Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan investasi global yang ingin ditarik Indonesia melalui Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) bukan merupakan bagian dari pencucian uang (money laundering).

Menurut Menko PerekonomianAirlangga Hartarto, hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk berkomitmen terhadap kerangka kerja Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT).

Belum lagi, Indonesia sudah ditetapkan menjadi anggota tetap dari Financial Action Task Force (FATF) pada 2023 lalu.

"Nah tentu kalau kita [ingin menarik] investasi kan itu bukan bagian dari money laundering," jelasnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut pria yang juga Wakil Ketua Komite TPPU ini, PFII atau financial center yang ingin dibangun bakal menggunakan mekanisme dan keterbukaan yang mengantisipasi risiko terkait dengan pencucian uang maupun dana atau modal hasil aktivitas berkaitan dengan pidana keuangan.

Saat ini, lanjut Airlangga, pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia. RUU ini sudah disetujui masuk Prolegnas 2026.

Adapun polemik terkait dengan PFII, maupun penerbitan surat utang khusus Danantara yakni Patriot dan Merah Putih Bond, turut menjadi perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Lembaga intelijen keuangan tersebut tak menampik adanya PFII maupun perlindungan hukum terhadap pembelian surat utang khusus Danantara ini bisa memengaruhi persepsi FATF terhadap keanggotaan Indonesia.

Padahal, PPATK khususnya menjadi lembaga yang memimpin upaya pemerintah Indonesia bertahun-tahun untuk bisa memenuhi standar dan kepatuhan internasional soal Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Namun demikian, pemerintah kini justru mendorong upaya pengembangan PFII dan tidak menampik potensi dalam menjadikan Indonesia sebagai negara surga pajak.

Belum lagi, berbagai kalangan ekonom turut mewanti-wanti risiko aliran 'dana gelap' yang bisa diserap oleh dua obligasi khusus Danantara.

"Kami bahas terus di internal mengenai hal ini termasuk dampaknya dari persepsi FATF karena posisi kita sebagai anggota tetap FATF," jelas Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada Bisnis.

Pada 2029 pun, FATF akan melakukan evaluasi atas kepatuhan Indonesia memenuhi standardisasi organisasi tersebut melalui mekanisme Mutual Evaluation Review (MER).

Ivan menyebut beberapa negara anggota FATF akan hadir langsung dalam on site visit ke Indonesia.

"Berlakunya UU P2SK kita antisipasi sejak saat ini dengan koordinasi lintas lembaga. Tentunya akan menjadi salah satu concern FATF ke depan. Penjelasan komprehensif dan menyeluruh akan kami jelaskan mengenai semua aspek kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional yang telah dikeluarkan oleh FATF," terang Ivan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tidak menampik peluang Indonesia menjadi surga pajak dengan adanya Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), yang kini sudah mendapatkan legalitas melalui Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Untuk diketahui, PFII atau financial center yang ingin dibangun pemerintah di Bali ini bakal menampung family office maupun berbagai institusi keuangan lainnya dari luar negeri. Wadah untuk menarik investasi global ini rencananya ingin mengacu seperti yang dibangun di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Pemerintah tidak menampik bahwa dengan PFII, Indonesia bisa menjadi surga pajak seperti halnya Singapura, Hong Kong, maupun UEA. Namun, potensi investasi yang bisa masuk ke dalam negeri melalui financial center bisa dua kali lipat dari penanaman modal yang terealisasi di Indonesia setiap tahunnya.

"Ya kan di Dubai juga ada surga pajak. Di Singapura juga ada surga pajak. Kembali lagi, kalau kita sekarang dengan investasi tradisional satu tahun kira-kira Rp2.200 triliun. Bandingkan dengan Singapura, mereka bisa menarik investasi terkait dengan financial center [setara] Rp5.000 triliun," ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Adapun rata-rata realisasi investasi Indonesia berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama 2021-2025 mencapai Rp1.434,5 triliun. Tahun ini, pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai Rp2.041,3 triliun.

Airlangga menjelaskan, dana global yang masuk ke Singapura dengan adanya financial center bisa mencapai Rp5.000 triliun. Dana global ini kemudian menjadi investasi yang mengalir ke luar financial center, bahkan sampai ke luar negeri.

Hal ini turut menjelaskan mengapa Singapura tercatat selalu menjadi negara dengan penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing terbesar di Indonesia. Dana yang masuk pun awalnya berasal dari negara-negara lain lalu dialirkan ke dalam bentuk foreign direct investment (FDI).

Menurut Airlangga, Indonesia bisa mengambil peluang lebih besar. Sebab, tidak seperti Singapura, Indonesia turut memiliki banyak proyek sektor riil di dalam negeri termasuk yang digarap oleh Danantara. Modal global yang masuk ke PFII diharapkan bisa turut menjadi sumber pembiayaan baru bagi proyek-proyek tersebut.

"Dubai financial center juga yang [menjadi rujukan, red] mereka itu [menarik modal, red] sekitar US$800 miliar. Jadi kita harus menarik global picture-nya. Di dunia kan terbatas financial center hanya Singapura, Dubai, Hong Kong, kemudian sebagian di Amerika," pungkasnya.

Adapun usai mendapatkan legalitas di UU P2SK, pemerintah akan menyusun Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia secara tersendiri. Landasan hukum ini ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

Pada awal Mei 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat melontarkan wacana pembebasan pajak atas aset investor global yang masuk ke PFII. Ini turut sejalan dengan praktik yang berlaku secara global, maupun perlakuan dan fasilitas khusus perpajakan yang diatur pada klausul PFFI di dalam UU P2SK.

Purbaya mengatakan otoritas fiskal akan memberikan insentif pembebasan pajak atas aset tersebut, asalkan aliran modal investor global bisa turut menambah salah satunya cadangan devisa (cadev) Indonesia.

"Kalau dia minta, saya kasih 0%. Kenapa saya kasih? Dengan itu ya 0% [pajak] enggak apa-apa, tetapi uang masuk ke situ [KEK Keuangan]. Itu harusnya bisa dikaitkan dengan cadangan devisa kita juga kan, menguat," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Di sisi lain, Purbaya menyebut pembebasan pajak ini juga bisa berlaku apabila aset global yang masuk ke KEK bisa turut menambah investor asing di pasar SBN. Dengan itu, harapannya pendanaan untuk pembangunan turut menguat.

"Mereka bisa beli bond pemerintah, kalau dia minta bunga rendah, fasilitas saya kasih. Kenapa? Itu bisa mengurangi tekanan terhadap bond kita dari pembeli lain di Amerika atau tempat lain. Jadi supply pembeli bond kita akan semakin banyak. Ini langkah strategi yang mungkin dalam waktu dekat segera diwujudkan," terangnya.

Surga Pajak

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin terang-terangan menyebut PFII bisa menjadikan Indonesia sebagai surga pencucian uang. Apalagi jika dikombinasikan dengan keinginan pemerintah untuk memberikan perlakukan khusus kepada pemilik modal global yang membeli surat utang Danantara, Patriot dan Merah Putih Bond.

Sebagaimana diketahui, baik PFII dan kedua surat utang khusus Danantara ini diatur dalam UU P2SK.

"Ini adalah kebijakan yang sangat berbahaya, bisa menyebabkan Indonesia menjadi surga pencucian uang," terangnya kepada Bisnis.

Dalam UU P2SK, pembelian Patriot dan Merah Putih Bond dijamin dan dilindungi oleh negara dari tuntutan pidana umum maupun khusus, perpajakan, sekaligus gugatan perdata. Perlakuan khusus ini turut ditujukan bagi investor yang juga merupakan peserta program pengampunan pajak (Tax Amnesty) dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada pemerintaha sebelumnya.

Regulasi ini membuka peluang untuk para peserta Tax Amnesty maupun PPS yang belum menuntaskan kewajiban repatriasi hartanya ke dalam negeri, untuk ikut berpartisipasi dalam skema pembiayaan baru Danantara itu.

Meski demikian, bagi Wijayanto, hal yang mengkhawatirkan bukanlah 'pengampunan' lagi bagi peserta dua program ini. Hal yang lebih dikhawatirkan adalah mereka yang membeli dua obligasi khusus Danantara ini lantaran untuk mendapatkan proteksi atas korupsi maupun kejahatan keuangan yang dilakukan sebelumnya.

PFII, dinilai Wijayanto, bakal melengkapi ekosistem pencucian uang di Indonesia. Menurutnya, institusi keuangan yang ada di PFII seperti family office bisa saja melakukan jual beli obligasi Danantara itu secara anonim.

"Jika family office jadi dibentuk di Bali, maka ekosistem pencucian uang akan lengkap. Uang haram milik WNI dan WNA dari luar negeri, masuk ke Bali lewat family office, lalu dicuci lewat obligasi Patriot dan Merah Putih. Sayang sekali, kepulauan Indonesia akan sama dengan kepulauan Mauritius, menjadi surga pencucian uang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menjabarkan tentang reformasi pasar modal Indonesia di hadapan pemimpin perusahaan investasi global dalam pertemuan di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Jumat (20/2/2026).

Di sela-sela kunjungan kerja ke AS, Prabowo menggelar pertemuan dengan 12 pemimpin perusahaan investasi global. Mereka termasuk pemilik mayoritas klub olahraga Chelsea, Los Angeles Lakers, dan Los Angeles Dodgers, serta investor besar di perusahaan riset kecerdasaan artifisial (AI) terkemuka OpenAI.

Pandu mengatakan reformasi pasar modal dalam negeri juga turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Dia mengatakan, reformasi pasar modal menjadi kunci untuk dapat meningkatkan kepercayaan para investor.

"Pasar modal sangat penting untuk meningkatkan confidence, confidence building. Mereka sangat mengapresiasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo soal penguatan legal system," katanya.

Selain itu, Pandu menambahkan perusahaan investasi global juga dinilai mengapresiasi pembentukan Danantara yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Apalagi, perusahaan investasi global disebut sudah terbiasa untuk bekerja sama dengan sovereign wealth fund (SWF) di negara-negara lain.

Pandu menyampaikan investor perusahaan investasi besar dunia menyatakan minatnya untuk menjajaki investasi di Indonesia, melalui skema kemitraan dengan menggandeng Danantara sebagai calon mitra strategis.

“Salah satu rangkumannya keinginan mereka untuk sekarang mulai berinvestasi dengan cara partnership dan menggunakan Danantara sebagai salah satu calon mitra mereka untuk berinvestasi,” kata Pandu, dikutip dari laman Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (21/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Pandu menyebut bahwa para investor-investor ini menyatakan minatnya untuk berinvestasi dan berkolaborasi, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Beberapa di antaranya juga ingin menjalin kemitraan langsung dengan membuka kantornya di Indonesia.

“Karena bahasa mereka boots on the ground itu sangat penting dan mereka sangat apresiasi bahwa Presiden bisa menerima mereka semua,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Chief Operating Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa sebanyak 12 pemimpin perusahaan besar melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Rosan mengungkapkan bahwa 12 perusahaan yang hadir memiliki total aset kelolaan mencapai US$16 triliun.

“Dan diskusinya tadi cukup panjang, kurang lebih 2 jam, dari tadinya hanya diperkirakan 1 jam. Karena diskusinya very fruitful, very productive,” ungkap Rosan.

Dari pertemuan tersebut, Rosan melihat adanya potensi kerja sama di sejumlah sektor, seperti teknologi, renewable energy, infrastruktur, real estate, hingga digital economy.

“Jadi ini adalah pertemuan yang sangat fruitful dan ini juga memberikan mengenai presence Indonesia itu di mata dunia ini makin baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan ingin merealisasikan pembentukan family office alias perusahaan surga pajak bagi konglomerat di Bali.

Sebagai informasi, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sedang merancang program transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru di Indonesia. Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut sejak 2024.

Program itu diharapkan bisa menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia," ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

"Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia," jelasnya.

Apa itu Family Office?

Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Prianto Budi Saptono menjelaskan, family office (FO) adalah salah satu entitas yang dirancang untuk membantu individu dan keluarga mengelola kekayaan mereka.

Menurutnya, bentuk family office bisa berupa single-family office (SFO) yang melayani satu keluarga atau multi-family office (MFO) yang melayani banyak keluarga. FO berfungsi menjadi alternatif bank swasta, manajer investasi, atau platform manajemen kekayaan dan investasi khusus lainnya.

"Dengan kata lain, FO mengutamakan pendekatan holistik, dengan mempertimbangkan total aset keluarga dalam berbagai bentuk serta tujuan non-finansial. FO juga menekankan kebutuhan unik keluarga. Intinya adalah wealth management yang sudah dikenal di industri keuangan, khususnya sektor perbankan dengan nasabah prioritasnya," jelas Prianto kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025).

Pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini memaparkan bahwa FO juga dapat menyediakan berbagai layanan keuangan dan manajemen, termasuk perencanaan pajak, perencanaan warisan, dan administrasi filantropi.

Prianto menilai berbagai layanan yang ditawarkan FO itu bisa sangat menarik bagi keluarga yang dikenal dengan orang super kaya. Alasannya, kekayaan keluarga super kaya itu bisa dikelola secara profesional.

Untung-Rugi Family Office

Secara makro, Prianto menilai FO berpotensi meningkatkan perekonomian Indonesia melalui peningkatan investasi dalam negeri, penyerapan tenaga ahli di sektor keuangan, dan menjaga stabilitas pasar keuangan.

Di sisi lain, sambungnya, FO juga bisa membuka peluang praktik pencucian uang yang disebabkan struktur kepemilikan kompleks. Selain itu, perencanaan pajak akan mudah bersinggungan dengan praktik penghindaran pajak.

"Hal demikian berisiko dapat menggerus penerimaan negara jika pengaturannya tidak baik," ungkap direktur eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu.

Risiko lainnya, jelas Prianto, adalah konsentrasi aset yang tinggi karena diversifikasi kurang. Tak hanya itu, potensi meningkatnya ketidakadilan sosial karena FO hanya menguntungkan kelas atas.

Senada, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar meyakini pembentukan family office di Bali berpotensi menekan penerimaan pajak sekaligus menimbulkan ketimpangan keadilan fiskal di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa kontribusi kelompok berpenghasilan tinggi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) selama ini sangat dominan.

“Sebagai gambaran, 64,6% dari penerimaan PPh 21 OP berasal dari dua layer tarif tertinggi. Apalagi dengan adanya pajak atas natura, kontribusi pajak dari kelompok kaya semakin besar,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (8/10/2025).

Dengan latar tersebut, Fajry menilai bahwa pembebasan pajak bagi kelompok konglomerat di bawah skema family office akan berdampak langsung pada penerimaan negara. Di atas itu, dia juga mengingatkan dampak yang lebih serius yaitu tercorengnya aspek keadilan karena akan muncul kesenjangan antara kelompok kaya dan menengah dalam sistem perpajakan.

Fajry menjelaskan, prinsip dasar PPh OP adalah instrumen redistribusi kekayaan dan keadilan sosial. PPh OP, sambungnya, berbeda dengan pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih berorientasi pada penerimaan fiskal.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan setiap kebijakan yang memberi keringanan kepada kelompok tertentu berpotensi menggerus legitimasi sistem perpajakan secara keseluruhan. Apalagi, Fajry mengingatkan demonstrasi besar-besaran atas dasar kecemburuan sosial belum lama ini terjadi di kota-kota besar di Indonesia.

“Tentu akan sangat riskan sekali bagi Pemerintahan Prabowo jika ada kebijakan yang akan melukai aspek keadilan bagi masyarakat,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan ingin merealisasikan pembentukan family office alias perusahaan surga pajak bagi konglomerat di Bali.

Sekadar informasi, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Kementerian Keuangan sedang merancang program transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru di Indonesia.

Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengungkapkan program transformasi tersebut sama dengan wacana pembentukan family office di Bali yang sudah disampaikan Luhut pada sejumlah kesempatan.

Pemerintah ingin menarik bank internasional, manajer aset, serta firma ekuitas swasta dengan menawarkan berbagai insentif pajak hingga regulasi ramah bisnis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan yang modern, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi nasional. Nantinya diharapkan menjadi platform yang menghubungkan investasi global dengan peluang nyata di sektor riil Indonesia," ujar Jodi kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Dia tidak menampik bahwa ada sejumlah kekhawatiran atas rencana tersebut. Kendati demikian, Jodi hanya menekankan bahwa transformasi Bali menjadi pusat keuangan baru akan membawa keuntungan besar bagi Indonesia.

"Pendekatan yang kami ambil sangat hati-hati — memastikan kepastian hukum, integritas sistem, dan manfaat langsung bagi perekonomian Indonesia," jelasnya.

Ketika dimintai keterangan sudah sejauh mana pembahasan rencana program tersebut, Jodi tidak memberi keterangan lebih lanjut. Hanya saja berdasarkan laporan Bloomberg, Senin (13/10/2025), lingkaran utama Istana Kepresiden disebut tengah menyusun Rancangan Undang-Undang untuk diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan kemungkinan pembahasan berlangsung sebelum akhir tahun.

Bahkan, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan dukungan terhadap usulan yang akan memodelkan Bali seperti Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India dan Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab.

Kawasan keuangan ini dirancang untuk menawarkan insentif pajak dan regulasi, birokrasi minimal guna mengatasi persoalan yang selama ini dianggap rumit oleh investor asing. Pemerintah juga dikabarkan akan menerapkan kerangka hukum yang berbeda di kawasan tersebut dengan mencontoh sistem hukum Singapura yang dikenal ramah bisnis.

Di samping itu, sumber Bloomberg menegaskan bahwa rencana Kota Keuangan Indonesia tersebut masih berada pada tahap konseptual dan dapat mengalami perubahan.

Disebutkan, proyek kota keuangan baru itu mendapat dukungan dari penasihat informal Danantara sekaligus pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio.

Luhut, Ray Dalio, dan Family Office

Sebelumnya, Luhut sudah mengungkapkan bahwa investor kakap Ray Dalio akan ikut terlibat dalam pembentukan family office alias perusahaan surga pajak konglomerat di Bali.

Luhut mengklaim bahwa Ray Dalio terkesan dengan fundamental ekonomi Indonesia seperti konsistensi pertumbuhan ekonomi 5%, inflasi rendah, hingga rasio utang cenderung rendah. Oleh sebab itu, Ray Dalio berminat menggarap proyek di Indonesia termasuk pembentukan family office.

"Kita akan ada pilot project [proyek percontohan] yang segera dengan Ray Dalio ini. Kita sedang tekniskan, finalkan, family office," jelas Luhut di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Kendati demikian, pensiunan perwira TNI itu tidak ingin menyampaikan target waktu peresmian family office tersebut. Hanya saja, dia memastikan bahwa tim yang berasal dari Dewan Ekonomi Nasional hingga Kemenko Perekonomian akan langsung bekerja mulai medio Maret 2025.

Apalagi, sambungnya, persiapan pembentukan family office sudah dimulai sejak 2024. Nantinya, tim akan meminta masukan dari Ray Dalio dan pelaku pasar lainnya.

"Kita harapkan ya dalam beberapa bulan ke depan, tinggal Presiden [Prabowo], karena Presiden sudah memberikan go-ahead [persetujuan untuk lanjut]. Jadi, secara teknis kita nanti laporkan ke Presiden, kalau Presiden perintah eksekusi ya kita eksekusi," ujar Luhut.

Sebagai informasi, family office adalah perusahaan yang memanajemen kekayaan para konglomerat tanpa dikenai pajak. Artinya, meski para konglomerat menanamkan kekayaan di Indonesia namun Kementerian Keuangan tidak bisa memungut pajak dari mereka.

Luhut sendiri pertama kali mengungkapkan keinginan membangun family office di Indonesia pada awal Juni tahun lalu. Dia ingin menjadikan Bali sebagai markas family office tersebut.

Dia menjelaskan, praktik family office sudah banyak tersebar di negara-negara Asia lain. Oleh sebab itu, dia ingin mereplikasinya di Indonesia.

"Jadi, family office itu, nanti banyak orang-orang kaya di dunia itu melihat Bali menjadi alternatif untuk mereka naruh duitnya di Indonesia, seperti di Singapura, di Hong Kong, juga di Abu Dhabi, tapi jangan dipajakin," jelas Luhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

Meski uang orang kaya tersebut tidak dikenakan pajak, Luhut menjelaskan yang terpenting banyak kurs asing yang akan tersimpan di Indonesia sehingga cadangan devisa negara semakin kuat.

Luhut mengklaim bahwa di Singapura ada sekitar 1.500 family office dengan dana tersimpan US$1,6 triliun. Dia pun menargetkan akan ratusan miliar dolar di family office Bali nantinya.