Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran kepada akuntan publik Danang Rahmat Surono terkait audit Laporan Keuangan Tahunan Audited (LKTA) 2024 pada PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan sanksi tersebut dikenakan sejak 2 April 2026 lalu.

“Akuntan publik yang bersangkutan belum menerapkan 12 Standar Audit secara memadai, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c POJK Nomor 9 Tahun 2023,” ujar Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB April 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan pihaknya mendukung proses penegakan hukum dengan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta stakeholders terkait dalam rangka penanganan kasus DSI.

Dia menyebut upaya penelusuran aset dan pengembalian dana lender dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah membuka pendaftaran bagi calon pemohon perkara DSI sejak 2 April sampai dengan 1 Mei 2026. Saat ini tengah dilakukan perpanjang sampai dengan 15 Mei 2026.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menyita total aset terkait PT Dana Syariah Indonesia sebanyak Rp300 miliar.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan uang ratusan miliar itu terdiri dari aset bergerak, aset tidak bergerak, aset piutang hingga uang tunai.

"Dari upaya paksa penyitaan yang telah dilakukan oleh Tim Penyidik di atas, adapun total estimasi nilai aset yang berhasil diamankan oleh Tim Penyidik sementara kurang lebih sebesar Rp300 miliar," ujar Ade dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.

Dia merincikan, penyidik telah menyita sejumlah kendaraan milik PT DSI; aset tidak bergerak dalam bentuk SHM/SHGB di Jakarta, Bekasi, Bandung hingga Deli Serdang.

Selanjutnya, aset piutang PT DSI dalam bentuk 683 SHM atau SHGB dan sita aset uang tunai dan pemblokiran deposito maupun dari rekening yang mencapai miliaran rupiah.

"Aset uang tunai telah dilakukan diblokir dan disita yaitu pemblokiran 31 rekening senilai Rp4 miliar, uang tunai Rp2,1 miliar dan pemblokiran 13 rekening dana deposito Rp18,8 miliar," imbuhnya.

Adapun, Ade menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan penelusuran terkait aset milik PT DSI untuk memaksimalkan pemulihan kerugian para korban.

"Kami pastikan bahwa penyidikan atas penanganan perkara a quo dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%–18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbalan balik dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memonitor secara ketat rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemberi Dana atau RUPD PT Dana Syariah Indonesia (DSI), untuk memastikan perusahaan tetap melaksanakan kewajibannya mengembalikan uang pemberi dana (lender).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan termasuk memastikan terdapat pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak dan mewakili perusahaan apabila Direksi tidak dapat menyelenggarakan RUPD.

“Sehingga proses tata kelola dan komunikasidengan lender tetap berjalan,” katanya dalam jawaban tertulis RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Senin (9/3/2026).

OJK, kata Agusman, terus mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terkait PT DSI, yang setelah diperiksa ditemukan indikasi tindakan fraud, sehingga ditindaklanjuti melalui pelaporan kepada aparat penegak hukum (APH).

“Saat ini koordinasi dengan Bareskrim Polri terus dilakukan, termasuk dalam proses penelusuran aset PT DSI dan/atau aset lain yang diduga terkait dengan penempatan dana para lender, guna mendukung proses pemulihan dana lender sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

Teranyar, Bareskrim Polri resmi menahan dua tersangka dalam perkara gagal bayar atau fraud PT DSI. Kedua tersangka yang ditahan adalah Direktur Utama PT DSI Taufiq Taufiq Aljufri (TA) dan Komisaris sekaligus pemegang PT DSI Ari Rizal Lesmana (ARL).

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan dua tersangka itu ditahan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP.

"Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap kedua orang tersangka [TA dan ARL] di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan," ujar Ade saat dihubungi, Selasa (10/2/2026).

Di samping itu, Ade mengemukakan bahwa dalam perkara ini terdapat satu tersangka yang masih belum diperiksa, yakni mantan Direktur PT DSI Mery Yuniarni (MY).

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan pencatutan borrower existing atau peminjam aktif untuk proyek fiktif oleh PT DSI. Peminjam ini diduga dicatut namanya untuk berinvestasi dengan modus proyek fiktif yang membutuhkan pembiayaan.

Selain itu, korban juga diiming-imingi imbal balik 16%—18%. Namun, korban tidak bisa mencairkan saat hendak menarik dana investasi serta imbalan balik dari proyek fiktif PT DSI tersebut.

Secara total, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kerugian sementara yang dialami korban ini terhitung sebesar Rp2,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Paguyuban Lender Dana Syariah mengirimkan surat permohonan audiensi ke Komisi XI DPR RI terkait dugaan gagal bayar perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Surat tersebut dikirimkan melalui e-mail setelah DPR RI selesai reses, kemudian tiga hari setelahnya surat fisik dikirimkan ke Gedung DPR RI. Harapannya, DPR bisa membantu memberikan solusi konkret untuk penyelesaian pengembalian dana lender atau para pemberi pinjaman.

Semula, Pengurus Paguyuban Lender Muhammad Munir mengatakan pihaknya menganggap dugaan kasus gagal bayar ini berdampak kepada rakyat, khususnya para lender DSI. Sebab itu, paguyuban ingin berkoordinasi dengan DPR RI, khususnya Komisi XI.

“Secara formal kami sudah bersurat, agar DPR segera memberi suatu solusi atau kami berharap kami dipanggil semuanya, dari OJK dipanggil, dari DSI dipanggil, kamidipanggil,” ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, dalam audiensi itu semua hal akan lebih terbuka atau transparan. Oleh karena itu, dia menilai hal ini akan sangat berarti apabila DPR ikut turun tangan membantu penyelesaian masalah Dana Syariah.

“Kami berharap dalam waktu dekat bisa audiensi dengan komisi XI. Surat sudah kami kirimkan secara resmi ke komisi XI, kami juga berharap komunikasi koordinasi seperti ini dapat berjalan dengan baik,” tutur Munir.

Senada, pengurus paguyuban lender lainnya yakni Adlun Al Ahkaam mengemukakan audiensi itu diharapkan dapat mempercepat penyelesaian dugaan kasus gagal bayar yang terjadi di DSI.

“Kami berharap DPR memanggil kami semua supaya lebih jelas ini kedudukannya bisa menyampaikan langsung dan memberikan solusi juga dan, khususnya lagi adalah OJK selaku otoritas menggunakan taringnya bukan hanya untuk menghukum DSI, tetapi juga taring untuk melindungi konsumen,” jelasnya pada kesempatan yang sama.

Sementara itu di lain sisi, kuasa hukum DSI Pris Madani menegaskan pihaknya tidak mungkin membatasi para lender yang ingin melakukan upaya hukum. Namun, dia mengingatkan saat ini DSI masih terus berupaya dalam proses penyelesaian.

Dia berpendapat, apabila ada upaya hukum yang terus bertubi-tubi kepada DSI maka secara langsung ataupun tidak langsung bisa berpengaruh terhadap pergerakan proses penyelesaian ini.

“Kami tetap tidak mungkin akan dapat membatasi upaya-upaya hukum yang dilakukan, tetapi, mohon kiranya dipertimbangkan hal-hal yang sifatnya keberlanjutan dalam masa yang akan datang demikian,” pungkasnya.

Hasil Pertemuan Paguyuban Lender dengan Dana Syariah Indonesia (DSI)

Sebagai informasi, pada 18 November 2025 PT DSI dan Paguyuban Lender Dana Syariah melakukan pertemuan. Ada beberapa kesepakatan strategis untuk menyelesaikan permasalahan kewajiban pengembalian dana kepada lender.

Kesepakatan itu terdiri atas empat poin. Pertama, pengajuan paguyuban sebagai satu-satunya perwakilan resmi lender kepada OJK. Pengajuan ini dilakukan agar komunikasi, koordinasi, dan proses penyelesaian pemenuhan kewajiban dapat berjalan lebih terarah dan terpusat.

Kedua, pembentukan Badan Pelaksana Penyelesaian (BPP) dan peran pengawasan paguyuban. Kerangka kerja BPP akan dituangkan dalam Piagam kesepakatan Penyelesaian Masalah Pengembalian Dana Para lender PT DSI.

Ketiga, penyelesaian ditargetkan dalam waktu satu tahun dan keempat pelaporan progres akan disampaikan secara berkala.

Adapun, mengutip laman Instagram @paguyubanlenderdsi pada Rabu (19/11/2025), dana lender yang terkapitulasi hingga 18 November 2025 mencapai Rp1,004 triliun dengan total 3.312 lender.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen perusahaan pinjol PT Dana Syariah Indonesia (DSI) telah bertemu dengan para pemberi dana atau lender, yang belum kunjung menerima pengembalian dananya, pada Selasa (28/10/2025).

Pertemuan antara pengurus Dana Syariah dan para lender itu berlangsung di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, dengan difasilitasi oleh OJK. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat ke saluran pengaduan konsumen OJK, mengenai tertundanya pengembalian dana maupun pembayaran imbal hasil dari DSI.

Dalam pertemuan itu, OJK menghadirkan Direktur Utama DSI Taufiq Aljufri dan jajaran serta sejumlah perwakilan lender untuk membahas langsung masalah Dana Syariah Indonesia, juga langkah konkret penyelesaiannya.

Taufiq menjelaskan dalam kesempatan tersebut bahwa pihaknya berkomitmen untuk bertanggung jawab menuntaskan kewajiban pengembalian dana kepada lender secara bertahap sesuai kemampuan. Tidak hanya itu, penyusunan rencana penyelesaian masalah juga akan melibatkan perwakilan lender.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menjelaskan bahwa otoritas meminta pihak Dana Syariah Indonesia menjelaskan permasalahan di perusahaan tersebut, juga meminta DSI bertanggung jawab atas dana lender yang masih tertahan.

Sebelumnya, sebagai bagian dari langkah pengawasan, OJK telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada DSI sejak 15 Oktober 2025. Pengenaan sanksi ini merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan tegas OJK terhadap DSI agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban kepada lender.

Berdasarkan sanksi tersebut, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana (lender) maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam (borrower) dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, DSI tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.

OJK juga memerintahkan DSI untuk tetap melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor/layanan. DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif, seperti telepon, WhatsApp, e-mail, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka pengawasan lebih lanjut, OJK terus mengumpulkan informasi dan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dan bertanggung jawab atas permasalahan di DSI.

Apabila ditemukan pelanggaran ketentuan atau indikasi tindak pidana, OJK melakukan langkah-langkah kepatuhan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melaksanakan proses Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU).

OJK meminta DSI untuk memprioritaskan pengembalian dana lender, menjaga komunikasi yang transparan, dan menindaklanjuti seluruh pengaduan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam pelindungan konsumen dan pengawasan terhadap industri pinjaman online alias pinjol, atau kini kerap disebut pinjaman daring (pindar).