terhadap prinsip tata kelola yang baik. Kredibilitas kebijakan dan kesinambungan institusional adalah faktor kunci bagi stabilitas pasar,” kata William dalam keterangannya dikutip pada Senin (2/2/2026).

Terdapat enam rekomendasi yang disampaikan IBC untuk perbaikan pasar modal. Pertama, IBC menekankan pentingnya kepastian dan predictability kebijakan pasar modal. Setiap inisiatif kebijakan, termasuk rencana peningkatan free float, perlu disertai peta jalan yang jelas, tahapan implementasi realistis, serta komunikasi transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Kedua, IBC mendorong kepastian kepemimpinan institusional. Proses penunjukan pejabat pengganti di lembaga strategis pasar modal perlu dilakukan tepat waktu, profesional, dan berbasis merit guna menjaga kesinambungan kebijakan dan mencegah kekosongan kebijakan.

Ketiga, IBC menyoroti pentingnya koordinasi kebijakan antarotoritas dengan tetap menghormati independensi masing-masing lembaga. Penguatan market surveillance berbasis data serta pengawasan berbasis risiko dinilai penting untuk meningkatkan deteksi dini potensi gangguan pasar.

Rekomendasi keempat, IBC menekankan perlunya penegakan regulasi yang konsisten, independen, profesional, dan proporsional. Penegakan aturan harus didukung kejelasan mandat serta perlindungan hukum bagi aparat pengawas agar tidak menciptakan ketidakpastian regulasi.

Kelima, IBC menilai kepastian due process dan perlindungan hak investor sebagai elemen fundamental. Investor membutuhkan kepastian hukum, perlindungan hak milik, penghormatan kontrak, serta penerapan prinsip due process of law yang konsisten.

Keenam, IBC menegaskan stabilitas sistem keuangan merupakan kepentingan bersama yang harus dijaga melalui kebijakan yang selaras, tata kelola yang kuat, serta kolaborasi antara otoritas, pelaku pasar, dan dunia usaha.

Chief Economist IBC Denni Purbasari menambahkan, IBC akan terus mendorong dialog kebijakan berbasis riset untuk memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia.

“IBC berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan melalui dialog kebijakan yang konstruktif serta masukan berbasis riset dan perspektif dunia usaha,” ujar Denni.