Bulog mengoptimalkan penyaluran cadangan pangan pemerintah sebagai langkah strategis menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memperkuat stabilitas pangan nasional melalui optimalisasi cadangan pangan pemerintah (CPP) guna menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga beras serta mendukung penyerapan hasil panen petani di berbagai daerah.

"Bulog terus mengoptimalkan penyaluran cadangan pangan pemerintah sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ditemui di sela pemotongan hewan kurban di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan, pihaknya terus berupaya memastikan cadangan pangan pemerintah dapat disalurkan secara optimal kepada masyarakat.

Penyaluran tersebut dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan kemasan 5 kilogram yang dilakukan sepanjang tahun 2026.

Penyaluran beras program tersebut dilakukan dengan kualitas beras medium yang memiliki tingkat pecahan sekitar 25 persen serta kadar air 14 persen sesuai standar pemerintah. Bahkan kini disiapkan kemasan 2 kg.

Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Adapun realisasi penyaluran beras SPHP hingga saat ini mencapai 221 ribu ton pada alokasi Januari hingga Maret 2026 dengan menggunakan kuota periode 2025.

Sementara itu, untuk periode 2026, penyaluran beras SPHP yang dimulai sejak bulan Maret hingga saat ini telah mencapai 280 ribu ton dari target sebanyak 828 ribu ton.

Selain menjaga stabilitas pangan nasional, Perum Bulog juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Penyaluran bantuan stimulus ekonomi dari pemerintah tersebut hingga kini masih terus berlangsung dengan alokasi Februari-Maret 2026 berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng bagi masyarakat penerima manfaat.

Bulog mencatat hingga 29 Mei 2026, realisasi bantuan pangan telah mencapai 47 persen dari target total 33,2 juta penerima bantuan pangan, dengan total bantuan yang telah disalurkan berupa beras sebanyak 308 ribu ton dan Minyakita 62 ribu ton.

Rizal menegaskan sisa alokasi bantuan pangan akan terus disalurkan secara bertahap sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Adapun pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah memperpanjang tenggat waktu penyaluran bantuan tersebut hingga Juni 2026.

Ia menekankan pentingnya cadangan pangan pemerintah baik untuk menjaga stabilitas di pasar maupun membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Karena itu, Bulog terus memperkuat koordinasi agar penyaluran berjalan dengan semestinya.

“Bulog terus berupaya mengoptimalkan penyaluran cadangan pangan pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ucap Rizal.

Selain beras, Bulog juga menyalurkan program SPHP jagung guna menjaga keseimbangan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir, termasuk mendukung keberlangsungan usaha para peternak mandiri.

Hingga akhir Mei 2026, lanjut Rizal, realisasi penyaluran SPHP jagung telah mencapai hampir 11 persen dari target sebanyak 213 ribu ton pada tahun 2026.

"Penyaluran beras SPHP, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng, serta SPHP Jagung merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan nasional,” kata Rizal.

Adapun Bulog saat ini mengelola stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 5,3 juta ton hingga akhir Mei 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas pasokan nasional.

Selain menjaga stok nasional, Bulog juga terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, yang saat ini telah mendekati 3 juta ton setara beras dari target 4 juta ton sepanjang 2026. Bulog menyerap gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram (kg).

Realisasi penyerapan gabah petani tersebut telah mencapai 74 persen atau sekitar 2,96 juta ton guna memperkuat cadangan beras pemerintah nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyiapkan tambahan sewa gudang untuk mengantisipasi lonjakan stok beras yang diproyeksikan menembus 7 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok beras Bulog saat ini telah mencapai 5,39 juta ton. Jumlah tersebut bahkan sudah melampaui kapasitas gudang milik Bulog yang hanya sekitar 4 juta ton.

“Kami laporkan stok beras Bulog di gudang Bulog seluruh Tanah Air, totalnya adalah 5,37 juta ton. Atau bahkan sekarang sudah 5,39 juta ton,” kata Rizal saat ditemui di Epic Wesoccer by Doospace, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menurut Rizal, lonjakan stok beras tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga para petani yang berperan besar dalam menopang program ketahanan pangan nasional.

Rizal menuturkan kapasitas gudang Bulog saat ini hanya mampu menampung sekitar 4 juta ton beras. Alhasil, Bulog telah menyewa gudang tambahan dengan kapasitas sekitar 2 juta ton untuk menampung lonjakan stok.

“Bulog itu bisa menampung sejumlah sekitar 4 juta ton. Sekarang stok kami sudah 5,39 [juta ton]. Ini kami juga sudah sewa lebih kurang 2 juta ton. Jadi masih sisa spare sekitar 600.000 ton,” katanya.

Di samping itu, Bulog juga telah menyiapkan tambahan sewa gudang sekitar 1 juta ton untuk mengantisipasi apabila stok beras terus meningkat hingga mencapai 6 juta ton.

“Untuk gudang ini juga alhamdulillah kami juga sudah merencanakan sewa untuk lebih kurang sebesar 1 juta ton ke depan. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi apabila nanti memang kalau stok ini bisa bertambah sampai 6 juta ton,” ujarnya.

Dengan tambahan kapasitas tersebut, Bulog memperkirakan total kapasitas penyimpanan dapat mencapai sekitar 6 juta ton pada akhir Juni mendatang.

”Kami siapkan antisipasi [gudang untuk] 7 juta ton [beras]. Estimasi [target serapan] akhir Juni lah siap 6 juta ton,” terangnya.

Selain menyewa gudang tambahan, Bulog juga menyiapkan pembangunan 100 titik pergudangan baru di seluruh Indonesia. Gudang tersebut diprioritaskan berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yang belum memiliki fasilitas pergudangan Bulog.

Menurut Rizal, pembangunan gudang baru bertujuan memperbesar cadangan stok sekaligus mempercepat distribusi logistik pangan kepada masyarakat.

Seperti diketahui, pemerintah mempercepat pembangunan 100 gudang baru milik Perum Bulog dengan nilai investasi sekitar Rp5 triliun seiring melonjaknya stok beras di gudang Bulog yang telah menembus lebih dari 5 juta ton.

Presiden Prabowo Subianto menyiapkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp5 triliun untuk memperkuat infrastruktur logistik pangan, terutama untuk pembangunan gudang Perum Bulog. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 yang diteken pada 11 Maret 2026.

Berdasarkan beleid tersebut, pemerintah menilai penguatan infrastruktur pascapanen sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian dan swasembada pangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan, sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah, mengurangi ketergantungan pada sewa gudang, serta memperluas pemerataan fasilitas pascapanen di berbagai daerah.

Dalam aturan itu disebutkan pendanaan infrastruktur pascapanen bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)melalui skema PMN, dengan cakupan penguatan meliputi fasilitas pengadaan, pengelolaan, penyaluran, hingga pelayanan.

Infrastruktur tersebut nantinya mencakup kegiatan awal seperti pengeringan dan penggilingan, penyimpanan berbagai komoditas pangan dengan dukungan mekanisasi, hingga sistem distribusi dan layanan pendukung. Kemudian, penyediaannya dilakukan melalui pembangunan baru, revitalisasi, penambahan sarana, maupun pembelian fasilitas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program ketahanan pangan nasional melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) cetak sawah di Wanam, Papua Selatan, dinilai sebagai langkah penting menuju kedaulatan pangan Indonesia.

Di tengah munculnya sejumlah narasi publik yang dinilai meragukan arah kebijakan tersebut, pemerintah disebut perlu tetap fokus menjaga keberlanjutan proyek jangka panjang itu.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai pembangunan PSN Wanam merupakan bagian dari strategi besar negara untuk memperkuat kemandirian pangan, bukan sekadar proyek infrastruktur biasa.

Dok. Kementerian PU Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Wanam, Papua Selatan, untuk mengejar target panen minimal 10.000 hektar lahan pada tahun ini.

Ia juga menyebut wacana yang muncul dari berbagai pihak, tidak seharusnya mengalihkan fokus dari agenda utama ketahanan pangan nasional.

“Langkah di Papua, termasuk cetak sawah di Wanam, adalah bagian dari strategi kedaulatan pangan yang harus terus dilanjutkan,” kata Herry, Kamis (21/5/2026).

Ia menekankan, program cetak sawah seluas 1 juta hektare yang masuk dalam PSN tidak boleh terhenti di tengah jalan.

Menurutnya, penghentian atau perlambatan proyek justru berisiko membuat Indonesia kembali bergantung pada impor pangan di tengah situasi global yang tidak stabil.

Di lapangan, pembangunan PSN Wanam terus menunjukkan progres signifikan. Sejumlah fasilitas penunjang seperti jetty multipurpose dan instalasi solar cell telah rampung 100 persen.

Sementara itu, tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97 persen dan gudang multipurpose 88 persen.

Proyek yang digarap Jhonlin Group tersebut tidak hanya fokus pada pembukaan lahan pertanian, tetapi juga membangun ekosistem pendukung seperti jaringan logistik, energi, dan infrastruktur dasar untuk mendukung kawasan sebagai pusat produksi pangan.

Warga setempat juga menyambut pembangunan ini secara positif.

Mereka menilai kehadiran proyek membawa dampak langsung terhadap peningkatan akses infrastruktur dan membuka peluang kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat lokal hingga generasi berikutnya.

Dengan berbagai progres tersebut, Wanam diproyeksikan menjadi Pusat Cadangan Pangan Nasional.

Pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi simpul produksi pangan baru yang memperkuat kemandirian Indonesia di sektor pangan sekaligus mengurangi ketergantungan impor. (Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul: Upaya Mendorong PSN Wanam Jadi Pusat Cadangan Pangan Nasional

Bisnis.com, JAKARTA — Foodbank of Indonesia (FOI) menilai ketahanan pangan masyarakat makin rentan karena hilangnya lumbung pangan komunitas di tengah ketergantungan yang besar terhadap pasokan negara dan pasar.

Sekretaris Jenderal FOI Pusat Kholid Novianto mengatakan masyarakat saat ini tidak lagi memiliki cadangan pangan mandiri seperti lumbung desa yang dulu menjadi penyangga ketika harga pangan melonjak atau pasokan terganggu.

Menurutnya, lumbung pangan masyarakat kini telah bergeser menjadi sekadar kemampuan daya beli di dompet.

“Lumbungnya sekarang punya Bulog, yang di masyarakat sudah tidak ada. Lumbungnya sudah diganti dalam bentuk dompet,” ujar Kholid dalam Rembug Pangan di Depok, Rabu (20/5/2026).

Dia menilai kondisi tersebut membuat masyarakat makin rentan ketika terjadi lonjakan harga pangan. Dalam situasi ekstrem, kenaikan harga beras dapat langsung mengancam akses pangan rumah tangga.

“Tiba-tiba beras satu kilo menjadi Rp50.000 misalnya, orang sudah tidak bisa makan sekarang. Kenapa? Karena sudah tidak ada lumbungnya,” katanya.

Kholid mengingatkan ketergantungan penuh terhadap stok pangan pemerintah menyimpan risiko besar apabila suatu saat negara gagal menjaga stabilitas pasokan maupun harga pangan.

“Ketergantungan pada pemerintah yang berlebihan akan membawa kerawanan apabila suatu saat terjadi kegagalan massal ataupun pemerintah gagal mempertahankan harga,” ujarnya.

Menurutnya, hilangnya lumbung pangan komunitas justru meningkatkan kerawanan pangan nasional karena masyarakat tidak lagi memiliki mekanisme cadangan berbasis lokal.

Selain itu, FOI juga menyoroti fenomena homogenisasi pangan yang dinilai makin kuat dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia.

Kholid berpandangan ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai makanan utama terus meningkat, termasuk di daerah yang sebelumnya memiliki pangan lokal khas seperti sagu di Papua.

“Orang Papua yang biasa makan sagu, sekarang makan nasi tiga kali sehari,” katanya.

Menurutnya, homogenisasi pangan tidak hanya terjadi pada beras, tetapi juga produk berbasis gandum dan konsumsi ayam ras pabrikan.

“Dulu makanan beragam, tanah bisa ditanami berbagai sayuran, orang bisa ambil sayur dari kebun sendiri. Sekarang semua jadi sawah, jadi hanya ada nasi, terus pangan murah bahan bakunya gandum, dan proteinnya hanya ayam pabrik,” ujarnya.

Dia menilai ketergantungan berlebihan terhadap beras menjadi persoalan serius karena kebutuhan produksi pangan nasional makin berat ketika seluruh masyarakat menggantungkan konsumsi pada komoditas yang sama.

Kholid menyoroti paradoks sektor pangan nasional. Di satu sisi produksi padi meningkat dan pemerintah terus mendorong swasembada, tetapi angka gizi buruk dinilai masih tinggi.

Menurutnya, hasil survei nasional menunjukkan prevalensi gizi buruk masih mendekati 20% dan di sejumlah provinsi bahkan berada di kisaran lebih dari 30%.

“Produksi padi meningkat, kita bicara swasembada, tetapi ternyata angka gizi buruk masih tinggi,” katanya.

Karena itu, FOI mendorong pemerintah mulai memperkuat kembali keragaman pangan lokal agar ketahanan pangan masyarakat tidak hanya bertumpu pada beras.

“Kalau kita hanya tergantung pada nasi, itu sangat bahaya,” ujar Kholid.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pasokan cadangan pangan Indonesia masih sanggup memenuhi kebutuhan Tanah Air hingga Maret 2027. 

Hal itu disampaikan Amran usai kunjungan ke Gudang Penyangga Bulog di kawasan Kompleks Bumi Maspion, Surabaya, Rabu (13/5). Peninjauan itu dilakukan bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan jajaran lainnya.

Mentan memaparkan data pertumbuhan ekonomi di sektor agraria mengalami lonjakan dalam beberapa tahun terakhir. Ini termasuk Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian yang meningkat dari 0,67 persen menjadi 5,7 persen sepanjang periode Kabinet Merah Putih. Capaian ini diklaim yang tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

"Sekarang itu naik 5,7 persen, tertinggi selama 25 tahun dan mungkin tertinggi sepanjang sejarah," ujarnya.

Lewat capaian tersebut, Amran mengklaim Indonesia berada dalam posisi aman untuk menghadapi ancaman El Nino Godzilla.

Ia menambahkan, pemerintah telah melakukan langkah preventif sejak dini dengan memperbaiki infrastruktur produksi, mulai dari pengairan serta penyediaan bibit unggul yang memiliki ketahanan tinggi terhadap kondisi kekeringan.

[Gambas:Youtube]

"Dulu El Nino 2015 kita siapkan infrastruktur, kemudian 2023-2024 El Nino. Alhamdulillah justru 2025 karena infrastruktur kita perbaiki dengan cepat, sarana produksi kita perbaiki kualitasnya seperti benih, bibit, benih unggul yang tahan kekeringan," ujar Amran.

Berdasarkan kalkulasi Kementerian Pertanian, proyeksi total stok pangan yang tersebar di berbagai sektor mencapai angka 28 juta ton. Jumlah tersebut mencakup cadangan fisik yang ada, tanaman yang sedang dalam masa pertumbuhan (standing crop), hingga stok yang tersedia di sektor perhotelan, restoran, dan rumah tangga.

"Sekarang stok kita 5,3 juta ton. Standing crop kita 11 juta ton, kemudian di Horeka (hotel, restoran, dan kafe), hotel, rumah-rumah itu 12 juta ton. Totalnya 28 juta ton. Itu bertahan 11 bulan," bebernya.

Amran menegaskan dengan pasokan yang tersedia saat ini, maka kekuatan pangan RI cukup hingga 11 bulan ke depan. Khususnya setelah panen standing crop.

"Jadi sampai Maret tahun depan cukup stok kita sekarang," jelasnya.

Amran kemudian membandingkan proyeksi kemampuan pangan Indonesia untuk 11 bulan dengan prediksi durasi El Nino Godzilla yang diperkirakan berlangsung selama enam bulan.

Dengan kalkulasi itu, Ia meyakini persiapan matang di sektor kebijakan dan produksi hingga gejolak pangan akibat El Nino Godzilla dapat diredam tanpa mengganggu stabilitas nasional.

"El Nino Godzilla yang diprediksi (6 bulan) mudah-mudahan tidak benar. Sedangkan kekuatan kita 11 bulan," ungkapnya.

Ia juga menghitung kembali, apabila selama El Nino produksi minimal 2 juta ton, maka dalam waktu 6 bulan butuh pasokan sekitar 12 juta ton. 

"Artinya apa? Bisa sampai Juli, Agustus. Enggak ada masalah kan? Karena kita sudah persiapkan sejak awal," tandasnya.

Sebelumnya, Amran pamerkan pasokan beras nasional Indonesia mencapai 5,3 juta ton. Angka tersebut diklaim sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

"Alhamdulillah hari ini kita mencapai stok tertinggi dalam sejarah yaitu 5,3 juta ton. Mudah-mudahan bulan depan bisa mencapai atau akhir bulan 5,5 juta ton. Ini tertinggi selama Republik ini merdeka," kata Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, CEBU -- Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengingatkan negara-negara ASEAN mengenai ancaman perubahan iklim dan potensi El Nino ekstrem yang dapat mengganggu produksi pangan kawasan. Dalam pidatonya pada sesi pleno KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Jumat (8/5/2026), Prabowo menilai ketahanan pangan menjadi isu mendesak di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Presiden RI mendorong negara-negara ASEAN memperkuat kerja sama regional di bidang pangan. Bentuknya mulai dari pengembangan teknologi pertanian, diversifikasi pangan, hingga penguatan sistem cadangan pangan kawasan melalui ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR).

“Kita telah diperingatkan oleh organisasi internasional mengenai risiko El Nino ekstrem yang mengintai di depan kita. Dalam situasi ini, ketahanan pangan menjadi semakin mendesak,” kata Prabowo, dikutip Ahad (10/5/2026).

Menurut Presiden RI, ancaman krisis pangan tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Ia memandang ASEAN perlu membangun sinergi yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas pasokan pangan kawasan di tengah ancaman iklim dan potensi gangguan produksi.

Prabowo menilai penguatan cadangan pangan lokal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesiapan negara-negara ASEAN menghadapi berbagai ancaman krisis pangan pada masa mendatang.

“Ini bukan tantangan yang dapat ditangani oleh satu negara saja. ASEAN harus bertindak bersama,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan pangan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan sebuah negara. Menurut dia, sektor pertanian dan pangan tidak dapat dipandang sekadar urusan ekonomi karena berkaitan langsung dengan stabilitas, kemerdekaan, hingga perdamaian.

Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, berkomitmen memperkuat kedaulatan pangan nasional melalui dukungan terhadap sektor pertanian dan keberpihakan kepada petani. Ia menekankan negara harus hadir kuat dalam menjaga sektor pangan.

“Tanpa pangan, pada dasarnya tidak ada masyarakat. Tanpa pangan, tidak ada kemerdekaan. Tanpa pangan, tidak ada kedamaian,” tuturnya.

Prabowo juga menegaskan pemerintah memiliki peran sentral dalam memastikan ketahanan pangan tetap terjaga. Menurut dia, sektor pertanian tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

“Ketahanan pangan adalah tentang kepemimpinan pemerintah dan intervensi pemerintah. Indonesia tidak percaya bahwa pertanian hanya boleh diserahkan kepada sektor swasta,” tegasnya.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, modernisasi pertanian, hingga penguatan cadangan pangan pemerintah.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah guna memperkuat fondasi ketahanan pangan dan stabilitas harga di wilayah tersebut.

Bupati Sumedang Dony menegaskan bahwa regulasi ini akan menjadi payung hukum bagi sistem pengelolaan pangan yang lebih modern. Pihaknya berkomitmen untuk membangun penyelenggaraan cadangan pangan yang berbasis data, transparan serta akuntabel.

"Penyaluran cadangan pangan akan dilakukan melalui verifikasi dan validasi data agar tepat sasaran, serta didukung pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring stok secara real-time," ujar Dony.

Selain pemanfaatan teknologi, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga mendorong optimalisasi produksi pangan lokal dengan melibatkan petani, kelompok tani, hingga pelaku usaha daerah. Langkah strategis ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

Dony menjelaskan bahwa cadangan pangan tersebut diproyeksikan sebagai instrumen respons cepat dalam menghadapi kondisi darurat, mulai dari bencana alam, kerawanan pangan, hingga mitigasi gejolak harga di pasar.

"Saat ini, stok cadangan pangan pemerintah daerah bahkan telah melampaui kebutuhan ideal, dengan distribusi yang telah menjangkau ribuan penerima manfaat," tuturnya.

Selain sektor pangan, rapat paripurna tersebut juga membahas Raperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perumda Air Minum Tirta Medal. Dalam hal ini, Pemkab Sumedang berkomitmen meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih melalui perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kapasitas produksi.

Pemerintah daerah menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sistem pengawasan yang akuntabel. Hal ini dilakukan guna memastikan Perumda mampu memberikan pelayanan optimal sekaligus berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan jaringan distribusi, peningkatan kapasitas produksi, serta penguatan tata kelola perusahaan yang profesional dan transparan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pengelolaan Perumda harus tetap menjaga keseimbangan antara fungsi bisnis dan fungsi sosial. Hal ini dilakukan agar masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, tetap dapat mengakses layanan air minum yang layak dengan tarif terjangkau.

Dony berharap momentum ini dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.

“Pembangunan daerah membutuhkan sinergi seluruh elemen, baik pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat, agar Sumedang semakin maju dan berdaya saing,” kata Dony.

Bisnis.com, BANDUNG - Perum BULOG mengklaim telah mencatatkan capaian bersejarah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan menembus angka stok beras sebesar 5 juta ton untuk pertama kalinya.

Pencapaian monumental ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam inspeksi mendadak ke Gudang Filial BULOG Cabang Karawang.

Ia menegaskan bahwa ketersediaan stok yang melimpah ini merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin akses pangan masyarakat.

"Alhamdulillah per pagi ini, Kamis tanggal 23 April 2026 stok beras yang ada di gudang BULOG menembus angka 5.000.198 ton. Pencapaian 5 juta ton ini adalah wujud komitmen BULOG dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Ini juga menjadi fondasi kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pangan yang cukup dan terjangkau," kata Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan resmi kepada Bisnis, Senin (27/4/2025).

Keberhasilan mencetak rekor stok beras ini, menurutnya, merupakan buah dari strategi kolektif yang solid, mulai dari optimalisasi penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga modernisasi infrastruktur pergudangan.

"Saat ini, operasional BULOG didukung oleh jaringan lebih dari 1.500 gudang milik sendiri serta lebih dari 1.200 gudang mitra sewa yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia," ungkapnya.

Dengan cadangan yang kuat, BULOG memposisikan diri sebagai penggerak utama dalam ekosistem pangan nasional.

Stok tersebut diproyeksikan menjadi instrumen strategis untuk meredam gejolak harga pasar, mengantisipasi kondisi darurat, serta mengakselerasi program bantuan pangan pemerintah bagi masyarakat rentan.

Kabar positif ini turut diperkuat dengan performa gemilang di tingkat regional. Pemimpin Perum BULOG Wilayah Jawa Barat Nurman Susilo mengungkapkan bahwa Jawa Barat menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pengadaan nasional.

Di Jawa Barat, stok beras yang dikelola saat ini mencapai 750.000 ton, yang merupakan rekor tertinggi sejak tahun 2023. Realisasi pengadaan Kantor Wilayah Jawa Barat pada tahun 2026 telah menyentuh angka 370.000 ton setara beras, atau sekitar 53,29% dari target tahunan.

"Angka ini akan terus bertambah dikarenakan musim panen raya yang sudah mulai berjalan di bulan ini," tutur Nurman.

Melalui fondasi stok yang kokoh dan semangat kolaborasi bersama petani serta seluruh pemangku kepentingan, BULOG optimistis target swasembada dan kedaulatan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan pembangunan 100 titik infrastruktur pascapanen (IPP) telah disetujui pemerintah, dengan target kapasitas mencapai sekitar 900.000 ton guna memperkuat cadangan pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan persetujuan tersebut diberikan dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan dan dihadiri Menteri Pertanian serta Menteri Perdagangan.

“Ada 100 titik pembangunan IPP sudah disetujui. Selanjutnya kami akan melanjutkan proses administrasi seperti studi kelayakan dan teknis,” ujarnya usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pembangunan IPP akan tersebar di 26 kantor wilayah Bulog dan mencakup 92 kabupaten/kota, dengan beberapa wilayah mendapatkan lebih dari satu fasilitas sesuai kebutuhan dan potensi produksi.

Rizal menjelaskan seluruh tahapan awal, mulai dari studi kelayakan, pertimbangan teknis Kementerian Pertanian, hingga asesmen dari BUMN, telah rampung sepenuhnya.

“Studi kelayakan, pertek, dan asesmen sudah 100%,” katanya.

Adapun, jenis infrastruktur yang dibangun bervariasi, mulai dari gudang berkapasitas 1.000 ton hingga 3.500 ton, hingga fasilitas tambahan seperti pengering (dryer), rice milling unit (RMU), dan fasilitas pengemasan di daerah dengan produksi tinggi.

Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan potensi wilayah, terutama di sentra produksi pangan seperti Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, pembangunan juga menyasar wilayah terpencil dan daerah tertinggal, termasuk Pulau Morotai dan Natuna, untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut.

“Tujuannya memastikan masyarakat di daerah terpencil memiliki stok pangan dan tidak bergantung pada faktor cuaca,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan daerah yang belum memiliki gudang Bulog untuk pemerataan infrastruktur.

Dari sisi pendanaan, proyek ini didukung dana sebesar Rp5 triliun sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026.

Dana tersebut bersumber dari investasi pemerintah nonpermanen yang harus dikembalikan oleh Bulog setelah memperoleh pendanaan lanjutan.

Pendanaan berasal dari optimalisasi dana pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah tahun 2025 dan penggunaannya dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Kementerian Keuangan.

“Untuk anggaran sudah terdukung oleh Kementerian Keuangan,” kata Rizal.

Pembangunan IPP ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada sewa gudang, serta memperkuat stabilitas pasokan pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam menghadapi potensi kemarau panjang 2026 dengan mengonsolidasikan sekitar 170 bupati dari seluruh Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, mengatakan keterlibatan langsung kepala daerah menjadi kunci untuk memastikan efektivitas program di lapangan, khususnya dalam penguatan irigasi dan peningkatan produksi pangan.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk penguatan sistem irigasi. Program tersebut mencakup rehabilitasi jaringan, optimalisasi lahan (oplah), hingga pompanisasi dengan cakupan mencapai 1,5 juta hektare.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sekitar 80.000 unit pompa yang ditargetkan mampu mengairi hampir 1 juta hektare lahan, terutama di wilayah dengan potensi peningkatan indeks pertanaman.

“Kami dorong anggaran irigasi lebih dari Rp3 triliun, dari total Rp12 triliun yang kita distribusikan,” kata Amran, dikutip Selasa (21/4/2026).

Distribusi anggaran selanjutnya akan dilakukan secara selektif berdasarkan potensi wilayah serta respons pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.

“Jadi tidak dibagi rata. Kita lihat potensi dan respons kepala daerah. Kalau bupatinya aktif, kita percepat,” tegasnya.

Di sisi produksi, Kementan juga menargetkan pencetakan sawah baru seluas 30.000 hektare guna memperluas areal tanam. Selain itu, bantuan benih tahan kekeringan terus disalurkan untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali dalam setahun, khususnya di lahan kering.

Amran memastikan bahwa kondisi produksi dan cadangan pangan nasional masih dalam kondisi aman. Dia menyebut dalam beberapa hari ke depan stok diperkirakan mencapai 5 juta ton.

“Tiga hari ke depan, empat hari ke depan mencapai 5 juta ton. Itu kabar baik,” ujarnya.

Adapun, standing crop tercatat sekitar 11 juta ton, sedangkan cadangan di sektor rumah tangga dan horeka mencapai 12,5 juta ton.

“Totalnya bisa 11 bulan. Estimasi El Nino itu hanya 6 bulan. Artinya lebih dari cukup,” tambahnya.

Selain tanaman pangan, pemerintah juga memperkuat sektor perkebunan melalui alokasi anggaran sebesar Rp9,95 triliun pada periode 2026–2027. Program ini menyasar komoditas strategis seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, pala, hingga jambu mete dengan target pengembangan lahan mencapai 870.000 hektare.

“Anggarannya Rp9,95 triliun, hampir Rp10 triliun, dan ini hibah untuk rakyat,” tegasnya.

Namun demikian, Amran mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, melainkan juga pada kualitas implementasi di lapangan.

Dia menyoroti masih rendahnya produktivitas sejumlah komoditas akibat permasalahan teknis yang belum tertangani secara optimal.

“Kalau rendemen rendah, solusinya permanen, bongkar, ganti bibit. Kalau produktivitas rendah, petani tidak untung, tidak bisa beli pupuk. Ini lingkaran yang harus kita putus,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan sesuai rencana.

“Saya turun langsung, ada yang belum dibangun padahal uangnya sudah ada. Jangan semua dilempar ke pusat,” ujarnya.

Dengan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Kementan optimistis penguatan irigasi dan sektor perkebunan dapat menjaga stabilitas produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di tengah ancaman perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan kondisi stok beras nasional saat ini dalam kondisi aman. Bahkan stoknya ditargetkan bisa menembus 5 juta ton, meski dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti fenomena El Nino Godzilla hingga memanasnya konflik geopolitik.

Mentan Amran menyebut stok beras saat ini mencapai 4,5 juta ton. Menurutnya, capaian ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

"Gudang penuh, stok [beras] melimpah. Hari ini saya turun langsung mengecek kondisi riil cadangan beras di gudang Bulog Makassar, memastikan data yang dilaporkan benar-benar sesuai di lapangan. Alhamdulillah, stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 4,5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia," ujar Amran seperti dikutip dari akun media sosial Instagram pribadinya, Senin (6/4/2026).

Lebih lanjut, Aman mengaku optimistis stok beras Indonesia masih akan terus bertambah. Pasalnya, di beberapa wilayah penghasil beras seperti di Sulawesi Selatan (Sulsel), produksinya terus meningkat.

"Di Sulawesi Selatan, yang sebelumnya [produksi beras] hanya sekitar 300.000 ton, kini sudah menembus lebih dari 700.000 ton," ujarnya.

Berdasarkan kondisi di lapangan tersebut, Mentan menargetkan stok beras bakal menembus 5 juta ton dalam waktu dekat. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil dari kebijakan strategis pemerintah, mulai dari perbaikan HPP gabah, penurunan harga pupuk, hingga transformasi pertanian modern yang dijalankan secara konsisten.

"InsyaAllah, dalam waktu dekat stok bisa menembus 5 juta ton, bahkan terus bertambah. Dengan kondisi ini, saya pastikan pangan aman, stok cukup, dan kebutuhan masyarakat untuk 11 bulan ke depan terjaga. Tidak perlu ragu," ucap Mentan.

Stok Pangan

Sementara itu, pemerintah memastikan kesiapan dan langkah mitigasi untuk menghadapi potensi El Nino pada tahun ini, terutama pada stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Kami sesuai arahan Bapak Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, mitigasi pertamanya, artinya kami begitu mendengar ada fenomena El Nino yang akan terjadi, tentu kita sudah menyiapkan kewaspadaan. Penguatan cadangan pangan menjadi ujung tombak kita," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di Jakarta pada Kamis (2/4/2026).

Terbaru, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaporkan El Nino kemungkinan dapat menerpa Indonesia, terutama wilayah selatan dari garis ekuator, dimulai pada awal bulan Mei mendatang. Wilayah yang diprediksi dapat menerima efek El Nino antara lain Lampung, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur.

Kendati demikian, Bapanas memastikan penguatan stok CPP terus berjalan seiring dengan upaya Kementerian Pertanian menjaga produksi pangan dalam negeri secara bulanan. Melalui perpanjangan tangan Perum Bulog, tingkat penyerapan setara beras dari produksi dalam negeri dilaksanakan secara intensif.

"Kami berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, tentu di sisi produksi harus diperkuat. Kemudian penyerapan oleh Bulog dalam rangka penguatan CPP menjadi titik krusial yang harus kita lakukan. Bapanas sudah menugaskan Bulog untuk melakukan penyerapan gabah yang akan diolah menjadi beras, sebagai penguatan CPP," ujar Ketut.

Pemerintah pun terus berupaya memperkuat stok CPP tidak hanya stok beras saja, melainkan turut pula menambah stok jagung pakan hingga minyak goreng. Lewat upaya ini diharapkan menjadi modal ketersediaan pangan untuk masa kemarau mendatang.

Adapun, status terkini stok CPP per 2 April dalam catatan Bapanas antara lain beras memiliki stok terbesar dengan 4,4 juta ton. Jagung pakan 168 ribu ton. Minyak goreng totalnya ada 121.000 kiloliter. Gula pasir 49.000 ton. Daging sapi 8.000 ton dan daging kerbau 3.000 ton. Daging ayam dan telur ayam masing-masing 39 ton dan 17 ton.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengatakan penguatan cadangan pangan dari produksi dalam negeri dilakukan dalam menghadapi ancaman potensi kemarau akibat fenomena El Nino.

Ketut memastikan pemerintah telah bersiap untuk menghadapi potensi El Nino di tahun ini, terutama pada stok cadangan pangan pemerintah (CPP) yang lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kami sesuai arahan Bapak Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman), mitigasi pertamanya, artinya kami begitu mendengar ada fenomena El Nino yang akan terjadi, tentu kami sudah menyiapkan kewaspadaan. Penguatan cadangan pangan menjadi ujung tombak," kata Ketut dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, upaya memitigasi dampak yang dapat terjadi merupakan langkah krusial menjelang musim kemarau mendatang.

Diketahui, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaporkan El Nino kemungkinan dapat menerpa Indonesia, terutama wilayah selatan dari garis ekuator, dimulai pada awal bulan Mei mendatang. Wilayah yang diprediksi dapat menerima efek El Nino antara lain Lampung, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur.

Kendati demikian, Bapanas memastikan penguatan stok CPP terus berjalan seiring dengan upaya Kementerian Pertanian menjaga produksi pangan dalam negeri secara bulanan.

Melalui perpanjangan tangan Perum Bulog, lanjut Ketut, tingkat penyerapan setara beras dari produksi dalam negeri dilaksanakan secara intensif.

"Bapanas sudah menugaskan Bulog untuk melakukan penyerapan gabah yang akan diolah menjadi beras, sebagai penguatan CPP," jelas Ketut.

Lebih lanjut dia mengatakan pemerintah terus berupaya memperkuat stok CPP tidak hanya stok beras, tetapi turut pula menambah stok jagung pakan hingga minyak goreng. Lewat upaya itu diharapkan menjadi modal ketersediaan pangan untuk masa kemarau mendatang.

"Dengan adanya penguatan CPP, tatkala terjadi kekeringan dan lain sebagainya, yang berdampak pada produksi misalkan, nah tentu ini akan bisa menopang ketersediaan pangan yang dimiliki oleh pemerintah. Itu yang kita lakukan dalam rangka mitigasi awal," ucap Ketut.

Bapanas menyebutkan stok CPP per 2 April meliputi beras 4,4 juta ton; jagung pakan 168 ribu ton; Minyak goreng 121 ribu kiloliter; Gula pasir 49 ribu ton; daging sapi 8 ribu ton; daging kerbau 3 ribu ton; daging ayam dan telur ayam masing-masing 39 ton dan 17 ton.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pihaknya mempercepat langkah mitigasi dalam menghadapi potensi El Nino.

Selain menjaga produksi pangan dalam negeri, Amran juga memastikan stok CPP masih mumpuni sebagai tumpuan program intervensi pangan bagi masyarakat.

“Sekarang ini capaian kita, stok CBP (cadangan beras pemerintah) kita hari ini 4,4 juta ton, insya Allah bulan ini bisa mencapai 5 juta ton. Jadi persiapan kita jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026