IDXChannel- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan gas CNG (Compressed Natural Gas atau Gas Alam Terkompresi) akan diproduksi dalam ukuran 3 kg mulai Juli mendatang.

Bahlil menjelaskan kehadiran CNG sebagai pengganti LPG akan mengurangi kebutuhan impor gas yang selama ini kerap dilakukan. Sebab cadangan gas alam Indonesia pada dasarnya melimpah, namun keterbatasan teknologi membuat gas tersebut belum mampu dioptimalkan masyarakat luas.

Ia menjelaskan, saat ini pemanfaatan CNG untuk pengguna gas tabung berukuran 3 kg tengah dalam tahap uji coba. Mengingat CNG memiliki tekanan yang lebih besar dibanding LPG, sehingga aspek keamanan untuk ukuran rumah tangga menjadi perhitungan matang pemerintah.

"Sekarang kita lagi uji tahap ketiga, mudah-mudahan bulan Juli sudah bisa produksi," kata Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Bahlil menjelaskan selama ini CNG baru dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, yang tersedia untuk ukuran 12 dan 50 kg. Akan tetapi untuk pemenuhan rumah tangga dengan ukuran 3 kg, saat masih dalam tahap uji coba terutama terkait faktor keamanannya.

Ia mengatakan, untuk meningkatkan keamanan penggunaan CNG dengan ukuran 3 kg, rencananya setiap tabung bakal dipasang semacam katup untuk mengatur gas keluar. Sehingga diperkirakan mampu menahan potensi ledakan yang ukuranya lebih besar ketimbang gas LPG.

Bahlil menyebut, Desain tabung CNG ukuran 3 kg juga akan disesuaikan untuk kebutuhan rumah tangga sehingga masyarakat tidak perlu mengganti kompor yang sebelumnya menggunakan gas LPG 3 kg.

"Untuk rakyat kita di bawah yang menggunakan subsidi, itu harus pakai tabung yang 3 kg. Tekanannya itu 200 sampai 250 bar. Nah ini yang kita sekarang lagi uji coba dia pakai katup. Ini yang kita coba. Nanti kompornya tidak perlu diganti," kata Bahlil.

"Nah kalau ini mampu kita lakukan Bapak-Ibu semua, berarti kita bisa menahan impor LPG. Tapi untuk daerah-daerah tertentu masih butuh LPG," tutur dia.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, SAMARINDA — Tekanan inflasiKalimantan Timur (Kaltim) mengalami pelonggaran pada April 2026 seiring meredanya euforia belanja Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Jajang Hermawan menyatakan Indeks Harga Konsumen (IHK) provinsi ini tercatat naik 0,11% (month-to-month/mtm), atau turun drastis dibandingkan realisasi Maret 2026 yang mencapai 0,73% (mtm).

Perlambatan laju inflasi bulanan tersebut mendorong inflasi tahunan Kaltim bertengger di level 2,50% (yoy) dengan inflasi tahun berjalan mencapai 1,48% (year-to-date/ytd).

Jajang melanjutkan bahwa kelompok transportasi menjadi penyumbang utama tekanan inflasi April, dipicu oleh penyesuaian tarif pemeliharaan dan servis kendaraan, kenaikan harga bensin, dan lonjakan tarif angkutan udara.

Fenomena ini sejalan dengan kebijakan penyesuaian harga kelompok Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan avtur, ditambah kebutuhan peremajaan armada angkutan pasca-mudik Lebaran yang membebani biaya operasional.

"Normalisasi aktivitas ekonomi pasca HBKN masih menyisakan tekanan pada sektor transportasi, terutama karena mobilitas masyarakat yang belum sepenuhnya turun," kata Jajang dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Tak hanya transportasi, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turut menyumbang nilai inflasi.

Jajang menyebutkan kenaikan harga gas LPG 3 kilogram menjadi sorotan utama, mencerminkan bagaimana penyesuaian harga energi berimbas langsung pada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Di sisi lain, komponen volatile foods justru mencatatkan deflasi 0,47% (mtm) yang mengindikasikan gejolak harga pangan mulai mereda pasca HBKN.

Dia menambahkan perbaikan pasokan dan normalisasi permintaan menjadi faktor utama di balik pelonggaran tekanan ini.

Deflasi juga terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya seiring penurunan harga sejumlah komoditas.

Berdasarkan komoditas, tomat, semangka, minyak goreng, pemeliharaan atau servis kendaraan, dan bawang merah menjadi pendorong inflasi April.

Sementara itu, daging ayam ras, cabai rawit, emas perhiasan, ikan layang atau benggol, dan kacang panjang justru menahan laju kenaikan harga.

Jajang menegaskan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim terus memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.

Hingga April 2026, TPID telah melaksanakan lebih dari 200 kegiatan gerakan pangan murah dan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga.

"Kami terus mendorong penguatan pemantauan stok serta kesiapan pasokan komoditas strategis melalui koordinasi dengan OPD teknis, BUMD pangan, dan pelaku usaha," tambahnya.

Pada aspek kelancaran distribusi, TPID mengawal rantai pasok antarwilayah untuk mengantisipasi disparitas harga, khususnya komoditas pangan segar.

Adapun dia menuturkan koordinasi rutin dan pengembangan sistem early warning MANDAU Kaltim diperkuat guna mempercepat tindak lanjut kebijakan di daerah.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas jangkauan layanan keuangan melalui jaringan BRILink Agen yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia.

Kehadiran BRILink Agen membuat layanan keuangan semakin dekat dengan aktivitas masyarakat serta memperkuat inklusi keuangan hingga ke tingkat desa dan komunitas.

Pangkalan gas LPG menjadi salah satu jenis usaha yang potensial untuk berkembang sebagai BRILink Agen karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dan melayani kebutuhan sehari-hari.

Dengan menjadi BRILink Agen, pangkalan gas tidak hanya melayani kebutuhan energi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi titik layanan transaksi keuangan harian.

Masyarakat dapat membeli gas sekaligus melakukan berbagai transaksi dalam satu tempat, sehingga lebih praktis dan efisien. BRILink Agen menyediakan berbagai layanan seperti transfer, pembayaran tagihan dan cicilan, pembelian pulsa dan paket data, top-up uang elektronik dan e-wallet, hingga setor dan tarik tunai.

Bagi pemilik usaha, kehadiran BRILink Agen membuka peluang tambahan penghasilan dari fee transaksi yang dilakukan pelanggan. Di sisi lain, masyarakat juga memperoleh kemudahan karena berbagai kebutuhan transaksi dapat dilakukan lebih cepat dan dekat dari tempat tinggal.

Direktur Mikro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan bahwa BRILink Agen tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan BRI, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan bagi UMKM, termasuk pemilik pangkalan gas LPG yang melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari.

"BRILink Agen menjadi salah satu strategi BRI dalam memperluas akses layanan keuangan sekaligus mendekatkan layanan transaksi kepada masyarakat. Melalui jaringan ini, masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhan transaksi dengan lebih cepat, mudah, dan dekat dari tempat tinggal. Di sisi lain, BRILink Agen juga membuka peluang usaha tambahan bagi UMKM, termasuk pemilik pangkalan gas, serta menjadi katalis bagi perputaran ekonomi di lingkungan sekitar," ungkap Akhmad.

Hingga akhir Maret 2026, jumlah BRILink Agen telah mencapai lebih dari 1,18 juta agen yang tersebar di 66.450 desa atau lebih dari 80% total desa di Indonesia, memperkuat peran BRILink Agen sebagai jaringan layanan keuangan berbasis kemitraan di tingkat desa.

Pada periode yang sama, BRILink Agen melayani lebih dari 252 juta transaksi dengan total sales volume mencapai Rp420 triliun. Angka tersebut mencerminkan peran BRILink Agen dalam menghadirkan layanan transaksi keuangan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui tautan https://bbri.id/gastobrilink.

Bisnis.com, PADANG - Kasus pengoplosan gas LPG kembali terjadi di Provinsi Sumatra Barat, dan kali ini telah ditindaklanjuti dengan cepat oleh Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Polda Sumbar.

Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan mengatakan adapun tindakan oplosan yang dilakukan oleh oknum pangkalan yang ada di Kota Padang itu, berupa memindahkan isi gas LPG dari tabung 3 kg (bersubsidi) ke dalam tabung gas LPG 12 kg (non subsidi).

“Kami telah turun langsung bersama Timsus Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar, dan yang pastinya kami akan memberikan sanksi tegas kepada agen maupun pangkalan yang terbukti terlibat dalam praktik pengoplosan LPG, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,” katanya, Kamis (9/4/2026).

Dia menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini menjadi langkah penting dalam menjaga tata kelola distribusi LPG bersubsidi agar tetap tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, Pertamina menegaskan bahwa LPG bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 104/2007 dan Peraturan Presiden No. 38/2019, di antaranya rumah tangga miskin, UMKM, petani sasaran, dan nelayan sasaran.

“Jadi segala bentuk penyalahgunaan, termasuk praktik pengoplosan, tidak dapat ditoleransi,” tegas Fakhri.

Menurutnya sebagai tindak lanjut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersama Polda Sumbar akan terus menjalin koordinasi intensif dalam proses pendalaman kasus, termasuk dengan memberikan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan, seperti data pangkalan terdekat, identitas kendaraan, serta informasi lainnya yang dapat membantu berjalannya proses hukum.

Fakhri menyatakan untuk pangkalan maupun agen yang terbukti bersalah, akan dilakukan evaluasi penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku hingga sanksi pemutusan hubungan usaha (PHU) apabila diperlukan.

“Kami juga memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena penyaluran LPG akan tetap berjalan dengan aman dan lancar,” ujarnya.

Pertamina juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan LPG sesuai peruntukannya serta melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan di lapangan.

Di kesempatan itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan mengatakan pada pengungkapan kasus itu, Timsus mengamankan barang bukti dengan total tabung sebanyak 242 tabung. Terhadap pelaku dan barang bukti, lanjut dia, selanjutnya diamankan ke Mapolda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Adapun barang bukti yang diamankan tersebut, tabung gas 3 kg dalam keadaan berisi 15 tabung, tabung gas 3 kg dalam keadaan kosong 177 tabung, tabung gas 5,5 kg dalam keadaan berisi 2 tabung, tabung gas 5,5 kg dalam keadaan kosong 10 tabung,⁠ tabung gas 12 kg dalam keadaan berisi 25 tabung.

Selanjutnya juga mengamankan ⁠tabung gas 12 kg dalam keadaan kosong 13 tabung, serta ⁠enam buah regulator, satu kantong plastik segel dalam keadaan baru, satu buah timbangan, satu unit becak motor, es batu, serta karet penahan.

“Terhadap tersangka diancam dengan pidana penjara maks 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar sebagaimana tertuang dalam pasal 55 UU no 22 / 2001 yg telah diubah melalui UU no 6 tahun 2023 (tentang Cipta Kerja) pasal 40 angka 9,” tutupnya.

IDXChannel - Ledakan dan kebakaran terjadi di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Indogas Andalan Kita, Cimuning, Mustikajaya, Kota Bekasi. Kebakaran yang terjadi pada Rabu malam (1/4/2026) itu berhasil dipadamkan.

Area Manager Communications, Relations & CSR Regional JBB PT Pertamina Patra Niaga, Susanto August Satria mengatakan, Pertamina dan SPBE bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan tim pemadam kebakaran setempat dalam upaya penanganan insiden.

"?Api berhasil dipadamkan oleh tim Damkar. Kami menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja cepat dan sinergi tim Pemadam Kebakaran Kota dan Kabupaten Bekasi dalam mengatasi insiden serta dukungan TNI dan Polri dalam mengamankan perimeter lokasi sehingga penanganan dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan dampak lanjutan," kata Susanto August Satria lewat keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026).

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) menyampaikan permohonan maaf atas insiden ledakan dan kebakaran yang terjadi

"Saat ini, fokus tindak lanjut pada penanganan pasca kejadian, termasuk memastikan keselamatan masyarakat sekitar, penanganan korban terdampak dan pekerja SPBE," katanya.

Sementara itu, kata Susanto, pihaknya masih terus melakukan investigasi lebih lanjut bersama aparat berwenang untuk mengetahui penyebab insiden ledakan dan kebarakan.

"Pertamina Patra Niaga Regional JBB memastikan bahwa pasokan LPG kepada masyarakat tetap aman," katanya.

Lebih lanjut Susanto mengatakan, Pertamina telah menyiapkan skema Regular Alternative Emergency (RAE) dengan dukungan suplai dari SPBE terdekat, yaitu SPBE PT Kenrope Sarana Pratama (±5,8 km), SPBE PT Pacific Sumber Segara (±7,1 km) dan SPBE PT Dharma Wira Sentosa (±7,9 km).

Pertamina Patra Niaga, lanjut dia, telah meminta Pihak SPBE untuk melakukan penanganan terbaik bagi korban terdampak, termasuk memastikan penanganan keluhan masyarakat terdampak dilakukan dengan baik dan optimal.

"Adapun data jumlah korban masih dalam proses pendataan dan akan disampaikan lebih lanjut," katanya.

"Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak panic buying atas kejadian ini, karena Telah disediakan titik suplai pengganti SPBE untuk tetap melayani masyarakat," kata Susanto.

(Nur Ichsan Yuniarto)

India menghadapi krisis gas terburuk dalam beberapa dekade setelah pengiriman dari Selat Hormuz hampir terhenti karena perang AS-Israel versus Iran sejak awal Ramadan atau Februari tahun ini.

Mengutip dari Reuters, India sebelumnya mengimpor lebih dari 40 persen minyak mentah dan 90 persen gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) dari Timur Tengah.

Sekretaris Khusus di Kementerian Perhubungan India, Rajesh Kumar Sinha, mengatakan empat kapal tanker minyak India, yang membawa total 1,6 juta metrik ton minyak mentah, enam kapal tanker yang membawa 320.000 ton LPG, dan sebuah kapal dengan 200.000 ton LPG masih tertahan di Selat Hormuz.

Pemerintah federal India telah menggunakan kekuasaan darurat yang memerintahkan penyulingan untuk memaksimalkan produksi LPG, dan memangkas penjualan ke industri untuk menghindari kekurangan bagi sekitar 333 juta rumah tangga yang tergantung padanya.

Pekan lalu, India meminta konsumen untuk menghindari pembelian panik tabung LPG dan beralih ke gas alam pipa jika memungkinkan. Sekretaris Khusus di Kementerian Perminyakan Sujata Sharma mengatakan India telah menambahkan 120.000 sambungan gas pipa baru dalam dua pekan terakhir.

Salah satu di ibu kota India, Delhi, terjadi peningkatan pemasangan jalur pipa gas (PNG) seiring kekhawatiran kelangkaan LPG akibat situasi di Timur Tengah pascaserangan AS-Israel yang dibalas Iran.

Bukan hanya PNG, pemerintah India pun mendorong penggunaan kompor listrik, terutama kepada perusahaan makanan dan perhotelan.

Menteri Pangan dan Perbekalan Sipil di Negara Bagian Karnataka, Muniyappa, mengutip dari Times of India, pada Rabu lalu mengaku di wilayahnya sudah menghadapi kekurangan akut tabung gas LPG komersial. Di negara bagian yang beribu kota Bangalore itu saat ini hanya sekitar 1.000 tabung yang tersedia untuk restoran, warung makan, hotel, dan industri.

Ia mengatakan pemerintah negara bagian telah meminta hotel dan tempat makan untuk sementara beralih ke listrik selama sepekan sementara pasokan masih terbatas. Muniyappa mengatakan pasokan LPG domestik akan terus berlanjut tanpa gangguan, dengan penggunaan rumah tangga tetap menjadi prioritas utama.

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat hanya mengizinkan alokasi 20 persen untuk tabung gas komersial, dibandingkan dengan kebutuhan harian sebesar 44.000.

Selain itu, negara bagian iu sedang mengatur sekitar 9.000 tabung dan memprioritaskan rumah sakit, asrama, pusat transportasi, dan sektor-sektor penting lainnya.

Sementara itu aparat kepolisian melakukan operasi atas upaya kecurangan penjualan LPG pada warga di tengah ketakutan minimnya stok.

Selain di India, kesulitan LPG imbas konflik Timur Tengah pascaserangan AS-Israel dibalas Iran juga dialami sejumlah negara di Asia, termasuk Asia Tenggara.

Bangladesh meningkatkan pembangkit listrik tenaga batu bara dan impor listrik tenaga batu bara pada Maret ini untuk menyuplai warga dengan daya listrik yang terjaga.

Sementara itu, Pakistan bertujuan untuk lebih meningkatkan pembangkit listrik yang berasal dari sumber domestik setelah penambahan tenaga surya membantu negara itu menghindari terulangnya volatilitas pasokan LNG. Sebelumnya terbatasnya pasokan LNG  menyebabkan pemadaman listrik meluas setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 silam.

"Dengan pengurangan pembangkitan LNG, pembangkit listrik yang menggunakan batu bara yang ditambang secara lokal akan mampu menghasilkan lebih banyak listrik selama jam-jam di luar jam sibuk," kata Menteri Energi Awais Leghari kepada Reuters.

Di Asia Tenggara, Filipina meningkatkan produksi listrik tenaga batu bara dan memangkas produksi listrik tenaga LNG. Sementara itu, mengutip dari Reuters, pekan lalu Vietnam menyatkaan sedang menegosiasikan tambahan pasokan batu bara. Dan, Thailand meningkatkan produksi dari pembangkit listrik tenaga batu bara terbesarnya untuk menghemat LNG.

Sementara itu, Korea Selatan berencana untuk menghapus batasan produksi listrik tenaga batu bara dan meningkatkan produksi listrik tenaga nuklir.

Dan, perusahaan utilitas utama Jepang, JERA, mengatakan kepada Reuters pekan lalu bahwa mereka akan mempertahankan tingkat pemanfaatan pembangkit listrik tenaga batu bara yang tinggi.

Bisnis.com, PADANG – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) menambah pasokan gas LPG untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Sumatra Barat pada momen Lebaran 2026.

Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar Fakhri Rizal mengatakan dalam menjalani lebaran 2026 Pertamina memastikan ketersediaan gas LPG baik subsidi maupun non subsidi tercukupi dengan baik.

"Kami menambah 19% dari rata-rata kebutuhan normal. Jadi, kepada masyarakat jangan khawatir soal ketersediaan gas LPG baik subsidi maupun yang non subsidi," katanya, Minggu (15/3/2026).

Dia menyampaikan rata-rata normalnya itu pasokan gas LPG sebesar 14 ribu metric ton. Seiring adanya momen libur lebaran, Pertamina memperkirakan akan terjadi peningkatan kebutuhan, sehingga ditetapkan penambahan pasokan sebesar 19%.

Selain menambah pasokan energi, guna memastikan distribusi hingga ke masyarakat lancar, Fakhri menyatakan telah ada 173 agen yang selalu siap menjual gas LPG subsidi dan non subsidi.

"Jadi untuk agen-agen full beroperasinya, dan dipastikan harganya sesuai HET (harga eceran tertinggi)," tegasnya.

Oleh karena itu, Fakhri mengimbau kepada masyarakat, untuk gas LPG wilayah Sumbar dipastikan aman dan lancar. Hal ini juga turut didukung adanya operasional SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) full selama sepekan.

"Tidak ada liburnya SPPBE ini, biasanya hari Minggu libur, pas momen lebaran ini, setiap hari SPPBE beroperasi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menerima kedatangan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Negara pada Rabu (4/3/2026). Dasco membawa aspirasi dari DPR terkait dengan ketahanan pangan hingga masalah geopolitik yang terjadi saat ini.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Teddy menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Prabowo menerima aspirasi yang disampaikan DPR melalui Wakil Ketua DPR terkait sejumlah perkembangan terbaru di masyarakat. Dibahas sejumlah isu strategis yang tengah menjadi perhatian masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Dalam pembicaraan tersebut, Bapak Presiden menerima aspirasi dari DPR melalui Wakil Ketua DPR terkait isu-isu terbaru di masyarakat, antara lain kesiapan pasokan dan harga bahan pangan pelaksanaan stimulus ekonomi, ketersediaan cadangan minyak dan gas LPG menjelang Hari Raya Idul Fitri, serta isu terkait situasi geopolitik di dalam dan luar negeri,” kata Teddy.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah dan parlemen merupakan upaya guna memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan tepat sasaran, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang dan sangat dinamis.

Sebelumnya, Prabowo juga memanggil sejumlah jajaran menterinya ke Istana Negara untuk membahas berbagai persoalan seperti dampak kondisi geopolitik perang Iran vs AS dan Israel hingga kesiapan stok pangan jelang Lebaran.

Pada pekan ini, Prabowo memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Istana Negara. Bahlil mengatakan pemanggilannya ke Istana Negara untuk melaporkan dampak kondisi geopolitik terhadap ekonomi dalam negeri.

Menurutnya, seiring dengan perang Iran dengan Israel-AS, dilakukan penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Oleh karena itu, pemerintah melakukan antisipasi terkait pasokan minyak dunia.

"Karena bagaimanapun kita masih melakukan impor sebelum Lebaran," ujar Bahlil.

Bahlil pun menjelaskan Dewan Energi Nasional (DEN) menggelar rapat membahas terkait dampak kondisi geopolitik itu.

Prabowo pun beberapa kali memanggil Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada pekan ini guna memastikan harga dan stok pangan terkendali selama Ramadan dan jelang Lebaran tahun ini.

"Stok pangan dimonitor secara ketat. Saya diperintahkan [Presiden Prabowo] untuk keliling, ya, memastikan pangan, MBG [Makan Bergizi Gratis], Kopdes [Kopdes], kemudian pengolahan sampah berlangsung dengan baik. Tentu juga sembako, puasa dan Lebaran ini harus tersedia, terjangkau dan harga tidak boleh naik," kata Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 tetap terjaga meski harga minyak mentah menembus angka US$92 per barel.

Hal tersebut disampaikan Purbaya saat memberikan keterangan pers jelang agenda santap malam Presiden Prabowo Subianto bersama para mantan Presiden dan Wakil Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

“Kan channel-nya melalui ekspor ataupun harga minyak. Harga minyak sudah ke US$80 (dolar AS), saya hitung sampai US$92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi tidak masalah,” ujarnya.

Saat ditanya apakah ada kekhawatiran terhadap kondisi tersebut, ia menegaskan pemerintah tidak cemas.

“Enggak. Kita bisa adjust, kita bisa atur,” katanya.

Tekanan ke Defisit Bisa Diredam

Purbaya mengakui, apabila kondisi global memburuk dan harga impor energi melonjak tajam, tekanan terhadap defisit anggaran bisa meningkat. Namun, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif.

“Kalau impor makin parah kan, harganya mahal, mungkin akan menekan defisit. Kita pastikan aja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita dan cukai nggak ada yang bocor. Jadi bisa kurangi tekanan ke defisit,” jelasnya.

Menurutnya, setelah kondisi penerimaan negara terjaga, pemerintah akan menghitung kembali dampak lanjutan sebelum mengambil kebijakan tambahan.

“Kalau sudah bagus nanti kita lihat dampaknya seperti apa baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan,” tambahnya.

Soal Stok BBM dan LPG

Terkait pernyataan mengenai cadangan BBM dan gas LPG, Purbaya menjelaskan bahwa kontrak pembelian energi umumnya dilakukan dalam skema tahunan.

“Kan itu harga setahun kan, kalau kita belinya setahun. Yang 20 hari itu kalau nggak ada supply sama sekali, berantakan. Tapi biasanya nggak seperti itu. Kita pasti dapat suplai. Mungkin harganya lebih tinggi,” katanya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, selama asumsi harga masih dalam rentang perhitungan pemerintah, defisit tetap dapat dikendalikan. "Saya bisa hitung dengan asumsi tadi, kita masih bisa kendalikan defisit kita. Kita masih bisa atur, nggak masalah,” ujarnya optimistis.

Andalkan Permintaan Domestik

Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa struktur ekonomi Indonesia yang ditopang oleh permintaan domestik menjadi bantalan utama menghadapi gejolak global.

“Kalaupun globalnya di atas, selama kita bisa jaga domestic demand yang 90 persen kontribusinya ke ekonomi kita, juga masih bisa survive,” pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Pertamina Patra Niaga memberikan sanksi kepada agen dan pangkalan LPG di Kabupaten Sumbawa karena terbukti menjual gas LPG 3Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakanbahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengusulkan pencabutan izin dua pangkalan LPG yang diduga menjual LPG 3kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). HET berlaku di Pulau Sumbawa sendiri berkisar Rp18.000 sampai dengan Rp19.500.

Menanggapi temuan ini, Pertamina telah melakukan pengecekan terhadap dua pangkalan terlapor dan memberikan sanksi tegas kepada pangkalan termasuk agen yang menaungi.

"Berdasarkan pengecekan di lapangan, dua pangkalan yang dilaporkan ditemukan menjual dengan harga Rp20.000. Dua pangkalan terlapor saat ini sudah diberlakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) dan untuk agen terkait diberikan sanksi berupa pemotongan alokasi permanen," jelas Ahad dikutip dari keterangan pers, Senin (9/2/2026).

Selanjutnya, Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah daerah setempat telah melaksanakan sosialisasi ulang terkait ketentuan penyaluran dan HET LPG 3 kg yang berlaku sesuai dengan SK Gubernur NTB kepada seluruh pangkalan di Kabupaten Sumbawa.

Ahad menegaskan Pertamina Patra Niaga dalam praktiknya selalu memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, salah satunya LPG.

Dalam proses distribusi, Pertamina masif melakukan pemantauan di lapangan sebagai upaya memastikan stok mencukupi dan LPG digunakan sesuai peruntukannya dengan harga sesuai HET.

Pangkalan tak henti-hentinya diingatkan untuk memprioritaskan penyaluran ke tingkat end user dan sesuai kuota pembelian.

Dengan koordinasi dan kerja sama lintas sektor ini diharapkan meningkatkan pengawasan sebagai upaya penyaluran tepat sasaran dan peruntukan.

"Ketika ada salah satu ketentuan yang tidak dipatuhi oleh pihak agen/pangkalan resmi Pertamina, maka akan diberikan sanksi berupa stop alokasi sampai dengan PHU," ujar Ahad.

Bisnis.com, PALEMBANG— Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Selatan (Sumsel) mengungkap praktik pengoplosan gasLPG subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi 12 kilogram yang beroperasi di sebuah gudang di kawasan Kalidoni, Kota Palembang.

Pengungkapan yang dilakukan Subdirektorat I Tindak Pidana Industri dan Perdagangan (Tipid Indagsi) Ditreskrimsus Polda Sumsel pada Senin (19/1/2026) berujung pada penyitaan 561 tabung gas, yang terdiri dari 426 tabung LPG 3 kilogram dan 135 tabung LPG non-subsidi 12 kilogram.

Direktur Reskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Doni Satrya Sembiring menegaskan bahwa praktik tersebut menciptakan kerugian berlapis, baik secara sosial maupun ekonomi.

"Praktik ini tentu sangat merugikan, terutama kepada masyarakat. Karena gas LPG 3 kilogram ini seharusnya digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan" kata Doni Satrya Sembiring dalam konferensi pers, Rabu (21/1/2026).

Dia menerangkan, pengoplosan dilakukan dengan cara memindahkan isi empat tabung LPG 3 kilogram ke satu tabung LPG 12 kilogram.

Selanjutnya, hasil oplosan tersebut akan dipasarkan ke warung dan pengecer di Palembang serta wilayah sekitarnya.

Dalam perkara ini, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran berbeda, yakni D (36) selaku pemodal, YA (36) pemilik lahan gudang, EA (40) sebagai pengoplos, dan L yang berperan sebagai sopir angkut.

Doni menyebutkan, dari hasil penyidikan yang dilakukan, aktivitas ilegal tersebut telah berlangsung sejak Oktober 2025 atau 5 bulan sebelum terungkap.

"Para pelaku diperkirakan meraup keuntungan sekitar Rp30 ribu per tabung, dengan total akumulasi mencapai lebih dari Rp200 juta," kata dia.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, khususnya di wilayah terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Salah satu fokus yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan LPG subsidi 3 kg agar tetap dapat diakses masyarakat secara tepat sasaran.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga melaksanakan operasi pasar LPG 3 kg dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perdagangan di masing-masing wilayah. Langkah ini dilakukan untuk membantu menjaga stabilitas pasokan sekaligus meredakan potensi panic buying di tengah masyarakat.

“Pada periode 6 hingga 23 Desember 2025, Pertamina telah melaksanakan 169 kali operasi pasar LPG 3 kg yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, dengan total penyaluran mencapai 102.480 tabung LPG 3 kg,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Fahrougi Andriani Sumampouw.

Adapun wilayah pelaksanaan operasi pasar tersebut meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya (5.040 tabung), Kabupaten Aceh Besar (66.640 tabung), Kabupaten Aceh Tamiang (2.800 tabung), Kabupaten Aceh Tengah (6.720 tabung), Kabupaten Aceh Utara (7.840 tabung), Kabupaten Bener Meriah (1.680 tabung), Kabupaten Gayo Lues (2.800 tabung), Kota Banda Aceh (8.400 tabung), serta Kota Subulussalam (560 tabung).

Fahrougi menambahkan, penyaluran LPG 3 kg ini merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk terus hadir dan mengupayakan pasokan energi tetap tersedia bagi masyarakat Aceh, meskipun dihadapkan pada tantangan kerusakan infrastruktur pascabencana.

“Distribusi LPG subsidi ini kami lakukan melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah agar penyalurannya tepat sasaran dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” jelas Fahrougi.

Pertamina bersama pemerintah daerah akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyiapkan langkah-langkah lanjutan apabila diperlukan, guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Senada, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan bahwa Pertamina fokus pada pendistribusian energi, terutama BBM dan LPG, serta penyaluran bantuan kemanusiaan di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

“Hal ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mendukung percepatan penanggulangan bencana serta memastikan kehadiran energi bagi masyarakat tetap terjaga,” tutup Baron.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

(Shifa Nurhaliza Putri)