Bisnis.com, PADANG - Kasus pengoplosan gas LPG kembali terjadi di Provinsi Sumatra Barat, dan kali ini telah ditindaklanjuti dengan cepat oleh Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) bersama Polda Sumbar.

Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan mengatakan adapun tindakan oplosan yang dilakukan oleh oknum pangkalan yang ada di Kota Padang itu, berupa memindahkan isi gas LPG dari tabung 3 kg (bersubsidi) ke dalam tabung gas LPG 12 kg (non subsidi).

“Kami telah turun langsung bersama Timsus Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar, dan yang pastinya kami akan memberikan sanksi tegas kepada agen maupun pangkalan yang terbukti terlibat dalam praktik pengoplosan LPG, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,” katanya, Kamis (9/4/2026).

Dia menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini menjadi langkah penting dalam menjaga tata kelola distribusi LPG bersubsidi agar tetap tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, Pertamina menegaskan bahwa LPG bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 104/2007 dan Peraturan Presiden No. 38/2019, di antaranya rumah tangga miskin, UMKM, petani sasaran, dan nelayan sasaran.

“Jadi segala bentuk penyalahgunaan, termasuk praktik pengoplosan, tidak dapat ditoleransi,” tegas Fakhri.

Menurutnya sebagai tindak lanjut, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut bersama Polda Sumbar akan terus menjalin koordinasi intensif dalam proses pendalaman kasus, termasuk dengan memberikan dukungan data dan informasi yang dibutuhkan, seperti data pangkalan terdekat, identitas kendaraan, serta informasi lainnya yang dapat membantu berjalannya proses hukum.

Fakhri menyatakan untuk pangkalan maupun agen yang terbukti bersalah, akan dilakukan evaluasi penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku hingga sanksi pemutusan hubungan usaha (PHU) apabila diperlukan.

“Kami juga memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena penyaluran LPG akan tetap berjalan dengan aman dan lancar,” ujarnya.

Pertamina juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan LPG sesuai peruntukannya serta melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan di lapangan.

Di kesempatan itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan mengatakan pada pengungkapan kasus itu, Timsus mengamankan barang bukti dengan total tabung sebanyak 242 tabung. Terhadap pelaku dan barang bukti, lanjut dia, selanjutnya diamankan ke Mapolda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Adapun barang bukti yang diamankan tersebut, tabung gas 3 kg dalam keadaan berisi 15 tabung, tabung gas 3 kg dalam keadaan kosong 177 tabung, tabung gas 5,5 kg dalam keadaan berisi 2 tabung, tabung gas 5,5 kg dalam keadaan kosong 10 tabung,⁠ tabung gas 12 kg dalam keadaan berisi 25 tabung.

Selanjutnya juga mengamankan ⁠tabung gas 12 kg dalam keadaan kosong 13 tabung, serta ⁠enam buah regulator, satu kantong plastik segel dalam keadaan baru, satu buah timbangan, satu unit becak motor, es batu, serta karet penahan.

“Terhadap tersangka diancam dengan pidana penjara maks 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar sebagaimana tertuang dalam pasal 55 UU no 22 / 2001 yg telah diubah melalui UU no 6 tahun 2023 (tentang Cipta Kerja) pasal 40 angka 9,” tutupnya.

Alhamdulillah, pasokan gas elpiji tiga kilogram sudah mulai masuk ke Aceh Barat. distribusinya dari Pangkalan Susu, Sumatera Utara

Meulaboh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat memastikan sekitar 4.000-an tabung gas elpiji subsidi tiga kilogram sudah didistribusikan oleh Pertamina melalui agen dan penyalur resmi kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah itu.

"Alhamdulillah, pasokan gas elpiji tiga kilogram sudah mulai masuk ke Aceh Barat. distribusinya dari Pangkalan Susu, Sumatera Utara," kata Bupati Aceh Barat Tarmizi kepada wartawan di Meulaboh. Selasa.

Meski saat ini distribusi elpiji subsidi tiga kilogram terus masuk ke Aceh Barat, kata dia, hal tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karena pasokannya masih terbatas.

Berdasarkan data yang diterima, lanjutnya, saat ini Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Meulaboh, Aceh Barat, hanya mampu memasok sekitar 560 tabung elpiji subsidi ke masyarakat Aceh Barat melalui agen pangkalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami minta pihak terkait setiap hari harus ada masuk gas ke Aceh Barat, sementara ini mereka (SPBE) baru sanggup 560 tabung setiap hari," kata Tarmizi.

Tarmizi mengakui saat ini masyarakat di Kabupaten Aceh Barat masih kesulitan mendapatkan gas elpiji tiga kilogram, karena masih terbatasnya pasokan dari Pertamina atau SPBE.

Kondisi ini terjadi karena jangkauan layanan SPBE tidak hanya di Aceh Barat saja, melainkan termasuk ke lima kabupaten di wilayah pantai barat selatan Aceh.

Meski terbatas Pemkab Aceh Barat bersama kepolisian dan pihak terkait terus melakukan pengawasan untuk memastikan gas tersebut benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang berhak.

"Jika nantinya kita temukan ada pihak yang menaikkan harga atau menimbun elpiji subsidi, kita minta agar diproses hukum sesuai aturan yang berlaku," kata Bupati Tarmizi.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025