Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga sejumlah komoditas pangan saat ini cenderung stabil usai sempat mengalami lonjakan pada momen Lebaran 2026.

Pergerakan harga pangan ini diketahui berdasarkan pantauan Bapanas di Pasar Rawamangun, Jakarta dan Pasar Ciputat, Tangerang Selatan.

"Kita mengunjungi dua pasar, yaitu Pasar Rawamangun Jakarta, kemudian Pasar Ciputat di Tangerang. Di Rawamangun tadi pedagangnya belum banyak, sehingga harga masih belum sepenuhnya stabil banget. Nah kemudian saya kunjungi Pasar Ciputat, di sini harganya sangat bagus," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, dikutip dari laman resmi Bapanas, Jumat (27/3/2026).

Dia menuturkan, di Pasar Ciputat, harga daging ayam ras tercatat berada di kisaran Rp35.000 per kilogram (kg), masih di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp40.000 per kg.

Komoditas hortikultura juga menunjukkan perbaikan harga yang signifikan. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya melonjak selama Ramadan, kini turun menjadi sekitar Rp60.000 per kg, mendekati HAP konsumen sebesar Rp57.000 per kg. Sementara itu, bawang merah tercatat di kisaran Rp40.000 per kg dan cabai merah keriting berada di sekitar Rp40.000 per kg.

"Kemudian bawang merah Rp40.000. Kemudian cabai rawit merah sekitar Rp60.000, ini turun sangat bagus. Cabai merah keriting sekitar Rp40.000 malahan. Artinya, disini harga relatif sangat bagus," ujarnya.

Pemerintah, imbuhnya, menargetkan agar harga pangan pokok strategis terus bergerak menuju kondisi yang stabil pasca-Lebaran. Optimisme ini didukung oleh pasokan dalam negeri yang semakin kuat dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Saya di sini langsung beli dan langsung bisa tahu harganya, sehingga mudah-mudahan dengan kondisi ini, kondisi harga yang relatif bagus bisa stabil untuk ke depannya. Jadi pasca-Lebaran ini juga harga bisa tetap bagus," ujar Ketut.

Sebelumnya, pada pekan kedua Maret atau menjelang Hari Raya Idulfitri, harga pangan sempat mengalami fluktuasi, meskipun secara umum masih dalam batas terkendali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada sejumlah komoditas di berbagai wilayah.

Untuk komoditas daging ayam, kenaikan IPH tercatat di 192 kabupaten/kota, dengan 123 di antaranya masih berada dalam rentang HAP Rp 40.000 per kg.

Sementara itu, kenaikan IPH cabai rawit merah terjadi di 198 kabupaten/kota, tapi 48 kabupaten/kota masih mencatat harga sesuai batas HAP Rp 57.000 per kg.

Adapun, bawang merah mengalami kenaikan IPH di 143 kabupaten/kota, dengan 96 kabupaten/kota tetap berada dalam koridor HAP Rp 41.500 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan telah menegur puluhan distributor dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok penting selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal tersebut disampaikan Wamentan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (18/3/2026).

“Nah, yang kedua mengenai Satgas Pangan ya. Jadi Satgas Pangan ini dipimpin, Kepala Satgasnya di Bareskrim Polri dengan mendayagunakan Dirkrimsus, Direktorat Kriminal Khusus masing-masing Polda seluruh Indonesia dan juga Reskrim di masing-masing Polres,” ujar Sudaryono.

Dia menyebut, hingga saat ini pendekatan yang dilakukan masih bersifat pembinaan dan pengawasan.

“Sampai sejauh ini juga ada 89 distributor yang ditegur. Jadi sejauh ini belum ada yang sampai dengan pidana karena baru kita tegur sudah langsung melakukan perubahan yang ke arah yang baik gitu. Jadi ada SP 1, ada SP 2, kemudian dicabut izinnya,” katanya.

Menurutnya, potensi pelanggaran tetap diantisipasi, terutama praktik penimbunan atau spekulasi harga oleh oknum tertentu.

“Yang saya sampaikan tadi terkait pidana itu kan, kan ada biasanya oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, misalnya menimbun dan lain-lain yang merugikan kepentingan khalayak rakyat gitu ya,” lanjutnya.

Kendati demikian, Sudaryono menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kasus yang berlanjut ke proses pidana selama periode Ramadan.

“Kita silsilahnya nih ya dari mulai dari ujung atas sampai bawahnya itu kemudian kita tegur semua, alhamdulillah sudah adanya perbaikan. Nah, ini fungsi pengawasannya di situ,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa pengawasan ketat dilakukan karena komoditas bahan pokok memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas.

“Kenapa? Ya karena bapokting, bahan pokok penting atau yang kita selalu sebut sembako ini penting gitu lho. Jangan sampai ini menjadi gejolak di masyarakat,” kata Sudaryono.

Pemerintah memastikan akan terus memperkuat pengawasan distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan mencegah potensi gangguan selama periode hari besar keagamaan.

Ancaman Pidana

Sudaryono juga mengingatkan kepada para produsen dan pedagang kebutuh pokok untuk tidak menjual barang di atas harga eceran tertinggi (HET) jelang Idulfitri 1447 H. Menurutnya, Kementerian Pertanian akan melakukan penelusuran harga dari mulai petani, peternak hingga sampai ke pedagang.

Dia memerinci bahwa terkait komoditas yang strategis seperti beras, jagung, cabai, daging ayam, telur dan lain-lain akan terus dipantau oleh Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam memonitor sentra-sentra produksinya.

“Jadi kalau daging itu slaughter house-nya di mana, kemudian penggemukan sapinya di mana itu kita kita ikuti dari hulunya. 1 kilogram Rp54.000, Rp54.000 di penggemukan itu kita ikuti dari situ," ujar Sudaryono

Dalam kesempatan itu, Sudaryono mengatakan, Polisi akan menindak secara pidana apabila ada produsen atau pedagang yang secara sengaja menjual kebutuhan barang pokok di atas HET.

"Kami memastikan tidak ada oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan, ya apalagi di situasi Ramadan dan Idul Fitri itu kadang-kadang orang nimbun, orang apa pun itu ancamannya ancaman administratif bisa dicabut izin usahanya atau manakala ada unsur kesengajaan dan ditemukan unsur pidana," tandas Sudaryono.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga bahan pokok tetap terkendali, bahkan cenderung turun setelah Lebaran. Hal ini menyusul adanya kekhawatiran dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang mewanti-wanti potensi kenaikan harga pada periode tersebut.

Seperti diketahui, Ikappi memproyeksikan sejumlah harga bahan pokok akan terus melonjak hingga sepekan pascamomentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga pangan setelah Lebaran di tengah kekhawatiran pedagang mengenai potensi lonjakan harga.

Menurutnya, jika mengacu pada tren tahun lalu, harga bahan pokok justru cenderung mengalami penurunan setelah Hari Raya.

“Kalau kita mengacu terhadap apa yang terjadi tahun lalu, biasanya trennya justru turun. Jadi mudah-mudahan ya ini kita coba pantau terus selama satu bulan ke depan juga,” kata Roro saat ditemui di Pasar Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Untuk itu, Kemendag akan terus melakukan pemantauan selama satu bulan ke depan serta turun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan harga dan menentukan langkah yang perlu diambil apabila terjadi gejolak di pasar.

“Insya Allah kalau dari tahun lalu trennya turun, mudah-mudahan begitu juga,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Roro menyatakan Kemendag bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan pemerintah daerah (Pemda) akan terus memantau harga bahan pokok di pasar menjelang Lebaran.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari kerja sama lintas instansi untuk memastikan pasokan pangan tetap aman sekaligus mengevaluasi perkembangan harga di lapangan.

Dalam pemantauannya, Roro menuturkan harga minyak goreng rakyat Minyakita masih sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp15.700 per liter. Dia menjelaskan pemerintah memperkuat pengawasan distribusi melalui kerja sama dengan BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food, dengan ketentuan minimal 35% distribusi berasal dari kedua perusahaan tersebut.

Selain itu, dia menambahkan sebagian besar komoditas seperti telur, bawang merah, dan bawang putih masih terpantau stabil. Di sisi lain, lanjut dia, harga cabai mengalami kenaikan sehingga pemerintah akan berkoordinasi dengan Bapanas yang memiliki kewenangan pengaturan komoditas pangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021.

Sementara itu, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan harga cabai di pasar sebenarnya mulai menunjukkan tren penurunan meskipun di beberapa titik masih terlihat tinggi.

“Harga cabai merah secara umum sebenarnya turun, karena sebelumnya sampai Rp70.000–Rp75.000, sekarang biasanya dijual Rp55.000–Rp60.000, jadi sudah turun sebenarnya,” kata Ketut.

Dia menjelaskan perbedaan harga tersebut terjadi karena sebagian pedagang di bagian depan pasar masih mematok harga lebih tinggi, sementara di lapak lain harga sudah mulai turun.

Berdasarkan data yang dimiliki Bapanas, harga cabai rawit merah di Jakarta juga mulai menurun seiring meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi.

“Kenapa? Karena produksi di Kediri sudah banyak, pasokan sudah mulai bagus. Sehingga fasilitasi distribusi yang disiapkan Badan Pangan Nasional sudah kami hentikan. Jadi ini normal, pasokan sudah mulai normal,” ujarnya.

Ketut menambahkan secara umum ketersediaan komoditas pangan menjelang Lebaran masih dalam kondisi aman, mulai dari beras, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, hingga telur ayam.

Menurutnya, harga cabai merah keriting yang sebelumnya sempat mencapai Rp75.000–Rp80.000 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp55.000–Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar juga mengalami penurunan dari kisaran Rp120.000 menjadi sekitar Rp95.000–Rp110.000 per kilogram.

Adapun untuk harga daging sapi, Ketut menyebut kondisinya relatif stabil di kisaran Rp140.000–Rp150.000 per kilogram untuk kualitas umum. Sementara itu, harga daging sapi kualitas khusus mencapai Rp150.000–Rp190.000 per kilogram, tergantung permintaan konsumen dan tingkat pemotongan lemak pada daging.

“Sebenarnya [daging sapi] relatif sudah aman, ada yang Rp140.000 per kilogram. Tapi kalau yang khusus, artinya yang super tentu tidak kami atur, ada yang Rp150.000 per kilogram, ada yang Rp190.000 per kilogram,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan pangan menjelang Lebaran dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ketersediaan barang, melainkan juga masalah distribusi hingga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan kebijakan pemerintah yang terlalu fokus pada ketersediaan pangan belum cukup untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

“Padahal, ketersediaan tidak banyak manfaatnya mana kala pangan tidak terdistribusi merata ke semua wilayah [bisa diakses secara fisik] dan tidak terjangkau daya beli warga [bisa diakses secara ekonomi]. Akhirnya ketersediaan berhenti di ketersediaan,” kata Khudori kepadaBisnis, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, persoalan distribusi menjadi semakin krusial karena sebagian besar komoditas pangan memiliki pola panen musiman dan hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah produksi. Kondisi tersebut membuat distribusi menjadi faktor penting untuk memastikan pasokan dapat tersebar merata ke berbagai daerah.

Untuk itu, menurutnya, ketersediaan stok atau cadangan pangan serta dukungan sistem logistik yang andal sangat diperlukan agar pemerintah dapat melakukan intervensi ketika mekanisme pasar tidak berjalan dengan baik.

Dia menilai masalah lain terletak pada keterbatasan cadangan pangan pemerintah. Saat ini, cadangan yang relatif memadai hanya terdapat pada komoditas beras, sementara komoditas pangan lainnya tidak memiliki cadangan yang cukup untuk menstabilkan harga ketika terjadi gejolak pasar.

“Masalahnya, ini faktor ketiga, cadangan yang mumpuni hanya ada pada beras. Komoditas lain tidak ada cadangannya. Jika pun ada, jumlanya kecil,” lanjutnya.

Di sisi lain, Khudori juga menilai regulasi harga pangan yang diterapkan pemerintah belum berjalan efektif. Hal itu terlihat dari masih banyaknya komoditas yang dijual di atas harga acuan maupun harga eceran tertinggi (HET).

Dia menambahkan, dari sisi hukum, pengaturan harga pangan sebenarnya memiliki keterbatasan karena merujuk pada Undang-Undang Pangan, aturan tersebut pada dasarnya hanya mengikat pemerintah dan tidak secara langsung mengikat pelaku usaha.

Sejumlah Komoditas Lampaui HET

Mengacu pada data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, Khudori menyebut kondisi harga pangan saat ini relatif tidak banyak berubah dibandingkan pekan sebelumnya. Namun, sejumlah komoditas masih dijual di atas harga acuan maupun HET.

Dia mencontohkan harga beras medium secara nasional masih berada di atas HET. Sementara itu, beras premium di wilayah zona I masih berada di bawah HET, tetapi di zona II dan III sebagian besar sudah melampaui batas harga yang ditetapkan pemerintah.

Selain beras, sejumlah komoditas lain seperti Minyakita, gula konsumsi, telur ayam, daging ayam, dan kedelai juga tercatat berada di atas harga acuan. Bahkan, harga gula konsumsi telah berbulan-bulan berada di atas acuan pemerintah.

Di samping itu, Khudori menyebut harga daging kerbau juga sudah lama bertahan di atas acuan sejak 2017. Menurutnya, tingginya harga daging kerbau impor asal India jauh melampaui harga acuan pemerintah, terutama di wilayah zona II dan III. Dia menilai belum ada upaya serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, sementara intervensi harga justru lebih banyak dilakukan pada komoditas daging sapi.

“Di sisi lain, pemerintah demikian intens mengintervensi harga daging sapi, bahkan sampai empat level. Ada diskriminasi luar biasa antara daging sapi dengan daging kerbau. Ini tak adil,” tegasnya.

Khudori menambahkan, secara historis tekanan harga pangan memang selalu meningkat selama Ramadan. Bahkan, dalam dua dekade terakhir, inflasi pada periode tersebut sebagian besar dipicu oleh kenaikan harga komoditas pangan.

“Selama 20 tahun terakhir inflasi di Ramadan selalu tinggi. Mayoritas inflasi itu disebabkan oleh harga-harga pangan [volatile food]. Ini menandakan berbagai upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil sepadan,” tuturnya.

Untuk itu, dia menilai pemerintah perlu memperbaiki strategi stabilisasi harga pangan dengan tidak hanya berfokus pada ketersediaan barang, melainkan juga memastikan distribusi lancar serta harga tetap terjangkau bagi masyarakat hingga periode Lebaran.

Tantangan akan muncul saat konsumsi BBM pada saat mudik Lebaran lebih tinggi, sementara stok terganggu dengan adanya perang di Timur Tengah

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara memprediksi inflasi melonjak hingga mencapai 5 - 5,4 persen pada Maret (year on year/yoy) karena faktor libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026, serta konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tinggi yang memengaruhi harga bahan pangan/pokok selama momentum ini.

“Inflasi diperkirakan melonjak 5 hingga 5,4 persen pada Maret (yoy) karena faktor Lebaran, tapi juga dorongan kenaikan harga BBM nonsubsidi. Tantangan akan muncul saat konsumsi BBM pada saat mudik Lebaran lebih tinggi, sementara stok terganggu dengan adanya perang di Timur Tengah,” kata Bhima saat dihubungi di Jakarta, Senin.

“Inflationary pressure dari BBM ke pangan meningkatkan harga di level pasar tradisional dan ritel modern,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Bhima mengatakan biaya logistik yang naik ini akan diteruskan dari pengusaha ke konsumen, yang dapat memengaruhi perilaku belanja pada momentum tersebut.

“Ekspektasi masyarakat sebagian akan berhemat di kala Lebaran, atau tidak membelanjakan seluruh dana tunjangan hari raya (THR). Efeknya adalah masyarakat menahan belanja barang sekunder dan tersier saat Lebaran. Konsumsi jadi tidak optimal, padahal ini momentum yang ditunggu pelaku usaha sepanjang tahun,” jelas dia.

Fenomena lain, lanjut Bhima, adalah pengurangan durasi hari tinggal (duration of stay) di lokasi mudik, yang juga dipengaruhi naiknya harga kebutuhan pokok.

“Omzet pelaku usaha akomodasi dan transportasi yang seharusnya naik berkali lipat mungkin tidak sesuai rencana awal,” kata Bhima.

Oleh karena itu, ia menilai penting pemerintah untuk memperhatikan ketersediaan pasokan energi di tengah libur Lebaran 2026.

“Pemerintah harus siapkan pasokan, (khususnya) di luar Jawa. Mungkin saat Lebaran, untuk region Jawa tidak ada masalah. Tapi di daerah harus dipastikan tidak terjadi antrean di SPBU dan agen LPG,” ujar dia.

Lebih lanjut, Bhima mengatakan adanya penerapan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) dan bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama 5 hari untuk ASN maupun swasta juga menjadi alternatif untuk mengurangi penggunaan energi.

“Pengurangan konsumsi BBM kalau dari kebijakan WFH silahkan saja, asalkan ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk kompensasi jam kerja pegawai yang berkurang. Jangan sampai karena alasan WFH, kemudian ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dianggap produktivitas pekerja turun,” ujar Bhima.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan potensi kenaikan harga pada komoditas cabai rawit menjelang momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026. Meski demikian, untuk beras harganya relatif stabil.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan komoditas tersebut perlu menjadi fokus pengendalian inflasi daerah karena permintaannya biasanya meningkat menjelang Lebaran.

“Untuk beras hanya ada di beberapa kabupaten/kota saja yang masih mengalami kenaikan harga beras,” kata Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (9/3/2026).

Secara terperinci, harga beras relatif stabil dan cenderung turun tipis sekitar 0,003% dibandingkan Februari 2026 menjadi Rp15.236 per kilogram. Namun, masih terdapat 102 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Harga beras tertinggi pada pekan pertama Maret 2026 tercatat mencapai Rp45.000 per kilogram di Kabupaten Puncak Jaya.

Di sisi lain, Amalia menuturkan telur ayam ras menjadi komoditas yang paling perlu diwaspadai menjelang Lebaran.

BPS mencatat harga rata-rata nasional telur ayam ras pada pekan pertama Maret 2026 mencapai Rp32.475 per kilogram dan tertinggi di level Rp100.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Mamberamo Tengah, dengan 210 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga.

Amalia menjelaskan di sejumlah daerah harga telur ayam ras bahkan sudah jauh melampaui harga acuan penjualan (HAP). Di Buton Utara, misalnya, harga telur ayam ras mencapai sekitar Rp37.293 per kilogram atau 24,31% di atas HAP dengan kenaikan IPH 14,69%.

Selain telur ayam ras, cabai rawit juga masih menjadi perhatian karena harganya masih tinggi secara nasional. BPS mencatat harga rata-rata cabai rawit mencapai Rp71.429 per kilogram pada pekan pertama Maret 2026.

BPS mencatat cabai rawit mengalami kenaikan IPH di 49,17% wilayah dengan harga tertinggi mencapai Rp200.000 per kilogram di Kabupaten Nduga.

Sementara itu, harga daging ayam ras secara nasional juga telah berada di atas HAP dengan rata-rata mencapai Rp41.181 per kilogram. BPS mencatat daging ayam ras mengalami kenaikan IPH di 48,99% wilayah dengan harga tertinggi Rp100.000 per kilogram di Kabupaten Intan Jaya.

Di sisi lain, bawang merah secara nasional mulai menunjukkan tren penurunan meskipun masih sedikit berada di atas HAP Rp41.500 per kilogram atau dibanderol Rp41.906 per kilogram. Komoditas ini terpantau mengalami penurunan IPH di 41,67% wilayah di Indonesia.

Lebih lanjut, BPS mencatat harga minyak goreng relatif stabil dan cenderung menurun. Secara nasional, harga rata-rata minyak goreng dengan kualitas curah, premium, dan Minyakita turun 0,40% menjadi Rp19.319 per liter.

Untuk Minyakita, rata-rata harganya adalah Rp16.441 per liter atau turun 1,64% dibandingkan Februari 2026, meski masih melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Bisnis.com, JAKARTA — Kadin Indonesia mewanti-wanti gejolak harga sejumlah pangan strategis seperti beras, daging, ikan, hingga cabai menjelang Ramadan dan Lebaran 2026. Hal ini sejalan dengan adanya potensi lonjakan permintaan yang meningkat pada momentum tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan permintaan akan mengalami kenaikan tiga hingga empat lipat dari hari biasannya untuk keperluan keluarga maupun katering, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Lonjakan permintaan ini harus di barengi dengan ketersediaan stok yang berlimpah guna menjaga psikologi pasar sehingga antara demand dan supply ada seimbang sehingga harga harga terjaga dan terjangkau oleh masyarakat,” kata Sarman dalam keterangan tertulis, Selasa (3/2/206).

Menurutnya, perlu ada koordinasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam hal transparansi data stok pangan. Dia menyebut ketersediaan stok di lapangan dan gudang harus terjamin agar gejolak harga pangan bisa dihindari saat permintaan meningkat.

Sarman menambahkan, jika muncul isu keterbatasan salah satu bahan pokok, respons pasar akan negatif dan harga bisa melambung. Oleh karena itu, perhitungan stok harus matang dan berdasarkan data akurat, sehingga pasokan selalu siap memenuhi setiap permintaan pasar.

Di sisi lain, Sarman juga menyampaikan adanya program makan bergizi gratis (MBG) yang kini menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat.

Sebagai gambaran, dia merincikan bahwa kebutuhan daging ayam untuk satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 200–350 kilogram per hari, daging sapi 20–25 kilogram, dan telur 1.500–3.000 butir setiap hari.

“Bisa dibayangkan jika permintaan meningkat menjelang bulan puasa dan Idulfitri, maka persediaan harus dipastikan mencukupi. Jika tidak, gejolak harga akan terjadi,” tuturnya.

Menurutnya, pemerintah harus mengantisipasi kebutuhan pokok pangan menjelang bulan puasa dan Idulfitri, lantaran situasinya yang berbeda dibanding tahun lalu.

Dia menjelaskan ketersediaan bahan pokok seperti daging sapi dan ayam, gula, bawang, telur, dan minyak goreng berpotensi bergejolak jika pasokan tersendat. Selain itu, stok pangan juga perlu diperiksa, begitu pula dengan jalur distribusi yang harus tepat waktu.

Di samping itu, sambung dia, pemerintah juga perlu melaksanakan operasi pasar dua pekan sebelum perayaan Idulfitri untuk menjaga harga tetap terjangkau dan meyakini pasokan pangan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sarman menilai, dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan pokok, maka konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh positif.

“Dan pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2026 yang diharapkan di angka 5% lebih,” pungkasnya.