Bisnis.com, MEDAN – Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU) Abdul Rauf menyebut peristiwa banjir besar Sumatra yang terjadi menjelang akhir November 2025 tak bisa langsung disimpulkan hanya akibat budidaya satu jenis tanaman.

Dia mengatakan bencana dapat timbul dari kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan kemampuan atau daya dukung lahan. Ketidaksesuaian itu bisa terjadi akibat aktivitas usaha ilegal seperti penebangan liar, penanaman secara ilegal, maupun pertambangan ilegal. Oleh karena itu, menyudutkan sawit sebagai satu-satunya penyebab menjadi tuduhan yang hampir tak berlandasan.

“Tanaman sawit ini selalu jadi korban. Kekeringan, katanya disebabkan oleh sawit. Banjir kemarin juga karena sawit. Padahal, tanaman apa pun kalau ditanam di lahan yang tidak sesuai untuk pertumbuhannya atau ekofisiologinya tidak sesuai, pasti akan merusak lingkungan,” kata Abdul Rauf dalam diskusi ilmiah yang digelar Rumah Sawit Indonesia di USU, Selasa (10/2/2026).

Dijelaskan Abdul Rauf, Sumatra Utara telah memiliki perkebunan sawit sejak tahun 1911 atau pada zaman kolonial. Jumlah perkebunan dan luasannya pun berkembang sangat pesat hingga pada tahun 2022 telah mencapai 16,8 juta hektare (ha).

Namun, menurutnya, tidak ada banjir bandang dahsyat yang melanda Indonesia akibat pembukaan kebun sawit itu sejak awal hingga 25 November 2025. Dia menekankan bahwa penyebab banjir bandang tak bisa serta-merta dikaitkan dengan perkebunan sawit.

Abdul Rauf bahkan menyebut komoditas yang sempat dikategorikan sebagai komoditas strategis nasional ini memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air yang tinggi. Dari penelitian yang dilakukannya, satu pohon sawit dewasa tercatat mampu menyerap hingga 10 liter air per hari sehingga kebun sawit yang dikelola dengan baik di lahan yang sesuai dapat berperan dalam mengonservasi tanah dan air.

Lebih jauh, Guru Besar Konservasi Tanah dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai USU ini juga mengungkap peran sawit dalam meningkatkan kesuburan tanah. Akar serabut pada tanaman sawit menjadikan tanah di bawah tegakan sawit menjadi gembur. Sistem akar itu juga membuat area peresapan air berbentuk cembung yang serupa dengan mangkuk sehingga dapat menampung air hujan.

“Jadi, kurang tepat kiranya kalau menyalahkan perkebunan sawit sebagai penyebab bencana. Di Sumatra Utara ini perkebunan sawit sudah ada sejak ratusan tahun lalu, sejak 1911. Memang sudah seharusnya pertanian dan perkebunan kita kembali ke penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahannya. Jangan asal, jangan rakus,” jelas Abdul Rauf.

Guru Besar Bidang Ekonomi Pertanian USU Diana Chalil menjelaskan peran besar tanaman sawit terhadap perekonomian nasional sebagai penyumbang devisa serta penyedia lapangan kerja yang cukup tinggi. Dia mencatat ada 16,5 juta orang yang bekerja di sektor perkebunan sawit hingga tahun 2024, baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.

Diana pun menyebut bencana banjir besar Sumatra beberapa waktu lalu tak berkaitan dengan keberadaan perkebunan sawit. Dia menjelaskan pembukaan perkebunan sawit yang legal pasti telah memperhitungkan kesesuaian lahan seperti retensi hara hingga tingkat bahaya (erosi, longsor, banjir/genangan) dengan faktor-faktor pembatas agar tanaman sawit bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

“Tutupan sawit di Tapanuli Selatan itu kebanyakan berada di luar wilayah Batangtoru [lokasi banjir bandang]. Batangtoru sendiri tingkat kemiringannya tinggi sehingga mudah mengalami erosi,” ujar Diana. (240)

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap pernah mengusulkan penutupan PT Toba Pulp Lestari Tbk, yang dulu bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk (INRU), di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Luhut mengusulkan hal itu sekitar tahun 2001, ketika menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperidag). Waktu itu, ia menyaksikan demo masyarakat memprotes INRU ketika berkunjung ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

"Waktu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ, jadi kita suspend aja, kita tutup aja," cerita Luhut dalam akun Instagram luhut.pandjaitan, Senin (12/1).

Saat itu, Luhut mengusulkan penutupan Toba Pulp Lestari setelah bertanya kepada masyarakat soal substansi aksi mereka.

"Saya tanya sama rakyat itu, apa yang terjadi? Ini merusak lingkungan, Pak. Air ke Danau Toba juga. Terus kemudian bau juga Kemudian potongan kayu juga. Jadi Anda bayangin tahun 2000-2001 saja rakyat itu sudah paham mengenai lingkungan," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah memang sempat menghentikan operasional Indorayon, tetapi penutupan usaha tersebut hanya berlangsung sementara.

"Kalau saya enggak keliru, itu ditutup sebentar. Tapi berjalannya perjalanan waktu, itu dibuka lagi karena lobby-nya itu luar biasa, sehingga buka lah," ujar Luhut.

[Gambas:Instagram]

Ia menilai keberadaan Toba Pulp Lestari merupakan biang kerok utama kerusakan hutan di Tapanuli, Sumatra Utara. Klaim tersebut bisa dilihat dari citra satelit yang memotret urutan kerusakan hutannya.

"Menurut saya, pemotongan kayu lalau diurut nanti foto satelit kan bisa dilihat, betapa zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini," ucapnya.

Nama Luhut kerap dikaitkan dengan Toba Pulp Lestari, bahkan dituding sebagai pemilik perusahaan bubur kayu tersebut, meski dibantah dalam beberapa kesempatan.

Tuduhan Luhut sebagai pemilik Toba Pulp Lestari kembali muncul saat momen banjir besar Sumatra yang menghantam Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat akhir 2025 lalu. Perusahaan tersebut diduga sebagai biang kerok terjadinya bencana banjir besar, meskipun tuduhan itu disangkal manajemen Toba Pulp Lestari.

Perusahaan membantah menjadi biang kerok banjir dahsyat di Sumatra yang telah memakan korban jiwa hingga ratusan orang. Bantahan disampaikan perseroan melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (1/12).

"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," kata Corporate Secretary TPL Anwar Lawden.

"Seluruh kegiatan HTI (Hutan Tanaman Industri) telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari," jelasnya.

Namun, TPL mengaku tetap membuka ruang dialog konstruktif untuk memastikan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

"Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan bahwa perseroan melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pemerintah," ucap Anwar.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah mulai menjalankan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra secara paralel dengan penanganan tanggap darurat.

Prasetyo mengatakan pemerintah belum mengunci durasi pemulihan dalam hitungan bulan tertentu. Pasalnya, sejumlah proses masih berjalan secara bersamaan antara fase tanggap darurat dan persiapan rehabilitasi serta rekonstruksi.

“Beberapa proses dilakukan secara paralel. Penanganan tanggap darurat tetap berjalan, sementara pada saat yang sama kami mulai memikirkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini termasuk pendataan rumah-rumah terdampak, baik yang rusak berat, sedang, maupun ringan,” ujarnya di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Sumatra Utara, Sabtu (13/12/2025).

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke lokasi tempat tinggal lama. Prasetyo menyebut koordinasi lintas kementerian dan lembaga telah dilakukan untuk menyiapkan titik-titik relokasi tersebut.

Sebagai gambaran, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diakses Minggu (14/12/2025) pukul 11.25 WIB mencatat korban banjir besar Sumatra mencapai 1.006 jiwa meninggal, 217 dinyatakan hilang, dan 5.400 terluka. Bencana yang mencakup 52 kabupaten kota terdampak itu menyebabkan 158.000 rumah rusak. Tercatat 100.652 orang mengungsi pasca bencana yang melanda Sumatra bagian utara sejak akhir November 2025 lalu.

Menurut dia, relokasi akan ditempuh apabila kondisi wilayah asal dinilai tidak layak huni dan masyarakat bersedia untuk dipindahkan. Pemerintah telah menginventarisasi tanah negara maupun lahan yang berada dalam pengelolaan pihak tertentu untuk dialokasikan sebagai lokasi relokasi.

“Pemerintah telah menginventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah yang saat ini pengelolaannya berada pada pihak tertentu untuk dialokasikan sebagai titik-titik relokasi bagi warga terdampak di sekitar 50 kabupaten/kota,” kata Prasetyo.

Terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yang menyebut rehabilitasi total dapat memakan waktu hingga 3 tahun, Prasetyo menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana.

“Kami akan berupaya secepat-cepatnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah pusat dan daerah dalam menangani dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Menurut dia, proses rehabilitasi diperkirakan membutuhkan waktu 2–3 tahun, terutama untuk memulihkan infrastruktur dan membangun kembali rumah warga.

Ia juga menyinggung pengalaman rehabilitasi pascatsunami Aceh 2004 yang memakan waktu hingga lima tahun. Meski dampak tsunami lebih terpusat di Banda Aceh dan Meulaboh, bencana hidrometeorologi kali ini dinilai lebih meluas karena terjadi di banyak wilayah sekaligus.

“Walaupun ini tsunami [Aceh] lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas. Jadi, mungkin setengah-setengah lah, 2-3 tahun [rehabilitasi bencana Sumatra-Aceh]. Terutama membangun rumah,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran sementara sebesar Rp51,82 triliun untuk memulihkan kondisi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Anggaran tersebut mencakup program rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memeriksa perusahaan PT TBS sebagai bagian dari pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Perusahaan tersebut diduga melakukan pembukaan lahan di kawasan hulu Sungai Garoga.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menyebut PT TBS merupakan perusahaan yang berlokasi di hulu Sungai Garoga dan terindikasi melakukan land clearing.

"Kegiatan penyelidikan oleh tim akan dilanjutkan dengan pemeriksaan salah satu perusahaan yang berada di hulu sungai Garoga yang terindikasi adanya kegiatan landclearing oleh perusahan PT TBS tersebut," ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

Selain memeriksa PT TBS, polisi juga akan menginventarisasi kayu yang ditemukan di pesisir Sumatra Barat setelah banjir besar yang melanda kawasan tersebut. Inventarisasi diperlukan untuk menelusuri pola aliran kayu dan kemungkinan adanya aktivitas ilegal di hulu sungai.

Satu tim penyelidik juga bakal dikerahkan ke sepanjang hulu Sungai Tamiang, Aceh, untuk menelusuri dugaan pembalakan liar. "Proses penyidikan akan difokuskan pada kegiatan ilegal logging yang terjadi di sepanjang hulu sungai Tamiang, Aceh," kata Irhamni.

Dari temuan awal, Bareskrim mengidentifikasi bahwa kayu yang terseret banjir di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Sumatra Utara, berasal dari berbagai jenis seperti pohon karet, ketapang, hingga durian.

Kayu-kayu tersebut terbagi dalam beberapa kategori, antara lain kayu hasil gergajian, kayu yang tercabut oleh alat berat, kayu akibat longsor, serta kayu yang diangkut secara manual.

Di hulu Sungai Tamiang, polisi juga menemukan indikasi pembukaan lahan dan praktik pembalakan liar. Kayu hasil kegiatan ilegal itu disebut dipindahkan dengan cara ditumpuk di bantaran sungai sebelum dihanyutkan saat air pasang.

Bareskrim juga menemukan bahwa sebagian besar aktivitas penebangan di kawasan hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang, dilakukan tanpa izin.

Bisnis.com, PADANG Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat mencatat penanganan bencana alam banjir besar yang diikuti longsor masih terus dilakukan penanganan menyeluruh.

Juru bicara BPBD Sumbar Ilham Wahab, mengatakan berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan, jumlah korban meninggal dunia mencapai 132 jiwa di Sumatra Barat. Adapun korban yang masih dalam pencarian tim gabungan sebanyak 118 orang.

Proses pencarian tersebar di sejumlah wilayah yaitu Kabupaten Padang Pariaman (2 orang), Kabupaten Agam (76 orang), Kabupaten Tanah Datar (1 orang), Kabupaten Pesisir Selatan (1 orang), Kota Padang Panjang (32 orang), dan Kabupaten Pasaman Barat (6 orang).

“Total masih dilakukan proses pencaharian terhitung pagi tadi itu 118 orang. Cuaca hingga sore ini sangat cerah, dengan kondisi seperti ini diharapkan penanganan di lapangan bisa dilakukan secara maksimal,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Ilham menjelaskan, Kabupaten Agam menjadi daerah dengan jumlah korban hilang terbanyak, yakni 76 orang. Wilayah tersebut dilanda banjir bandang yang menyapu permukiman warga dan menimbulkan kerusakan parah.

Sementara di Kota Padang Panjang, tumpukan material di Jembatan Kembar mulai terurai sehingga mempermudah akses kendaraan operasional dalam proses pencarian 32 korban yang masih hilang.

Selain pencarian, BPBD Sumbar juga melakukan pendataan dan pendistribusian bantuan bagi warga terdampak. Sejak bencana terjadi, bantuan logistik terus mengalir dari berbagai pihak. “Bantuan logistik ini secara bertahap akan kami distribusikan ke posko-posko pengungsian,” kata Ilham.

Operasi SAR Diperluas

Kepala Kantor SAR Padang Abdul Malik mengatakan tim SAR telah diberangkatkan ke sejumlah lokasi terdampak, terutama di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Ketiga daerah itu menjadi fokus pencarian korban hilang.

Di Kabupaten Agam, pencarian dilakukan di dua sektor, yaitu Palembayan dan Malalak Timur. Hal serupa dilakukan di Padang Panjang, dengan sektor pencarian di jembatan kembar dan Lembah Anai.

“Jadi selain berupaya pencarian korban, kami juga ikut membantu pendistribusian bantuan ke lokasi-lokasi terisolir melalui jalur udara yakni menggunakan helikopter. Tidak hanya menyalurkan bantuan logistik, kami juga ikut membantu dalam penanganan medis,” ujar Abdul Malik.

Menurut dia, sejumlah wilayah yang terisolasi hanya dapat dijangkau melalui jalur udara. Karena itu, helikopter SAR dikerahkan untuk mempercepat bantuan. “Seperti di Solok, kami sudah mendistribusikan bantuan logistik di sana bersama BPBD,” tutupnya.