St. Petersburg: Industri halal kini tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman. Pariwisata halal juga berkembang menjadi salah satu sektor yang menjanjikan.

Menariknya, perhatian banyak negara saat ini adalah menghadirkan layanan yang lebih musim friendly.

Rusia menjadi salah satu negara yang melihat besarnya potensi tersebut. Negeri yang memiliki julukan beruang merah itu mulai memperkuat ekosistem wisata halal sebagai bagian dari strategi menarik lebih banyak wisatawan internasional.

Komitmen akan mulai terasa pada penyelenggaraan Let’s Travel International Tourism Forum, ajang pariwisata internasional yang akan berlangsung di Moskow pada 10-14 Juni 2026 mendatang.

Rusia siapkan fasilitas untuk ramah muslim

Director of the Let’s Travel International Tourism Forum, Vladimir Zatynayko, mengakui wisata halal saat ini sedang mendapatkan momentum besar di berbagai negara.

Menurutnya, Rusia adalah negara multinasional dan multiagama sehingga mereka akan berupaya memastikan setiap wisatawan dapat menemukan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Karena negara kami multinasional dan multiagama, kami akan memperlakukan setiap agama dengan hormat, setiap pelancong dapat menemukan apa pun yang mereka butuhkan di stan ini," katanya di sela-sela SPIEF 2026, Sabtu, 6 Juni 2026.

Bagi Rusia, pengembangan wisata halal juga menjadi peluang untuk memperluas pasar wisatawan internasional sekaligus memperkenalkan keragaman budaya dan wilayah yang dimiliki negara tersebut.

Menurut Future Market Insight Inc. sektor pariwisata halal global bernilai USD320,3 miliar pada tahun 2026 dan diperkirakan akan mencapai USD 579,0 miliar pada tahun 2036 dengan CAGR 6,1 persen.

(ANN)

Bisnis.com, GARUT — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat masih banyak unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Garut, Jawa Barat mengantongi sertifikat halal.

Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat daya saing produk lokal, terutama menghadapi ketatnya kompetisi industri pangan yang kini semakin sarat persyaratan keamanan dan mutu.

Kepala BPJPH, Haikal Hassan Baras mengatakan, perlunya percepatan sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan bersih, sehat, dan berdaya saing.

Menurut Haikal, Garut merupakan salah satu daerah dengan komitmen kuat dalam pengembangan produk halal. Namun, tingginya jumlah SPPG yang belum tersertifikasi menunjukkan perlunya langkah lebih konkret dan terarah.

“Kami hadir untuk memberikan dorongan dan apresiasi kepada pemerintah daerah, namun kita juga harus realistis kalau masih banyak SPPG yang belum memiliki sertifikat halal. Ini harus segera dikejar karena halal bukan hanya soal label, tapi jaminan mutu, higienitas, dan kepercayaan konsumen,” kata Haikal dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Ia menuturkan, sertifikasi halal kini menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM. Di tengah maraknya produk asing yang masuk ke pasar Indonesia dengan label halal, Haikal menilai UMKM lokal harus berbenah agar tidak kalah bersaing.

“Banyak UMKM dari China, Korea, hingga Jepang sudah masuk dengan membawa label halal. Jika pelaku UMKM kita tidak segera menyesuaikan standar, masyarakat pasti lebih memilih produk yang sudah jelas kehalalannya, apalagi Garut dikenal sebagai Kota Santri,” ujar Haikal.

BPJPH juga menurunkan 100 penyelia halal untuk mendampingi percepatan sertifikasi. Langkah ini bagian dari amanat Presiden RI Prabowo Subianto mengenai tiga prasyarat utama produk konsumsi, higienis, bergizi bermutu, dan halal.

Sementara itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan pemerintah daerah siap mempercepat penyesuaian regulasi serta memperkuat kolaborasi dengan BPJPH.

Menurutnya, sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya standar konsumen global.

“Penelitian menunjukkan hampir 90% konsumen mempertimbangkan halal sebagai faktor utama dalam membeli produk. Ini peluang besar bagi pelaku usaha Garut, asalkan mereka terpenuhi persyaratannya. Jangan sampai kita kalah bersaing hanya karena belum bersertifikat,” ujar Syakur.

Ia menegaskan, banyaknya SPPG yang belum memiliki sertifikat halal harus menjadi fokus bersama. Pemerintah Kabupaten Garut akan mendorong setiap unit untuk segera memenuhi standar halal, khususnya pada aspek proses produksi, kebersihan fasilitas, dan penggunaan bahan baku.

“Kami ingin SPPG Garut semakin kuat. UMKM lokal sudah berkontribusi banyak, tinggal kita bantu agar proses sertifikasi mereka berjalan lancar dan sesuai standar nasional,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sucofindo (Persero) berkolaborasi dengan Testing, Inspection, and Certification (TIC) Council untuk memperkuat layanan sertifikasi halal hingga Environmental, Social, and Governance (ESG).

Direktur Utama Sucofindo Sandry Pasambuna mengatakan perseroan terlibat dalam agenda TIC Summit 2026 di Brussels, Belgia.

Dia menjelaskan momentum tersebut menjadi upaya memperkuat kesiapan dalam mendukung kebutuhan pasar global, khususnya pada aspek halal, ESG, serta implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR).

“Kami terus memperkuat layanan sertifikasi dan assurance yang mendukung ekosistem halal global, meningkatkan sistem verifikasi dan traceability untuk implementasi EUDR, serta menghadirkan layanan TIC yang mampu membantu dunia usaha memenuhi tuntutan keberlanjutan dan kepatuhan global secara lebih terukur dan terpercaya,” kata Sandry dalam keterangannya, dikutip Jumat (22/5/2026).

Pada tahun ini, lanjutnya, pembahasan forum berfokus pada peran industri TIC dalam mendukung agenda keberlanjutan global, penguatan transparansi rantai pasok, transisi energi, hingga implementasi berbagai regulasi internasional yang terus berkembang.

Dia menambahkan bahwa partisipasi Sucofindo dalam forum internasional ini menjadi langkah strategis dalam memperluas kolaborasi global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem perdagangan dan industri berkelanjutan dunia.

Sucofindo juga turut mendukung kepengurusan baru TIC Council, termasuk penguatan peran global board member dalam mendorong kolaborasi serta pengembangan industri TIC.

Menurutnya, penguatan posisi di level internasional ini juga sejalan dengan transformasi Sucofindo menuju perusahaan TIC kelas dunia yang tidak hanya berperan sebagai conformity assessment body, tetapi juga strategic assurance partner dalam mendukung perdagangan global dan pembangunan berkelanjutan.

“Melalui penguatan kolaborasi internasional dan harmonisasi standar global, Sucofindo terus mendorong peningkatan daya saing nasional sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam ekosistem industri dan perdagangan dunia,” pungkasnya.

TIC Council merupakan asosiasi global industri Testing, Inspection, and Certification yang menjadi forum strategis bagi perusahaan TIC dunia dalam mendorong harmonisasi standar, kepatuhan, keamanan, keberlanjutan, dan penguatan kepercayaan dalam rantai perdagangan internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (TIC), PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) atau MUTU International menyiapkan ekspansi di sektor ekonomi hijau pada 2026 seiring dengan berkembangnya pasar karbon di Indonesia

Direktur Marketing dan Pengembangan Bisnis MUTU Herliana Dewi menyampaikan tahun ini menjadi fase krusial dalam repositioning perusahaan menuju penyedia layanan sustainability services. Perseroan membidik peluang dari berkembangnya pasar karbon domestik, sekaligus memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami melihat 2026 sebagai fase penting dalam transformasi MUTU menuju perusahaan berbasis sustainability services. Strategi pengembangan green economy, ESG, dan perdagangan karbon berada di jalur yang tepat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Langkah ekspansi tersebut ditopang kinerja keuangan yang tetap solid pada kuartal I/2026. MUTU International mencatatkan pendapatan sebesar Rp68,39 miliar dengan laba bersih Rp4,87 miliar. Raihan tersebut terkoreksi dari Rp71,79 miliar dan Rp5,75 miliar per Maret 2025.

Menurut Herliana, perseroan mampu menjaga profitabilitas di tengah dinamika pendapatan melalui pengendalian biaya operasional dan optimalisasi lini bisnis bernilai tambah.

Kinerja tersebut didukung penguatan portofolio layanan di sektor ekonomi hijau, termasuk verifikasi karbon, sustainability assurance, serta implementasi standar berbasis ESG.

Di sisi lain, MUTU International juga mengembangkan layanan berbasis ekonomi syariah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menangkap peluang pasar halal global yang terus tumbuh.

Herliana mengatakan perseroan berkomitmen mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui layanan yang berdampak langsung pada keberlanjutan lingkungan dan sosial.

"Dengan fundamental yang kuat, struktur biaya yang terjaga, serta posisi strategis di sektor keberlanjutan, MUTU International optimistis dapat melanjutkan tren pertumbuhan pada kuartal-kuartal berikutnya, seiring meningkatnya kebutuhan layanan berbasis green economy di dalam negeri," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonomi halal global diproyeksikan menyentuh US$3 triliun pada tahun 2026 di tengah sentimen geopolitik yang belum menemukan titik terang.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Agama (Menang), Nasaruddin Umar saat acara Halal Bihalal B57+ Asia-Pasific Regional Chapter di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Proyeksi meningkatkan ekonomi halal global dilakukan melalui platform B57+, sebuah platform bisnis di bawah naungan Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) yang bertujuan untuk memperkuat sektor perdagangan hingga ekonomi dengan berbagai negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Dia menuturkan bahwa merujuk pada laporan terbaru Global Islamic Economy Indicator (GIEI), kepercayaan konsumen terhadap ekosistem halal global terus mengalami penguatan. Indonesia pun disebut masih konsisten berada di jajaran tiga besar dunia.

"Kita tidak bisa lagi melihat ekonomi halal hanya dari perspektif ibadah. Ini adalah industri raksasa. Menurut data proyeksi 2026, ekonomi halal global diperkirakan bernilai lebih dari US$3 triliun. Sektor makanan halal, keuangan syariah, kosmetik, hingga halal lifestyle kini menjadi arus utama ekonomi dunia," katanya.

Nasaruddin optimistis ekonomi halal global menyentuh angka tersebut saat konflik di Timur Tengah terus berkecamuk. Sebab, dia berkaca dari berdirinya Islamic Banking and Finance (IBF) pada tahun 1975.

IBF, katanya, merupakan tonggak ekonomi Islam modern. Menurutnya IBF tumbuh signifikan meskipun mendapatkan tantangan krisis global 2007–2008.

"Alih-alih runtuh, lembaga keuangan Islam justru membuktikan ketangguhannya secara komparatif. Menurut riset Hasan & Dridi (2010), prinsip religious- ethical foundations yang diterjemahkan ke dalam praktek bagi hasil, larangan riba, dan keterkaitan instrumen keuangan harus berbasis aset riil membuat sistem keuangan Islam memiliki daya tahan struktural yang berbeda dari sistem keuangan lainnya," ujar dia.

Bahkan dia menyebut ketika insitusi keuangan dan perbankan konvensional mengalami penurunan profitabilitas hingga 34,1%, bank syariah hanya terkoreksi 8,3%.

Kendati demikian, kokohnya ekonomi halal perlu ditunjang dengan kerja sama antar sektor pemerintahan maupun pihak swasta.

"Ekosistem ekonomi halal yang kuat hanya bisa tercipta jika seluruh elemen bergerak bersama. Pemerintah menyediakan regulasi yang mendukung; lembaga Agama menjaga standar moral dan etika; dan sektor swasta menjadi mesin penggerak investasi dan inovasi," jelasnya.

Kemudian, menurut Ketua Umum B57+ Asia-Pasific Chapter, Arsjad Rasjid, di tengah ketidakpastian saat ini, ekonomi halal memiliki potensi yang siap di pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia menyebut bahwa sektor ekonomi halal global direncanakan tumbuh mencapai US$9,5 triliun di tahun 2030.

"Ekonomi halal global diproyeksikan mencapai US$9,5 triliun pada 2030, melampaui batas agama, budaya, dan geografi. Namun, potensi sebesar ini baru akan bermakna jika kita mampu membangun kolaborasi yang terorganisir, terpercaya, dan terhubung," ucapnya.

Dia menilai masih banyak potensi dari negara-negara Islam beserta mitranya yang belum tergarap optimal, terutama karena belum adanya jembatan kelembagaan dan mekanisme kepercayaan yang memadai.

Dalam hal ini, forum B57+ dipandang dapat menjadi wadah strategis untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Karena itu, dia mendorong penguatan kerja sama perdagangan antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam melalui structured business networks, peningkatan investasi lintas negara, serta perumusan kebijakan konkret yang mampu menjembatani kepentingan sektor swasta dengan agenda strategis pemerintah.

"Ekonomi halal adalah bahasa bisnis yang semakin universal, inklusif, tumbuh, dan relevan bagi semua," pungkasnya.

Dinilai Realistis

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, mengatakan target US$3 triliun untuk ekonomi halal global dinilai masih cukup realistis.

Dia memandang bahwa pertumbuhan konsumsi halal global cenderung konsisten dan didukung demografi muslim, serta peningkatan daya beli.

"Kalau kita mulai dari proyeksi ukuran ekonomi halal global, angka sekitar US$3 triliun dalam beberapa tahun ke depan masih bisa dikatakan realistis. Itu konsisten dengan tren pertumbuhan konsumsi halal global yang memang stabil, didorong oleh demografi muslim dan peningkatan daya beli," katanya kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026) malam.

Dampak guncangan geopolitik terhadap ekonomi halal juga tidak satu arah. Dia menjelaskan bahwa konflik Timur Tengah mengganggu rantai pasok, terutama melalui kenaikan biaya logistik dan energi. Tentunya berdampak terhadap Indonesia.

Namun di sisi lain, dia menilai terdapat efek substitusi di mana ketika kawasan tertentu menjadi tidak stabil, investor dan pelaku usaha akan mencari alternatif lokasi yang lebih aman. Indonesia bisa diuntungkan dalam konteks ini, terutama untuk sektor riil

"Ada juga dinamika permintaan yang menarik. Ketegangan geopolitik di dunia Muslim memicu perubahan preferensi konsumen, termasuk kecenderungan beralih ke produk yang dianggap lebih “netral” atau lokal," jelasnya.

Hal tersebut digadang membuka peluang pasar, tetapi dampaknya tidak selalu signifikan karena dimungkinkan terdapat dampak lainnya pada rantai pasok yang sudah terintegrasi secara global.

Kendati demikian, dia melihat perlu kehati-hatian untuk mencapai target US$9 triliun di tahun 2030. Pasalnya, angka ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, serta tidak dalam rentang waktu singkat.

Apalagi belum pernah terjadi secara konsisten pertumbuhan market di sektor global mana pun.

"Jadi angka itu lebih tepat dibaca sebagai aspirasi jangka panjang, bukan baseline proyeksi yang siap dijadikan dasar kebijakan," tuturnya.

Secara khusus, posisi Indonesia dianggap memiliki peran sentral terhadap ekonomi halal global. Hanya saja belum menjadi produsen utama memasok kebutuhan pasar halal global.

Menurutnya ketergantungan domestik sangat kuat, tetapi dari sisi ekspor dan produk bernilai tambah masih cukup tertinggal.

Bahkan di beberapa sektor strategis seperti makanan olahan, farmasi, dan kosmetik halal, Indonesia masih cukup bergantung pada impor. Artinya, nilai ekonomi dari pasar halal global justru lebih banyak dinikmati negara lain.

"Akar persoalannya ada pada struktur industri. Rantai pasok dari hulu ke hilir belum terintegrasi dengan baik, efisiensi produksi masih kalah dibanding negara pesaing, dan standar serta sertifikasi belum sepenuhnya terharmonisasi secara global," tegasnya

Menurutnya tanpa adanya pembenahan, maka sulit bagi Indonesia untuk beralih dari konsumen menjadi produsen. Padahal, kata dia, B57+ mempunyai potensi mendorong pertumbuhan ekonomi global.

Akan tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada deliverables konkret. Dia menyampaikan, secara historis, banyak forum multilateral menghasilkan komitmen, tetapi tidak selalu diikuti peningkatan nyata dalam perdagangan atau investasi.

"Hambatan utama biasanya bukan pada kurangnya forum, melainkan pada masalah struktural seperti standar, logistik, dan akses pasar," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan pertumbuhan ekonomi halal global akan mengalami trend positif, di mana pada tahun 2026 diperkirakan menyentuh US$3 triliun.

Pernyataan itu dia sampaikan dalam acara Halal Bihalal B57+ Asia-Pasific Regional Chapter di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Diketahui, Business 57 Plus (B57+) adalah forum bisnis di bawah naungan Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) yang bertujuan untuk memperkuat sektor perdagangan hingga ekonomi dengan berbagai negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Kita tidak bisa lagi melihat ekonomi halal hanya dari perspektif ibadah. Ini adalah industri raksasa. Menurut data proyeksi 2026, ekonomi halal global diperkirakan bernilai lebih dari US$3 triliun. Sektor makanan halal, keuangan syariah, kosmetik, hingga halal lifestyle kini menjadi arus utama ekonomi dunia," katanya.

Dia menyampaikan berdasarkan laporan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) terbaru, kepercayaan konsumen terhadap ekosistem halal dunia terus meningkat. Dia menyebut bahwa Indonesia tetap kokoh di posisi 3 besar dunia.

Baginya hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai spiritualitas yang kita jaga berkorelasi positif dengan kredibilitas ekonomi kita.

Dia mempercayai di tengah gejolak geopolitik saat ini, B57+ mampu menghadapi tantangan yang ada berdasarkan pengalaman menghadapi krisis sebelumnya.

Kendati demikian, kokohnya ekonomi halal perlu ditunjang dengan kerja sama antar sektor pemerintahan maupun pihak swasta.

"Ekosistem ekonomi halal yang kuat hanya bisa tercipta jika seluruh elemen bergerak bersama. Pemerintah menyediakan regulasi yang mendukung; lembaga Agama menjaga standar moral dan etika; dan sektor swasta menjadi mesin penggerak investasi dan inovasi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum B57+ Asia-Pasific Chapter, Arsjad Rasjid, menyampaikan dibtengah ketidakpastian saat ini, ekonomi halal memiliki potensi yang siap di pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia menyebut bahwa sektor ekonomi halal global direncanakan tumbuh mencapai US$9,5 triliun di tahun 2030.

"Ekonomi halal global diproyeksikan mencapai US$9,5 triliun pada 2030, melampaui batas agama, budaya, dan geografi. Namun, potensi sebesar ini baru akan bermakna jika kita mampu membangun kolaborasi yang terorganisir, terpercaya, dan terhubung," ucapnya.

Menurutnya banyak potensi dari negara-negara Islam serta para mitranya yang masih memerlukan jembatan kelembagaan dan mekanisme kepercayaan. Dia menilai forum B57+ dapat menjadi wadah untuk memanfaatkan potensi tersebut.

Oleh karena itu, dirinya mendorong untuk perdagangan antara mitra organisasi kerjasama Islam melalui structured business networks, penguatan investasi lintas negara, dan merumuskan kebijakan yang konkrit dengan menjembatani prioritas sektor swasta dan agenda strategis pemerintah.

"Ekonomi halal adalah bahasa bisnis yang semakin universal, inklusif, tumbuh, dan relevan bagi semua," pungkasnya.

Penguatan ekosistem halal di wilayah perbatasan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk nasional

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berkomitmen untuk memperkuat pengembangan ekosistem halal nasional, termasuk di wilayah perbatasan.

Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan wilayah perbatasan memiliki potensi ekonomi yang besar sekaligus menjadi etalase produk Indonesia di mata negara tetangga.

“Wilayah perbatasan merupakan beranda depan Indonesia. Produk-produk yang beredar di sana tidak hanya dikonsumsi masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi menjangkau pasar lintas negara,” kata Aqil Irham.

Oleh karena itu, penguatan infrastruktur layanan halal di wilayah tersebut ia nilai menjadi bagian penting dari strategi nasional pengembangan industri halal.

“Penguatan ekosistem halal di wilayah perbatasan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk nasional,” ujarnya.

Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPJPH di Kalimantan Barat.

Aqil Irham mengatakan, rencana pembentukan UPT BPJPH di Kalimantan Barat juga dimaksudkan untuk mendekatkan layanan sertifikasi halal kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Dengan keberadaan UPT di daerah, proses fasilitasi, pembinaan, serta pendampingan bagi pelaku usaha dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan,” kata dia.

Selain itu, kehadiran UPT BPJPH di daerah juga diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pendamping proses produk halal (LP3H), perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat ekosistem halal yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

“(Letaknya) Berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga penguatan ekosistem halal di wilayah ini menjadi penting dalam mendukung daya saing produk halal Indonesia di kawasan regional,” ujar Aqil Irham.

Melalui langkah ini, BPJPH berharap semakin banyak pelaku usaha di wilayah perbatasan yang memperoleh sertifikat halal, sehingga produk-produk lokal dapat berkembang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus membuka peluang ekspansi ke pasar yang lebih besar.

“Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis halal, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri halal global,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), Sancoyo Antarikso mengatakan bahwa saat ini industri kosmetik nasional tengah berada dalam tren pertumbuhan yang solid meski di tengah tantangan ekonomi global.

Menurutnya, pasar beauty and personal care Indonesia telah menembus nilai lebih dari US$10 miliar, ditopang populasi besar, kelas menengah yang tumbuh, meningkatnya kesadaran perawatan diri, serta penetrasi digital yang mempercepat adopsi produk kecantikan.

“Dengan nilai pasar yang telah menembus lebih dari US$ 10 miliar, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pasar konsumsi, tetapi juga memiliki potensi strategis sebagai basis produksi kosmetik,” tuturnya.

Dalam konteks tersebut, kosmetik halal dinilai memiliki peluang strategis yang besar. Sancoyo menilai, selain melayani pasar domestik dengan mayoritas konsumen Muslim, standar halal juga semakin diterima secara global sebagai bagian dari gaya hidup yang mengedepankan keamanan, transparansi, etika, dan keberlanjutan.

“Ini tentu saja membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi produsen kosmetik Indonesia,” ujarnya.

Namun, PERKOSMI menekankan bahwa kewajiban halal bukan sekadar persoalan sertifikat di hilir tetapi sebuah transformasi regulasi yang fundamental. Kesiapan ekosistem halal secara menyeluruh menjadi faktor penentu, mulai dari rantai pasok bahan baku, ketersediaan lembaga pemeriksa halal, hingga sistem sertifikasi yang efisien dan aplikatif. Tanpa dukungan ekosistem yang matang, kewajiban halal berisiko menambah beban struktural bagi pelaku usaha.

“Agar kebijakan ini benar-benar membawa kemaslahatan dan nilai tambah maka seluruh ekosistem halal perlu siap secara menyeluruh,” ungkapnya.

Dari sisi kesiapan industri, PERKOSMI mencatat pemain besar relatif lebih siap karena memiliki sistem mutu dan dokumentasi yang mapan. Sementara itu, UMKM menunjukkan komitmen tinggi, tetapi masih menghadapi kendala pada akses bahan baku halal, kapasitas administratif, biaya sertifikasi, serta ketergantungan pada pemasok bahan baku impor.

“Saat ini sebagian besar pemain utama di pasar kosmetik Indonesia telah tersertifikasi halal tetapi secara agregat terutama UMKM maka Tingkat sertifikasi masih menjadi pekerjaan rumah,” ujarnya.

Ada berbagai tantangan yang dihadapi mulai dari kompleksitas rantai pasok kosmetik, di mana satu produk dapat menggunakan puluhan jenis bahan baku, sebagian di antaranya masih harus diimpor hingga kesiapan administrasi dan sumber daya internal pelaku usaha kecil.

Karena itu, Sancoyo menilai implementasi kewajiban halal perlu dijalankan secara proporsional dan bertahap, disertai pendampingan intensif. Dalam jangka panjang, standar halal yang seragam diharapkan tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menciptakan level playing field dan mendorong kosmetik Indonesia naik kelas, baik di pasar domestik maupun global.

Sebagai asosiasi industri, PERKOSMI mengambil peran aktif melalui pembentukan Gugus Tugas Halal yang bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan halal nasional.

Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi berkelanjutan, pelatihan, sosialisasi, dan coaching clinic halal bagi anggota, serta advokasi kebijakan kepada regulator agar regulasi yang dihasilkan bersifat implementatif.

PERKOSMI juga berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mengidentifikasi dan mendampingi IKM kosmetik yang membutuhkan fasilitasi sertifikasi halal, sehingga kewajiban ini dapat menjadi momentum transformasi dan penguatan industri kosmetik Indonesia secara berkelanjutan.

Pengakuan lintas negara menjadi kunci dalam memperlancar arus produk halal, memberikan kepastian usaha, serta memperluas akses pasar

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperluas pengakuan halal internasional melalui penandatanganan sejumlah perjanjian strategis dengan lembaga halal dari tiga negara yakni Filipina, Meksiko dan China.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan langkah ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu aktor penting dalam arsitektur standar halal global sekaligus memperkuat kompatibilitas sistem Jaminan Produk Halal (JPH) Indonesia di pasar internasional.

“Pengakuan lintas negara menjadi kunci dalam memperlancar arus produk halal, memberikan kepastian usaha, serta memperluas akses pasar bagi pelaku industri,” kata Haikal.

Adapun penandatanganan tersebut mencakup perjanjian pengakuan (Recognition Agreement/RA) dengan empat Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), yaitu China Halal Certification Shanghai Co., Ltd., Shenzhen One Gate Halal Centre, Halal Development Institute of the Philippines, Inc., serta Aseguramiento Halal, S.A. de C.V.

Haikal menyatakan bahwa perluasan pengakuan ini merupakan bagian dari strategi memperkuat harmonisasi standar halal Indonesia dengan berbagai kawasan perdagangan dunia.

“Kerja sama ini menunjukkan bahwa standar halal Indonesia semakin terintegrasi dalam ekosistem perdagangan global,” ujar dia.

Menurut dia, RA merupakan instrumen strategis untuk menciptakan kemudahan akses produk antarnegara melalui mekanisme saling pengakuan sertifikasi yang kredibel dan terverifikasi.

Dengan adanya pengakuan tersebut, proses ekspor-impor produk halal menjadi lebih efisien karena pelaku usaha tidak perlu melalui prosedur sertifikasi yang berulang di setiap negara tujuan.

Hal ini pada akhirnya menekan biaya, mempercepat waktu edar produk dan meningkatkan daya saing industri.

Melalui perluasan pengakuan internasional ini, BPJPH berharap terbentuknya sistem perdagangan halal yang semakin sesuai standar, transparan dan saling terhubung antarnegara.

Selain itu, penguatan jejaring pengakuan global ini mencerminkan kepercayaan pasar internasional terhadap sertifikasi halal Indonesia, memperluas penetrasi ekspor produk nasional, serta pada akhirnya memperkuat daya saing industri halal Indonesia di kancah internasional.

Sementara itu, Wakil Duta Besar dan Konsul Jenderal Kedutaan Besar Filipina untuk Indonesia, Gonaranao B. Musor, menegaskan bahwa pengakuan bersama mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama perdagangan halal berbasis kerangka antar pemerintah.

Lebih lanjut, Kepala Urusan Luar Negeri Kedutaan Besar Meksiko untuk Indonesia, Rodrigo Vazquez Ortega, menilai kerja sama tersebut sebagai kelanjutan konkret hubungan bilateral yang telah dibangun sejak 2024.

“Ini merupakan dampak nyata dari kerja sama Indonesia dan Meksiko yang telah dimulai pada 2024.,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Lembaga sertifikasi halal asal Australia, Australian Halal Development & Accreditation (AHDAA), meraih penghargaan internasional bergengsi “Halal Certification & Export Enabler Award 2026” dalam ajang Indonesia Top Achievements of the Year (ITAY) 2026 yang diselenggarakan di Grand Studio Metro TV.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Abdullahi Mohamed, Certification Team & Lead Auditor AHDAA Australia, di hadapan tokoh pemerintahan, pimpinan lembaga negara, serta pelaku industri nasional dan internasional.

Pengakuan atas Peran Strategis dalam Ekosistem Halal Global

Dewan juri ITAY 2026 menilai AHDAA berperan tidak hanya sebagai lembaga sertifikasi halal, tetapi juga sebagai enabler perdagangan internasional yang memperkuat akses pasar Muslim global, termasuk Indonesia sebagai pasar halal terbesar di dunia.

Penghargaan ini diberikan atas: implementasi skema sertifikasi halal komprehensif dari proses penyembelihan hingga rantai pasok, sistem audit dan compliance yang terstruktur sesuai standar halal internasional, dukungan terhadap produsen berorientasi ekspor, program pelatihan dan peningkatan kapasitas industri, serta pengakuan dan akreditasi internasional untuk ekspor

AHDAA dinilai mampu meningkatkan kesiapan ekspor fasilitas tersertifikasi serta memperkuat kredibilitas produk Australia di pasar Muslim.

Kontribusi terhadap Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Australia

Seiring meningkatnya kolaborasi ekonomi kedua negara, kehadiran lembaga sertifikasi yang kredibel menjadi faktor penting dalam harmonisasi standar halal dan peningkatan kepercayaan pasar.

Melalui sistem sertifikasi yang terstandar dan transparan, AHDAA membantu memperlancar arus perdagangan produk halal lintas negara serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor.

"Transformasi ekonomi global membutuhkan sistem sertifikasi yang terpercaya dan kolaborasi lintas negara. Standar halal internasional yang kredibel memperkuat daya saing dan stabilitas perdagangan,” kata Komisaris Metro TV, Suryopratomo, dikutip pada Jumat, 27 Februari 2026.

Salah satu anggota dewan juri, Prof. Dr. Martani Huseini, DEA, menyampaikan AHDAA menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kepatuhan, tetapi instrumen strategis dalam meningkatkan akses pasar dan daya saing ekspor.

“Penghargaan ini diberikan kepada institusi yang menghadirkan dampak nyata dalam perdagangan global halal,” imbuh Founder ITAY, Arief Hidayat Thamrin.

Tentang AHDAA

Australian Halal Development & Accreditation (AHDAA) adalah lembaga sertifikasi halal berbasis di Australia yang menyediakan layanan sertifikasi menyeluruh mencakup penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, dan kepatuhan rantai pasok. Dengan sistem audit terstruktur dan pengakuan internasional, AHDAA mendukung produsen Australia dalam mengakses pasar Muslim global secara terpercaya dan profesional.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Penyelanggara Jaminan Halal (BPJH) Haikal Hassan Baras atau akrab dipanggil Babeh Haikal mengatakan Indonesia akan menjadi presiden untuk menentukan standarisasi produk halal dalam ruang lingkup global

Hal itu disampaikan Babeh Haikal saat rapat kerja bersama Komisi VIII, Senin (9/2/2026). Dia menyebut tengah merancang sistem di mana Indonesia akan menjadi pusat rujukan standarisasi produk halal bagi negara-negara luar.

Rencana ini setelah BPJH menggelar forum di Afrika Selatan. Diketahui, dilansir dari lama resmi BPJH, forum itu bertemakan "Global Halal Governance: Strengthening Identity, Trust, and Economic Growth” berlangsung pada bulan November 2025.

Dia menuturkan forum tersebut membahas penguatan tata kelola produk halal global.

"Kami sedang merancang aplikasinya yaitu Indonesia sebagai pusat standar halal dunia," katanya.

Dia merencanakan memanggil seluruh negara pada awal bulan Maret 2026 untuk membahas langkah tersebut di mana Indonesia akan memimpin standarisasi halal secara internasional.

"Di bulan Maret awal minggu pertama kami merencakan mengundang semua negara untuk kita cantumkan sebagai panitia di mana presidennya adalah kami sendiri. Presiden internasional halal standar," jelasnya.

Dia menjelaskan langkah ini bagian dari program prioritas di Badan Penyelanggara Jaminan Halal dan merencanakan rampung di tahun 2026.

Di sisi lain, Babeh Haikal menyoroti percepatan produk halal di dalam negeri dengan catatan rencana yang diusulkan dalam Prolegnas dapat disetujui lebih awal, salah satu usulannya adalah karyawan BPJH menjadi PPNS.

"Karena di sana ada usulan kamu menjadi PPNS dan itu akan lebih mempercepat lagi. Selama ini kita tidak bisa lakukan itu, kita harus gandeng dengan Kementerian Perdagangan biasanya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mulai Oktober 2026, seluruh pelaku usaha makanan dan minuman di Indonesia, termasuk usaha mikro dan kecil (UMK), diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menegakkan standar halal nasional sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasar domestik maupun global.

Pemerintah menetapkan batas akhir kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMK pada 17 Oktober 2026, sebagaimana tertuang dalam Pasal 160 Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan, sertifikasi halal bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan nilai tambah usaha.

“Dengan bersertifikat halal, pelaku usaha makanan dan minuman akan menjadi lebih tertib halal. Ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk menuju pusat halal dunia,” ujar Haikal.

Menurutnya, UMKM yang telah mengantongi logo halal cenderung lebih diminati konsumen, memiliki daya saing lebih tinggi, serta berpeluang menembus pasar ekspor dan bersaing dengan produk asing.

Berdasarkan data BPJPH, hingga kini terdapat sekitar 11 juta produk makanan dan minuman bersertifikat halal, dengan lebih dari 3 juta pelaku usaha. Namun, angka tersebut masih jauh dibandingkan total jumlah pelaku usaha di Indonesia yang mencapai lebih dari 60 juta unit.

“Memang masih jauh. Target penyelesaian nasional hingga 2029, termasuk usaha mikro dan kecil, baik yang berskala gerobakan maupun usaha rumahan,” jelas Haikal.

Untuk mengejar target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan kuota 1,35 juta sertifikasi bagi UMK menggunakan skema self declare.

“Jumlah UMKM sangat besar, sementara tenaga pendamping halal baru sekitar 110 ribu. Karena itu, skema self declare dengan verifikasi Pendamping Produk Halal menjadi solusi percepatan,” katanya.

Selain program gratis, BPJPH juga mendorong digitalisasi melalui sistem Halal MAX berbasis kecerdasan buatan (AI), penguatan regulasi, serta kolaborasi lintas kementerian yang melibatkan sembilan kementerian dan berbagai pemangku kepentingan.

Haikal mengakui kuota sertifikasi halal gratis belum sebanding dengan jumlah UMKM nasional. Namun, langkah ini dinilai sebagai terobosan besar pemerintah dalam membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing produk.

Terkait konsekuensi bagi UMKM yang belum bersertifikat halal, Haikal menilai sanksi sosial akan menjadi faktor paling nyata. Seiring meningkatnya literasi halal, konsumen akan semakin selektif.

“Mayoritas masyarakat Indonesia memilih makanan halal. Jika tidak bersertifikat, daya saing dan potensi penjualan akan terganggu,” ujarnya.

Dari sisi regulasi, sanksi administratif akan diterapkan bertahap, mulai dari peringatan hingga pembatasan. Pelaku usaha juga wajib mencantumkan status halal atau nonhalal, dan tidak membiarkannya tanpa keterangan.

Pengawasan pasca-sertifikasi akan dilakukan secara persuasif di sekitar 1.600 titik seperti pusat perbelanjaan, pasar, dan sentra kuliner. Pendamping halal akan dibekali identitas resmi tanpa pendekatan represif. “Tidak ada razia. Karena aturan ini untuk melindungi konsumen sekaligus pelaku usaha,” tegas Haikal.

Pengamat branding dan pemasaran Yuswohady menilai sertifikasi halal bukan sekadar label, melainkan penguat nilai merek. “Brand itu soal value. Jaminan halal menambah value UMKM. Selama ini, sertifikasi halal sering dianggap kemewahan yang hanya bisa dijangkau perusahaan besar,” ujarnya.

Namun, tantangan utama terletak pada proses verifikasi. UMKM biasanya memiliki sumber daya terbatas dan jarang memiliki standar operasional prosedur (SOP) formal. Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki manajemen dan SOP jelas sehingga verifikasi lebih mudah, UMKM harus menghadapi kompleksitas lebih tinggi. “Untuk UKM, verifikasi ini sulit karena pengelolaannya natural, kecil-kecil, dan sering tidak mengerti proses,” tambahnya.

Meski begitu, Yuswohady menekankan bahwa konsumen di Indonesia sudah cenderung percaya bahwa produk UMKM halal secara default. “Kalau UMKM memasang logo halal, itu menunjukkan keseriusan dan menambah reputasi, tapi secara umum, masyarakat sudah merasa confident bahwa produk UMKM halal,” ujarnya.