Bisnis.com, JAKARTA- Sumatra sejak lama merupakan produsen kayu gelondongan. Data menunjukkan selama dua dekade, hutan-hutan Sumatra jadi kontributor kayu nasional, mengiringi Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu cuaca ekstrem, juga memunculkan pilu karena menggambarkan kerusakan hutan di Sumatra.

Memang cuaca ekstrem juga menimpa belahan negara lain, seperti Thailand juga Vietnam. Namun bencana yang terjadi di Sumatra, melampaui bayangan bencana melanda akibat cuaca.

Tiga provinsi di Sumatra menanggung akibat, tanah longsor dan banjir bandang menghempas. Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menderita.

Ratusan orang dikabarkan jadi korban meninggal dunia. Ribuan orang di puluhan kabupaten/kota mengungsi, terisolir tanpa bantuan memadai.

Hal ini memaksa siapapun melacak jejak kerusakan alam Sumatra. Terlebih lagi, arus bandang cokelat pekat, menghanyutkan pula berton-ton kayu gelondongan.

Memicu pertanyaan publik terkait penggundulan hutan, penebangan kayu yang masif, alihfungsi lahan. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa deforestasi terus terjadi?

Di satu sisi, pihak Pemerintah Pusat yang diwakili salah seorang pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan membantah adanya aktivitas penebangan kayu, penggundulan hutan Sumatra.

Belakangan melalui siaran pers, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto meralat asumsi tersebut. “Saya perlu menegaskan penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir,” ungkapnya.

Sebaliknya, data dari berbagai lembaga menyiratkan eksploitasi lahan dan hutan Sumatra tetap melaju. Seiring itu pula, konflik terbuka antara korporat, negara, melawan masyarakat terus berkobar.

Sumatra sejak dulu tercatat sebagai wilayah produsen kayu. Lebih dari dua dekade lalu, bahkan Sumatra jadi kontributor kedua terbesar bagi produksi kayu nasional.

Namun belakangan, kayu-kayu hutan dari Sumatra makin langka diburu. Posisi Sumatra kemudian tergantikan oleh wilayah lain, seperti Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik terkait Perusahaan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan/HPH pada 2006, Sumatra masih merupakan pulau dengan jumlah perusahaan terbanyak kedua, setelah Kalimantan. Terdapat 48 HPH dengan total konsesi 2,4 juta hektar.

Secara luas konsesi, Sumatra menempati peringkat ketiga setelah Kalimantan seluas 12,8 juta hektar, Papua seluas 9,9 juta hektar. Di bawah Sumatra, berurutan Maluku dan Sulawesi.

Pada tahun tersebut, total produksi kayu bulat dari tangan HPH tercatat 7,9 juta meter kubik. Dari total tersebut, Sumatra menyumbang sebanyak 1,4 juta meter kubik.

Kayu bulat asal Sumatra paling banyak berjenis kayu rimba campuran, Meranti, hingga Kruing dan Ramin. Untuk kayu Meranti, Sumatra menempati peringkat ketiga pulau penghasil kayu terbesar, di bawah Papua dan Kalimantan.

Kemudian hampir dua dekade belakangan, volume produksi itu menyusut. Berdasarkan data BPS pada 2024, kini produksi kayu bulat secara nasional hanya sekitar 4,25 juta meter kubik. Mengalami tren penurunan tajam.

Jumlah pemegang HPH juga menciut. Total nasional, pemegang HPH saat ini sekitar 178 perusahaan, 11 di antaranya beroperasi di Sumatra.

Dari data yang sama, produksi kayu hutan Sumatra surut. Kini hanya tersisa 593 ribu meter kubik, dengan sumbangan terbesar Akasia, Meranti pun kian langka diproduksi.

Posisi Sumatra digeser Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Secara kebetulan pula, di wilayah tersebut sedang dipacu proyek tambang dan perkebunan.

Data tersebut menunjukan mulai melemahnya produksi hutan Sumatra. Terdapat dua kemungkinan terkait, apakah memang sudah semakin hilangnya pepohonan kayu hutan akibat eksploitasi jangka panjang masa lampau, atau memang sudah disetopnya penebangan pohon?

Persoalan kemudian, berdasarkan data yang dihimpun dataindonesia.id, secara umum Indonesia masih menghadapi deforestasi masif. Bahkan, negara ini masuk dalam dua peringkat teratas kasus deforestasi terbanyak, mencapai 10 juta hektare per tahun pada 2024.

Untuk Sumatra, penggundulan hutan bahkan menyentuh separuh deforestasi netto. Artinya, antara reboisasi versus penggundulan, Sumatra masih mengalami defisit sekitar 78.030,6 hektar, separuh total nasional yang menyentuh 175.437,7 hektar.

Deforestasi netto terbesar terjadi di Riau. Selanjutnya, tiga provinsi yang mengalami bencana banjir dan longsor, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ikut menyumbang angka deforestasi netto.

MASYARAKAT MENJAGA BUKAN MENJAGAL

Laporan KPA Agraria mengungkap, deforestasi selalu dipicu oleh ulah korporasi yang dibekingi kebijakan pemerintah, seperti bisnis perkebunan, pertambangan, hingga kehutanan.

Untuk Sumatra aktivitas itu telah menyulut konflik agraria. Daerah-daerah yang kini jadi korban bencana seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat adalah wilayah konflik agraria.

Dalam catatan akhir tahun, KPA Agraria mencatat terjadi peningkatan konflik sebanyak 21% pada tahun lalu. Konflik disulut penguasaan lahan dan hutan oleh korporasi dan proyek pemerintah. Secara sektoral, pertambangan, perkebunan sawit, hingga kehutanan jadi sumber utama konflik.

Letupan konflik itupun merata hampir di semua provinsi. Hanya saja, untuk wilayah Sumatra sebagai titik panas konflik tertinggi kedua pada tahun lalu, Sumatra Utara dan Sumatra Barat paling banyak mengalami letupan.

Konflik terbesar di Sumatra Utara yang belum kelar hingga kini adalah penguasaan lahan dan hutan oleh PT Toba Pulp Lestari alias TPL di daerah Tapanuli. Untuk Sumatra Barat, konflik terbesar antara warga versus korporat sawit yang disebut-sebut dari Wilmar Group. Konflik agraria pun kerapkali meletup di daerah Jambi yang memegang trah sebagai kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Dengan catatan konflik tinggi seperti itu, selayaknya yang patut disadari adalah penegakan hukum seutuhnya. Sebab, masyarakat sedari awal sadar akan bahaya rusaknya alam sebagai sumber dan benteng dari bencana lingkungan. Lantas siapa yang patut diajari?

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XIII DPR RI mendorong agar konflik lahan antara PT Toba Pulp Lestari Tbk dengan masyarakat di kawasan Danau Toba, Sumatra Utara dibawa ke Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria.

Usulan ini didorong Komisi XIII setelah mendengar aspirasi perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta manajemen PT TPL, dalam rapat dengar pendapat umum. Adapun rapat tersebut digelar saat kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Sumut (3/10/2025). DPR menemukan indikasi pelanggaran HAM dalam konflik agraria di wilayah konsesi Toba Pulp Lestari.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan Komisi XIII akan mengawal penyelesaian kasus ini hingga ke tingkat nasional melalui Panitia Khusus (Pansus) Agraria.

“Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat di Danau Toba," katanya, dikutip Antara, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, Komisi XIII mendorong agar sejumlah kementerian dan lembaga terkait terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Nantinya, TGPF akan dipimpin langsung Kementerian Hukum dan HAM RI yang melakukan koordinasi lintas lembaga bersama Komnas HAM, LPSK, dan aparat penegak hukum.

Tim tersebut bertugas memverifikasi dugaan pelanggaran HAM yang dinilai bersifat struktural dan sistematis dalam pelaksanaan konsesi PT TPL.

Sugiat mengimbau seluruh pihak, khususnya aparat kepolisian dan pemerintah daerah agar mengedepankan penyelesaian sengketa dengan pendekatan nonrepresif dan berbasis HAM. Menurutnya, aparat harus menghindari penggunaan kekuatan berlebihan.

Kronologi

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) membeberkan kronologi bentrok yang menyeret nama perseroan dengan sekelompok orang di Sektor Aek Nauli Desa Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun.

Direktur PT TPL Jandres Halomoan Silalahi mengatakan, bentrok berawal dari aksi pengadangan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal terhadap pekerja PT TPL yang hendak melakukan pemanenan dan penanaman eukaliptus di areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT TPL pada Senin pagi, sekitar hampir pukul 08.00 WIB.

“Pukul 8:25 WIB, sekitar 25 meter dari areal kerja PT TPL, muncul puluhan orang yang melakukan penghadangan terhadap karyawan, pekerja yang merupakan masyarakat setempat, dan sekuriti yang akan bekerja,” kata Jandres di Medan, Selasa (23/9/2025).

Jandres mengatakan orang-orang tersebut bermaksud menghalangi aktivitas rutin pekerja TPL dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri perseroan.

Mereka juga melarang industri bubur kertas (pulp) atau bahan baku kertas yang berlokasi di Sumut ini beroperasi di wilayah konsesi perseroan tersebut. Hanya dalam waktu singkat, jumlah orang yang melakukan penghadangan bertambah banyak.

Negosiasi yang dilakukan perseroan kepada kelompok tersebut pun tak membuahkan hasil. Sekelompok orang tersebut tetap melarang kegiatan operasional di areal PBPH PT TPL.

Pansus Agraria

Sebelumnya, DPR RI secara resmi telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 2 Oktober 2025.

Pembentukan Pansus ini menjadi langkah strategis lembaga legislatif dalam menyelesaikan berbagai konflik lahan dan agraria yang melibatkan masyarakat, korporasi, dan negara di berbagai wilayah Indonesia.

“Kita berharap, ketika nanti Pansus sudah bekerja, semua persoalan konflik agraria yang melibatkan rakyat dengan korporasi maupun dengan negara dapat ditemukan solusinya bersama. Kalau memang rakyat harus dimenangkan, maka itu harus dimenangkan,” ujar Sugiat dikutip laman JDIH Sekjen DPR RI.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub menilai bahwa Pansus ini merupakan langkah penting untuk membongkar akar persoalan agraria yang selama ini terselubung di balik praktik perizinan dan hubungan korporasi dengan aparat penegak hukum.

“Selama ini banyak korporasi yang mendapatkan izin dari aparat berwenang justru menjadi sumber konflik agraria. Banyak tanah masyarakat diambil dengan cara intimidasi, bahkan melibatkan oknum aparat. Karena itu, Pansus ini penting agar DPR bisa melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ujar Muslim.

Legislator asal Daerah Pemilihan Aceh ini menambahkan, Pansus Penyelesaian Konflik Agraria terdiri dari perwakilan seluruh fraksi di DPR RI, sehingga memiliki legitimasi politik yang kuat untuk menelusuri konflik di berbagai provinsi — mulai dari wilayah perkebunan di Sumatera hingga pertambangan di Kalimantan dan Sulawesi.

“Sebagai wakil rakyat, kami ingin memastikan hasil kerja Pansus ini bisa menjadi dasar pendistribusian lahan dan penataan ulang kebijakan agraria nasional yang lebih adil dan berpihak pada rakyat,” tegas Muslim.