Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan adanya temuan alih fungsi kawasan hutan di tiga provinsi di Pulau Sumatra. Di mana, praktik tersebut saat ini tengah diselidiki lantaran diduga menjadi salah satu pemicu utama bencana banjir yang melanda wilayah tersebut.

Nusron menekankan bahwa pemanfaatan ruang hutan untuk kepentingan non-kehutanan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat seharusnya tunduk pada norma rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan area penggunaan lain (APL).

"Perhatian kita agar Kementerian kehutanan menjamin keselarasan dengan RTRW-nya dengan semangat buat special planning," kata Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (19/1/2026).

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, praktik penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan di Sumatra Utara tercatat sebagai yang paling luas, yakni mencapai 884.000 hektare.

Sementara itu, di Provinsi Aceh ditemukan sekitar 358.000 hektare hutan yang beralih fungsi, dan di Sumatra Barat seluas 357.000 hektare hutan digunakan untuk kepentingan di luar kehutanan.

"Ini datanya, dan ini yang oleh Satgas PKH sedang diselidiki dan dijadikan pemicu apakah poin-poin ini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di sana," ujar Nusron dalam keterangan resminya, dikutip Senin (19/1/2026).

Nusron menjabarkan bahwa selain dimanfaatkan untuk sektor perkebunan, faktanya terdapat terlalu banyak izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain di tiga provinsi tersebut.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah tingginya pemberian izin Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk aktivitas pertambangan serta berbagai kepentingan non-kehutanan lainnya yang dinilai telah melampaui batas kewajaran.

Saat ini, Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Perbaikan Tata Kelola Kehutanan (Satgas PKH) tengah melakukan investigasi mendalam untuk menelusuri korelasi antara penyimpangan tata ruang ini dengan frekuensi bencana ekologis di Sumatra.

"Karena selain digunakan kebun juga memang faktanya sudah terlalu banyak di tiga provinsi ini, kawasan ini digunakan untuk kepentingan yang lain. Salah satunya terlalu banyak adanya izin IPPKH untuk kepentingan tambang dan kepentingan-kepentingan non-kehutanan yang lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus memburu perusahaan-perusahaan yang menjadi biang kerok bencana di Sumatra akibat pembalakan hutan ilegal.

Dalam mengusut hal tersebut, pemerintah menerjunkan Kementerian Kehutanan dan Satuan tugas penertiban kawasan hutan atau Satgas PKH. Saat ini, satgas tersebut tengah menghitung kerugian lingkungan terkait bencana alam banjir dan longsor di Sumatra.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan penelusuran asal-usul kayu gelondongan yang menjadi perhatian publik dalam bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra telah memasuki tahap penyelidikan aparat penegak hukum.

Proses tersebut ditangani Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Bareskrim Polri, sehingga detail temuan belum dapat disampaikan ke publik.

Hal ini disampaikannya usai memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Saya tidak bisa buka ke publik, sekali lagi ini kan ada Satgas PKH dan Kabareskrim, kami sudah ada pertemuan dan sudah ada list nama-nama perusahaan yang sedang di… makanya levelnya sudah sampai ke penyelidikan,” ujar Raja Juli Antoni.

Sementara itu, Satgas PKH mengaku telah mengantongi identitas pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Sumatra.

Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah mengatakan informasi itu diperoleh usai pihaknya melakukan pemetaan hutan di wilayah yang terdampak bencana.

"Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi," ujar Febrie di Kejagung, Senin (15/12/2025).

Dia menambahkan, subjek hukum dalam perkara ini terdiri dari perorangan maupun korporasi. Selain proses pidana, Satgas Hutan besutan Presiden Prabowo ini bakal melakukan evaluasi perizinan hutan di Sumatra.

Nantinya, Satgas PKH akan mengevaluasi izin korporasi atau subjek hukum jika terbukti melanggar dan memperparah bencana alam di Sumatra.

"Jika mereka memiliki izin, akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi," tambah Febrie.

Febrie menambahkan saat ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menangani perusahaan yang diduga melanggar di daerah aliran sungai (DAS) Anggoli dan Garoga. Perusahaan itu berinisial TBS.

"Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Bareskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyatakan telah mengetahui identitas pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Sumatra.

Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah mengatakan informasi itu diperoleh usai pihaknya melakukan pemetaan hutan di wilayah yang terdampak bencana.

"Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi," ujar Febrie di Kejagung, Senin (15/12/2025).

Dia menambahkan, subjek hukum dalam perkara ini terdiri dari perorangan maupun korporasi. Selain proses pidana, Satgas Hutan besutan Presiden Prabowo ini bakal melakukan evaluasi perizinan hutan di Sumatra.

Nantinya, Satgas PKH akan mengevaluasi izin korporasi atau subjek hukum jika terbukti melanggar dan memperparah bencana alam di Sumatra.

"Jika mereka memiliki izin, akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi," tambah Febrie.

Febrie menambahkan saat ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menangani perusahaan yang diduga melanggar di daerah aliran sungai (DAS) Anggoli dan Garoga. Perusahaan itu berinisial TBS.

"Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Bareskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kerusakan hutan di Sumatra kembali menjadi sorotan setelah banjir bandang besar yang melanda sejumlah daerah pekan lalu.

Ketika curah hujan tinggi turun, tanah yang kehilangan tutupan vegetasi tidak mampu lagi menyerap air, sehingga luapan membawa gelondongan kayu, lumpur, dan material lain hingga ke kawasan hilir dan pesisir.

Kondisi ini kembali menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan hutan di Indonesia yang berfungsi bukan hanya sebagai benteng ekologis, tetapi juga penopang kehidupan masyarakat luas.

Dilansir dari Buku Ekologi Hutan dan Ekosistem Lahan Basah, Senin (15/12/2025), Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman jenis hutan paling kaya di dunia. Setiap tipe hutan memiliki kontribusi penting dalam menjaga stabilitas iklim dan keseimbangan ekosistem.

1. Hutan Hujan Tropis

Hutan hujan tropis yang mendominasi Kalimantan, Sumatra, dan Papua memiliki curah hujan tinggi dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Ekosistem ini berfungsi sebagai penyerap karbon utama sekaligus rumah bagi ribuan flora dan fauna endemik. Setiap hektar hutan tropis dapat mengandung lebih dari 320 pohon besar, serta ratusan spesies tumbuhan seperti rotan, anggrek, dan tanaman obat.

2. Hutan Mangrove

Hutan mangrove tumbuh di kawasan pesisir yang terpengaruh pasang surut, terutama di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Papua. Perannya adalah :

* melindungi pantai dari abrasi dan tsunami kecil,

* habitat bagi ikan, kepiting, dan udang,

* penyimpan karbon biru yang sangat besar.

3. Hutan Musim

Hutan musim berkembang di wilayah dua musim seperti Nusa Tenggara dan sebagian Jawa. Vegetasinya berubah mengikuti kondisi cuaca, misalnya, pohon jati dan eucalyptus akan menggugurkan daun saat kemarau.

Hutan musim dibagi menjadi:

* Zona bawah (0–1.000 m dpl), didominasi jati dan akasia

* Zona tengah–atas (1.000–4.100 m dpl), didominasi cemara gunung dan pinus merkusii.

4. Hutan Pegunungan

Terletak di atas 1.000 meter, hutan pegunungan memiliki suhu dingin dan flora khas dataran tinggi. Fungsinya seperti :

* menjaga sumber mata air,

* mengatur iklim mikro,

* habitat satwa endemik dataran tinggi.

5. Hutan Gambut

Hutan gambut, yang banyak ditemukan di Sumatra dan Kalimantan, tumbuh di atas tumpukan bahan organik setebal lebih dari 50 cm. Ketika rusak atau dikeringkan, kawasan ini sangat mudah terbakar dan melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.

6. Hutan Rawa

Hutan rawa tumbuh di lahan alluvial yang selalu tergenang air tawar. Ekosistem ini menyimpan cadangan air besar dan menjadi habitat spesies unik yang tahan kondisi basah.

7. Hutan Pantai

Hutan pantai tumbuh di sepanjang garis pantai berpasir, dengan vegetasi seperti ketapang, waru, dan cemara laut. Ekosistem ini menjadi pelindung daratan dari angin kencang dan intrusi air laut.

Kerangka Regulasi dan Fungsi Hutan

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pun mengelompokkan beberapa hutan sesuai dengan fungsinya.

1. Hutan Konservasi

Melindungi keanekaragaman hayati dan plasma nutfah atau biasa dikenal dengan sumber daya genetic.

2. Hutan Lindung

Menjaga tata air, mencegah erosi, dan mengatur iklim mikro.

3. Hutan Produksi

Dikelola untuk menghasilkan kayu, getah, rotan, dan komoditas lain. Dari sisi status lahan:

* Hutan Negara, berada di tanah tanpa hak kepemilikan,

* Hutan Hak, berada di atas tanah berstatus hak. (Angela Merici Andriani Uto Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) angkat bicara perihal izin hutan di kawasan Pulau Sumatra hingga wawancara dengan aktor Amerika Serikat (AS) Harrison Ford saat dirinya menjabat Menteri Kehutanan 2009–2014.

Usai menyampaikan duka cita atas bencana Sumatra, dia berujar bahwa bencana itu berlangsung di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Namun, Zulhas mengaku dipermasalahkan perihal kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau.

“Sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun, tetapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya enggak apa-apa saya maafkan,” kata Zulhas dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Menurutnya, status Tesso Nilo sebagai taman nasional menegaskan bahwa kawasan tersebut tidak boleh diberi izin apa pun. Zulhas berujar bahwa tidak ada menteri kehutanan era kapan pun yang memberikan izin pengelolaan hutan di Tesso Nilo, karena akan berujung penjara akibat pelanggaran pidana.

Terkait kerusakan alam yang terjadi di Tesso Nilo, dia berujar bahwa kawasan tersebut diserbu oleh sekitar 50.000 masyarakat pada era reformasi.

Dirinya lantas menyinggung perihal wawancara dengan Harrison Ford pada 2013. Zulhas mengaku ditanya Ford perihal mengapa dirinya tidak menindaklanjuti ulah masyarakat tersebut.

“Waktu orang Amerika itu datang, kamu kok enggak tangkap itu 50.000 orang? Saya bilang itu perambah pidana, itu ranah hukum,” ujarnya.

Dia kemudian menyampaikan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan saat ini telah berhasil mengamankan 4 juta hektar lahan hutan yang dikelola secara ilegal.

Menurutnya, jumlah tersebut didominasi kawasan hutan di Sumatra Utara hingga Riau, dan berpotensi bertambah hingga 6 juta hektar seiring sejumlah elemen seperti TNI hingga pemerintah daerah yang turun tangan.

Terakhir, Zulhas menyinggung perihal pemberian izin terhadap 1,6 juta hektar lahan saat dirinya menjabat Menhut. Menurutnya, hal tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang kawasan setempat yang diselaraskan dengan pembangunan.

“Jadi harus ada kepastian [hukum] bagi masyarakat, tetapi tidak ada izin baru sama sekali,” ujarnya.

Adapun, Bisnis Indonesia Group (BIG) menggelar kegiatan BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dalam sesi diskusi interaktif yang bakal membahas prospek ekonomi pada 2026.

BIG Conference berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 dengan mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi.

Kegiatan BIG Conference melibatkan para pemangku kepentingan baik dari pemerintahan dan swasta untuk mengupas secara mendalam mengenai tantangan ekonomi mendatang.

Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.

Bisnis.com, SURABAYA – Bencana ekologis, yakni banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di pulau Sumatra seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengundang sorotan dari pakar kebencanaan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Hijrah Saputra.

Hijrah menuturkan bencana yang terjadi di pulau Sumatra tersebut dipicu oleh cuaca ekstrem yang tengah melanda Asia Tenggara dan berhubungan dengan perubahan pola hujan. Hal tersebut dibuktikan dengan banjir yang juga terjadi di Malaysia hingga Thailand.

“Pemicu utamanya yaitu curah hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar dan bibit siklon di Selat Malaka yang juga memicu banjir besar di beberapa negara bagian Malaysia,” ujar Hijrah, Kamis (4/12/2025).

Namun, ia menyebut bahwa terdapat faktor lain yang turut andil memperparah bencana di Sumatra, hingga merenggut ratusan korban jiwa, berbagai fasilitas umum rusak parah, hingga menyebabkan ribuan orang harus kehilangan tempat tinggal. Faktor tersebut ialah kondisi lingkungan yang telah rusak.

“Faktor penyebab banjir di Sumatra adalah kondisi lingkungan, seperti lereng gundul, permukiman di sekitar sungai, drainase terbatas, dan infrastruktur vital yang belum adaptif,” bebernya.

Menurutnya, aktivitas penebangan kayu di kawasan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) adalah faktor yang memperparah bencana tersebut. Dalam ekosistem, pohon berperan vital sebagai penyimpanan cadangan air tanah dan berfungsi menahan struktur tanah agar tidak terjadi longsor.

“Video dan foto yang beredar menunjukkan banyak kayu terdampar di sungai dan pesisir. Itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan bukti adanya aktivitas penebangan yang tidak terkendali. Penebangan hutan membuat daya serap berkurang, memperbesar limpasan air, dan meningkatkan risiko longsor,” tegasnya.

Dalam upaya penanganan bencana, Hijrah mengapresiasi langkah cepat pemerintah, seperti evakuasi menggunakan helikopter dan kapal perang, distribusi logistik, pemulihan listrik, hingga operasi modifikasi cuaca. Hal tersebut menunjukkan respon darurat yang berjalan cukup baik. Namun, menurutnya pemerintah masih perlu meningkatkan antisipasi untuk meminimalisasi kejadian serupa terjadi kembali.

“Antisipasi jangka panjang masih lemah, sistem peringatan dini belum menjangkau desa terpencil, tata ruang belum disiplin, dan rehabilitasi lingkungan masih sporadis. Antisipasi jangka pendek mungkin sudah cepat walaupun ada beberapa titik yang sulit dijangkau secara geografis agak sedikit terlambat,” ucapnya.

Hijrah mengungkapkan terdapat tiga tahapan langkah konkret yang dapat dijalankan. Pertama, langkah jangka pendek, yakni fokuskan SAR dalam 72 jam pertama usai terjadinya bencana, suplai logistik, dan layanan kesehatan.

Langkah kedua, yakni jangka menengah adalah melakukan audit kerusakan, perbaikan infrastruktur, dan relokasi warga dari zona merah. Terakhir, jangka panjang, dengan rehabilitasi DAS, reboisasi lereng, normalisasi sungai, hingga integrasi mitigasi bencana ke RPJMD.

“Ini bukan sekadar takdir, tapi konsekuensi dari cara kita mengelola alam dan kesiapan sistem kita. Kalau kita ingin mengurangi korban di masa depan, maka ketahanan harus dibangun dari disiplin tata ruang, ekologi DAS, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara regional,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan telah mencabut izin pengelolaan lingkungan terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi memperburuk kondisi bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan memanggil delapan perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan di Sumatra dan Aceh.

Kedelapan perusahaan itu diduga melakukan pembalakan liar sehingga banyaknya kayu gelondongan terseret banjir, serta menyebabkan ketahanan lahan hutan kian terkikis.

"Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana," katanya usai rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12/2025).

Pada Senin pekan depan, Kementerian Lingkungan Hidup akan mulai memanggil perusahaan tersebut untuk dimintai keterangan. Hal ini setelah pihaknya melakukan pemantauan citra satelit.

Dia menyebutkan pihaknya tidak menutup kemungkinan membawa perkara ini ke ranah pidana, jika perusahaan tersebut terbukti menjadi penyebab bencana di Sumatra dan Aceh.

Hanif mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya pembabatan lahan hutan untuk diubah menjadi lahan pertanian. Alhasil, katanya, sekitar 50 ribu dari 340 hektare menjadi lahan kering.

Dia menyampaikan ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda lahan kering, maka memperburuk suatu wilayah yang diterpa bencana alam.

Hanif menuturkan akan meninjau langsung sejumlah titik yang dilanda bencana pekan ini. Selain itu, dia menggaet sejumlah universitas di wilayah tersebut untuk mengetahui kajian-kajian guna menangani dan mitigasi bencana ke depannya.

"Seluruh universitas yang ada di daerah bencana untuk melakukan kajian detil terkait dengan upaya pemulihan dan penanganan, setelah analisis bencana ini kepada kami," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kerusakan alam dan alih fungsi lahan dituding sebagai penyebab banjir bandang besar di Sumatra. Hutan di Sumatra telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit, tambang hingga dibabat oleh pembalak liar.

Akibatnya, ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi seperti pekan lalu, lahan-lahan yang dulunya ditumbuhi tanaman keras itu tidak mampu menampung debit air. Luapan air tidak terelakkan membawa ranting hingga gelondongan kayu berukuran besar dan berbagai material lain hingga ke pantai.

Wahana Lingkungan Hidup alias Walhi Sumatra Utara menuding pembukaan lahan untuk areal pertambangan menjadi salah satu pemicu bencana besar itu terjadi. Citra satelit terbaru pada 2025 turut memperlihatkan pembukaan hutan di areal harangan Tapanuli, tepatnya di kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan dengan skala yang masif.

Sementara itu, terkait kayu-kayu yang terbawa banjir Sumatra, Kemenhut tidak menyebut secara spesifik. Mereka hanya mengatakan bahwa kayu yang terseret banjir bisa berasal dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga aktivitas yang melanggar hukum termasuk penyalahgunaan pemegang hak atas tanah alias PHAT dan illegal logging.

“Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho.

Meski demikian, Nugroho juga tidak menampik bahwa kayu-kayu itu berasal dari aktivitas perambahan hutan secara ilegal. “Kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” tegasnya.

Hutan untuk Tambang

Adapun, data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan, selama tahun 2017-2022, pemerintah telah melepas kawasan hutan untuk aktivitas survei dan eksplorasi tambang seluas 197.891,69 hektare di wilayah Sumatra Utara.

Sedangkan, di Aceh dan Sumbar masing-masing seluas 67.026,68 hektare dan 4.720,33 hektare pada periode yang sama. Wilayah Sumatra yang paling agresif melepas kawasan hutan untuk aktivitas eksplorasi tambang adalah Riau. Total kawasan hutan yang dilepas untuk kepentingan tersebut mencapai 446.083,53 hektare sampai dengan tahun 2022.

Tabel Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi 2022-2024 (ha)

Sumber: Statistik Kehutanan 2024

Selain eksplorasi atau survei tambang, Kemenhut juga telah memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk operasi produksi tambang. Sampai dengan tahun 2024 lalu, misalnya, jumlah persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk tahap operasi produksi mencakup areal seluas 636.385,07 hektare di seluruh Indonesia.

Adapun di Sumatra, penggunaan kawasan hutan untuk operasi tambang terluas adalah Sumatra Selatan. Luas kawasan hutan yang disetujui untuk operasi produksi sebanyak 32.797,83 hektare. Di peringkat kedua ada Riau dengan angka seluas 10.306,19 hektare.

Bisnis, juga telah melacak data-data terkait laju deforestasi di 4 provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Riau. Menariknya, kalau melihat data di atas, tren deforestasi selalu naik saat momentum tahun politik.

Riau memang tidak terdampak langsung banjir, tetapi laju deforestasi di provinsi ini termasuk yang paling tinggi. Data Kementerian Kehutanan pada tahun 2024, Riau adalah wilayah dengan tingkat deforestasi netto yang paling luas di Sumatra dengan total 29.702 hektare. Angka ini jauh lebih luas dibandingkan dengan seluruh daerah di Indonesia, kalau merujuk data tersebut.

Sementara itu, deforestasi di Aceh tercatat seluas 11.208,5 hektare. Sumatara Barat (Sumbar) dan Sumatra Utara (Sumut) masing-masing seluas 6.634,2 hektare dan 7.036,4 hektare.

Luas Lahan Sawit

Aceh, Sumut, Sumbar, dan Riau adalah empat provinsi yang kaya sumber daya alam. Tidak hanya tambang, kawasan perkebunan, terutama sawit, menghampar luas mulai menggantikan hutan-hutan primer yang ditumbuhi oleh kayu-kayu raksasa. Kalau digabungkan luas lahan sawit di kawasan itu mencapai jutaan hektare.

Data Kementerian Pertanian, setidaknya menunjukkan bahwa Riau dan Sumatra Utara masuk dalam 5 provinsi yang memiliki luas perkebunan sawit terluas di Indonesia. Riau menempati peringkat pertama dengan cakupan luas areal perkebunan sawit sebesar 3,37 juta hektare. Jumlah itu setara dengan 37,8% dari luas provinsi Riau yang mencapai 8,91 juta hektare.

Sementara jika mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), luas areal perkebunan sawit di Provinsi Riau mencapai 3,4 juta hektare atau setara 38% dari luas provinsi Riau. Sumatra Utara sebanyak 1,57 juta hektare atau mencapai 21,5% dari luas provinsi sebesar 7,29 juta hektare.

Tabel Luas dan Produksi Kelapa Sawit di Sumatra tahun 2024

Sumber: Statistik Perkebunan 2024

BPS Sumatra Utara mencatat bahwa Tapanuli Tengah alias Tapteng menjadi kabupaten yang mengalami pertumbuhan lahan sawit secara eksponensial. Wilayah ini adalah salah satu kabupaten yang mengalami imbas paling parah akibat bencana banjir yang terjadi pekan lalu.

Pertumbuhan perkebunan sawit di Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2021-2024 bahkan mencapai 369,2%. Sekadar ilustrasi, pada tahun 2021 luas areal yang ditanami sawit hanya di kisaran 3.640 hektare. Sementara itu, pada tahun 2024, luas perkebunan sawit telah menembus sekitar angka 17.080 hektare.

Adapun, Aceh dan Sumatra Barat kendati tidak memiliki lahan sawit seluas Riau dan Sumatra Utara, luas perkebunan sawit masing-masing mencapai 440.080 hektare dan 448.820 hektare. Jumlah itu setara dengan 7,75% dan 10,6% total luas wilayah Aceh dan Sumbar.

Bisnis.com, JAKARTA- Sumatra sejak lama merupakan produsen kayu gelondongan. Data menunjukkan selama dua dekade, hutan-hutan Sumatra jadi kontributor kayu nasional, mengiringi Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu cuaca ekstrem, juga memunculkan pilu karena menggambarkan kerusakan hutan di Sumatra.

Memang cuaca ekstrem juga menimpa belahan negara lain, seperti Thailand juga Vietnam. Namun bencana yang terjadi di Sumatra, melampaui bayangan bencana melanda akibat cuaca.

Tiga provinsi di Sumatra menanggung akibat, tanah longsor dan banjir bandang menghempas. Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menderita.

Ratusan orang dikabarkan jadi korban meninggal dunia. Ribuan orang di puluhan kabupaten/kota mengungsi, terisolir tanpa bantuan memadai.

Hal ini memaksa siapapun melacak jejak kerusakan alam Sumatra. Terlebih lagi, arus bandang cokelat pekat, menghanyutkan pula berton-ton kayu gelondongan.

Memicu pertanyaan publik terkait penggundulan hutan, penebangan kayu yang masif, alihfungsi lahan. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa deforestasi terus terjadi?

Di satu sisi, pihak Pemerintah Pusat yang diwakili salah seorang pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan membantah adanya aktivitas penebangan kayu, penggundulan hutan Sumatra.

Belakangan melalui siaran pers, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto meralat asumsi tersebut. “Saya perlu menegaskan penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir,” ungkapnya.

Sebaliknya, data dari berbagai lembaga menyiratkan eksploitasi lahan dan hutan Sumatra tetap melaju. Seiring itu pula, konflik terbuka antara korporat, negara, melawan masyarakat terus berkobar.

Sumatra sejak dulu tercatat sebagai wilayah produsen kayu. Lebih dari dua dekade lalu, bahkan Sumatra jadi kontributor kedua terbesar bagi produksi kayu nasional.

Namun belakangan, kayu-kayu hutan dari Sumatra makin langka diburu. Posisi Sumatra kemudian tergantikan oleh wilayah lain, seperti Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik terkait Perusahaan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan/HPH pada 2006, Sumatra masih merupakan pulau dengan jumlah perusahaan terbanyak kedua, setelah Kalimantan. Terdapat 48 HPH dengan total konsesi 2,4 juta hektar.

Secara luas konsesi, Sumatra menempati peringkat ketiga setelah Kalimantan seluas 12,8 juta hektar, Papua seluas 9,9 juta hektar. Di bawah Sumatra, berurutan Maluku dan Sulawesi.

Pada tahun tersebut, total produksi kayu bulat dari tangan HPH tercatat 7,9 juta meter kubik. Dari total tersebut, Sumatra menyumbang sebanyak 1,4 juta meter kubik.

Kayu bulat asal Sumatra paling banyak berjenis kayu rimba campuran, Meranti, hingga Kruing dan Ramin. Untuk kayu Meranti, Sumatra menempati peringkat ketiga pulau penghasil kayu terbesar, di bawah Papua dan Kalimantan.

Kemudian hampir dua dekade belakangan, volume produksi itu menyusut. Berdasarkan data BPS pada 2024, kini produksi kayu bulat secara nasional hanya sekitar 4,25 juta meter kubik. Mengalami tren penurunan tajam.

Jumlah pemegang HPH juga menciut. Total nasional, pemegang HPH saat ini sekitar 178 perusahaan, 11 di antaranya beroperasi di Sumatra.

Dari data yang sama, produksi kayu hutan Sumatra surut. Kini hanya tersisa 593 ribu meter kubik, dengan sumbangan terbesar Akasia, Meranti pun kian langka diproduksi.

Posisi Sumatra digeser Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Secara kebetulan pula, di wilayah tersebut sedang dipacu proyek tambang dan perkebunan.

Data tersebut menunjukan mulai melemahnya produksi hutan Sumatra. Terdapat dua kemungkinan terkait, apakah memang sudah semakin hilangnya pepohonan kayu hutan akibat eksploitasi jangka panjang masa lampau, atau memang sudah disetopnya penebangan pohon?

Persoalan kemudian, berdasarkan data yang dihimpun dataindonesia.id, secara umum Indonesia masih menghadapi deforestasi masif. Bahkan, negara ini masuk dalam dua peringkat teratas kasus deforestasi terbanyak, mencapai 10 juta hektare per tahun pada 2024.

Untuk Sumatra, penggundulan hutan bahkan menyentuh separuh deforestasi netto. Artinya, antara reboisasi versus penggundulan, Sumatra masih mengalami defisit sekitar 78.030,6 hektar, separuh total nasional yang menyentuh 175.437,7 hektar.

Deforestasi netto terbesar terjadi di Riau. Selanjutnya, tiga provinsi yang mengalami bencana banjir dan longsor, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ikut menyumbang angka deforestasi netto.

MASYARAKAT MENJAGA BUKAN MENJAGAL

Laporan KPA Agraria mengungkap, deforestasi selalu dipicu oleh ulah korporasi yang dibekingi kebijakan pemerintah, seperti bisnis perkebunan, pertambangan, hingga kehutanan.

Untuk Sumatra aktivitas itu telah menyulut konflik agraria. Daerah-daerah yang kini jadi korban bencana seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat adalah wilayah konflik agraria.

Dalam catatan akhir tahun, KPA Agraria mencatat terjadi peningkatan konflik sebanyak 21% pada tahun lalu. Konflik disulut penguasaan lahan dan hutan oleh korporasi dan proyek pemerintah. Secara sektoral, pertambangan, perkebunan sawit, hingga kehutanan jadi sumber utama konflik.

Letupan konflik itupun merata hampir di semua provinsi. Hanya saja, untuk wilayah Sumatra sebagai titik panas konflik tertinggi kedua pada tahun lalu, Sumatra Utara dan Sumatra Barat paling banyak mengalami letupan.

Konflik terbesar di Sumatra Utara yang belum kelar hingga kini adalah penguasaan lahan dan hutan oleh PT Toba Pulp Lestari alias TPL di daerah Tapanuli. Untuk Sumatra Barat, konflik terbesar antara warga versus korporat sawit yang disebut-sebut dari Wilmar Group. Konflik agraria pun kerapkali meletup di daerah Jambi yang memegang trah sebagai kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Dengan catatan konflik tinggi seperti itu, selayaknya yang patut disadari adalah penegakan hukum seutuhnya. Sebab, masyarakat sedari awal sadar akan bahaya rusaknya alam sebagai sumber dan benteng dari bencana lingkungan. Lantas siapa yang patut diajari?