Jakarta: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum terbaru dalam pengaturan upah pekerja dan buruh di Indonesia. Aturan ini menjadi pedoman nasional dalam menetapkan kebijakan pengupahan, termasuk upah minimum.

PP 49/2025 mengatur secara komprehensif berbagai aspek pengupahan, mulai dari kebijakan pengupahan, penetapan upah minimum, struktur dan skala upah, hingga bentuk serta tata cara pembayaran upah.

Upah minimum tetap jadi jaring pengaman

Melansir Antara, Kamis, 18 Desember 2025, pemerintah menegaskan bahwa pengupahan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha.

Dalam aturan ini, upah minimum ditegaskan tetap berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja.

Dalam PP tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

"Variabel yang digunakan antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu yang menggambarkan daya beli masyarakat pekerja," tulis isi PP tersebut.

Berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun

PP Nomor 49 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, sistem pengupahan wajib mengacu pada struktur dan skala upah yang disusun oleh perusahaan.

Struktur dan skala upah tersebut harus mempertimbangkan golongan jabatan, masa kerja, tingkat pendidikan, serta kompetensi pekerja. Ketentuan ini bertujuan mendorong sistem pengupahan yang lebih adil, transparan, dan berbasis kinerja.

Pengusaha wajib umumkan struktur dan skala upah

Dalam aturan ini, pengusaha diwajibkan memberitahukan struktur dan skala upah kepada seluruh pekerja. Informasi tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun melalui peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Kewajiban ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengupahan sekaligus meminimalkan potensi perselisihan hubungan industrial.

PP 49/2025 juga mengatur pengupahan bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja harian lepas serta pekerja dengan sistem satuan hasil atau satuan waktu.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya diskriminasi pengupahan antara pekerja tetap dan pekerja kontrak, selama memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Larangan membayar upah di bawah minimum

Pemerintah menegaskan larangan bagi pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Namun, terdapat pengecualian bagi usaha mikro dan kecil.

Untuk kategori usaha mikro dan kecil, pengupahan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, dengan tetap memperhatikan batas minimum tertentu sesuai kemampuan usaha.

Aturan lembur dan sanksi pelanggaran

Selain upah pokok, PP ini juga mengatur ketentuan upah lembur, upah tidak masuk kerja karena alasan tertentu, serta mekanisme pembayaran upah yang wajib dilakukan tepat waktu dan dalam mata uang rupiah.

Pemerintah menekankan bahwa keterlambatan maupun pelanggaran pembayaran upah dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlaku mulai 1 Januari 2026

Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota tahun 2026 berlaku terhitung mulai 1 Januari 2026.

Pelaksanaan ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan nasional.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menerima formula upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan, dengan sejumlah catatan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa ketentuan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,5–0,9 telah sesuai dengan harapan buruh. Namun, pihaknya mendesak agar gubernur yang kini memegang kendali penetapan UMP 2026 di masing-masing daerah agar menggunakan batas atas alfa 0,9.

“KSPI akan menyerukan seluruh buruh di Indonesia agar berjuang di Dewan Pengupahan, meminta pada gubernur, meminta pada bupati dan wali kota agar indeks tertentunya 0,9,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Dia lantas menuding bahwa sejumlah kepala daerah telah memberikan instruksi agar nilai alfa ditetapkan di bawah 0,9, padahal belum berunding dengan Dewan Pengupahan setempat.

Menurutnya, hal ini akan bertentangan dengan kehendak Presiden Prabowo Subianto yang disebut menentukan langsung rentang alfa tersebut, terutama untuk mendongkrak kesejahteraan buruh.

“Oleh karena itu, jangan didegradasi keputusan Presiden ini. Kalau buruh berjuang [alfa] 0,9, bupati-wali kota sudah setuju, jangan dicoreng,” ujarnya.

Kendati demikian, Said menyebut bahwa pihaknya tetap menolak proses pembentukan PP Pengupahan baru dan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebagai pertimbangan penentuan UMP tahun depan.

Menurutnya, partisipasi bermakna buruh telah diabaikan dalam pembahasan PP Pengupahan. Sementara itu, survei KHL dinilai menerobos landasan hukum yang pernah berlaku, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18/2020 yang mengatur 64 item KHL.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan, yang menjadi dasar kenaikan UMP 2026.

Hal tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2025) malam.

“Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025,” kata Yassierli.

Dia menjelaskan bahwa Prabowo akhirnya memutuskan formula kenaikan upah sebagai berikut: inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9.

Keputusan tersebut diambil setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari serikat pekerja/serikat buruh.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah (PP) soal kenaikan upah minimum, dengan formula kenaikan upah yang baru adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5-0,9 poin.

"Alhamdulillah, PP pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12/2025)," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Aturan tersebut mengubah rentang Alfa dari PP yang sebelumnya, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023.

Pada Pasal 26 ayat (6) PP 51/2023, rentang Alfa ditetapkan 0,1-0,3 poin.

Dengan demikian, aturan terbaru meningkatkan rentang Alfa menjadi 0,5-0,9 poin.

"Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP pengupahan ini menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," kata dia.

Yassierli pun meminta kepada gubernur untuk menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya 24 Desember 2025.

Dalam PP terbaru, kata dia, juga diatur kewajiban gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Gubernur juga diwajibkan untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

"Kebijakan Bapak Presiden ini sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/2023," ucapnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

MK memberi waktu maksimal dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk merampungkan UU Ketenagakerjaan yang baru. MK juga mengingatkan agar pembuatan UU tersebut harus melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja maupun buruh.

"Proses penyusunan PP pengupahan ini telah melalui kajian dan pembahasan yang cukup panjang, dan hasilnya sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden," ujar Yassierli.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025