Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengingatkan kebijakan fuel surcharge atau biaya tambahan tiket pesawat akibat kenaikan harga avtur tidak dibebankan kepada penumpang.

Peringatan itu disampaikan menyusul terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 yang memperbolehkan maskapai mengenakan fuel surcharge hingga maksimal 50 persen dari tarif batas atas tiket pesawat.

Ketua BPKN Mufti Mubarok mengatakan kebijakan tersebut memang dipahami sebagai respons pemerintah terhadap lonjakan biaya operasional maskapai akibat kenaikan harga avtur.

"Kebijakan fuel surcharge dipahami sebagai respons atas kenaikan biaya operasional maskapai. Tetapi implementasinya harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat dan prinsip perlindungan konsumen," ujar Mufti dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5).

Menurut BPKN, kebijakan itu berpotensi mendorong kenaikan harga tiket pesawat domestik secara signifikan, terutama di rute padat dan wilayah yang sangat bergantung pada transportasi udara seperti Indonesia Timur, daerah kepulauan, hingga kawasan pariwisata.

BPKN menilai apabila fuel surcharge diterapkan mendekati batas maksimal 50 persen dari tarif batas atas, harga tiket ekonomi bisa naik puluhan persen dibanding sebelumnya.

Kondisi itu dinilai tidak hanya berdampak terhadap masyarakat umum, tetapi juga sektor pariwisata, UMKM, logistik, hingga mobilitas pekerja dan mahasiswa.

"Kenaikan harga tiket tentu akan memengaruhi biaya perjalanan masyarakat. Bahkan bisa berdampak pada penurunan frekuensi penerbangan bagi konsumen tertentu serta mendorong perpindahan penumpang ke moda transportasi lain," tuturnya.

BPKN juga menyoroti skema fuel surcharge bertingkat yang dapat diterapkan mulai 10 persen hingga 100 persen mengikuti fluktuasi harga avtur.

Saat ini, berdasarkan evaluasi pemerintah per 1 Mei 2026, harga avtur tercatat berada di kisaran Rp25.900 hingga Rp29.750 per liter sehingga maskapai diperbolehkan mengenakan surcharge maksimal 50 persen dari tarif batas atas.

Mufti meminta pemerintah memastikan fuel surcharge benar-benar dihitung berdasarkan kenaikan biaya avtur riil dan tidak menjadi celah untuk menaikkan tarif secara berlebihan.

"Fuel surcharge harus benar-benar berbasis pada kenaikan biaya avtur yang riil, bukan menjadi ruang untuk menaikkan tarif secara berlebihan," tegasnya.

Selain itu, BPKN meminta maskapai tetap transparan dengan mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket pesawat agar penumpang mengetahui rincian biaya penerbangan secara jelas.

BPKN juga mengingatkan kenaikan tarif tidak boleh diikuti penurunan kualitas layanan maskapai, mulai dari ketepatan waktu, kenyamanan, hingga standar keselamatan penerbangan.

Untuk wilayah yang sangat bergantung pada transportasi udara, seperti daerah kepulauan dan terpencil, pemerintah diminta menyiapkan langkah mitigasi agar konektivitas masyarakat tidak terganggu akibat mahalnya harga tiket pesawat.

"Jangan sampai masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil justru menjadi pihak yang paling terdampak akibat mahalnya ongkos transportasi udara," ujar Mufti.

jika terdapat unsur kerugian konsumen akibat kelalaian, wanprestasi atau dugaan penipuan, maka Pasal 63 UU Perlindungan Konsumen harus dapat diberlakukan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Mufti Mubarok menyatakan bahwa kasus gagal bayar yang menjerat PT Dana Syariah Indonesia (DSI) dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Ia meminta aparat penegak hukum juga menerapkan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut demi melindungi hak masyarakat sebagai konsumen secara optimal.

“Secara kewenangan pengawasan, ini memang wilayah OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Namun, jika terdapat unsur kerugian konsumen akibat kelalaian, wanprestasi, atau dugaan penipuan, maka ketentuan pidana dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus dapat diberlakukan,” ujar Mufti Mubarok di Jakarta, Rabu.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan perlindungan konsumen, pihaknya menilai kasus gagal bayar atau dugaan fraud (kecurangan) DSI bukan hanya persoalan administratif pada sektor jasa keuangan, tapi juga berpotensi kuat masuk ke ranah pidana perlindungan konsumen.

Ia menuturkan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang merugikan pihak konsumen.

Pelanggaran tersebut termasuk tidak memenuhi kewajiban untuk selalu memenuhi hak-hak konsumen atas keamanan serta kepastian atas dana yang telah ditempatkan di lembaga tersebut.

“Kami meminta aparat penegak hukum untuk memastikan hak-hak konsumen diselamatkan. Prinsip perlindungan konsumen harus menjadi prioritas, termasuk pengembalian dana masyarakat yang menjadi korban,” kata Mufti.

Pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan berkoordinasi dengan OJK serta aparat penegak hukum.

Ia mengatakan kasus tersebut menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap lembaga pengelola dana masyarakat serta perlunya penegakan hukum yang tegas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

“Negara harus hadir memastikan masyarakat tidak dirugikan. Penegakan hukum dan pemulihan hak konsumen harus berjalan secara tegas dan transparan,” ucap Mufti.

OJK telah melakukan pengawasan khusus terhadap DSI pada Agustus-Desember 2025 dan melaporkan dugaan tidak pidana fraud perusahaan tersebut kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Oktober 2025.

Polri telah menyita Kantor DSI pada Rabu (18/2) dan Kamis (19/2), serta menahan tiga tersangka, yakni Direktur Utama DSI TA, Komisaris DSI ARL, serta pemegang saham dan mantan Direktur DSI MY, pada 9 Februari dan 13 Februari 2026.

TA sebelumnya telah menyatakan komitmen perusahaan untuk mengembalikan dana milik para pemberi dana (lender) secara penuh.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

SUKABUMI - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melakukan kunjungan kerja ke pabrik air mineral di Mekarsari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tindakan itu dilakukan untuk memastikan transparansi sumber air dan pengelolaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hasilnya, pabrik yang berlokasi dekat dengan Gunung Salak ini memanfaatkan sumber air pegunungan alami dari kawasan tersebut. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengambilan dan pengelolaan air di pabrik berjalan sesuai ketentuan, dilakukan secara transparan, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Tim BPKN diterima oleh jajaran manajemen yang memaparkan tata kelola sumber air, proses pengolahan air mineral, serta berbagai inisiatif konservasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Dalam penjelasannya, manajemen menyampaikan sumber air pabrik ini telah dikaji secara ilmiah dan memenuhi kriteria air mineral berkualitas tinggi. Setiap tahapan pengelolaan dilakukan sesuai regulasi pemerintah dan prinsip kehati-hatian, untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan produksi dan kelestarian sumber daya air.

Selama kunjungan, BPKN meninjau rumah sumber air, mendengarkan penjelasan teknis mengenai proses pengelolaan air, dan mengikuti tur pabrik untuk melihat langsung penerapan standar mutu serta praktik konservasi yang diterapkan.

Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok, menyampaikan kunjungan ini memberikan pemahaman mengenai sumber air yang berasal langsung dari pegunungan.

“Hari ini kita menyaksikan langsung AQUA memang 100% air gunung. Bahkan pelindung sumber airnya saja diamankan, konservasinya pun dilindungi. Kalau kemarin asumsi kami sumber airnya jauh dari gunung dan pengeborannya seperti bor rumah tangga, ternyata tidak seperti itu,” ujar Mufti.

Mufti juga menegaskan proses pengeboran dalam produksi adalah hal yang wajar dan sesuai dengan standar industri dan memastikan masyarakat untuk tidak khawatir.

“Kalau dalam proses produksinya ada pengeboran saya kira wajar, karena tidak mungkin air langsung ditampung begitu saja. Karena memang ada proses produksi yang harus dijalankan oleh sebuah industri. Standarnya ini SNI-nya luar biasa, 400 parameter dijalani dan ini menjadi catatan kita bahwa konsumen memang harus percaya. Ini murni air gunung, kita lihat langsung airnya mengalir dan berdekatan dengan gunung. Konservasinya juga menarik, tidak hanya menjalankan kepentingan bisnis tetapi juga urusan keberlanjutan,” tambahnya.

VP General Secretary AQUA Vera Galuh Sugijanto, menyampaikan apresiasi atas kunjungan BPKN dan pentingnya memperlihatkan langsung sumber air kepada publik.

“Terima kasih kepada jajaran BPKN yang sudah hadir ke rumah sumber air kami di Pabrik Mekarsari. Ini merupakan salah satu upaya kami untuk menjelaskan secara visual bahwa memang sumber airnya adalah air pegunungan. Kalau ada persepsi bahwa ini air bor, itu hanya metode pengambilan saja. Hari ini sudah dilihat langsung bahwa sumber airnya adalah air pegunungan,” ujar Vera.

Kunjungan BPKN ini memperkuat sinergi antara lembaga publik dan dunia usaha dalam memastikan industri air minum dikelola secara transparan, patuh terhadap regulasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memastikan tidak ditemukan pelanggaran hak konsumen dalam proses produksi maupun klaim sumber air pada produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Aqua.

Hal ini disampaikan Ketua BPKN RI Muhammad Mufti Mubarok usai pertemuan tertutup antara BPKN dan manajemen Aqua pada Selasa (28/10/2025).

“Kalau sampai hari ini kami belum temukan pelanggaran apa pun karena ini hanya persoalan iklan. Kalau sumber, clear, kita mengakui bahwa memang air gunung,” ujar Mufti dalam keterangannya.

Menurutnya, kesimpulan tersebut diambil setelah BPKN menerima penjelasan ilmiah dan jelas bahwa bahan baku Aqua berasal dari air pegunungan yang diambil melalui proses pengeboran. Ia menegaskan, Aqua merupakan AMDK dengan sumber air dari pegunungan.

Mufti menambahkan, masyarakat perlu mendapat edukasi ringan mengenai sumber bahan baku industri AMDK. Hal ini penting karena publik mungkin belum memahami secara detail perbedaan jenis sumber air baku yang digunakan dalam industri tersebut.

Sementara itu, VP General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto menyampaikan bahwa Aqua berkomitmen menghadirkan produk berkualitas bagi masyarakat. Ia menyebut, AMDK merupakan kategori industri yang wajib SNI.

Vera menegaskan bahwa setiap produksi AMDK Aqua telah memenuhi seluruh standar dan parameter SNI yang ada. Bahkan, sambung dia, Aqua memiliki lebih dari 400 parameter yang diterapkan di atas SNI.

"Jadi insya Allah dimanapun pabrik Aqua berasal tetap produknya adalah dengan standar dan kualitas yang sama dan juga pasti disetujui oleh Badan POM," katanya.

Vera memastikan bahwa klaim pada label Aqua sudah sesuai dengan fakta di lapangan yakni sumber air pegunungan yang bisa dibuktikan dengan beberapa studi dan sains mulai dari geologi hingga hidrologi.

Namun memang, dia menjelaskan bahwa pengambilan sumber air tersebut dilakukan melalui pengeboran.

"Jadi sumber airnya sumber air pegunungan sesuai dengan klaim kami di label. Tetapi cara pengambilannya tentunya industri manapun yang menggunakan air tanah dalam pasti penggunaannya, pengambilannya dengan pengeboran. Jadi pengeboran itu adalah caranya tetapi sumber airnya adalah sumber air pegunungan," katanya.

Video Sidak Dedi Mulyadi Viral

Sebelumnya, video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyidak lokasi pengolahan air mineral Aqua viral di media sosial.

Video berdurasi 26 menit 51 detik itu diunggah di kanal YouTube pribadi Kang Dedi Mulyadi pada Selasa (21/10/2025) dan telah ditonton 1,1 juta kali sehari setelah tayang.

Dalam video tersebut, Dedi menanyakan asal sumber air yang digunakan perusahaan. “Ngambil airnya dari sungai?” tanya Dedi.

Karyawan yang disidak menjawab, “Airnya dari bawah tanah, Pak.”

Jawaban ini membuat Dedi heran karena ia mengira sumber air Aqua berasal dari mata air atau air permukaan. Ia pun khawatir jika pengeboran air bawah tanah dapat memicu dampak lingkungan seperti pergeseran tanah atau longsor.

Penjelasan Danone soal Sumber Air Aqua

Dikutip dari laman AQUA, Danone meluruskan informasi yang beredar. Perusahaan menegaskan bahwa sumber air Aqua bukan berasal dari sumur bor biasa, melainkan dari akuifer tertekan di kedalaman 60–140 meter.

Air di akuifer tertekan terlindungi oleh lapisan bebatuan yang kedap air sehingga bebas dari kontaminasi aktivitas manusia dan aman dikonsumsi.

“Aqua menggunakan air dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan,” tulis Aqua dalam pernyataannya.

Sumber air tersebut telah melalui proses seleksi dan kajian ilmiah oleh para ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad). Beberapa titik sumber bahkan bersifat self-flowing atau mengalir alami.

Danone menyebut Aqua memiliki 19 sumber air pegunungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemilihan lokasi dilakukan melalui proses seleksi ketat mencakup:

• 9 kriteria ilmiah,
• 5 tahapan evaluasi, dan
• minimal 1 tahun penelitian.

Proses seleksi ini melibatkan tim ahli dari berbagai disiplin ilmu seperti geologi, hidrogeologi, geofisika, dan mikrobiologi.

Proses Produksi Aqua Sesuai Standar

Selain sumber air yang terjaga, proses produksi Aqua dilakukan dengan sistem otomatis tanpa sentuhan tangan manusia. Proses ini mencakup sebagai berikut:

• Pengaliran air melalui pipa stainless food-grade dengan kekedapan optimal
• Pengolahan dengan mesin berteknologi tinggi
• Pengujian lebih dari 400 parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi
• Pemenuhan standar keamanan pangan dari BPOM dan SNI.

Produksi Tidak Ganggu Masyarakat dan Lingkungan

Danone juga memastikan bahwa pengambilan air tidak mengganggu ketersediaan air masyarakat.

“Air yang digunakan Aqua berasal dari lapisan dalam yang tidak bersinggungan dengan air permukaan yang digunakan masyarakat,” jelas Aqua.

Kegiatan produksi dilakukan sesuai izin pemerintah dan diawasi secara berkala oleh pemerintah daerah serta pusat melalui Badan Geologi Kementerian ESDM.

Aqua memiliki Kebijakan Perlindungan Air Tanah Dalam (Ground Water Resources Policy) untuk menjaga kemurnian dan kualitas sumber air, kelestarian lingkungan, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di wilayah operasionalnya.

Kebijakan itu juga menekankan perlindungan adat dan cagar budaya di sekitar sumber air.

Aktivitas Produksi Tidak Sebabkan Pergeseran Tanah

Lebih lanjut, Danone memastikan bahwa aktivitas produksi Aqua tidak menyebabkan pergeseran tanah.

Berdasarkan kajian bersama UGM, pengambilan air dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan longsor. Namun, faktor seperti perubahan tata guna lahan dan deforestasi tetap perlu diwaspadai.

Aqua aktif melakukan konservasi dan pemantauan lingkungan secara berkala. Upaya ini melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan setempat untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air secara berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang