IDXChannel – Gagasan Merah Putih Bond dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pembiayaan pembangunan nasional dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, ada semangat nasionalisme ekonomi dari instrumen pembiayaan tersebut.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan, implementasi kebijakan tersebut harus tetap dibingkai oleh prinsip negara hukum, tata kelola yang baik, dan komitmen pemberantasan tindak pidana ekonomi.

"Semangat membangun nasionalisme ekonomi melalui Merah Putih Bond patut diapresiasi. Negara memiliki kepentingan untuk menarik investasi dan mengoptimalkan dana yang selama ini belum masuk ke sistem keuangan formal. Namun, tujuan ekonomi tersebut harus tetap berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum," kata Suparji dalam pernyataan resminya, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan, kebutuhan negara untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan meningkatkan penerimaan negara menjadi dasar penting lahirnya berbagai instrumen investasi nasional. Dalam konteks tersebut, Merah Putih Bond dapat menjadi sarana untuk mendorong repatriasi aset, memperluas basis investor domestik, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Menurut Suparji, keberhasilan instrumen tersebut akan sangat ditentukan oleh desain regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum kepada investor, sekaligus memastikan tidak adanya ruang penyalahgunaan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Untuk itu, kata Suparji, aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan harus menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam implementasi kebijakan.

"Dalam negara hukum, setiap kebijakan ekonomi harus dibangun di atas prinsip persamaan di depan hukum, non-diskriminasi, dan supremasi hukum. Dengan demikian, tujuan menarik investasi dapat tercapai tanpa mengorbankan integritas sistem hukum nasional," katanya.

Dia menilai, apabila dirancang dengan mekanisme pengawasan yang kuat, Merah Putih Bond berpotensi menjadi instrumen pendukung pertumbuhan ekonomi dan juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

"Kita harus melihat Merah Putih Bond sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi nasional. Untuk itu, yang perlu diperkuat adalah desain regulasi dan pengawasannya, sehingga semangat menarik investasi dan membangun ekonomi dapat berjalan seiring dengan penegakan hukum dan prinsip keadilan," kata Suparji.

Penguatan tata kelola juga penting agar Merah Putih Bond sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Hal tersebut termasuk berbagai standar internasional terkait transparansi keuangan dan pemulihan aset.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan investasi global yang ingin ditarik Indonesia melalui Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) bukan merupakan bagian dari pencucian uang (money laundering).

Menurut Menko PerekonomianAirlangga Hartarto, hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk berkomitmen terhadap kerangka kerja Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT).

Belum lagi, Indonesia sudah ditetapkan menjadi anggota tetap dari Financial Action Task Force (FATF) pada 2023 lalu.

"Nah tentu kalau kita [ingin menarik] investasi kan itu bukan bagian dari money laundering," jelasnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut pria yang juga Wakil Ketua Komite TPPU ini, PFII atau financial center yang ingin dibangun bakal menggunakan mekanisme dan keterbukaan yang mengantisipasi risiko terkait dengan pencucian uang maupun dana atau modal hasil aktivitas berkaitan dengan pidana keuangan.

Saat ini, lanjut Airlangga, pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia. RUU ini sudah disetujui masuk Prolegnas 2026.

Adapun polemik terkait dengan PFII, maupun penerbitan surat utang khusus Danantara yakni Patriot dan Merah Putih Bond, turut menjadi perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lembaga intelijen keuangan tersebut tak menampik adanya PFII maupun perlindungan hukum terhadap pembelian surat utang khusus Danantara ini bisa memengaruhi persepsi FATF terhadap keanggotaan Indonesia.

Padahal, PPATK khususnya menjadi lembaga yang memimpin upaya pemerintah Indonesia bertahun-tahun untuk bisa memenuhi standar dan kepatuhan internasional soal Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Namun demikian, pemerintah kini justru mendorong upaya pengembangan PFII dan tidak menampik potensi dalam menjadikan Indonesia sebagai negara surga pajak.

Belum lagi, berbagai kalangan ekonom turut mewanti-wanti risiko aliran 'dana gelap' yang bisa diserap oleh dua obligasi khusus Danantara.

"Kami bahas terus di internal mengenai hal ini termasuk dampaknya dari persepsi FATF karena posisi kita sebagai anggota tetap FATF," jelas Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada Bisnis.

Pada 2029 pun, FATF akan melakukan evaluasi atas kepatuhan Indonesia memenuhi standardisasi organisasi tersebut melalui mekanisme Mutual Evaluation Review (MER).

Ivan menyebut beberapa negara anggota FATF akan hadir langsung dalam on site visit ke Indonesia.

"Berlakunya UU P2SK kita antisipasi sejak saat ini dengan koordinasi lintas lembaga. Tentunya akan menjadi salah satu concern FATF ke depan. Penjelasan komprehensif dan menyeluruh akan kami jelaskan mengenai semua aspek kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional yang telah dikeluarkan oleh FATF," terang Ivan.