KENDARI - Ratusan warga memadati pelataran Eks MTQ Kendari, Sulawesi Tenggara , Selasa (30/6/2026), untuk mengikuti Gerakan Pangan Murah yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam kegiatan bertema "Partai Perindo Selalu Hadir di Tengah dan Hati Masyarakat" itu, warga dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur ayam, dan minyak goreng dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar.

Ketua DPW Partai Perindo Sultra Ferry Irawan mengatakan, program tersebut merupakan bentuk komitmen Partai Perindo untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah tingginya harga sejumlah komoditas.



"Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu program Partai Perindo untuk membantu masyarakat Sulawesi Tenggara mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau," kata Ferry.

Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama dengan Bulog Sulawesi Tenggara dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari.

Ferry menambahkan, program Gerakan Pangan Murah tidak hanya dilaksanakan di Kota Kendari, tetapi juga akan digelar di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Selain itu, DPW Partai Perindo Sultra juga berencana membagikan elpiji subsidi 3 kilogram sebagai bagian dari upaya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui program tersebut, Partai Perindo berharap dapat terus hadir memberikan solusi bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menggandeng pelaku usaha hotel, restoran dan kafe (horeka) serta anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menyerap komoditas pangan untuk menjaga harga tetap stabil di tengah kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengirimkan surat kepada pelaku usaha horeka dan ritel modern untuk menyerap produk telur dan daging ayam dalam negeri.

"Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel," kata Budi di Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan, peningkatan penyerapan oleh sektor horeka dan ritel modern diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga di tingkat peternak sekaligus memperkuat rantai distribusi pangan nasional.

Menurutnya, para produsen membutuhkan sektor horeka dan juga ritel modern untuk menyerap produksi para peternak.

"Karena memang kita itu butuh pasar dan butuh channel distribusinya, butuh tempat untuk jualan. Kalau di restoran, misalnya menunya mungkin ditambah telurnya atau ayamnya," jelas Budi.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi semester II 2026 yang mencakup sektor fiskal, pangan, dan transportasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga inflasi dan mendorong konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program promosi belanja. Salah satunya adalah program BINA (Belanja di Indonesia Aja) Back to School yang berlangsung pada Juni-Juli 2026 dengan melibatkan sekitar 414 pusat perbelanjaan dan sekitar 80 ribu gerai ritel modern anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang ditargetkan menghasilkan transaksi hingga Rp30 triliun.

Selain itu, terdapat penyelenggaraan Jakarta Great Sale dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta juga ditargetkan mencatat transaksi hingga Rp16 triliun.

Menurut Budi, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi nasional agar tetap kuat meski menghadapi tantangan global dan potensi tekanan akibat kenaikan harga energi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dengan hal itu semua, memang proyeksi inflasi ini mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya masih dalam target 2,5 plus minus 1 persen. Jadi paling tinggi (inflasi) kita (di level) 3,5 (persen)

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi diprediksi menyumbang inflasi sebesar 0,25 persen, namun pihaknya optimis tingkat inflasi terjaga di kisaran 1,5-3,5 persen.

Ia menyampaikan, harga BBM nonsubsidi masih akan berfluktuasi sebagai dampak dari rambatan dinamika geopolitik global, seperti Pertamax dan Pertamax Turbo yang mengalami kenaikan hingga Rp4 ribu per liter, sementara Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan sekitar Rp3 ribu per liter.

“Tentunya (harga BBM nonsubsidi) ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Untuk sementara, hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25 persen kepada inflasi,” kata Aida dalam konferensi pers daring “Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Juni 2026” di Jakarta, Kamis.

Selain kenaikan harga bahan bakar, ia juga menyoroti adanya potensi imported inflation akibat kenaikan harga komoditas global, misalnya pupuk, akibat ketegangan geopolitik yang masih berlanjut di sejumlah wilayah.

Namun, pihaknya optimis harga pupuk masih dapat terjaga karena stok produksi dalam negeri yang masih mencukupi kebutuhan para petani.

Di samping dinamika geopolitik, Aida menuturkan bahwa tingkat inflasi domestik juga dipengaruhi oleh cuaca yang saat ini memasuki musim kemarau yang dapat memberikan dampak terhadap harga-harga komoditas bergejolak (volatile food), termasuk pangan.

Untuk mengatasi inflasi pangan, ia menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

“Dengan hal itu semua, memang proyeksi inflasi ini mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya masih dalam target 2,5 plus minus 1 persen. Jadi paling tinggi (inflasi) kita (di level) 3,5 (persen). Ini masih dalam target-target tersebut,” tutur Aida S. Budiman.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menyampaikan inflasi volatile food pada Mei 2026 mengalami lonjakan menjadi 6,24 persen year-on-year (yoy), sementara inflasi tahunan secara keseluruhan tercatat sebesar 3,08 persen yoy.

Ia mengatakan, dampak inflasi volatile food sangat terasa di beberapa daerah. Pihaknya mencatat, tingkat inflasi di 25 provinsi masih berada dalam rentang sasaran, tapi tingkat inflasi di 13 provinsi lainnya sudah mulai melewati batas.

“Seperti di Papua Barat (tingkat inflasi sebesar) 5,94 persen, kemudian di Aceh 5,12 persen, kemudian di Kalimantan Tengah juga 4,55 persen,” ucap Ricky.

Ia menyatakan, komoditas pangan merupakan penyumbang andil inflasi terbesar akibat adanya kenaikan harga hortikultura, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit.

Pihaknya bersama 46 kantor perwakilan Bank Indonesia pun bersinergi dengan pemerintah daerah melalui TPIP, TPID, dan Program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) untuk menekan dampak inflasi tersebut.

“(Upaya) ini adalah untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan di berbagai daerah,” ujar Ricky Gozali.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan tekanan harga yang tetap terkendali, daya beli masyarakat dapat terlindungi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengoptimalkan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk menjaga ketahanan pangan serta mengendalikan tingkat inflasi agar tetap berada pada rentang target 1,5-3,5 persen.

Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menyatakan bahwa ketahanan pangan yang baik, termasuk dengan terjaganya stok dan harga komoditas pangan, dapat menekan kenaikan inflasi.

“Dengan tekanan harga yang tetap terkendali, daya beli masyarakat dapat terlindungi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," kata Ricky P. Gozali dalam seminar bertajuk “Ketahanan Pangan untuk Indonesia Emas" di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan pihaknya mendorong produktivitas, memperlancar distribusi, dan menjaga stabilitas harga pangan melalui implementasi GPIPS.

Sementara insentif KLM diharapkan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan hilirisasi pangan.

Ricky menyampaikan, ketidakpastian situasi global memberikan tantangan bagi pasokan pangan nasional, mulai dari volatilitas harga komoditas, pembatasan ekspor, hingga kenaikan biaya logistik dan impor.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah pun turut mendorong kenaikan harga pangan impor dan sarana produksi pertanian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan diperlukan inovasi pertanian dari sektor hulu untuk meredam inflasi harga pangan, mengingat komoditas volatile food sangat rentan terhadap perubahan musim dan cuaca.

Pihaknya pun telah mengembangkan sejumlah varietas padi unggulan dengan produktivitas di atas 10 ton per hektar yang tahan banjir, kekeringan, dan lahan asin untuk mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045.

“Ketersediaan varietas unggul yang tahan cuaca ekstrem diharapkan dapat menstabilkan pasokan komoditas pokok dan mencegah lonjakan harga," ujar Arif Satria.

Terkait pengelolaan pasokan, Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yudhi Harsatriadi Sandyatma menyampaikan bahwa intervensi lapangan terus digencarkan melalui sinergi erat dengan BI dalam koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/D).

Hingga awal Juni 2026, Gerakan Pangan Murah (GPM) telah digelar lebih dari 5.200 kali di 36 provinsi. Selain itu, 2.890 Kios Pangan telah dioperasikan di seluruh Indonesia.

Dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi juga datang dari dunia usaha.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mulyadi Jayabaya menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mendorong penguatan rantai pasok domestik dan harmonisasi regulasi pusat-daerah yang selama ini dinilai menghambat investasi di sektor pangan.

“Kami datang membawa solusi, investasi, dan kesiapan untuk bergerak bersama,” ucap Mulyadi Jayabaya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penguatan cold chain atau rantai pendingin menjadi langkah penting untuk menekan gejolak harga pangan hortikultura terutama cabai yang berulang setiap tahun.

Eliza mengatakan komoditas hortikultura seperti cabai memiliki karakteristik cepat rusak atau highly perishable sehingga membutuhkan sistem penyimpanan dan distribusi yang lebih kuat.

“Penguatan cold storage (ruang penyimpanan dingin) dan cold chain logistics (sistem logistik rantai dingin) memiliki urgensi tingkat tertinggi dalam memutus siklus fluktuasi harga hortikultura,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, tanpa teknologi penyimpanan yang memadai, daya simpan cabai segar hanya bertahan beberapa hari sehingga harga mudah anjlok saat panen raya dan melonjak ketika pasokan menipis.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Pertanian pada 2023 mencatat kerugian pascapanen hortikultura di Indonesia mencapai sekitar 14 persen per tahun.

Ia menjelaskan pola tersebut membuat harga pangan hortikultura di Indonesia cenderung cepat naik, lambat turun, dan berulang setiap tahun dengan intensitas yang berbeda.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga cabai rawit merah pada awal Juni 2026 masih berada di kisaran Rp84.400 per kilogram (kg) di tingkat pedagang eceran nasional.

Dalam beberapa pekan terakhir, harga cabai rawit merah juga bergerak fluktuatif dari kisaran Rp54.700 per kg pada awal Mei menjadi lebih dari Rp84 ribu per kg menjelang Idul Adha.

“Ini fenomena klasik volatile food Indonesia yang cepat naiknya, lambat turun, dan berulang setiap tahun dengan variasi intensitas,” ujar dia.

​​​​​​​Eliza menilai persoalan tersebut bersifat struktural karena komoditas seperti cabai ditanam mayoritas oleh petani skala kecil, memiliki umur simpan pendek, dan sangat sensitif terhadap cuaca serta hama penyakit.

Selain itu, sentra produksi yang ia nilai terkonsentrasi dan rantai distribusi yang panjang ke berbagai daerah turut meningkatkan risiko penyusutan pasokan selama pengiriman.

Menurut Eliza, kondisi hortikultura berbeda dengan beras yang memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam skala besar.

“Cabai berbeda dengan beras, karena ada CBP dan SPHP skala besar. Sementara cabai tidak memiliki buffer stock yang kuat,” katanya.

​​​​​​​​​​​​​​Karena itu, ia mendorong pemerintah membangun dan mengembangkan cold chain nasional, termasuk untuk komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat.

Sementara itu, pemerintah melalui Perum Bulog tengah membangun 100 gudang pangan nasional untuk memperkuat penyimpanan dan penyerapan komoditas pangan di berbagai daerah.

Program tersebut ditujukan mendukung stabilisasi pasokan pangan dan penguatan infrastruktur pascapanen dengan nilai anggaran sekitar Rp5 triliun.

Eliza menilai pembangunan infrastruktur penyimpanan pangan sebaiknya tidak hanya difokuskan pada beras dan jagung, tetapi juga diarahkan pada komoditas hortikultura yang lebih rentan mengalami gejolak harga akibat keterbatasan rantai pendingin seperti cabai, bawang merah, dan tomat.

Coldstorage yang terintegrasi di sentra produksi dan pasar induk dinilai dapat berfungsi sebagai penyangga pasokan karena mampu memperpanjang umur simpan hortikultura lebih lama saat produksi melimpah.

“Keberadaan cold storage terintegrasi di pasar induk dan sentra produksi akan berfungsi sebagai penyangga pasokan,” katanya.

Kajian World Resources Institute (WRI) Indonesia pada 2022 juga menunjukkan penguatan sistem penyimpanan dan distribusi pangan dapat membantu mengurangi kehilangan pangan hortikultura secara signifikan.

WRI mencatat penggunaan peti selama pengangkutan mampu mengurangi kehilangan produk sayur dan buah hingga 87 persen.

Dengan demikian, pasokan dapat dikeluarkan kembali ke pasar saat terjadi penurunan produksi atau kenaikan permintaan, terutama pada periode hari besar dan cuaca ekstrem.

Selain rantai pendingin, Eliza juga menilai pemerintah perlu memperkuat sistem data dan prakiraan pangan yang mengintegrasikan produksi dalam waktu nyata, prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta permintaan pasar.

“Perlu ada sistem data dan forecasting yang terintegrasi antara produksi real-time, prakiraan cuaca BMKG, dan permintaan pasar agar gejolak harga hortikultura tidak terus berulang setiap tahun,” kata Eliza.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 1,43 persen pada Mei 2026 dibandingkan April 2026 (month-to-month/mtm) karena naiknya harga angkutan udara serta harga pangan seperti minyak goreng, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, hingga beras.

"Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,06 pada Mei 2025 menjadi 111,83 pada Mei 2026," kata Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati dalam konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Herum mengatakan inflasi di Jatim bulan lalu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya biaya bahan baku industri yang diperoleh dari impor, serta kenaikan harga berbagai produk berbahan plastik yang memberikan tekanan pada harga sejumlah komoditas mulai dari peralatan elektronik dan hingga air minum kemasan.

Selain itu, dinamika harga pangan juga mempengaruhi inflasi pada Mei yaitu terbatasnya pasokan pada sejumlah komoditas pangan seperti beras, cabai, dan bawang sehingga mendorong terjadinya tekanan harga.

"Di sisi lain, pasokan daging dan telur ayam ras cenderung tercukupi walaupun permintaan menurun dibandingkan bulan sebelumnya," ujarnya.

Secara rinci, untuk angkutan udara mengalami inflasi 5,04 persen dengan andil 0,07 persen, minyak goreng inflasi 3,96 persen dengan andil 0,05 persen, bawang merah inflasi 11,5 persen dengan andil 0,05 persen, cabai rawit inflasi 10,02 persen dengan andil 0,04 persen, dan cabai merah inflasi 31,93 persen dengan andil 0,04 persen.

Berikutnya, beras mengalami inflasi 0,67 persen dengan andil 0,03 persen, laptop/notebook inflasi 2,98 persen dengan andil 0,03 persen, bahan bakar rumah tangga inflasi 1,47 persen dengan andil 0,02 persen, dan air kemasan inflasi 1,3 persen dengan andil 0,02 persen.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas yang mengalami deflasi seperti emas perhiasan 3,09 persen, telur ayam ras 6,16 persen, daging ayam ras 2,4 persen, dan bawang putih 4,58 persen.

Dengan terjadinya inflasi pada Mei maka inflasi tahun ke tahun (yoy) Mei 2026 terhadap Mei 2025 tercatat sebesar 3,49 persen, sedangkan inflasi tahun kalender yaitu Mei 2026 terhadap Desember 2025 yaitu 1,43 persen.

Dari 11 kabupaten/kota di Jawa Timur keseluruhannya mengalami inflasi dengan tertinggi dialami Surabaya sebesar 0,37 persen dan terendah dialami Kota Probolinggo sebesar 0,03 persen sedangkan daerah lain seperti Madiun inflasi 0,35 persen, Kediri 0,35 persen, dan Bojonegoro 0,29 persen.

Kemudian Jember 0,19 persen, Tulungagung 0,19 persen, Malang 0,18 persen, Banyuwangi 0,18 persen, Gresik 0,17 persen, dan Sumenep 0,16 persen.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan fluktuasi harga pangan setelah hari dul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi tetap terkendali, sementara berbagai intervensi pasar terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga masyarakat.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan situasi pangan nasional saat ini relatif terkendali meski dunia menghadapi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok dan perdagangan internasional.

"Kalau kita bicara kondisi harga pangan, kita harus bersyukur dengan situasi global dunia hari ini yang tidak menentu, tapi kondisi neraca pangan kita secara nasional masih cukup kuat," kata Maino dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan berbagai intervensi pemerintah yang dipercepat menjelang dan sesudah hari raya Idul Adha memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga di tingkat konsumen.

Selain itu, kondisi inflasi nasional yang tercatat menurun pada April 2026 menunjukkan harga pangan secara umum masih terkendali. Capaian tersebut menjadi indikator upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan berjalan efektif.

"Memang yang menjadi catatan kita bersama itu distribusi, karena sentra-sentra produksi belum merata di semua wilayah dan periode (panen) waktunya tentunya juga berbeda-beda antarwilayah," jelas Maino.

Dalam pantauan Bapanas, per 29 Mei atau 2 hari usai Idul Adha, rata-rata harga beberapa pangan pokok strategis masih dalam rentang harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) tingkat konsumen. Misalnya beras medium secara nasional di harga Rp13.456 per kilogram (kg) yang telah turun tipis 0,19 persen dari seminggu sebelumnya.

Sementara bawang merah Rp47.185 per kg dari HAP tertinggi Rp41.500 per kg. Cabai merah keriting Rp60.638 per kg dari HAP maksimal di Rp55.000 per kg.

Namun daging ayam ras di Rp38.385 per kg dan telur ayam ras Rp 29.469 per kg. Keduanya masih di bawah level HAP.

Ia menegaskan pemerintah tidak hanya mengawasi harga pangan di tingkat konsumen, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan produsen agar harga tetap menguntungkan petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

"Semua harus kita lindungi, karena produsen kita juga harus mendapatkan harga yang wajar agar mereka tetap semangat berproduksi. Produksi juga penting karena selama ini kita bicara gejolak harga seolah-olah di tingkat konsumen saja," jelas Maino.

Intervensi dari pemerintah menyasar keduanya. Salah satunya komoditas beras, di tingkat produsen dilakukan melalui penyerapan panen dengan harga yang baik Rp6.500 per kg. Kemudian penyaluran beras SPHP untuk di tingkat konsumen.

Pada program SPHP beras, total realisasi sejak Januari sampai Mei 2026 telah mencapai 507 ribu ton. Terdiri 221 ribu ton di Januari dan Februari yang merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025. Sementara 286 ribu ton merupakan realisasi Maret sampai Mei yang merupakan SPHP beras tahun 2026.

"Kemudian penyaluran jagung SPHP yang penting juga untuk para peternak karena hari ini situasinya harga pakan, komponen pakan sedang tinggi," tambah Maino.

Program intervensi pangan lainnya berupa bantuan pangan beras dan minyak goreng. Sampai akhir Mei, pemerintah melalui Perum Bulog telah menyalurkan kepada 15,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 33,2 juta KPM.

Intervensi lainnya yakni gerakan pangan murah (GPM). Yang mana hingga akhir Mei telah terlaksana 5.037 kali di 417 kabupaten/kota. Capaian itu jauh melebihi realisasi GPM Januari-Mei 2025 yang dicatat Bapanas di angka 3.482 kali.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ketahanan pangan Indonesia semakin kuat. Menurutnya porsi impor pangan pokok strategis saat ini hanya berkisar 4 hingga 5 persen.

Amran menyebut sekitar 96 persen kebutuhan pangan nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan sektor pertanian nasional dalam menjaga pasokan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah berkomitmen terus menekan ketergantungan impor melalui percepatan produksi domestik.

Sejak tahun 2025, Indonesia menyetop impor beras umum dan jagung pakan. Komitmen tersebut dipastikan terus dilanjutkan pada tahun 2026 yang diupayakan dapat dilakukan bagi komoditas gula konsumsi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat pertanian dan pangan, Khudori menilai pemenuhan bahan baku pangan yang saat ini sebagian masih didatangkan dari luar atau impor akan terdampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang saat ini tengah terjadi. Ia menerangkan, sejumlah komoditas pangan saat ini masih didatangkan dari impor.

Khudori mencontohkan, misalnya gandum sebagai bahan baku mie instan, roti, tepung terigu dan lain sebagainya, masih 100% impor, gula industri masih impor sekitar 3-3,5 juta ton per tahun.

Selain itu kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe yang dijual di pasar, lebih dari 80% impor. Bawang putih sebagai bumbu dapur yang umum digunakan seluruh dapur, 98% masih impor. Kemudian daging sapi hampir setengah kebutuhan nasional impor, susu sekitar 80 persen. Garam industri juga sepenuhnya masih impor.

Indonesia Impor Pangan hanya 5% dari 11 Komoditas



Menurutnya pelemahan nilai tukar menjadi shock tambahan bagi nasib harga jual produk akhir pangan, baik untuk masyarakat di kota maupun di desa. Konflik yang terjadi di timur tengah saat ini membuat importir harus mengeluarkan uang lebih besar untuk mendatangkan barang ke Indonesia maupun.

Sebab menurut Khudori konflik di Timur Tengah yang saat ini masih berlangsung menjadi shock pertama bagi harga pangan . Memberikan dampak terhadap biaya transportasi laut, premis asuransi pengiriman, hingga adanya tambahan biaya untuk ongkos logistik impor.

Sementara di satu sisi, importir perlu menukarkan dolar untuk membeli dan mendatangkan komoditas dari luar. Ketika harga dollar sedang menguat, maka perlu lebih banyak rupiah yang ditukarkan sebelum membeli komoditas tersebut.

Pemerintah Tambah Impor Sapi 180 Ribu Ekor Tahun Ini, Daging Beku Dikurangi



"Memang ketika rupiah mengalami depresiasi, pukulannya jadi dua kali karena barang impor dibayar dalam mata uang asing. Memang benar masyarakat desa tidak menggunakan dolar, tetapi dampak tidak langsung tetap kena," ujar Khudori saat dihubungi MNC Portal, Minggu (17/5/2026).

Khudori mengatakan, ada beberapa dampak yang dihadapi oleh sektor pertanian dari pelemahan nilai tukar dan konflik yang terus berlangsung di timur tengah. Seperti biaya belanja Bahan Bakar Minyak atau BBM alat mesin pertanian menjadi meningkat karena pemerintah menaikkan harga BBM industri mengikuti harga minyak dunia.

Belanja BBM yang meningkat tadi, kemudian membuat ongkos distribusi hasil pertanian juga ikut mengalami kenaikan. Sebab perusahaan perlu mempertimbangkan margin dan cash flow untuk menyikapi beban biaya operasi yang dikeluarkan.

"Kalau stabilitas nilai tukar lebih terjaga dan volatilitasnya tidak terlalu tinggi, itu sebenarnya bisa menjadi bantalan menghadapi gejolak di Timur Tengah. Itu menunjukkan fondasi ekonomi domestik kita perkuat," kata Khudori.

Pemerintah menggandeng berbagai mitra strategis seperti PT Pos Indonesia, Bulog, hingga pelaku usaha binaan Bank Indonesia untuk memperkuat konektivitas distribusi pangan guna menekan inflasi,

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) -

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mendorong sinergi para pihak untuk menjaga inflasi nasional tetap terkendali melalui penguatan distribusi pangan, serta kolaborasi lintas wilayah.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyatakan, pihaknya mendorong kerja sama antardaerah (KAD), serta kolaborasi lintas lembaga seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik, perusahaan umum daerah (perumda), hingga pelaku usaha pangan guna memperkuat rantai pasok dari hulu hingga hilir.

"Pemerintah menggandeng berbagai mitra strategis seperti PT Pos Indonesia, Bulog, hingga pelaku usaha binaan Bank Indonesia untuk memperkuat konektivitas distribusi pangan guna menekan inflasi," kata Ferry dalam peresmian Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Kolaborasi antarpemangku kepentingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga di berbagai daerah.

Selain penguatan distribusi pangan dan kolaborasi lintas wilayah, Ferry menjelaskan,l pemerintah juga memperluas dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga kini realisasi penyaluran nasional mencapai Rp96,18 triliun sedangkan di Jawa Timur Rp15,58 triliun.

Sementara untuk sektor pertanian kata dia, penyaluran KUR Rp35,8 triliun secara nasional.

Di sisi lain, Ferry menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen dengan tingkat inflasi nasional secara tahunan atau year onyear (yoy) juga tetap terjaga di angka 2,42 persen di tengah tekanan ekonomi global.

Ferry menjelaskan, pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) hingga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga pangan, guna terus menekan inflasi dan menguatkan perekonomian nasional.

“Target pemerintah, pertumbuhan ekonomi berada di 5,4 persen dan inflasi 2,5 persen plus-minus satu persen. Sampai akhir tahun, target tersebut akan terus kita kawal bersama,” ujarnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Perum Bulog segera melepas sebagian dari ratusan ribu ton cadangan jagung pemerintah dengan harga subsidi ke sentra peternak telur untuk menekan biaya pakan ternak.

Saat meninjau harga dan pasokan pangan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu, Zulhas langsung menelepon dan berkomunikasi dengan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani untuk mempercepat pelepasan stok jagung tersebut.

“Tadi sudah kita cepat (tanggapi), segera kenaikan harga pakan itu saya telepon Bulog agar segera dilepas cadangan jagungnya Bulog, ratusan ribu ton itu, dengan harga subsidi ke sentra-sentra peternak telur,” kata Zulhas.

Ia mengatakan langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan dari dua sisi, yakni harga telur di tingkat peternak yang turun dan harga pakan yang naik.

Ia menyebutkan harga telur di tingkat peternak yang biasanya berada di kisaran Rp23 ribu per kilogram (kg), kini turun menjadi sekitar Rp20 ribu per kg.

“Kena dua, harga di level peternak biasanya mereka terima Rp23 ribu per kg, sekarang terimanya ada yang Rp20 ribu per kg jadi kan rugi. Tetapi jagungnya naik, harga pakan-nya naik,” ujarnya.

Menurut dia, pelepasan cadangan jagung pemerintah diharapkan dapat menstabilkan harga jagung sehingga peternak tidak membeli pakan dengan harga tinggi.

Dengan demikian, pemerintah dapat menjaga keseimbangan harga agar tidak terlalu membebani konsumen tetapi tetap melindungi keberlanjutan usaha peternak.

Harga telur di Pasar Palmerah terpantau sekitar Rp27 ribu per kg, lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp30 ribu per kg.

Ia menilai harga telur yang terlalu rendah dapat merugikan peternak, meski di sisi lain masyarakat diuntungkan dengan harga yang lebih murah.

“HET itu konsumen enggak terlalu berat, tapi peternaknya enggak tutup. Kalau terlalu murah peternaknya tutup, tentu konsumen senang harganya murah, ini yang kita harus jaga,” ucap Zulhas.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan pada 12 Mei 2026, harga rata-rata nasional telur ayam ras tercatat Rp28.354 per kg atau turun 0,18 persen dibanding hari sebelumnya.

Selain meminta Bulog melepas jagung, Zulhas juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbanyak penggunaan telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membantu menyerap pasokan telur.

Menurut dia, permintaan dari program MBG dapat membantu mengangkat harga telur agar kembali ke tingkat yang wajar bagi peternak.

“Kalau BGN dua hari saja pakai telur, itu berarti 48 juta butir satu kali belanja. Kalau dalam seminggu dua kali, itu bisa kembali kepada harga HET,” ujarnya.

Ia mengatakan stok pangan secara umum saat ini aman, termasuk beras, telur, ayam, dan cabai yang harganya mulai menurun.

Data SP2KP juga mencatat harga cabai merah keriting secara nasional pada 12 Mei 2026 berada di level Rp45.830 per kg, cabai merah besar Rp48.768 per kg, dan cabai rawit merah Rp63.252 per kg.

Berdasarkan pantauan di Pasar Palmerah, harga cabai merah keriting berada di angka Rp44 ribu per kg, cabai merah besar sekitar Rp47 ribu per kg, dan cabai rawit merah Rp65 ribu per kg.

“Secara keseluruhan tadi pangan aman, stoknya dapat dilihat berlebih. Tapi kita ingin aman buat petani, aman buat masyarakat, aman juga buat peternaknya,” kata Zulhas.

Dalam peninjauan pasar tersebut, Zulhas bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso menyapa dan berbincang dengan beberapa pedagang dan warga di Pasar Palmerah. Keduanya turut membagikan minyak goreng dan bantuan uang tunai kepada sejumlah warga yang berada di area pasar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pemerintah terus memperkuat intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan dari tingkat produsen hingga konsumen, guna melindungi petani, menjaga pasokan, serta memastikan keterjangkauan bagi masyarakat, termasuk mengendalikan inflasi.

"Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih. Harga relatif stabil dan semua pangan relatif stabil. Ini ditunjukkan oleh data BPS (Badan Pusat Statistik). Saya harus dukung ini," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Senin (4/5).

Dia mengapresiasi kondisi pangan usai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Upaya menjaga stabilitas harga pangan itu akan terus dimaksimalkan termasuk dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha di tahun ini.

"Mimpi kita adalah seluruh pulau Indonesia, itu swasembada pangan, protein, energi, dan etanol. Ini mimpi kita ke depan. Pertahanan negara yang baik, kalau kita berdaulat pangan di setiap pulau. Kenapa? Inflasi otomatis tidak terjadi," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Amran, deflasi yang terjadi di April 2026 akan diantisipasi pemerintah dengan memastikan harga di tingkat produsen tidak jatuh terlalu jauh. Di sisi lain, harga di tingkat konsumen terus dijaga kewajarannya bagi masyarakat.

Bapanas mencatat rata-rata harga ayam pedaging hidup telah berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) tingkat produsen yang ditetapkan Rp25.000 per kilogram (kg). Per 3 Mei, rata-rata harga berada di Rp23.401 per kg. Harga itu telah menurun dibandingkan awal April yang berada di Rp23.696 per kg.

Harga telur ayam ras di produsen pun juga terpantau terus turun dalam sebulan terakhir. HAP produsen telur ayam ditetapkan di Rp26.500 per kg. Sementara per 3 Mei rata-rata harga berada di Rp24.890 per kg, sedangkan pada awal April masih di Rp25.642 per kg.

Guna membantu menekan biaya produksi peternak, Bapanas bersama Perum Bulog telah memulai penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Hal itu juga demi mengatasi fluktuasi harga jagung yang telah melebihi 16,81 persen dari Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat peternak/konsumen yang ditetapkan di Rp5.800 per kg.

Target program SPHP jagung pakan menyasar ke lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi. Adapun untuk tahapan ini diestimasikan akan disalurkan sebanyak 213,1 ribu ton.

Lebih lanjut, untuk mengatasi deflasi cabai, Bapanas mendorong Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk menyalurkan stok cabai dari daerah surplus ke daerah yang mengalami fluktuasi harga cabai.

Indonesia Timur masih mencatatkan harga cabai yang tinggi, sehingga FDP stok cabai dari daerah produsen seperti Sulawesi Selatan atau Sulawesi Utara dimungkinkan guna mengatasinya.

Tren penurunan inflasi pada April 2026, termasuk pada komponen harga bergejolak (volatile food) atau inflasi pangan, menunjukkan mulai meredanya tekanan harga pangan pasca HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah komoditas pangan strategis sebagai penyumbang utama deflasi April, di antaranya daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah.

"Tingkat inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau umumnya lebih rendah pada periode yang bertepatan dengan momen pasca-Lebaran. Seiring juga adanya normalisasi permintaan pasca HBKN," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Jakarta, Senin (4/5).

Dalam paparannya disebutkan daging ayam ras mengalami inflasi secara bulanan dari 3,30 persen di Maret menjadi deflasi 6,20 persen di April. Inflasi telur ayam ras dari 2,34 persen di Maret, turun menjadi deflasi 4,29 persen di April. Cabai rawit dan cabai merah pun alami deflasi masing-masing 14,98 persen dan 2,59 persen.

Sebagai implikasinya, tingkat inflasi pangan, baik secara tahunan maupun bulanan, juga mengalami penurunan. Inflasi pangan secara tahunan menurun dari 4,24 persen di Maret dan menjadi 3,37 persen di April.

Angka itu masih terjaga di kisaran target pemerintah pada 3 hingga 5 persen. Sementara itu, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi antara lain daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras.

Sementara, inflasi pangan secara bulanan terjadi deflasi 0,88 persen. Adanya deflasi di setiap April ini merupakan tren berulang sejak tahun 2024. Pada April 2024 terjadi deflasi 0,31 persen. Begitu pula pada April 2025 yang tercatat deflasi 0,04 persen. Deflasi pangan di April 2026 menjadi yang cukup terdalam.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,02 persen pada April 2026 dibandingkan Maret 2026 (month-to-month/mtm), karena naiknya harga avtur serta harga pangan seperti tahu mentah, tempe, beras, tomat, hingga nasi dengan lauk.

"Pada April terdapat beragam catatan peristiwa seperti lonjakan harga energi dan dinamika komoditas global sehingga memicu inflasi di Jawa Timur," kata Statisti Ahli Madya BPS Jawa Timur Debora Sulistya Rini dalam konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur, Senin.

Debora mengatakan inflasi di Jatim bulan lalu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti terjadinya kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex serta lonjakan harga avtur akibat kenaikan harga minyak dunia memicu peningkatan biaya transportasi, tiket pesawat, dan logistik.

Selain itu, ​​​​​​​melemahnya nilai rupiah dan gangguan pasokan global mendorong kenaikan bahan baku impor seperti kedelai, bahan baku plastik, serta komponen elektronik (chipset), sehingga berdampak pada harga produk pangan olahan, kemasan, dan barang elektronik.

Kemudian, juga adanya dinamika harga komoditas global yakni harga crude palm oil (CPO) yang naik akibat faktor permintaan untuk kebutuhan biodiesel dan potensi risiko El Nino turut menyebabkan harga naik beberapa komoditas seperti minyak goreng.

Secara rinci, untuk angkutan udara mengalami inflasi 18,38 persen dengan andil 0,23 persen, minyak goreng inflasi 4,12 persen dengan andil 0,05 persen, nasi dengan lauk inflasi 1,39 persen dengan andil 0,03 persen, laptop/notebook inflasi 3,15 persen dengan andil 0,03 persen, dan tomat inflasi 11,31 persen dengan andil 0,02 persen.

Berikutnya, tahu mentah mengalami inflasi 2,54 persen dengan andil 0,02 persen, telepon seluler inflasi 1,63 persen dengan andil 0,01 persen, tempe inflasi 2,26 persen dengan andil 0,01 persen, beras inflasi 0,28 persen dengan andil 0,01 persen, dan bensin inflasi 0,25 persen dengan andil 0,01 persen.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas yang mengalami deflasi seperti daging ayam ras 10,45 persen, cabai rawit 27,36 persen, emas perhiasan 4,65 persen, dan telur ayam ras 7,85 persen karena terjadi normalisasi harga setelah Ramadhan.

"Setelah mengalami kenaikan selama periode Ramadhan dan Idul Fitri akibat tingginya permintaan, harga sejumlah bahan pangan mulai menunjukkan tren penurunan dan kembali ke tingkat yang lebih stabil," kata Debora.

Dengan terjadinya inflasi pada April maka inflasi tahun ke tahun (yoy) April 2026 terhadap April 2025 tercatat sebesar 2,85 persen, sedangkan inflasi tahun kalender yaitu April 2026 terhadap Desember 2025 yaitu 1,15 persen.

Dari 11 kabupaten/kota di Jawa Timur terdapat dua daerah yang mengalami inflasi yaitu Surabaya 0,37 persen dan Kota Malang 0,05 persen sedangkan sembilan lainnya mengalami deflasi dengan terdalam terjadi di Kota Probolinggo yakni 0,65 persen.

Sementara daerah lain yaitu Jember deflasi 0,44 persen, Gresik 0,4 persen, Sumenep 0,4 persen, Bojonegoro 0,35 persen, Banyuwangi 0,28 persen, Tulungagung 0,18 persen, Kediri 0,12 persen, dan Madiun 0,02 persen.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026