Eko Ernada

Pengurus BPJI PBNU; Wakil Rektor UNU Kaltim

KETIKA para kiai mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926, sulit membayangkan bahwa organisasi yang lahir dari jaringan pesantren, langgar, dan komunitas-komunitas lokal itu kelak menjelma menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di dunia. Dari ruang-ruang sederhana tempat para ulama mendiskusikan masa depan umat, NU tumbuh menjadi kekuatan sosial-keagamaan yang tidak hanya bertahan melewati berbagai pergolakan sejarah, tetapi juga turut membentuk arah perjalanan bangsa Indonesia.

Seabad kemudian, jejak pertumbuhan itu terlihat bukan hanya dalam catatan sejarah, melainkan juga dalam realitas sosial Indonesia hari ini. Riset Alvara menunjukkan bahwa sekitar 57,2 persen Muslim Indonesia memiliki kedekatan dengan NU dalam berbagai spektrum identitas, mulai dari cultural nahdliyin, engaged nahdliyin, hingga core nahdliyin.

Angka tersebut menegaskan bahwa NU bukan sekadar organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, melainkan juga salah satu kekuatan sosial paling berpengaruh dalam kehidupan nasional. Dengan jaringan pesantren, lembaga pendidikan, organisasi otonom, dan kader yang hadir di hampir seluruh sektor strategis, pengaruh NU menjangkau ruang sosial yang sangat luas.

Namun, sejarah mengajarkan bahwa kebesaran tidak selalu identik dengan ketahanan. Banyak organisasi mampu tumbuh, tetapi tidak semua mampu menjaga relevansinya. Banyak institusi berhasil memperluas pengaruhnya, tetapi gagal mempertahankan ruh yang membuatnya berpengaruh sejak awal. Dalam pengertian inilah, paradoks terbesar organisasi besar sering kali muncul bukan ketika mereka lemah, melainkan ketika mereka sedang kuat.

Ibn Khaldun, sejarawan Muslim abad ke-14, menjelaskan bahwa kelompok sosial berkembang karena kuatnya solidaritas kolektif atau ashabiyah. Solidaritas itulah yang memungkinkan sebuah komunitas bertahan menghadapi tantangan dan menciptakan perubahan. Akan tetapi, ketika keberhasilan telah diraih, solidaritas sering kali perlahan digantikan oleh kenyamanan, birokrasi, dan kepentingan-kepentingan baru. Organisasi tetap besar secara fisik, tetapi energi moral yang dahulu menghidupkannya mulai melemah.

Dalam tradisi ilmu politik modern, Robert Michels menyebut gejala serupa sebagai iron law of oligarchy. Semakin besar sebuah organisasi, semakin besar pula kecenderungannya dikelola oleh kelompok elit yang perlahan menjauh dari basis sosial yang mereka wakili. Tidak ada organisasi yang sepenuhnya kebal terhadap kecenderungan ini, termasuk organisasi yang lahir dari cita-cita luhur sekalipun.

Pelajaran tersebut penting untuk dibaca menjelang Muktamar NU. Sebab NU hari ini tidak lagi menghadapi tantangan bagaimana menjadi besar. Tantangan tersebut telah berhasil dilewati. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana tetap menjadi NU ketika ia telah menjadi besar.

Kekuatan utama NU selama hampir satu abad sesungguhnya tidak terletak pada struktur organisasinya. Kekuatan itu lahir dari hubungan yang sangat erat antara ulama dan umat. Ia tumbuh dari tradisi pesantren yang mengajarkan ilmu sekaligus adab, dari pengajian-pengajian kampung yang menghubungkan agama dengan kehidupan sehari-hari, serta dari budaya khidmah yang menempatkan pengabdian sebagai inti perjuangan.

Karena itu, sejarah NU pada dasarnya adalah sejarah tentang kedekatan dengan masyarakat. Ketika para kiai memperjuangkan kemerdekaan, mereka melakukannya bersama rakyat. Ketika pesantren berkembang menjadi pusat pendidikan masyarakat, mereka melakukannya dari bawah. Ketika NU bertahan menghadapi berbagai perubahan politik, kekuatan utamanya bukanlah modal ekonomi maupun akses kekuasaan, melainkan kepercayaan sosial yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Di sinilah keputusan untuk kembali ke Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo 1984 memiliki makna historis yang sangat penting. Khittah bukan sekadar keputusan organisatoris untuk keluar dari politik praktis. Khittah adalah upaya untuk mengembalikan orientasi NU kepada basis sosial dan mandat peradabannya. Para pemimpin NU saat itu memahami bahwa organisasi yang terlalu larut dalam pusaran politik berisiko kehilangan jarak kritis dan energi sosial yang menjadi sumber kekuatannya.

Warisan pemikiran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga lahir dari kesadaran yang sama. Bagi Gus Dur, kebesaran NU tidak pernah diukur dari seberapa dekat organisasi dengan kekuasaan, melainkan dari seberapa besar kemampuannya membela kemanusiaan, menjaga keberagaman, dan melindungi kelompok yang lemah. Dalam pandangan tersebut, NU bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan kekuatan moral yang bertugas memastikan bahwa agama tetap hadir demi kemaslahatan manusia.

Refleksi tersebut menjadi semakin relevan pada masa kini. Indonesia sedang memasuki era perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan mulai mengubah dunia kerja dan pendidikan. Media sosial menggeser cara manusia memperoleh pengetahuan dan membentuk identitas. Otoritas keagamaan tidak lagi hanya bersaing dengan institusi lain, tetapi juga dengan algoritma digital yang menentukan apa yang dilihat, dibaca, dan dipercaya masyarakat setiap hari.

Pada saat yang sama, dunia menghadapi krisis iklim, ketimpangan ekonomi, polarisasi politik, dan meningkatnya ketidakpastian global. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan organisasi yang besar. Mereka membutuhkan organisasi yang relevan. Mereka membutuhkan institusi yang mampu memberikan orientasi moral di tengah perubahan yang berlangsung begitu cepat.

Pertanyaannya, apakah NU siap memainkan peran tersebut pada abad ke-2?

Pertanyaan itu tidak berkaitan dengan jumlah anggota, luas jaringan, ataupun besarnya pengaruh politik yang dimiliki. Pertanyaan itu berkaitan dengan kemampuan NU dalam menjaga relevansi. Sebab sejarah menunjukkan bahwa organisasi besar jarang runtuh karena kekurangan sumber daya. Mereka melemah ketika gagal membaca perubahan zaman atau kehilangan hubungan dengan masyarakat yang dahulu menjadi sumber kekuatannya.

Karena itu, Muktamar tidak seharusnya dipahami semata sebagai arena pergantian kepemimpinan. Muktamar adalah momentum untuk melakukan refleksi kolektif mengenai arah perjalanan NU memasuki abad ke-2. Ini bukan hanya tentang siapa yang memimpin, melainkan tentang visi yang akan memandu organisasi dalam menghadapi masa depan.

Dalam konteks tersebut, tantangan terbesar NU bukanlah memperluas pengaruhnya. Pengaruh itu telah dimiliki. Tantangan yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa pengaruh tersebut tetap berpijak pada khidmah, keilmuan, dan keberpihakan kepada masyarakat. Bagaimana menjaga tradisi pesantren tetap hidup di tengah revolusi digital. Bagaimana menerjemahkan nilai-nilai tawassuth, tawazun, i'tidal, dan tasamuh ke dalam bahasa zaman tanpa kehilangan substansinya. Dan bagaimana memastikan bahwa kebesaran institusi tidak menggerus kerendahan hati yang selama ini menjadi sumber legitimasi moralnya.

Pada akhirnya, organisasi yang besar tidak diukur dari seberapa luas kekuasaannya, melainkan dari seberapa panjang kemampuannya menjaga tujuan awal yang melahirkannya. NU telah berhasil menjadi besar. Itu adalah capaian sejarah yang tidak terbantahkan. Namun, sejarah juga mengingatkan bahwa kebesaran bukanlah garis akhir. Kebesaran justru menghadirkan tanggung jawab baru: menjaga agar organisasi tetap setia kepada akar yang membuatnya tumbuh.

Sebab paradoks terbesar organisasi besar bukan ketika ia gagal berkembang. Paradoks terbesar justru muncul ketika ia berkembang begitu jauh hingga perlahan melupakan akar yang selama ini menopangnya. Dan menjelang Muktamar, menjaga akar itulah yang tampaknya menjadi pekerjaan paling penting bagi Nahdlatul Ulama.

Amsar A. Dulmanan

Dosen Sosiologi Politik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA)

GAGASAN pribumisasi Islam merupakan salah satu kontribusi intelektual paling penting dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam wacana pemikiran Islam di Indonesia. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap ketegangan antara ajaran Islam yang bersifat normatif dengan realitas sosial-budaya masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis.

Dalam konteks ini, Gus Dur berupaya menawarkan pendekatan yang tidak menegasikan identitas lokal, tetapi justru menjadikannya sebagai medium aktualisasi nilai-nilai Islam. Menurut Fazlur Rahman, dimensi normatif Islam tidak sekadar berupa aturan literal, melainkan mengandung “ideal moral” yang harus ditafsirkan secara kontekstual agar tetap relevan sepanjang zaman (Rahman, Islam and Modernity, 1982).

Dengan demikian, normativitas Islam tidak boleh dipahami secara kaku dan ahistoris. Tetapi sebagai kerangka etik yang membutuhkan ijtihad agar dapat menjawab tantangan sosial yang terus berubah, tanpa kehilangan substansi nilai dasarnya seperti keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin).

Realitas sosial-budaya masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis menunjukkan keberagaman etnis, agama, bahasa, serta tradisi lokal yang terus berkembang melalui proses interaksi historis dan globalisasi. Clifford Geertz menegaskan bahwa kehidupan keagamaan di Indonesia mencerminkan “variasi interpretasi dan praktik” yang dipengaruhi oleh konteks budaya lokal, sehingga Islam di Indonesia tampil dalam beragam ekspresi yang tidak tunggal (Geertz, The Religion of Java, 1960).

Secara historis, gagasan pribumisasi Islam mulai mengemuka pada dekade 1980-an ketika perdebatan mengenai Islamisasi dan Arabisasi menguat di Indonesia. Abdurrahman Wahid melihat adanya kecenderungan sebagian kelompok Muslim yang mengidentikkan “Islam” adalah budaya Timur Tengah, baik dalam ekspresi simbolik, praktik keagamaan, maupun orientasi sosial-politik.

Islam tidak lagi dipahami sebagai ajaran normatif yang bersifat universal, melainkan direduksi menjadi paket budaya yang dianggap baku dan harus ditransplantasikan secara literal ke dalam konteks lokal. Gus Dur mengkritik kecenderungan ini karena berpotensi mengabaikan keragaman historis dan kultural umat Islam di berbagai wilayah, termasuk Indonesia, yang memiliki pengalaman sosial dan tradisi yang berbeda dari masyarakat Arab.

Baginya, reduksi semacam itu bukan hanya menyempitkan makna Islam, tetapi juga menciptakan jarak kultural antara agama dan realitas sosial umatnya. Dalam analisis yang lebih mendalam, pribumisasi Islam yang ditawarkan Gus Dur dapat dipahami sebagai proyek epistemologis sekaligus kultural yang bertujuan mendamaikan teks normatif Islam dengan konteks lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya.

Gus Dur menolak dikotomi antara “Islam murni” dan “Islam lokal,” karena keduanya pada dasarnya saling berkelindan, yaitu Islam dan tradisi sosial jalin-menjalin, berkaitan erat dan saling melengkapi, atau bertautan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

Dengan tegas, Gus Dur membedakan antara wilayah normatif (akidah dan ibadah mahdhah) yang bersifat tet ap, dan wilayah kultural (muamalah dan ekspresi sosial) yang terbuka terhadap adaptasi kontekstual. Oleh karena itu, Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang menghapus tradisi lokal, melainkan sebagai etos yang menyeleksi, memaknai ulang, dan mentransformasikan budaya agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

Dalam salah satu tulisannya, --Wahid, Abdurrahman (2001), Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, Gus Dur menyatakan bahwa pribumisasi Islam bukanlah upaya mengubah Islam, melainkan menghindarkan Islam dari benturan yang tidak perlu dengan budaya lokal (Wahid, 2001: 111).

Pandangan ini menegaskan bahwa dialektika antara Islam dan budaya bukanlah relasi subordinatif, melainkan relasi dialogis yang saling memperkaya. Bahkan Islam sebagai ajaran universal harus mampu diterjemahkan ke dalam konteks kehidupan masyarakat setempat tanpa kehilangan esensinya.

Dalam kerangka ini, Islam hadir sebagai kekuatan etis yang membumi, bahkan inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Paradigma etis ini juga merupakan bentuk resistensi epistemik terhadap dominasi wacana keislaman global yang cenderung homogen dan berpusat pada otoritas tertentu, dengan menegaskan bahwa otoritas penafsiran tidak tunggal, melainkan terbuka, kontekstual, dan lahir dari pengalaman historis umat Islam di berbagai ruang dan waktu.

Pribumisasi merupakan strategi kultural untuk memastikan bahwa Islam hadir secara membumi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pribumisasi Islam tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian budaya lokal.

Tetapi juga sebagai bentuk resistensi intelektual terhadap dominasi simbolik, juga adalah pendekatan yang merangkul keberagaman dengan mengikutsertakan semua orang tanpa terkecuali, memastikan setiap individu merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan setara, terlepas dari latar belakang, kemampuan (disabilitas), atau status sosialnya --tanpa diskriminasi-- termasuk sikap toleran serta selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kebangsaan Indonesia.

Dalam perspektif Gus Dur, Islam sebagai agama wahyu memang mengandung dimensi normatif yang bersifat tetap (al-tsawabit), terutama terkait prinsip-prinsip akidah, ibadah, dan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Namun, pada saat yang sama, Gus Dur menegaskan bahwa ekspresi sosial-keagamaan Islam selalu berinteraksi dengan realitas budaya yang bersifat dinamis (al-mutaghayyirat).

Relasi antara Islam dan budaya tidak dapat dipahami secara subordinatif --di mana salah satu menegasikan yang lain-- melainkan bersifat dialogis dan dialektis. Islam tidak hadir untuk menghapus budaya, melainkan untuk memberi arah etik dan makna transendental, sementara budaya menjadi medium artikulasi nilai-nilai Islam dalam konteks lokal.

Dalam kerangka ini, keduanya memiliki wilayah otonomi sekaligus ruang perjumpaan yang produktif, sehingga memungkinkan terjadinya proses saling menguatkan tanpa kehilangan identitas masing-masing. Gus Dur menyebut pendekatan ini sebagai “pribumisasi Islam,” yakni upaya kontekstualisasi ajaran Islam agar selaras dengan realitas sosial-budaya tanpa mereduksi prinsip dasarnya --Lihat Wahid (2001), Islamku, Islam Anda, Islam Kita.

Secara lebih spesifik, Gus Dur menolak formalisasi agama yang kaku karena berpotensi mengabaikan keragaman budaya lokal dan justru menjauhkan Islam dari masyarakatnya sendiri. Islam harus dipahami sebagai sumber nilai, bukan sekadar simbol formal yang dipaksakan secara seragam. Sehingga interaksi antara Islam dan budaya merupakan proses kreatif yang terus berlangsung, di mana nilai-nilai normatif Islam memberi orientasi moral, sementara budaya menyediakan ruang praksis bagi aktualisasi nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ini sekaligus meneguhkan bahwa keberagamaan yang autentik tidak terletak pada penyeragaman bentuk, melainkan pada kemampuan menghadirkan substansi ajaran Islam dalam keragaman konteks sosial. Pada basis epistemologis, konsep pribumisasi Islam --Abdurrahman Wahid-- berakar kuat pada tradisi metodologis dalam ushul fiqh dan kaidah fiqhiyyah, yang memungkinkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons konteks sosial-budaya lokal.

Prinsip-prinsip seperti Al-'Adah al-Muhakkamah --adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum, sebagai kaidah fikih yang menjadikan tradisi masyarakat sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam (syariat). Kaidah ini sering disebut sebagai Al-Adatu Muhakkamah atau Adat adalah Hukum, yaitu adat dapat menjadi pertimbangan hukum.

Juga pada Dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih sebagai kaidah fikih yang berarti "menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan". Prinsip ini menegaskan bahwa dalam situasi di mana kebaikan (manfaat) dan keburukan (bahaya) saling berhadapan, pilihan mencegah dampak negatif “wajib” didahulukan daripada mengejar keuntungan atau manfaat --menghindari kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Disamping itu pada orientasi Maqasid Asy-Syariah sebagai tujuan-tujuan ditetapkannya hukum Islam demi mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, dan mencegah kerusakan (mafsadah) di dunia dan akhirat. Konsep ini berfokus pada perlindungan lima unsur pokok (al-daruriyyat al-khamsah, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kesemua prinsip tersebut menjadi landasan epistemik yang menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku dan ahistoris, melainkan terbuka terhadap proses dialektika dengan realitas lokal. Dengan demikian, pribumisasi Islam bukanlah bentuk sinkretisme yang mencampuradukkan akidah, melainkan strategi “ijtihad” kontekstual yang sah secara metodologis, karena tetap beroperasi dalam koridor prinsip-prinsip dasar syariat sambil mengakomodasi keragaman budaya sebagai medium artikulasi nilai-nilai Islam yang hidup dan membumi.

Gus Dur kerap menekankan pentingnya mempertimbangkan maslahah (kemaslahatan) dan ‘urf (adat) dalam merumuskan praktik keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki perangkat internal untuk beradaptasi dengan realitas sosial tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Dalam hal ini, Gus Dur memandang bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual, sehingga interpretasi terhadap teks keagamaan harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.

Islam tidak menjadi beku dan rigid, tetapi tetap relevan dalam berbagai situasi dan kondisi zamannya. Pada konsep lain, Pribumisasi Islam juga menjadi dasar bagi konsep Islam Nusantara, yaitu Islam yang berkembang dalam konteks budaya Indonesia. Dalam hal ini, Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai praktik kultural yang hidup dalam masyarakat. Tradisi seperti tahlilan, slametan, dan ziarah kubur menjadi bagian dari ekspresi Islam yang telah berbasis budaya lokal.

Melalui pendekatan pribumisasi Islam, Gus Dur secara tegas meneguhkan visi Islam sebagai agama yang ramah, inklusif, dan toleran, yang hadir bukan untuk menyeragamkan praktik keagamaan, melainkan untuk berdialog dengan realitas sosial-budaya yang beragam.

Gus Dur memandang keberagaman sebagai sunnatullah yang harus diterima dan dihormati, sehingga Islam dapat berfungsi sebagai kekuatan etis yang membebaskan dan memanusiakan, bukan mengekang. bahkan, pribumisasi Islam menjadi “strategi” kultural untuk menjaga substansi ajaran tetap otentik sekaligus kontekstual dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam konteks pluralisme, pribumisasi Islam memiliki implikasi penting. Dengan mengakui keberagaman budaya, Islam dapat lebih mudah berdialog dengan agama lain. Hal ini sejalan dengan pandangan Gus Dur tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dalam masyarakat multikultural. Berkaitan dengan gagasan demokrasi, Gus Dur menekankan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, persamaan, dan musyawarah (syura) sebagai dan menjadi basis kehidupan sosial-politik di Indonesia.

Dalam praktik politik, pribumisasi Islam tercermin dalam penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Gus Dur melihat Pancasila sebagai hasil kompromi nasional yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, --tidak ada pertentangan antara Islam dan negara bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih jauh, pribumisasi Islam juga berfungsi sebagai kritik terhadap ideologi Islamisme yang cenderung formalis dan legalistik. Gus Dur konsisten menolak upaya menjadikan Islam sebagai ideologi negara secara formal. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam diwujudkan dalam kehidupan sosial secara substantif.

Namun demikian, terdapat kritik terhadap gagasan pribumisasi Islam -- yang dianggap membuka ruang relativisme, sebenarnya berangkat dari kekhawatiran yang kurang tepat sasaran. Abdurrahman Wahid membedakan antara wilayah normatif --akidah dan prinsip-prinsip dasar syariat-- dengan wilayah kultural , yaitu ekspresi sosial-keagamaan yang bersifat historis dan kontekstual.

Pribumisasi Islam tidak pernah dimaksudkan untuk merelatifkan kebenaran ajaran, melainkan justru untuk menjaga agar nilai-nilai universal Islam tetap hidup dan membumi dalam realitas masyarakat yang beragam. Tuduhan relativisme menjadi tidak berdasar, selama kerangka epistemologis yang digunakan tetap berpijak pada prinsip-prinsip ushul fiqh dan kaidah fiqhiyyah yang mapan, sehingga Islam justru tampil lebih adaptif tanpa kehilangan otentisitasnya.

Selain itu, gagasan pribumisasi Islam memang tidak lepas dari resistensi kelompok puritan yang mengusung agenda pemurnian ajaran dengan menolak unsur-unsur budaya lokal yang dianggap sebagai bid‘ah atau deviasi. Namun, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) secara tegas tidak memposisikan diri dalam kerangka oposisi biner antara “Islam murni” dan “Islam lokal”, melainkan menawarkan jalan tengah yang epistemologis dan dialogis.

Baginya, Islam sebagai ajaran normatif harus dibedakan dari ekspresi historisnya yang selalu berinteraksi dengan konteks sosial-budaya. Oleh karena itu, alih-alih menegasikan budaya, Gus Dur justru melihatnya sebagai medium artikulasi nilai-nilai Islam yang kontekstual dan membumi. Dalam menghadapi kritik puritanisme, juga tidak mengedepankan konfrontasi, tetapi mengajak pada perluasan horizon pemahaman --bahwa kemurnian Islam tidak terletak pada penolakan terhadap lokalitas, melainkan pada kemampuan ajaran tersebut untuk mewujudkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan dalam realitas konkret masyarakat.

Lebih jauh, gagasan ini juga relevan dalam pembangunan masyarakat sipil (civil society). Dengan menghargai keberagaman budaya, masyarakat dapat membangun solidaritas sosial yang lebih inklusif dan harmonis. Sehingga pribumisasi Islam berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Dalam masyarakat yang plural, pendekatan yang inklusif dan kontekstual sangat penting untuk mencegah konflik dan menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara teoretis, pribumisasi Islam dapat dipahami sebagai bentuk contextual theology atau teologi kontekstual. Islam tidak dipahami secara abstrak, tetapi sebagai ajaran yang hidup dalam konteks sosial tertentu. Hal ini menjadikan Islam lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Gagasan pribumisasi Islam --Abdurrahman Wahid, bukan sekadar proyek kultural, melainkan sebuah visi epistemologis dan praksis sosial yang berupaya mendamaikan dua kutub penting dalam kehidupan beragama, yaitu universalitas ajaran Islam dan partikularitas realitas budaya lokal. Islam tidak diposisikan sebagai entitas kaku dan ahistoris, tetapi sebagai tradisi hidup yang senantiasa berdialog dengan konteks ruang dan waktu.

Dalam konteks Indonesia yang plural, pribumisasi Islam menjadi basis penting bagi terciptanya harmoni sosial dan kohesi kebangsaan. Ia mendorong umat Islam untuk tidak hanya menjadi penganut ajaran, tetapi juga pelaku kebudayaan yang menghargai tradisi, merawat keberagaman, dan membangun peradaban inklusif. Gagasan ini juga memiliki signifikansi global, terutama di tengah meningkatnya ketegangan identitas dan gejala eksklusivisme keagamaan di berbagai belahan dunia.

Dengan demikian, pribumisasi Islam dapat dipahami sebagai ikhtiar strategis untuk menghadirkan wajah Islam yang ramah, dialogis, dan kontekstual --sebuah Islam yang tidak hanya “benar” secara teologis, tetapi juga “baik” secara sosial.

Pada titik inilah, Islam menemukan makna terdalamnya sebagai rahmatan lil ‘alamin: menjadi sumber kedamaian, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, lintas batas budaya, bangsa, dan agama. Dengan demikian, pribumisasi Islam dapat menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pertahanan atau Menhan RI Juwono Sudarsono dilaporkan telah meninggal dunia.

"Innalillahi wa innailaihi rojiun telah meninggal dunia Prof. Dr. Juwono Sudarsono Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Bersatu," dalam pesan singkat keluarga yang diterima Bisnis, Sabtu (29/3/2026).

Mantan Menhan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu meninggal dunia pukul 13.45 WIB di RSPI Pondok Indah, Jakarta.

Rencananya, mendiang Juwono rencananya bakal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Minggu (29/3/2026).

Berdasarkan informasi yang dirangkum Bisnis, Juwono lahir pada 5 Maret 1942 di Ciamis, Jawa Barat. Dia merupakan anak dari Sudarsono yang pernah menjabat sebagai Mensos saat Indonesia baru merdeka.

Bicara soal pendidikan, Juwono sempat menempuh kuliah di Universitas Indonesia. Kemudian, bersekolah di Institute of Social Studies, Den Haag; di University of California Berkeley; hingga The London School of Economics.

Dalam karier pemerintahan, Juwono juga pernah menjabat diangkat menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selanjutnya, menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Presiden BJ Habibie.

Selanjutnya, Juwono menjadi Menteri Pertahanan di masa meski di kalangan akademisi. Sementara itu, pada era pemerintahan Presiden Megawati, Juwono diangkat menjadi Duta Besar di Inggris.

Adapun, semasa Presiden RI dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Juwono kembali mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan.

JAKARTA - Pakar Telematika Roy Suryo membandingkan sejumlah penelitiannya selama ini dengan meneliti ijazah Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini pernah meneliti rekaman suara Presiden ke-3 RI BJ Habibie dan foto Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Saya melakukan ini (penelitian) bukan soal ijazah atau lewat pendidikan Gibran saja," ungkap Roy Suryo dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (17/2/2026).

Roy mengungkapkan sejak 1999 dirinya sudah melakukan sejumlah penelitian. Salah satunya yaitu rekaman suara Presiden ke-3 RI BJ Habibie dengan Jaksa Agung saat itu Andi Muhammad Ghalib.

“Waktu itu saya yang memeriksa rekaman suaranya, jadi bocor rekaman di istana, tidak ada orang yang berani meneliti, dan saya orang yang berani meneliti," ucap Roy Suryo.

Namun, menurut Roy Suryo, respons pemerintah saat itu luar biasa. Roy mengaku diundang ke Badan Intelijen ABRI untuk menjelaskan penelitiannya.

"Saya mempresentasikan kenapa bisa meyakinkan dengan itu 100%, waktu itu saya bilang 100%. Kesimpulannya klir itu rekaman kebocoran di istana, jadi benar. Jadi apresiasi yang diterima, kemudian penyelidikan ke dalam jangan sampai berikutnya bocor lagi," jelas Roy Suryo.

Setahun kemudian pada 2000, ia kembali melakukan penelitian dengan skandal foto Gus Dur bersama seorang wanita bernama Aryanti Sitepu. Meskipun banyak kalangan yang tidak suka dengan penelitiannya, namun hal itu berujung baik juga.

"Saya juga yang memeriksa, dan itu tak mudah, pertama banyak sekali teman-teman Banser yang mau nyerang, mau nyerang tapi mempertanyakan, bagus, mereka tidak menghujat saya," jelas Roy.

"Saya jelaskan detailnya, dan Gus Dur dijebak nama hotelnya Hotel Raden di Jalan Raden Saleh, klir, hotelnya kita datengin semua. Blablabla selesai," ungkap dia.

Bahkan sejumlah skandal anggota dewan juga pernah diungkapnya dalam menggunakan penelitian. Anehnya, kata Roy, hanya Jokowilah objek penelitian yang dinilainya keberatan dan bahkan melakukan pelaporan terhadap dirinya.

"Anggota DPR puluhan yang saya periksa, bahkan saya dihadirkan di MKD untuk meneliti, ada yang sama artis, teman sesama anggota dewan," kata Roy.

"Baru kali ini ada kita menerbitkan sampai buku pertama judulnya adalah Jokowi's White Paper dan itu bersama Rismon dan Tifauzia kemudian orangnya (Jokowi) keberatan dan tidak hanya keberatan tapi langsung dituntut," ujar Roy.

Kendati demikian, Roy mengaku hanya bisa tersenyum melihat respons dari Jokowi. Ia hanya meyakinkan bahwa penelitiannya didasarkan oleh metodologi yang sah.

"Kami senyum saja, jadi artinya semua (penelitian) juga menggunakan program yang reliable, program yang sudah terpercaya," pungkasnya.

JAKARTA - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid , menceritakan tentang perannya saat sang ayah menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Yenny mengungkapkan, dia mengambil peran sebagai orang yang membawa kabar buruk dan menyampaikannya kepada Gus Dur .

"Waktu zaman Gus Dur saya mengambil peran sebagai orang yang membawa kabar buruk," ungkap Yenny dalam siniar atau podcast Bikin Terang, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Yenny mengatakan, peran yang diambilnya itu sangat berat. "Pemimpin pasti sebellah kalau dikasih kabar buruk, niatnya udah baik, tetapi Bapak tahu bahwa niat saya adalah buat jagain Bapak. Mungkin sebel, tapi didengerin," kata perempuan bernama lengkap Zannuba Ariffah Chafsoh ini.

Menurut Yenny, penting bagi seorang pemimpin mempunyai orang-orang di sekelilingnya yang memang betul-betul genuine, loyal, dan mau menjaga keselamatan pemimpinnya, dengan cara mengingatkan terus. "Pembantu presiden yang baik, ngingetin presiden supaya jangan salah arah," ujarnya.

Yenny mengatakan, zaman sudah berubah. Michel Foucault, filsuf Prancis, mengatakan kekuasaan saat ini tidak lagi tersentralisasi, tetapi terdesentralisasi.

"Kekuasaan tidak hanya ada di istana atau mereka yang punya senjata, tetapi juga pada mereka yang punya HP, yang punya medsos, mereka yang bisa melakukan konsolidasi untuk bisa beraksi di jalan, kekuasaan ada di mana-mana, bahkan ada di komedi, di pertunjukan-pertunjukan," jelasnya.

Keseimbangan, kata Yenny, harus dijaga. Caranya, dengan terus mendengarkan. "Suasana kebatinan masyarakat di mana sih? Ini harus terus didengarkan," ujarnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap pernah mengusulkan penutupan PT Toba Pulp Lestari Tbk, yang dulu bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk (INRU), di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Luhut mengusulkan hal itu sekitar tahun 2001, ketika menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperidag). Waktu itu, ia menyaksikan demo masyarakat memprotes INRU ketika berkunjung ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

"Waktu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ, jadi kita suspend aja, kita tutup aja," cerita Luhut dalam akun Instagram luhut.pandjaitan, Senin (12/1).

Saat itu, Luhut mengusulkan penutupan Toba Pulp Lestari setelah bertanya kepada masyarakat soal substansi aksi mereka.

"Saya tanya sama rakyat itu, apa yang terjadi? Ini merusak lingkungan, Pak. Air ke Danau Toba juga. Terus kemudian bau juga Kemudian potongan kayu juga. Jadi Anda bayangin tahun 2000-2001 saja rakyat itu sudah paham mengenai lingkungan," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah memang sempat menghentikan operasional Indorayon, tetapi penutupan usaha tersebut hanya berlangsung sementara.

"Kalau saya enggak keliru, itu ditutup sebentar. Tapi berjalannya perjalanan waktu, itu dibuka lagi karena lobby-nya itu luar biasa, sehingga buka lah," ujar Luhut.

[Gambas:Instagram]

Ia menilai keberadaan Toba Pulp Lestari merupakan biang kerok utama kerusakan hutan di Tapanuli, Sumatra Utara. Klaim tersebut bisa dilihat dari citra satelit yang memotret urutan kerusakan hutannya.

"Menurut saya, pemotongan kayu lalau diurut nanti foto satelit kan bisa dilihat, betapa zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini," ucapnya.

Nama Luhut kerap dikaitkan dengan Toba Pulp Lestari, bahkan dituding sebagai pemilik perusahaan bubur kayu tersebut, meski dibantah dalam beberapa kesempatan.

Tuduhan Luhut sebagai pemilik Toba Pulp Lestari kembali muncul saat momen banjir besar Sumatra yang menghantam Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat akhir 2025 lalu. Perusahaan tersebut diduga sebagai biang kerok terjadinya bencana banjir besar, meskipun tuduhan itu disangkal manajemen Toba Pulp Lestari.

Perusahaan membantah menjadi biang kerok banjir dahsyat di Sumatra yang telah memakan korban jiwa hingga ratusan orang. Bantahan disampaikan perseroan melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (1/12).

"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," kata Corporate Secretary TPL Anwar Lawden.

"Seluruh kegiatan HTI (Hutan Tanaman Industri) telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari," jelasnya.

Namun, TPL mengaku tetap membuka ruang dialog konstruktif untuk memastikan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

"Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan bahwa perseroan melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pemerintah," ucap Anwar.

JATIM - Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam dinilai figure paling tepat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU). Sebab Gus Salam memiliki rekam jejak yang baik dan dinilai mampu memimpin NU.

"Hingga saat ini, kemelut PBNU belum tampak jalan keluarnya. Gus Yahya, Ketua Umum yang diberhentikan Syuriyah PBNU dan Rais Aam, KH Miftachul Akhyar telah diikat dengan komitmen moral untuk segera mengakhirinya dengan Muktamar. Namun, sampai saat ini belum ada kemajuan signifikan, makanya kita butuh figure baru untuk memimpin PBNU yakni Gus Salam," kata Pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi Asy Syar'ie(MIS) Sarang, Rembang, KH Imam Baehaqi, Senin (5/1/2026).

Menurut Kiai Imam Baehaqi, konsisten terhadap komitmen moral tersebut menjadi parameter untuk menilai orientasi khidmat keduanya. Namun, kedua pihak bersama kelompoknya belum terlihat maju untuk menjalankan solusi bersama. "Yang dirugikan adalah NU secara jam’iyyah dan Nahdliyyin sebagai warga anggota beserta kekuatan penopang NU, yakni entitas pondok pesantren," kata dia.

Kiai Imam Baehaqi menilai, semua unsur didalam NU bersepakat bahwa Muktamar merupakan mekanisme legitimate untuk mengakhiri kemelut PBNU. Muktamar menjadi forum untuk menimbang masalah, tingkat pelanggaran, sanksi para pelanggar dan solusi atas dampak masalah dari kemelut PBNU. Dengan begitu, solusi kemelut PBNU demikian terang benderang untuk jalani.

"Namun, ada indikasi terlihat, keduanya berusaha menghindari penilaian negatif dari kepemimpinan gaduh. Keduanya menggalang silaturahmi demi menutup ego personal yang terlanjur tidak bisa ditutupi," ucapnya.

Kiai Imam Baehaqi menyebut melalui Muktamar selanjutnya harus terpilih nakhoda baru PBNU agar kapal induk jam’iyyah NU bisa mengarungi samudera pengkhidmatan memasuki abad keduanya.

"NU dikembalikan pada poros utama, penggerak ulama pesantren beserta entitas sosial budayanya untuk berkhidmat pada Islam ASWAJA dan tegaknya NKRI menuju Indonesia emas demi mewujudkan kemashlahatan bersama dan peradaban yang berkeadilan sosial," ucapnya.

Kiai Imam Baehaqi mendorong, ulama muda dari pesantren harus tampil dengan wajah terbuka dan teruji dalam memajukan kemashlahatan Nahdliyyin, memimpin jam’iyyah NU. Memiliki pribadi konsolidatif bagi berbagai kekuatan NU di arus bawah. Supaya arus bawah NU tetap dengan ragam inisiatif pengembangan kemajuan jam’iyyah dan jama’ah.

"KH Abdussalam Shohib, dikenal dengan Gus Salam, cucu KH Bishri Syansuri, salah satu pendiri jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Gus Salam sepupuan dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH Hasyim Wahid (Gus Iim, adik Gus Dur) di mana ibunda Gus Dur dan Gus Iim adalah Bu De atau kakak kandung dari ayahanda Gus Salam," katanya.

Gus Dur dan Gus Salam dilahirkan di rumah yang sama, yakni Ndalem Kasepuhan Pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang Jawa Timur. Dari jalur ibu, Gus Salam adalah kerabat dari keluarga besar PP Tarbiyatun Nasiin, KH Aziz Mansur, Paculgowang Jombang dan PP Lirboyo, Kediri Jawa Timur.

Gus Salam kecil dididik di lingkungan PP Mamba’ul Ma’arif, menginjak remaja ditempa ilmu agama khas pesantren secara mendalam hingga diambil menantu oleh keluarga PP Al Falah Ploso, Mojo Kediri. Kekerabatannya dari jalur ayah ibu atau kakek nenek dengan banyak pesantren besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah, turut membentuk dan mematangkan kepribadiannya.

Saat ini Gus Salam adalah pengasuh PP Mamba’ul Ma’arif, Denanyar Jombang, tempat sekitar 5.000 santri menuntut ilmu dari berbagai penjuru Tanah Air. Mewarisi kepengasuhan dari pendahulunya hingga KH Bishri Syansuri sebagai pendiri pesantren yang juga dikenal sebagai perintis pesantren putri di Indonesia.

"Di umur 25 tahun (2002), Gus Salam dipercaya menjadi pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PCNU Kediri kota. Tahun 2009, juga dipercaya sebagai pengurus lembaga yang sama di PCNU Jombang. Dan, tahun 2012 diamanati masuk jajaran syuriyah PCNU Jombang. Dunia ilmu dan kajian masalah-masalah fiqhiyyah sebagai tradisi keilmuan pesantren telah menyatu dalam diri Gus Salam. Bahkan, dirinya menjadi penggerak dari Forum Bahtsul Masail Pondok Pesantren (FBMPP) se-Jawa Timur dan Madura," katanya.

Pada 2015, PBNU di bawah kepemimpinan KH Said Aqil Siradj, Gus Salam dipercaya untuk menjadi Katib PBNU. Dan di tahun 2018, Gus Salam lebih memilih berkhidmat di PWNU Jawa Timur sebagai Wakil Ketua PWNU. Selama di PWNU Jawa Timur, Gus Salam benar-benar menemukan lingkungan tepat untuk mengeksplorasi gagasan, ide dan pengkhidmatannya kepada jam’iyyah dan jamaah NU.

Melalui jalur Koordinatorat Bidang Pengkaderan PWNU Jawa Timur, Gus Salam menggerakkan pengkaderan berbasis agenda secara masif se-Jawa Timur. Disertai upayanya, mendorong dan memfasilitasi agenda pengembangan inisiatif-kreatif dan inovasi di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan budaya NU ditingkat cabang. Karenanya PWNU Jawa Timur bergerak pada 5 program prioritas yang dikenal dengan ‘Panca Gerak’.

Sedangkan antarpondok pesantren, Gus Salam memfasilitasi forum-forum silaturrohim untuk menguatkan karakter pesantren. Tradisi nadhoman (syair tata bahasa) dan membaca kitab kuning dikuatkan dengan kompetisi antar pesantren. Kreatifitas dan kegemaran santri didorong melalui panggung-panggung ekspresi.

Khidmat Gus Salam di NU, tidak berhenti. Dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung, Gus Salam dikenal sebagai koordinator pengusung pasangan KH Miftachul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf dari Jawa Timur, untuk mengganti kepemimpinan PBNU sebelumnya. Kemampuannya menggalang dukungan dari struktural dan kultural NU, diakui oleh banyak kalangan.

Kemudian, Gus Salam dipromosikan sebagai Sekjen PBNU berdasar kesepakatan yang dipahami oleh berbagai pihak, termasuk masyayikh NU. Namun pada akhirnya, Gus Salam harus mengalah. Jabatan Sekjen diberikan H. Saefullah Yusuf, dan Gus Salam sebagai Wasekjen PBNU.

Gus Salam kemudian tidak berkenan mengisi jabatan di PBNU, dan lebih memilih tetap berkhidmat sebagai Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Pada pertengahan 2022, Gus Salam sebagai mustasyar PCNU Jombang yang juga adik sepupu dari KH Abdul Nashir Fattah, Rais Syuriyah terpilih dalam Konfercab NU Jombang (5/5/22) turut menyuarakan ketidakadilan PBNU terhadap hasil Konfercab NU Jombang.

Pembelaan Gus Salam terhadap PCNU Jombang berlanjut karena kebenaran dan kebaikan kebijakan masyayikh NU Jombang. Hingga pada 8 Agustus 2023, PBNU menerbitkan surat pemecatan Gus Salam dari jabatan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur.

JAKARTA - Inayah Wahid , putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid ( Gus Dur ), blak-blakan mengakui bahwa dirinya merupakan 'nepo baby'. Menurutnya, bohong jika dirinya tidak mendapatkan keuntungan apa pun dari nama besar ayahnya.

Diketahui, nepo baby merupakan singkatan dari 'nepotism baby', yang berarti anak dari seseorang yang sudah sukses atau dinilai mempunyai privilese sejak lahir karena orang tua yang populer.

Menurut Inayah, memang ada anak-anak dari pejabat yang masuk jalur politik. Namun, dirinya tidak akan menyalahkan anak muda tersebut. "Saya nggak akan bilang bahwa mereka pasti salah, nggak, nggak fair juga, kayaknya misalnya ketika mereka memenuhi syarat," ujar Inayah dalam podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (4/1/2026).

Aktivis kebudayaan dan sosial itu menambahkan, bagaimanapun seseorang yang lahir di keluarga politik misalnya, punya keuntungan besar karena dia melihat langsung, mengalami langsung, bisa belajar langsung. "Kan privilisenya soal itu. Kalau memang punya bibitnya memang oke ya nggak masalah," katanya.

Sambil tersenyum, Inayah melanjutkan, "Yang jadi masalah nih kalau kemudian misalnya nih ada yang pake, menggunakan alat-alat negara untuk nerusin (kekuasaan) ke anaknya, itu yang sebenarnya nggak boleh."

Tanpa sungkan, Inayah kemudian menegaskan dirinya merupakan nepo baby. "Yang paling penting itu sebenarnya mengakui. Makanya saya akan selalu ngaku kalau saya itu nepo baby. Bohong kalau saya bilang nggak dapat keuntungan apa pun dengan nama belakang, bohong dan itu jahat menurut saya, kalau kita nggak mau ngakuin itu jahat," ujarnya.

Inayah menilai, banyak orang yang tak mau mengaku sebagai nepo baby karena menganggap apa yang dicapai orang tersebut merupakan hasil kerja keras yang bersangkutan. "Kamu harus tetap kerja keras, itu jelas, tapi jangan menafikan bahwa nama belakangmu itu sebenarnya memberikan keuntungan besar. Jangan menafikan bahwa apa yang dimiliki atau sudah dirintis orang tuamu itu kemudian sebenarnya membikin perlombaan ini jadi kamu punya posisi yang lebih menguntungkan di dalam kontestasi," katanya.

Inayah kemudian menyinggung cerita saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Menurutnya, ada seorang anak presiden yang dengan tenangnya bilang "Oh, nakes, dukamu adalah dukaku".

Menurutnya, itu tidak tepat. "Posisinya aja udah beda. Kita ada dalam badai yang sama, iya. Tapi jangan bilang orang yang pakai kapal pesiar, sama orang yang pakai rakit itu kemudian sama. Nggak. Dan nepo baby, penting untuk kalian untuk tahu, untuk sadar, untuk mengakui bahwa saya ada di kapal pesiar nih, iya, tetangga saya pakai rakit nih, iya, tetangga saya cuma pakai sampan, iya, orang-orang yang ada di Indonesia barat misalnya nggak ada mesinnya karena nggak ada BBM-nya, perahunya nggak bisa jalan, penting untuk menyadari itu," jelasnya.

Sebab, kata Inayah, kalau kita tidak menyadari bahwa kita mempunyai privilese, kita kemudian menafikan yang lain. "Makanya menurut saya, kesadaran itu penting banget sebagai nepo baby," ujar Inayah berpesan agar menggunakan privilese itu untuk kepentingan orang lain dan bermanfaat.

Pengumuman Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo adalah paradoks paling tajam dalam sejarah Indonesia modern. Ini adalah upaya rekonsiliasi yang mustahil secara moral, sebuah tuntutan agar bangsa merangkul dua warisan yang saling meniadakan. Soeharto adalah arsitek ketertiban berdarah; Gus Dur adalah martir demokrasi yang dikorbankan. Membedah kelayakan mereka menggunakan dokumen-dokumen akademik yang ada bukan sekadar meninjau sejarah; ini adalah perjalanan membongkar jantung pertentangan identitas bangsa.

Benturan ini bukan sekadar soal gaya memimpin, melainkan nilai fundamental. Di satu sisi, berdiri tegak warisan darah massal dan kendali penuh, di mana pembangunan dijadikan dalih penindasan. Di sisi lain, terhampar visi demokrat Muslim yang mengorbankan kekuasaan demi kewarganegaraan bineka. Menyematkan gelar ini pada dua antitesis sekaligus adalah pemaksaan untuk mendamaikan impunitas penguasa dengan cita-cita kemanusiaan—upaya yang hanya akan mengabadikan kebingungan sejarah.

Soeharto: Stabilitas di Atas Kuburan Massal

Jejak rekam Soeharto tidak dapat dipisahkan dari fondasi kekerasan 1965-1966. Klaim kepahlawanannya akan selamanya tersandung di sana. John Roosa, dalam karyanya Dalih Pembunuhan Massal (2008), menelanjangi mitos G30S sebagai kudeta komunis murni. Roosa berargumen itu adalah “dalih” yang dimanfaatkan Soeharto untuk menyingkirkan lawan politik dan membuka jalan bagi pembersihan anti-komunis yang mengerikan. Operasi ini, yang merenggut ratusan ribu jiwa, bukanlah amuk massa. Dalam Buried Histories (2020), Roosa menegaskan ini adalah operasi yang sistematis dan didorong dari pucuk pimpinan militer. Inilah dosa asal Orde Baru: rezim di atas kuburan massal dan kekebalan hukum, fondasi yang tak bisa didamaikan dengan gelar pahlawan.

Di atas fondasi berdarah ini, Soeharto membangun rezim yang oleh R. E. Elson dalam Suharto: Sebuah Biografi Politik (2005) digambarkan memiliki “kekuatan luar biasa” untuk menciptakan stabilitas. Stabilitas ini punya tujuan global. Mattias Fibiger dalam Suharto’s Cold War (2023) menganalisis bagaimana Soeharto memposisikan Indonesia sebagai benteng anti-komunis utama, menukar darah rakyatnya dengan dukungan politik dan ekonomi dari Barat. Dukungan inilah yang menjadi bahan bakar “Pembangunan”, ideologi utama Orde Baru. Namun, di balik fasad teknokrasi, buah pembangunan dialirkan untuk membeli loyalitas militer dan membesarkan kroni, menjadikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) fondasi kedua rezim setelah kekerasan berdarah.

Untuk melindungi struktur KKN ini, Soeharto menciptakan arsitektur penindasan. Stefan Eklöf dalam Power and Political Culture in Suhartos Indonesia (2003) merinci bagaimana rezim ini beroperasi lewat depolitisasi massa. Pemilu direkayasa, partai dilebur, dan Pancasila digunakan sebagai alat membungkam kritik, menciptakan “budaya politik” kepatuhan mutlak. Namun, sistem ini rapuh. Edward Aspinall dalam Opposing Suharto (2005) mendokumentasikan bagaimana KKN menggerogoti rezim dari dalam. Saat krisis finansial 1998 menghantam, fasad itu runtuh. Kejatuhan Soeharto adalah penolakan kolektif terhadap sistem yang ia bangun. Gelar pahlawan baginya adalah perayaan pembangunan yang mengorbankan kemanusiaan.

Gus Dur: Sang Antitesis dan Martir Keberagaman

Berdiri sebagai antitesis mutlak, Gus Dur adalah lawan tanding moral Soeharto. Greg Barton dalam Abdurrahman Wahid, Muslim Democrat (2002) melukiskannya sebagai demokrat Muslim yang visinya tentang keberagaman telah lama terbentuk. Ia adalah kritikus Orde Baru yang berani menjaga jarak moralnya agar tidak dijinakkan oleh kekuasaan. Sikap ini ia wujudkan saat berkuasa (1999-2001) sebagai upaya drastis membongkar fondasi Orde Baru: ia memisahkan militer dari politik, membubarkan badan intelijen represif, dan mencabut kebijakan diskriminatif atas perayaan Imlek—sebuah pernyataan perang terhadap warisan Soeharto.

Kontribusi terbesarnya adalah pendekatannya pada konflik regional. Ahmad Suaedy dalam Gus Dur, Islam Nusantara, & Kewarganegaraan Bineka (2018) menyoroti bagaimana Gus Dur mengganti mesin perang Orde Baru dengan pendekatan manusiawi. Ia membawa konsep kewarganegaraan bineka untuk Aceh dan Papua, mengedepankan dialog dan pemulihan martabat, sebuah antitesis dari pendekatan militeristik Soeharto yang meninggalkan trauma. Visi Islam Nusantara (Suaedy, 2018; Burhanudin & van Dijk, 2013) adalah perlawanan kulturalnya, menawarkan Islam moderat yang demokratis. Namun, keberaniannya membongkar status quo ini—melawan sisa kekuatan Soeharto (Aspinall, 2005) dan elite baru—membawanya ke tubir jurang.

Puncak “kenekatannya” adalah gagasan mencabut Tap MPRS No. XXV/1966 tentang pelarangan PKI. Bagi Gus Dur, ini adalah langkah logis untuk rekonsiliasi nasional, mengakhiri “dosa asal” (Roosa, 2008). Namun, bagi elite yang dibangun di atas fondasi anti-komunis, ini adalah pengkhianatan. Usulan ini melintasi “garis merah” Orde Baru dan mempercepat plot “penjeratan” dirinya. Pada akhirnya, cita-cita ini dibayar mahal. Virdika Rizky Utama dalam Menjerat Gus Dur (2019) berargumen Gus Dur tidak jatuh karena skandal, tapi “dijerat” oleh koalisi kekuatan lama yang terancam reformasi. Ironisnya, kejatuhannya mengukuhkan statusnya sebagai pejuang demokrasi yang dikorbankan.

Warisan yang Saling Menafikan: Pertarungan Dua Indonesia

Jelas, hubungan Soeharto dan Gus Dur bukanlah harmonis; itu adalah benturan dua era. Gus Dur bertekad membongkar karya Soeharto. Penganugerahan gelar bersama ini mencoba menghapus pertentangan fundamental itu. Padahal, mereka mewakili dua jiwa Indonesia yang bertarung: jiwa yang mendambakan stabilitas ala Soeharto (Eklöf, 2003) yang rela menukar HAM dengan pembangunan, dan jiwa yang merindukan kebebasan ala Gus Dur (Suaedy, 2018) yang menuntut dialog dan kemanusiaan dipulihkan.

Maka, layakkah mereka jadi pahlawan? Narasi pro-Soeharto (Elson, 2005; Fibiger, 2023) berpusat pada stabilitas. Namun, gelar pahlawan menuntut keluhuran moral. Analisis Roosa (2008, 2020) mengenai perannya dalam pembantaian 1965-1966 adalah beban moral yang tak bisa dihapus. Memberi gelar pahlawan pada Soeharto adalah tindakan validasi atas kekerasan negara. Ini berarti menyatakan bahwa pembantaian itu “wajar” dan perjuangan reformasi (Aspinall, 2005) adalah kesalahan—sebuah pesan berbahaya bahwa impunitas bisa dibenarkan oleh semen dan jalan tol.

Gus Dur, sebaliknya, adalah Pahlawan Hak Asasi Manusia dan Keberagaman (Suaedy, 2018; Barton, 2002). Kepahlawanannya justru terletak pada kegagalannya mempertahankan kekuasaan. Seperti diisyaratkan Virdika (2019), Gus Dur “dijerat” karena menolak berkompromi pada nilai reformasi. Ia dikalahkan bukan karena korupsi, tapi karena terlalu radikal. Warisannya adalah integritas moral, bukan kemenangan politik.

Pada akhirnya, keputusan untuk menjadikan keduanya pahlawan nasional secara bersamaan hanya akan menjadi pernyataan politis yang membingungkan, bukan kebenaran sejarah. Ini menciptakan sebuah pertentangan abadi: dua pahlawan yang mewakili dua Indonesia yang sama sekali berbeda—satu yang diciptakan oleh dalih pembunuhan, dan satu lagi yang berjuang untuk kewarganegaraan bineka.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Sinta Nuriyah Wahid menyinggung soal tugas pokok dan fungsi Polri dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Istri dari Presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur itu menyatakan Polri harus bisa menjaga kedaulatan sipil dan bukan malah sebaliknya.

"Bagaimanapun, Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi kita. Bukan justru untuk menyakiti rakyat," kata Sinta di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).

Dia menambahkan, sejumlah masukan telah disampaikan dalam audiensi bersama tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto itu.

Salah satu masukan dari GNB ini yaitu soal Polri harus bisa lepas dari intervensi politik maupun Bisnis. Dengan demikian, Polri dapat menjadi institusi yang semakin dipercaya untuk ke depannya.

"Dan ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat, adil, dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi," pungkasnya.

Sementara itu, anggota GNB, Komaruddin Hidayat menyatakan masukan, kritik maupun saran sangat wajar dilayangkan kepada Polri. Namun, masukan itu terjadi lantaran anggota Polri tidak menjelaskan tugasnya dengan baik.

Oleh sebab itu, Komarudin menyampaikan bahwa komisi reformasi Polri harus bisa menerima setiap saran dari sejumlah kelompok masyarakat, seperti tokoh agama.

"Sangat wajar dan logis kalau rakyat mengajukan kritik, masukan, saran kalau tugas mulia itu dicederai oleh anggotanya, oleh berbagai hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan tugas mulia itu," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh di Istana Negara, Kota Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025). Dasar hukum penganugerahannya adalah Keputusan Presiden Nomor 116TK Tahun 2025.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, negara akan memberikan dukungan kepada penerima gelar pahlawan nasional. Salah satunya dituangkan dalam bentuk dukungan finansial kepada ahli waris.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengungkapkan, para pahlawan nasional ini berhak menerima tunjangan sebesar Rp 50 juta per tahun.

"Kalau dilihat nilainya tidak terlalu banyak, tapi ini bagian untuk menghormati, menghargai sehingga keluarga bisa terus membangun semangat dari pahlawan, kita beri dukungan Rp 50 juta per tahun," kata Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Rabu (12/11/2025).

"Nggak banyak, tapi mohon jangan dilihat nilainya, tapi untuk menyambung silaturahmi," sambungnya.

Adapun, pemberian tunjangan ini memang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan Nasional.

Berdasarkan aturan itu, ahli waris keluarga pahlawan berhak mendapat tunjangan berkelanjutan Rp50 juta per tahun.

"Besaran tunjangan berkelanjutan kepada keluarga pahlawan nasional sebesar Rp50 juta per tahun," tulis Pasal 19.

Menurut Pasal 21, pemberian tunjangan berkelanjutan kepada keluarga pahlawan nasional diberhentikan apabila janda/duda yang sah dari pahlawan nasional serta anak kandung atau anak angkat yang sah dari pahlawan nasional meninggal dunia.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan tunjangan berkelanjutan kepada perintis kemerdekaan sebesar Rp 8,69 juta per tahun. Sementara itu, janda dan duda dari perintis kemerdekaan juga mendapatkan tunjangan berkelanjutan sebesar Rp 2 juta per tahun.

Adapun, tunjangan berkelanjutan bagi perintis kemerdekaan bisa diberhentikan jika janda atau duda perintis kemerdekaan meninggal dunia atau melakukan tindak pidana dengan paling sedikit masa tahanan selama 5 tahun.

Berikut 10 tokoh penerima gelar pahlawan nasional tahun ini:

1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid dari Provinsi Jawa Timur;
2. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah;
3. Almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur;
4. Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat;
5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Provinsi Sumatera Barat;
6. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah;
7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil dari Provinsi Jawa Timur;
9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih dari Provinsi Sumatra Utara; dan
10. Almarhum Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara.

(ayh/ayh)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA – Tepuk sakinah yang unik dan menjadi sorotan nasional ternyata berasal dari hasil kerja Alissa Qotrunnada Wahid alias Alissa Wahid bersama Kementerian Agama.

Lagu yel-yel edukasi pra-nikah yang menjadi tren di berbagai sosial media tersebut diungkapkan asal muasalnya bagaimana oleh putri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dalam seminar Women in SDG’s Action Award 2025 yang digelar Bisnis Indonesia Group pada Selasa (11/10), Allisa menceritakan asal dari Tepuk Sakinah dan bagaimana peran perempuan dalam mendesain keluarga. Baginya, Tepuk Sakinah bukan sekadar gerakan lucu atau simbolik, tapi sebagai sarana edukasi rumah tangga.

“Tepuk sakinah adalah hasil dari kerja saya dan tim Kementerian Agama untuk program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, di situ kita memperkenalkan cara itu (tepuk sakinah)," ujar Alissa

Koordinator Jaringan GUSDURian Indonesia tersebut menuturkan bahwa Tepuk Sakinah berasal dari cara berpikir yang menanamkan nilai-nilai hubungan suami istri yang setara dan saling mendukung antara suami dan istri, sesuai dengan ajaran Islam.

“Itu [Tepuk Sakinah] berangkat dari cara berpikir keadilan, keseimbangan, dan kesalingan yang turun menjadi hal-hal berpasangan, saling jaga, saling ridho," ucapnya.

“Kita mau memperkenalkan cara berpikir yang lebih nurturing, saling, dan lebih adil. Pengalaman perempuan digunakan untuk mendesain kehidupan keluarga yang harmonis,” lanjutnya.

Alissa turut menambahkan bahwa dalam masyarakat, masih banyak yang berpandangan bahwa perempuan itu minim dalam mendesain keluarga. Dia menuturkan, melalui Tepuk Sakinah, Kementerian Agama berupaya untuk mengubah pola pikir tersebut dengan menanamkan nilai saling menjaga dan menghargai peran masing-masing dalam keluarga.

“Kita masih sering menemui tanggapan bahwa perempuan itu konco wingking [orang belakang]. Padahal, di zaman yang makin edan ini, justru diperlukan kelembutan dan kearifan perempuan dalam menjaga keseimbangan rumah tangga yang dimulai dengan membuat cara berpikir seperti tadi,” jelas Alissa.

Gerakan dan lagu yel-yel Tepuk Sakinah kini menjadi cara kreatif dan interaktif untuk mendidik para calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan.

Gerakan yang digunakan selama sesi pendidikan pra-nikah tersebut yang viral di media sosial Indonesia diharapkan dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.(Stefanus Bintang Agni)