Bisnis.com, JAKARTA - Ekonomi halal global diproyeksikan menyentuh US$3 triliun pada tahun 2026 di tengah sentimen geopolitik yang belum menemukan titik terang.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Agama (Menang), Nasaruddin Umar saat acara Halal Bihalal B57+ Asia-Pasific Regional Chapter di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Proyeksi meningkatkan ekonomi halal global dilakukan melalui platform B57+, sebuah platform bisnis di bawah naungan Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) yang bertujuan untuk memperkuat sektor perdagangan hingga ekonomi dengan berbagai negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Dia menuturkan bahwa merujuk pada laporan terbaru Global Islamic Economy Indicator (GIEI), kepercayaan konsumen terhadap ekosistem halal global terus mengalami penguatan. Indonesia pun disebut masih konsisten berada di jajaran tiga besar dunia.

"Kita tidak bisa lagi melihat ekonomi halal hanya dari perspektif ibadah. Ini adalah industri raksasa. Menurut data proyeksi 2026, ekonomi halal global diperkirakan bernilai lebih dari US$3 triliun. Sektor makanan halal, keuangan syariah, kosmetik, hingga halal lifestyle kini menjadi arus utama ekonomi dunia," katanya.

Nasaruddin optimistis ekonomi halal global menyentuh angka tersebut saat konflik di Timur Tengah terus berkecamuk. Sebab, dia berkaca dari berdirinya Islamic Banking and Finance (IBF) pada tahun 1975.

IBF, katanya, merupakan tonggak ekonomi Islam modern. Menurutnya IBF tumbuh signifikan meskipun mendapatkan tantangan krisis global 2007–2008.

"Alih-alih runtuh, lembaga keuangan Islam justru membuktikan ketangguhannya secara komparatif. Menurut riset Hasan & Dridi (2010), prinsip religious- ethical foundations yang diterjemahkan ke dalam praktek bagi hasil, larangan riba, dan keterkaitan instrumen keuangan harus berbasis aset riil membuat sistem keuangan Islam memiliki daya tahan struktural yang berbeda dari sistem keuangan lainnya," ujar dia.

Bahkan dia menyebut ketika insitusi keuangan dan perbankan konvensional mengalami penurunan profitabilitas hingga 34,1%, bank syariah hanya terkoreksi 8,3%.

Kendati demikian, kokohnya ekonomi halal perlu ditunjang dengan kerja sama antar sektor pemerintahan maupun pihak swasta.

"Ekosistem ekonomi halal yang kuat hanya bisa tercipta jika seluruh elemen bergerak bersama. Pemerintah menyediakan regulasi yang mendukung; lembaga Agama menjaga standar moral dan etika; dan sektor swasta menjadi mesin penggerak investasi dan inovasi," jelasnya.

Kemudian, menurut Ketua Umum B57+ Asia-Pasific Chapter, Arsjad Rasjid, di tengah ketidakpastian saat ini, ekonomi halal memiliki potensi yang siap di pasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia menyebut bahwa sektor ekonomi halal global direncanakan tumbuh mencapai US$9,5 triliun di tahun 2030.

"Ekonomi halal global diproyeksikan mencapai US$9,5 triliun pada 2030, melampaui batas agama, budaya, dan geografi. Namun, potensi sebesar ini baru akan bermakna jika kita mampu membangun kolaborasi yang terorganisir, terpercaya, dan terhubung," ucapnya.

Dia menilai masih banyak potensi dari negara-negara Islam beserta mitranya yang belum tergarap optimal, terutama karena belum adanya jembatan kelembagaan dan mekanisme kepercayaan yang memadai.

Dalam hal ini, forum B57+ dipandang dapat menjadi wadah strategis untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Karena itu, dia mendorong penguatan kerja sama perdagangan antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam melalui structured business networks, peningkatan investasi lintas negara, serta perumusan kebijakan konkret yang mampu menjembatani kepentingan sektor swasta dengan agenda strategis pemerintah.

"Ekonomi halal adalah bahasa bisnis yang semakin universal, inklusif, tumbuh, dan relevan bagi semua," pungkasnya.

Dinilai Realistis

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, mengatakan target US$3 triliun untuk ekonomi halal global dinilai masih cukup realistis.

Dia memandang bahwa pertumbuhan konsumsi halal global cenderung konsisten dan didukung demografi muslim, serta peningkatan daya beli.

"Kalau kita mulai dari proyeksi ukuran ekonomi halal global, angka sekitar US$3 triliun dalam beberapa tahun ke depan masih bisa dikatakan realistis. Itu konsisten dengan tren pertumbuhan konsumsi halal global yang memang stabil, didorong oleh demografi muslim dan peningkatan daya beli," katanya kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026) malam.

Dampak guncangan geopolitik terhadap ekonomi halal juga tidak satu arah. Dia menjelaskan bahwa konflik Timur Tengah mengganggu rantai pasok, terutama melalui kenaikan biaya logistik dan energi. Tentunya berdampak terhadap Indonesia.

Namun di sisi lain, dia menilai terdapat efek substitusi di mana ketika kawasan tertentu menjadi tidak stabil, investor dan pelaku usaha akan mencari alternatif lokasi yang lebih aman. Indonesia bisa diuntungkan dalam konteks ini, terutama untuk sektor riil

"Ada juga dinamika permintaan yang menarik. Ketegangan geopolitik di dunia Muslim memicu perubahan preferensi konsumen, termasuk kecenderungan beralih ke produk yang dianggap lebih “netral” atau lokal," jelasnya.

Hal tersebut digadang membuka peluang pasar, tetapi dampaknya tidak selalu signifikan karena dimungkinkan terdapat dampak lainnya pada rantai pasok yang sudah terintegrasi secara global.

Kendati demikian, dia melihat perlu kehati-hatian untuk mencapai target US$9 triliun di tahun 2030. Pasalnya, angka ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, serta tidak dalam rentang waktu singkat.

Apalagi belum pernah terjadi secara konsisten pertumbuhan market di sektor global mana pun.

"Jadi angka itu lebih tepat dibaca sebagai aspirasi jangka panjang, bukan baseline proyeksi yang siap dijadikan dasar kebijakan," tuturnya.

Secara khusus, posisi Indonesia dianggap memiliki peran sentral terhadap ekonomi halal global. Hanya saja belum menjadi produsen utama memasok kebutuhan pasar halal global.

Menurutnya ketergantungan domestik sangat kuat, tetapi dari sisi ekspor dan produk bernilai tambah masih cukup tertinggal.

Bahkan di beberapa sektor strategis seperti makanan olahan, farmasi, dan kosmetik halal, Indonesia masih cukup bergantung pada impor. Artinya, nilai ekonomi dari pasar halal global justru lebih banyak dinikmati negara lain.

"Akar persoalannya ada pada struktur industri. Rantai pasok dari hulu ke hilir belum terintegrasi dengan baik, efisiensi produksi masih kalah dibanding negara pesaing, dan standar serta sertifikasi belum sepenuhnya terharmonisasi secara global," tegasnya

Menurutnya tanpa adanya pembenahan, maka sulit bagi Indonesia untuk beralih dari konsumen menjadi produsen. Padahal, kata dia, B57+ mempunyai potensi mendorong pertumbuhan ekonomi global.

Akan tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada deliverables konkret. Dia menyampaikan, secara historis, banyak forum multilateral menghasilkan komitmen, tetapi tidak selalu diikuti peningkatan nyata dalam perdagangan atau investasi.

"Hambatan utama biasanya bukan pada kurangnya forum, melainkan pada masalah struktural seperti standar, logistik, dan akses pasar," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekelompok investor global dengan total dana kelolaan lebih dari US$3 triliun mendesak pemerintah di berbagai negara untuk menghentikan dan memulihkan deforestasi serta degradasi ekosistem paling lambat pada 2030.

Seruan tersebut tertuang dalam Belém Investor Statement on Rainforests, yang diterbitkan menjelang pelaksanaan COP30 di Belém, Brasil, pada November mendatang. Sedikitnya 30 investor institusional, termasuk bank swasta asal Swiss Pictet Group dan manajer aset asal Norwegia DNB Asset Management, telah menandatangani pernyataan yang masih terbuka hingga 1 November 2025 itu.

Laporan terbaru menunjukkan dunia masih jauh dari target penghentian deforestasi. Sepanjang 2024, hilangnya kawasan hutan mencapai 8,1 juta hektare. Hilangnya kawasan seluas Inggris itu sebagian besar disebabkan oleh ekspansi pertanian dan kebakaran hutan.

“Sebagai investor, kami makin khawatir terhadap risiko finansial yang signifikan terhadap portofolio investasi kami akibat deforestasi tropis dan hilangnya keanekaragaman hayati,” demikian isi pernyataan tersebut, dikutip dari Reuters.

Para investor menekankan pentingnya kebijakan yang memberikan kepastian hukum, regulasi, dan pembiayaan guna melindungi hutan serta menjaga stabilitas ekonomi.

“Deforestasi melemahkan sistem alam yang menjadi fondasi pasar global, mulai dari pengaturan iklim hingga ketahanan pangan dan air,” ujar Jan Erik Saugestad, CEO Storebrand Asset Management asal Norwegia.

Sebelumnya, Uni Eropa menunda penerapan aturan antideforestasi atau EUDR selama satu tahun setelah menghadapi penolakan dari kalangan industri dan mitra dagang seperti Brasil, Indonesia, dan Amerika Serikat. Negara-negara ini menilai aturan tersebut akan menimbulkan biaya tinggi dan merugikan ekspor mereka ke Eropa.

Sementara itu, Ingrid Tungen, Kepala Divisi Pasar Bebas Deforestasi di Rainforest Foundation Norway, menyebut bahwa sikap Presiden AS Donald Trump yang skeptis terhadap isu iklim turut menghambat dukungan terhadap upaya lingkungan global.

“Saya rasa Trump membuat situasi menjadi lebih sulit bagi investor dan manajer aset untuk mempertimbangkan faktor iklim dan keanekaragaman hayati dalam kondisi pasar yang sangat tidak stabil,” ujarnya.

Menurut Tungen, para investor kini menyadari bahwa mengabaikan risiko perubahan iklim dan hilangnya alam tidak hanya berimplikasi moral, tetapi juga mengancam stabilitas pasar dan profit jangka panjang.

“Semua investor yang kami ajak bicara melihat risiko besar jika isu iklim dan diversifikasi diabaikan. Ini bukan sekadar soal nilai, tetapi soal keberlanjutan pasar dan keuntungan mereka sendiri,” katanya.