Pengawasan yang konsisten diperlukan guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan izin dan pemanfaatan sumber daya hutan

Banjarbaru (ANTARA) - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) memperkuat pengawasan izin kehutanan melalui pembinaan industri kayu sebagai langkah meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan memperbaiki tata kelola sektor kehutanan di daerah tersebut.

Kepala Bidang Planologi dan Pengelolaan Hutan Dishut Kalsel Arifuddin di Banjarbaru, Sabtu, mengatakan penguatan itu difokuskan pada perizinan berusaha sektor kehutanan yang mencakup pemanfaatan hasil hutan, penggunaan kawasan hutan, serta kegiatan industri kehutanan.

“Pembinaan dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan hutan lestari,” ucapnya.

Ia menekankan, pengawasan yang konsisten diperlukan guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan izin dan pemanfaatan sumber daya hutan.

Menurut dia, pembinaan diarahkan pada peningkatan kepatuhan administrasi, kesesuaian kegiatan usaha dengan izin yang dimiliki, serta penguatan komitmen terhadap kewajiban pelaporan dan aspek lingkungan.

“Pada Ramadhan menjadi kesempatan bagi kita semua untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.

Arifuddin juga menekankan penguatan integritas dan profesionalisme aparatur menjadi bagian penting dalam memastikan fungsi pembinaan dan pengawasan berjalan efektif dan akuntabel.

Dishut Kalsel menegaskan peningkatan kinerja organisasi harus diikuti dengan penguatan sistem pengendalian internal dan koordinasi lintas bidang agar pengawasan perizinan lebih optimal.

Melalui pembinaan yang terarah dan pengawasan berkelanjutan, Dishut Kalsel berharap sektor kehutanan di Kalimantan Selatan semakin tertib regulasi, transparan, serta mampu berkontribusi terhadap perekonomian daerah tanpa mengabaikan kelestarian hutan.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya nasional benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

Dia meminta seluruh elemen bangsa, termasuk pejabat negara dan pengelola BUMN, untuk bahu-membahu mewujudkan kemakmuran bersama.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Kita ingin Indonesia incorporated, kita ingin semua, tetapi kita mohon dengan sangat bahwa semua warga negara Indonesia, semua bangsa Indonesia dari semua tingkatan bahu membahu mari kita meraih kemakmuran bersama. Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia. Rakyat masih banyak yang susah,” kata Prabowo.

Presiden secara khusus mengingatkan para pejabat pemerintah, terutama pimpinan BUMN dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), agar benar-benar menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga uang rakyat.

“Pejabat-pejabat pemerintah terutama BUMN, saya ingatkan benar-benar, dirut-dirut Himbara, kalau saudara tidak sadar bahwa saudara memang harus menjaga uang rakyat, untuk kepentingan rakyat, saudara lalai,” tegasnya.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah tegas dalam penertiban pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Hingga saat ini, pemerintah telah menguasai kembali sekitar 4 juta hektare lahan yang sebelumnya bermasalah secara perizinan.

“Pemerintah sudah 4 juta hektare sudah kita kuasai kembali, sudah kita cabut,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menyatakan sepanjang tahun ini tidak ada satu pun izin baru maupun perpanjangan izin yang dikeluarkan di sektor kehutanan, pertanahan, dan energi. Kebijakan tersebut mencakup izin HTI, HPH, maupun izin usaha pertambangan (IUP).

“Tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR dan Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satupun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang… dan juga Menteri ESDM tidak ada satu pun IUP atau sebagainya yang dikeluarkan,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, langkah tersebut diambil karena pemerintah tengah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh konsesi agar selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh ragu mencabut atau meninjau ulang izin yang tidak menguntungkan rakyat.

“Kita akan review, karena kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan Pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat kita tidak boleh ragu-ragu,” ujarnya.

Prabowo menekankan bahwa penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam harus benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dia juga memperingatkan pemegang konsesi yang menyalahgunakan izin dan membawa keuntungan ke luar negeri tanpa memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

“Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, mengambil keuntungan tetapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk tidak menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia menilai pemerintah akan lalai dan tidak pantas menjalankan pemerintahan apabila membiarkan praktik tersebut terus terjadi.

Menutup Sidang Kabinet Paripurna tahun ini, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan kepala lembaga atas profesionalisme yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Saya tutup sidang kabinet paripurna tahun ini, dengan mengucapkan sekali lagi kepada menteri, semua kepala badan, saya lihat cukup profesional saudara-saudara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kini sedang menelisik sumber kayu gelondongan yang terbawa saat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjelaskan soal temuan kayu di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. TTemuan itu menjadi viral lantaran pada gelondongan kayu itu terdapat tulisan atau label Kemenhut lengkap dengan barcode-nya.

Direktur luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Ditjen PHL Kemenhut, Ade Mukadi menegaskan bahwa kayu tersebut tidak berkaitan dengan bencana banjir di Sumatra.

"Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera. Polda Lampung dan Balai PHL Lampung [Kemenhut] sudah mengecek keberadaan kayu terdampar," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Dia menjelaskan, kayu yang terdampar di pesisir pantai itu berasal dari kecelakaan kapal tagboot milik PT Minas Pagai Lumber di Mentawai. Kecelakaan itu terjadi akibat mesin kapal mati setelah terkena badai pada (6/7/2025).

"Mesin tagboot mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tagboot tersebut," imbuh Ade.

Ade menjelaskan, kapal tersebut memiliki izin oleh Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

Bicara soal barcode pada kayu, Kemenhut menyatakan bahwa hal itu merupakan penanda sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang telah dicek untuk mencegah pembalakan liar.

"Barcode di kayu adalah penanda SVLK yang dicek keabsahan/asal usul sumber kayu," pungkasnya.

Asal Usul dan Jenis Kayu Gelondongan

Dittipidter Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jenis kayu yang terseret banjir saat bencana Sumatra berasal dari pohon karet, ketapang hingga durian.

"Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli. Jenis kayu dominan: karet, ketapang, durian, dan lainnya," ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

Dia menambahkan kayu gelondongan itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya, kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut dengan alat berat, kayu hasil longsor, hingga kayu hasil pengangkutan.

Adapun, jenis kayu yang telah diidentifikasi ini berasal dari TKP Daerah Aliran Sungai (DAS) di Garoga, Tapanuli Selatan.

"Posko sudah didirikan 3 km dari TKP DAS Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa," pungkasnya.

Sebelumnya, kayu gelondongan telah ditemukan setelah banjir di wilayah Sumatra. Temuan itu membuat publik marah lantaran kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin.

Kayu Gelondongan ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapi tanpa ranting-ranting. Kayu ini juga dinilai memperparah bencana banjir di Sumatra.

Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk

Bareskrim Periksi PT TBS

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memeriksa perusahaan PT TBS sebagai bagian dari pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Perusahaan tersebut diduga melakukan pembukaan lahan di kawasan hulu Sungai Garoga.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menyebut PT TBS merupakan perusahaan yang berlokasi di hulu Sungai Garoga dan terindikasi melakukan land clearing.

"Kegiatan penyelidikan oleh tim akan dilanjutkan dengan pemeriksaan salah satu perusahaan yang berada di hulu sungai Garoga yang terindikasi adanya kegiatan landclearing oleh perusahan PT TBS tersebut," ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

Selain memeriksa PT TBS, polisi juga akan menginventarisasi kayu yang ditemukan di pesisir Sumatra Barat setelah banjir besar yang melanda kawasan tersebut. Inventarisasi diperlukan untuk menelusuri pola aliran kayu dan kemungkinan adanya aktivitas ilegal di hulu sungai.

Satu tim penyelidik juga bakal dikerahkan ke sepanjang hulu Sungai Tamiang, Aceh, untuk menelusuri dugaan pembalakan liar. "Proses penyidikan akan difokuskan pada kegiatan ilegal logging yang terjadi di sepanjang hulu sungai Tamiang, Aceh," kata Irhamni.

Dari temuan awal, Bareskrim mengidentifikasi bahwa kayu yang terseret banjir di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Sumatra Utara, berasal dari berbagai jenis seperti pohon karet, ketapang, hingga durian.

Kayu-kayu tersebut terbagi dalam beberapa kategori, antara lain kayu hasil gergajian, kayu yang tercabut oleh alat berat, kayu akibat longsor, serta kayu yang diangkut secara manual.

Di hulu Sungai Tamiang, polisi juga menemukan indikasi pembukaan lahan dan praktik pembalakan liar. Kayu hasil kegiatan ilegal itu disebut dipindahkan dengan cara ditumpuk di bantaran sungai sebelum dihanyutkan saat air pasang.

Bareskrim juga menemukan bahwa sebagian besar aktivitas penebangan di kawasan hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang, dilakukan tanpa izin.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) angkat bicara perihal izin hutan di kawasan Pulau Sumatra hingga wawancara dengan aktor Amerika Serikat (AS) Harrison Ford saat dirinya menjabat Menteri Kehutanan 2009–2014.

Usai menyampaikan duka cita atas bencana Sumatra, dia berujar bahwa bencana itu berlangsung di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Namun, Zulhas mengaku dipermasalahkan perihal kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau.

“Sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun, tetapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya enggak apa-apa saya maafkan,” kata Zulhas dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

Menurutnya, status Tesso Nilo sebagai taman nasional menegaskan bahwa kawasan tersebut tidak boleh diberi izin apa pun. Zulhas berujar bahwa tidak ada menteri kehutanan era kapan pun yang memberikan izin pengelolaan hutan di Tesso Nilo, karena akan berujung penjara akibat pelanggaran pidana.

Terkait kerusakan alam yang terjadi di Tesso Nilo, dia berujar bahwa kawasan tersebut diserbu oleh sekitar 50.000 masyarakat pada era reformasi.

Dirinya lantas menyinggung perihal wawancara dengan Harrison Ford pada 2013. Zulhas mengaku ditanya Ford perihal mengapa dirinya tidak menindaklanjuti ulah masyarakat tersebut.

“Waktu orang Amerika itu datang, kamu kok enggak tangkap itu 50.000 orang? Saya bilang itu perambah pidana, itu ranah hukum,” ujarnya.

Dia kemudian menyampaikan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan saat ini telah berhasil mengamankan 4 juta hektar lahan hutan yang dikelola secara ilegal.

Menurutnya, jumlah tersebut didominasi kawasan hutan di Sumatra Utara hingga Riau, dan berpotensi bertambah hingga 6 juta hektar seiring sejumlah elemen seperti TNI hingga pemerintah daerah yang turun tangan.

Terakhir, Zulhas menyinggung perihal pemberian izin terhadap 1,6 juta hektar lahan saat dirinya menjabat Menhut. Menurutnya, hal tersebut telah sesuai dengan rencana tata ruang kawasan setempat yang diselaraskan dengan pembangunan.

“Jadi harus ada kepastian [hukum] bagi masyarakat, tetapi tidak ada izin baru sama sekali,” ujarnya.

Adapun, Bisnis Indonesia Group (BIG) menggelar kegiatan BIG Conference, ajang yang mempertemukan kalangan pelaku ekonomi, bisnis, dan pemerintahan dalam sesi diskusi interaktif yang bakal membahas prospek ekonomi pada 2026.

BIG Conference berlangsung pada Senin, 8 Desember 2025 dengan mengusung tema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi.

Kegiatan BIG Conference melibatkan para pemangku kepentingan baik dari pemerintahan dan swasta untuk mengupas secara mendalam mengenai tantangan ekonomi mendatang.

Selain diisi pembicara kunci, BIG Conference menghadirkan sesi Leader’s Talk dari kalangan menteri dan pimpinan lembaga.