Bisnis.com, PEKANBARU — Hamparan gambut yang membentang di lebih dari separuh wilayah Riau menghadapi ancaman serius seiring dengan meningkatnya peluang terjadinya El Nino pada 2026.

Di tengah potensi kemarau yang lebih panjang dan kering, ekosistem gambut di daerah ini dinilai belum siap menghadapi tekanan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan muka tanah (subsiden), hingga peningkatan emisi karbon.

Kekhawatiran itu muncul setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi peluang El Nino pada 2026 terus meningkat. Dalam pemutakhiran musim kemarau Juni 2026, BMKG menyebut indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) telah keluar dari fase netral. Peluang terjadinya El Nino lemah mencapai 100%, El Nino moderat 98%, dan El Nino kuat 62%.

BMKG juga memperkirakan sekitar 56,18% wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 mendatang.

Kepala Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau, Sigit Sutikno, menjelaskan El Nino merupakan anomali iklim yang menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang karena massa hujan bergeser ke Samudra Pasifik. Akibatnya, musim kemarau yang umumnya berlangsung sekitar enam bulan dapat memanjang hingga sembilan bulan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi gambut Riau yang didominasi tipe ombrogen, yakni gambut yang sepenuhnya bergantung pada air hujan untuk menjaga kelembapannya. Ketika hujan berkurang, cadangan air di dalam gambut ikut menurun sehingga daya tahannya terhadap kekeringan makin melemah.

"Ketika hujannya itu jadi berkurang, tentu suplai air juga berkurang. Dampaknya sangat buruk bagi gambut. Kalau gambut mengering, paling tidak ada tiga risiko besar, yaitu kebakaran, ambles atau subsiden, serta peningkatan emisi karbon," ujarnya.

Sutikno mengatakan kondisi gambut Riau saat ini belum cukup siap menghadapi skenario kemarau panjang. Penyebabnya bukan semata karena El Nino, tetapi juga perubahan bentang alam akibat konversi lahan menjadi perkebunan yang disertai pembangunan kanal. Kanal-kanal tersebut mempercepat aliran air keluar menuju sungai maupun laut sehingga kemampuan gambut menyimpan air terus menurun.

Padahal, kata dia, ketika musim hujan tiba, air seharusnya dipertahankan selama mungkin agar dapat menjadi cadangan ketika kemarau berlangsung lebih lama. Salah satu upaya yang diperlukan adalah membangun sekat kanal sehingga air tidak langsung terbuang keluar dari kawasan gambut.

"Menampungnya dengan kita membuat sekat kanal supaya air tidak langsung mengalir habis ke sungai atau laut," katanya.

Ia menegaskan kesiapsiagaan menghadapi El Nino seharusnya dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba. Upaya mitigasi tidak bisa menunggu hingga kondisi gambut mulai mengering.

"Kalau ditanya apakah gambut kita siap menghadapi El Nino, jawabannya tidak. Kalau ingin melakukan mitigasi, seharusnya dimulai sejak awal tahun," tegasnya.

Kerentanan Beragam

Meski demikian, Sutikno menilai tingkat kerentanan gambut di Riau tidak bisa disamaratakan. Ada kawasan yang masih relatif terjaga, ada yang kritis, hingga sangat kritis.

Wilayah dengan kondisi paling rentan berada di pulau-pulau gambut pesisir, seperti Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Mendol. Dibandingkan hamparan gambut di daratan Sumatra, luas kawasan gambut di pulau-pulau tersebut jauh lebih kecil sehingga kapasitasnya menyimpan air juga lebih terbatas.

Ia mengibaratkan gambut sebagai reservoir atau penampung air alami di bawah permukaan tanah. Makin kecil luas kawasan gambut, makin sedikit air yang dapat disimpan. Kondisi itu diperparah dengan keberadaan kanal yang mengalirkan air ke berbagai arah hingga akhirnya bermuara ke laut, sehingga pulau-pulau gambut lebih cepat kehilangan cadangan air.

Karakter tersebut, menurut Sutikno, membuat pulau-pulau gambut menjadi lokasi yang paling sering mengalami karhutla. Selain cepat mengering, akses menuju lokasi kebakaran juga relatif sulit sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama.

Karena itu, ia menilai kawasan gambut pesisir semestinya menjadi prioritas utama dalam strategi pencegahan karhutla di Riau. Apalagi, berdasarkan analisis terhadap data kebakaran selama dua dekade terakhir, puncak kebakaran di pulau-pulau gambut hampir selalu terjadi pada Februari hingga Maret.

"Dalam dua puluh tahun terakhir, pulau gambut mengalami kebakaran paling parah pada Februari dan Maret. Ini seharusnya menjadi panduan bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan pada periode tersebut," ujarnya.

Selain pulau gambut, kawasan gambut di daratan Sumatra yang telah dikonversi menjadi perkebunan maupun hutan tanaman industri dan disertai kanalisasi juga masuk kategori kritis, terutama apabila tata kelola airnya tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, kawasan gambut yang masih terjaga, seperti area konservasi di Semenanjung Kampar dan sejumlah kawasan cagar biosfer, dinilai memiliki kemampuan menyimpan air yang jauh lebih baik sehingga relatif lebih tahan menghadapi kemarau panjang.

"Kalau kawasan gambutnya masih terjaga, justru lebih sering menghadapi banjir daripada kekeringan. Kawasan seperti itu tidak terlalu khawatir menghadapi El Nino yang panjang," kata Sutikno.

Bisnis.com, PEKANBARU - Hamparan gambut yang membentang di lebih dari separuh wilayah Riau menghadapi ancaman serius seiring meningkatnya peluang terjadinya El Nino pada 2026.

Di tengah potensi kemarau yang lebih panjang dan kering, ekosistem gambut di daerah ini dinilai belum siap menghadapi tekanan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan muka tanah (subsiden), hingga peningkatan emisi karbon.

Kekhawatiran itu muncul setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi peluang El Nino pada 2026 terus meningkat. Dalam pemutakhiran musim kemarau Juni 2026, BMKG menyebut indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) telah keluar dari fase netral. Peluang terjadinya El Nino lemah mencapai 100 persen, El Nino moderat 98 persen, dan El Nino kuat 62 persen.

BMKG juga memperkirakan sekitar 56,18 persen wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.

Kepala Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau Sigit Sutikno menjelaskan bahwa El Nino merupakan anomali iklim yang menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang karena massa hujan bergeser ke Samudra Pasifik. Akibatnya, musim kemarau yang umumnya berlangsung sekitar enam bulan dapat memanjang hingga sembilan bulan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi gambut Riau yang didominasi oleh tipe ombrogen, yakni gambut yang sepenuhnya bergantung pada air hujan untuk menjaga kelembapannya. Ketika hujan berkurang, cadangan air di dalam gambut ikut menurun sehingga daya tahannya terhadap kekeringan semakin melemah.

"Ketika hujannya berkurang, tentu suplai air juga berkurang. Dampaknya sangat buruk bagi gambut. Kalau gambut mengering, paling tidak ada tiga risiko besar, yaitu kebakaran, ambles atau subsiden, serta peningkatan emisi karbon," ujarnya, Sabtu (27/6/2026).

Sutikno mengatakan bahwa kondisi gambut Riau saat ini belum cukup siap menghadapi skenario kemarau panjang. Penyebabnya bukan semata-mata karena El Nino, tetapi juga perubahan bentang alam akibat konversi lahan menjadi perkebunan yang disertai pembangunan kanal. Kanal-kanal tersebut mempercepat aliran air keluar menuju sungai maupun laut sehingga kemampuan gambut menyimpan air terus menurun.

Padahal, kata dia, ketika musim hujan tiba, air seharusnya dipertahankan selama mungkin agar dapat menjadi cadangan ketika kemarau berlangsung lebih lama. Salah satu upaya yang diperlukan adalah membangun sekat kanal sehingga air tidak langsung terbuang keluar dari kawasan gambut.

"Nampungnya dengan membuat sekat kanal supaya air tidak langsung mengalir habis ke sungai atau laut," katanya.

Ia menegaskan kesiapsiagaan menghadapi El Nino seharusnya dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba. Upaya mitigasi tidak bisa menunggu hingga kondisi gambut mulai mengering.

"Kalau ditanya apakah gambut kita siap menghadapi El Nino, jawabannya tidak. Kalau ingin melakukan mitigasi, seharusnya dimulai sejak awal tahun," tegasnya.

Meski demikian, Sutikno menilai tingkat kerentanan gambut di Riau tidak bisa disamaratakan. Ada kawasan yang masih relatif terjaga, ada yang kritis, hingga sangat kritis.

Wilayah dengan kondisi paling rentan berada di pulau-pulau gambut pesisir, seperti Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Mendol. Dibandingkan dengan hamparan gambut di daratan Sumatra, luas kawasan gambut di pulau-pulau tersebut jauh lebih kecil sehingga kapasitasnya menyimpan air juga lebih terbatas.

Ia mengibaratkan gambut sebagai reservoir alami di bawah permukaan tanah. Semakin kecil luas kawasan gambut, semakin sedikit air yang dapat disimpan. Kondisi itu diperparah dengan keberadaan kanal yang mengalirkan air ke berbagai arah hingga akhirnya bermuara ke laut, sehingga pulau-pulau gambut lebih cepat kehilangan cadangan air.

Karakter tersebut, menurut Sutikno, membuat pulau-pulau gambut menjadi lokasi yang paling sering mengalami karhutla. Selain cepat mengering, akses menuju lokasi kebakaran juga relatif sulit sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama.

Karena itu, ia menilai kawasan gambut pesisir semestinya menjadi prioritas utama dalam strategi pencegahan karhutla di Riau. Apalagi, berdasarkan analisis terhadap data kebakaran selama dua dekade terakhir, puncak kebakaran di pulau-pulau gambut hampir selalu terjadi pada Februari hingga Maret.

"Dalam dua puluh tahun terakhir, pulau gambut mengalami kebakaran paling parah pada Februari dan Maret. Ini seharusnya menjadi panduan bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan pada periode tersebut," ujarnya.

Selain pulau Gambut, kawasan gambut di daratan Sumatra yang telah dikonversi menjadi perkebunan maupun hutan tanaman industri dan disertai kanalisasi juga masuk kategori kritis, terutama apabila tata kelola airnya tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, kawasan gambut yang masih terjaga, seperti area konservasi di Semenanjung Kampar dan sejumlah kawasan cagar biosfer, dinilai memiliki kemampuan menyimpan air yang jauh lebih baik sehingga relatif lebih tahan menghadapi kemarau panjang.

"Kalau kawasan gambutnya masih terjaga, justru lebih sering menghadapi banjir daripada kekeringan. Kawasan seperti itu tidak terlalu khawatir menghadapi El Nino yang panjang," kata Sutikno.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat meminta para pembeli produk minyak kelapa sawit mentah dan bubur kertas untuk ikut bertanggung jawab mencegah kebakaran hutan dan lahan di area konsesi perkebunan dan sekitarnya.

Menurutnya, tanggung jawab ini tidak bisa hanya dibebankan pada produsen, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Jumhur mengatakan para penikmat produk ini harus turut serta.

“Pembeli akhir yang kemudian menjadikan ini bahan baku untuk nilai tambah yang lebih tinggi di negaranya, mereka juga ikut tanggung jawab,” kata Jumhur, saat ditemui awak media di Pangkalan Kerinci, Riau, pada Jumat (19/6).

Jumhur juga mewaspadai potensi fenomena iklim El Nino yang diperkirakan aktif di level moderat hingga kuat tahun ini. El Nino akan membawa udara lebih kering yang rentan menyulut api di area rawan terbakar seperti lahan gambut.

Dia lalu meminta perusahaan komoditas saling bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencegah kebakaran yang disulut El Nino. “Memastikan lagi lahan-lahan yang potensial terbakar di El Nino yang panjang ini bisa terhindari,” ujar Jumhur.

Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur saat menyambangi area konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), bagian dari Asia Pacific Resources International Holdings Ltd alias APRIL Group milik konglomerat Sukanto Tanoto.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pemantauan kesiapan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama lahan gambut, di Provinsi Riau.

"Hari ini kami melihat sistem water sharing, memastikan lahan gambut tetap terairi tidak hanya di kawasan konsesi, tetapi juga hingga ke wilayah masyarakat," kata dia.

Pengelolaan air gambut PT RAPP dilakukan melalui sistem water zone yang dilengkapi sekat kanal untuk menjaga tinggi muka air gambut tetap berada pada level yang ditetapkan. Setiap zona memiliki papan pemantauan yang menunjukkan tinggi muka air secara berkala.

Bila ketinggian air turun di bawah ambang batas, sekat kanal akan ditutup untuk menahan air agar tetap menggenangi lahan gambut. Langkah ini bertujuan menjaga kelembapan gambut sehingga tidak mudah mengering dan terbakar.

Sebaliknya, ketika ketinggian air mencapai sekitar 20-30 sentimeter di atas batas yang ditetapkan, sekat kanal akan dibuka agar air dapat mengalir ke water zone dengan elevasi yang lebih rendah.

Menjelang musim kering atau saat menghadapi fenomena El Nino, standar tinggi muka air tersebut ditingkatkan. Misalnya, target tinggi muka air yang semula 4,6 meter dinaikkan menjadi 4,8 meter sehingga potensi penurunan muka air dapat diantisipasi lebih dini dan risiko kebakaran dapat ditekan.

Sehari sebelumnya, ia juga meresmikan sekat kanal di area permukiman masyarakat di Dusun I, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, hasil kolaborasi dengan sejumlah instansi pemerintahan serta PT Arara Abadi (Sinarmas Forestry) sebagai perwakilan perusahaan swasta.

Bupati Pelalawan Zukri Misran mengakui anggaran daerah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih sangat terbatas. Sebagian besar APBD masih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan ruang fiskal daerah semakin sempit akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Padahal, menurut Zukri, penanganan karhutla, terutama di lahan gambut, membutuhkan biaya yang tidak sedikit mengingat luasnya kawasan gambut di Kabupaten Pelalawan. "Porsinya masih kecil, apalagi 2025-2026 bahkan sangat minim," kata Zukri saat ditemui di Pangkalan Kerinci, Riau, Jumat (19/6).

Mengutip Antara, sepanjang Januari-Mei 2026, Pelalawan menjadi wilayah dengan luas kebakaran hutan dan lahan terbesar kedua di Sumatra. Dari total 4.538,8 hektare area yang terbakar, sekitar 4.328,4 hektare di antaranya merupakan lahan gambut.

Keterbatasan anggaran tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah meningkatnya risiko kebakaran karena kemarau yang bisa lebih kering akibat El-Nino. Kondisi lahan gambut yang mengering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dipadamkan.

Maka itu, Zukri berupaya melibatkan dunia usaha yang beroperasi di wilayah tersebut, termasuk para pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI). "Pemerintah itu kan harus bisa, tidak hanya menggunakan uang yang ada, tapi juga mengajak pihak lain seperti perusahaan untuk membantu kami," ujarnya.

Kebutuhan biaya untuk urusan karhutla bisa sangat besar. Sebagai gambaran, pada musim kemarau kering akibat El-Nino tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan 49 unit helikopter untuk patroli dan water bombing, sekaligus menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan peralatan ke sejumlah daerah rawan karhutla sebagai bagian dari upaya penanganan darurat.

Di luar upaya pemadaman, terdapat juga kebutuhan biaya untuk mitigasi kebakaran, salah satunya melalui pembangunan sekat kanal di lahan gambut.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat baru tersedia 45.430 unit sekat kanal di tujuh provinsi rawan kebakaran gambut, termasuk Riau. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai 538.568 unit.

Sekat kanal atau canal blocking merupakan bendung kecil yang dipasang pada saluran drainase di lahan gambut untuk memperlambat aliran air keluar dari kawasan gambut sehingga muka air tanah tetap terjaga. Dengan gambut yang tetap basah, risiko lahan mengering dan terbakar dapat ditekan.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, pembangunan sekat kanal masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain keterbatasan anggaran, edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi sekat kanal juga masih diperlukan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan mekanisme kompensasi apabila pembangunan dilakukan di lahan milik masyarakat.

"Kami mengundang siapa pun untuk ikut mempercepat dan memperbanyak pembangunan sekat kanal di Indonesia," ujar Jumhur.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyambangi area konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper, bagian dari Asia Pacific Resources International Holdings Ltd alias APRIL Group milik konglomerat Sukanto Tanoto.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pemantauan kesiapan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

"Hari ini kami melihat sistem water sharing, memastikan lahan gambut tetap terairi tidak hanya di kawasan konsesi, tetapi juga hingga ke wilayah masyarakat," kata Jumhur saat mengunjungi kawasan konsesi di Pangkalan Kerinci, Riau, Jumat (19/6).

Pengelolaan air gambut dilakukan melalui sistem water zone yang dilengkapi sekat kanal untuk menjaga tinggi muka air gambut tetap berada pada level yang ditetapkan. Setiap water zone memiliki papan pemantauan yang menunjukkan tinggi muka air secara berkala.

Bila ketinggian air turun di bawah ambang batas, sekat kanal akan ditutup untuk menahan air agar tetap menggenangi lahan gambut. Langkah ini bertujuan menjaga kelembapan gambut sehingga tidak mudah mengering dan terbakar.

Sebaliknya, ketika ketinggian air mencapai sekitar 20-30 sentimeter di atas batas yang ditetapkan, sekat kanal akan dibuka agar air dapat mengalir ke water zone dengan elevasi yang lebih rendah.

Menjelang musim kering atau saat menghadapi fenomena El Nino, standar tinggi muka air tersebut ditingkatkan. Misalnya, target tinggi muka air yang semula 4,6 meter dinaikkan menjadi 4,8 meter sehingga potensi penurunan muka air dapat diantisipasi lebih dini dan risiko kebakaran dapat ditekan.

Jumhur mengatakan karakteristik lahan gambut di kawasan tropis seperti Indonesia berbeda dengan gambut di wilayah beriklim dingin di belahan bumi utara. Karena itu, metode pengelolaannya tidak bisa disamakan.

"Kita harus kembangkan sendiri, merawat dan mengelola gambut dengan cara masyarakat tropis," ujarnya.

Selain meninjau sistem pengelolaan air gambut, Jumhur mengunjungi fasilitas pemantauan fluks karbon dioksida dan metana serta stasiun pemantauan meteorologi yang mengukur suhu dan kelembapan udara. Fasilitas tersebut terdiri atas empat menara Greenhouse Gas Emission Monitoring yang berada di area operasional maupun lahan restorasi perusahaan.

Menurut Jumhur, sistem pemantauan emisi secara real time tersebut dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain karena memungkinkan emisi dipantau secara berkala sekaligus mempercepat langkah mitigasi apabila terjadi peningkatan.

"Dari waktu ke waktu kita bisa memonitor berapa banyak emisi yang diproduksi dan langkah mitigasi apa yang segera dilakukan," ucapnya.

Dia berharap perusahaan-perusahaan lain juga memiliki sistem pemantauan emisi serupa yang terhubung dengan Kementerian Lingkungan Hidup sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pengendalian emisi dan pengelolaan gambut di masa mendatang.

Bupati Pelalawan Zukri Misran meminta pemegang konsesi besar Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau, PT Arara Abadi, serius turut serta dalam memitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Pemerintah tengah mewaspadai peningkatan risiko kebakaran eiring cuaca kering musim kemarau.

Berdiri tahun 1974, PT Arara Abadi merupakan perusahaan terafiliasi Asia Pulp & Paper Group, bagian dari Grup Sinar Mas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2021, perusahaan memegang konsesi seluas 296.376,94 hektare di delapan kabupaten/kota di Riau, termasuk di Kabupaten Pelalawan.

Perusahaan meresmikan sekat kanal gambut di Dusun I, Desa Pulau Muda, Kabupaten Pelalawan pada Kamis (18/6). Acara tersebut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.

“PT Arara Abadi, saya harapkan perusahaan jangan cuma ada Menteri saja peresmiannya. Saya harap seluruh kanal-kanal masyarakat bisa dibersihkan dan dibuat canal blocking,” kata Bupati Zukri saat peresmian.

Kanal-kanal di lahan gambut umumnya dibangun untuk mengeringkan lahan agar dapat ditanami hutan tanaman industri maupun perkebunan, sekaligus memudahkan transportasi. Namun, drainase tersebut dapat menurunkan muka air gambut sehingga lahan menjadi lebih kering dan rentan terbakar. Karena itu, pemerintah dan perusahaan membangun canal blocking berupa sekat atau bendung kecil di kanal untuk menahan aliran air dan menjaga kelembapan gambut.

Kepala Desa Pulau Muda Andika mengatakan, saat ini ada 27 parit di desa tersebut yang sudah mulai dangkal dan mengering. “Titik api yang sering terbakar itu bukan di sini, itu wilayahnya ada di Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV,” ujarnya. Dia pun meminta pembangunan kanal-kanal di area gambut ini bukan hanya seremoni.

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu wilayah rawan kebakaran gambut. Pada Maret lalu, terjadi kebakaran di area buffer kurang lebih 5 km dari area kerja PT Arara Abadi. Area tersebut milik masyarakat, berupa lahan gambut dengan tutupan semak belukar dan sawit. Kebakaran kemudian merambat hingga ke konsesi perusahaan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Asia Pulp & Paper Group Suhendra Wiriadinata mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, perusahaan, dan masyarakat adalah kunci penanggulangan kebakaran lahan.

“Kami berkomitmen, apa yang menjadi kebutuhan supaya kita bisa berkolaborasi dengan baik, baik itu sekat kanal atau alat-alat, juga kebutuhan masyarakat sekitar, kami akan perintahkan manager distrik untuk segera berdiskusi bersama,” ujar Suhendra.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat lalu menambahkan, Kementeriannya tidak akan menghambat pembangunan, namun kepentingan lingkungan harus tetap dijalankan.

“Kami berada di tengah-tengah dan itu-lah tugas pemerintah, pembangunan jalan, penyerapan tenaga kerja jalan, tetapi pelestarian lingkungan jalan terus,” ucap Jumhur.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan kemampuan Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menunjukkan perbaikan dalam beberapa siklus El Nino terakhir.

“Jika kita melihat perjalanan penanganan kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa siklus El Nino terakhir, ada satu hal yang patut kita syukuri, kemampuan kita dalam mengendalikan karhutla terus menunjukkan perbaikan,” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa luas karhutla saat El Nino terus menunjukkan tren penurunan. Pada El Nino 2015, luas karhutla tercatat sekitar 2,61 juta hektare, turun menjadi 1,64 juta hektare pada 2019, dan kembali menurun menjadi sekitar 1,16 juta hektare pada 2023.

Dalam dua siklus El Nino terakhir, lanjutnya, luas karhutla berhasil ditekan hingga 55,6 persen dibandingkan kondisi tahun 2015.

Menurut Menhut Raja Antoni, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak, mulai dari BMKG, BNPB, TNI-Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, hingga seluruh masyarakat.

“Karhutla bukan semata persoalan kehutanan, bukan semata persoalan lingkungan hidup, dan bukan hanya persoalan daerah tertentu. Karhutla adalah masalah bersama yang dampaknya dirasakan oleh seluruh bangsa,” ujar Raja Antoni.

Meski grafik karhutla pada siklus El Nino menunjukkan tren menurun, Menhut Raja Antoni mengingatkan bahwa kewaspadaan harus tetap ditingkatkan.

Hingga Mei 2026, luas karhutla tercatat sekitar 81 ribu hektare atau meningkat dibandingkan periode yang sama saat El Nino 2019 maupun 2023.

Selain itu, BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan lebih kering dengan puncak kemarau pada Juli hingga September.

“Kalau semua stakeholder masih bekerja dengan baik juga dengan peran TNI, Polri, serta partisipasi masyarakat, tentunya kita akan bisa memenangkan pertarungan melawan karhutla ini,” ujar Menhut Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Januari-Mei 2026 tercatat hampir delapan kali lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu mencapai 81 ribu hektare. Potensi El Nino ikut menambah risiko karhutla. Namun, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap insiden ini dapat dikendalikan.

Kepala Pusat Riset Ekologi BRIN Asep Hidayat mengatakan sebagian besar kebakaran hutan dan lahan dipicu oleh aktivitas manusia. Faktor iklim hanya berperan sebagai penguat yang menentukan skala dan intensitas kebakaran. Karena itu, karhutla cenderung dapat dikendalikan.

Asep mengatakan pengalaman berbagai negara menunjukkan, pengelolaan kebakaran yang efektif memerlukan pencegahan, kesiapsiagaan, deteksi dini, pemadaman cepat, restorasi ekosistem, serta keterlibatan masyarakat.

“Termasuk kemungkinan melalui pembakaran terkendali pada ekosistem tertentu. Meskipun demikian, ini diperlukan kajian mendalam terutama dampak negatif yang kemungkinan terjadi,” ujar Asep, dalam diskusi ‘When Fire Can Heal’, dikutip pada Senin (15/6).

Merujuk pada definisi yang disampaikan Food and Agricultural Organization (FAO), pembakaran terkendali merupakan pembakaran yang sengaja dilakukan untuk tujuan pengelolaan, dalam batas atau kondisi yang ditetapkan.

Pakar pengelolaan kebakaran dari organisasi lingkungan internasional The Nature Conservancy McRee Anderson mengatakan, pembakaran terkendali akan bermanfaat bila dilakukan dengan tepat.

Pembakaran terkendali dapat mempercepat regenerasi hutan; mengurangi akumulasi bahan bakar alami seperti daun kering, ranting, dan rumput yang dapat memicu kebakaran besar; mengendalikan spesies invasif; menjaga keseimbangan ekosistem alami; serta meningkatkan kesuburan tanah.

Praktik ini telah diterapkan selama puluhan tahun di berbagai negara, misalnya di Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, sebagai strategi pengurangan bahan bakar alami dan pengelolaan risiko kebakaran.

Namun, konsep ini tidak serta merta dapat diaplikasikan di Indonesia. Pakar kebakaran hutan dan lahan Israr Akbar mengatakan praktik pembakaran terkendali ini masih terkendala dari aspek regulasi, kapasitas pengawasan, dan karakteristik ekosistem.

Meski begitu, dia melihat adanya ruang diskusi lebih lanjut dengan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, khususnya Pasal 69, yang masih mengizinkan masyarakat lokal melakukan pembakaran maksimal dua hektare.

“Ini bisa jadi pertimbangan, kemungkinan pembakaran terkendali dapat dilakukan, khususnya di lahan bermineral,” ujar dia.

Dia sepakat konsep ini dapat menjadi salah satu solusi mengurangi bahan bakar alami di kawasan rawan kebakaran, sepanjang dilakukan dengan perencanaan dan pengawasan ketat. “Namun, praktik ini tidak boleh diterapkan di ekosistem gambut,” ucap Israr.

Selain menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar, kebakaran di lahan gambut juga sulit dikendalikan. Alhasil, kebakaran di lahan ini justru menambah timbulan emisi gas rumah kaca.

Inti pengelolaan gambut adalah mencegah kebakaran sejak awal. Sekalipun perlu mengurangi bahan bakar alami, harus dilakukan tanpa pembakaran.

El Nino Berisiko Tingkatkan Potensi Karhutla

Peneliti gambut Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Nisa Novita menjelaskan, kajian YKAN bersama Kementerian Kehutanan dan Oregon State University selama lebih dari dua dekade di Kalimantan memperlihatkan adanya korelasi kuat dan konsisten antara El Nino, frekuensi karhutla, dan luas gambut yang terbakar.

“Pembakaran terkendali harus diposisikan secara hati-hati sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko kebakaran yang lebih luas, dengan memastikan perlindungan penuh pada ekosistem gambut dan mengedepankan pencegahan berbasis lanskap,” kata Nisa.

Sebagai informasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, titik panas atau hotspot pada 1 Januari hingga 8 Juni 2026 telah mencapai 2.312 titik di Indonesia. Konsentrasi tertinggi pada Riau (607 titik), Kalimantan Barat (478 titik), dan Aceh (220 titik).

BMKG memprediksi jumlah hotspot akan meningkat seiring menguatnya El Nino di semester kedua tahun ini. Sebelumnya BMKG telah menyampaikan, potensi terjadinya El Nino berada di level moderat hingga kuat tahun ini sampai awal 2027.

SULSEL - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian banjir hingga kebakaran hutan dan lahan melanda empat daerah di Indonesia dalam periode 24 jam terakhir, Sabtu sampai dengan Minggu (13-14/6/2026) pukul 07.00 WIB.

Laporan pertama ialah kejadian Banjir yang melanda Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan pada Sabtu (13/6). Peristiwa ini dipicu oleh hujan deras yang kemudian menyebabkan debit air sungai meluap dan menggenangi permukiman warga. Wilayah terdampak yaitu Kelurahan Salubattang dan Pentojangan yang berada di Kecamatan Telluwanua.

"Hasil kaji cepat Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Palopo, sebanyak 10 unit rumah dan satu hektar lahan perkebunan terendam dengan tinggi muka air (TMA) mencapai 30 sentimeter," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/6/2026).

Peristiwa selanjutnya yaitu angin kencang yang menerjang Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada Sabtu (13/6). Lokasi terdampak ialah Desa Tanjung Kelit Kecamatan Bakung Serumpun. Sebanyak 80 unit rumah warga mengalami kerusakan, dengan rincian 14 unit rusak berat dan 66 unit rusak ringan.

"Angin tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga merusak dua fasilitas pendidikan. BPBD Kabupaten Lingga terus mengupayakan penanganan darurat dan berkoordinasi dengan perangkat daerah setempat," ujar Aam sapaan Abdul Muhari.

Berikutnya di Kabupaten Dairi, Sumatra Utara. Fenomena angin kencang ini menyebabkan sebanyak 12 unit rumah warga yang berada di Desa Parbuluan IV Kecamatan Parbuluan mengalami kerusakan setelah diterjang angin kencang ini. Merespon hal ini, BPBD Kabupaten Dairi melakukan pendataan dan monitoring di lokasi terdampak.

Lihat video: Bencana Alam di Sulut, Banjir Sitaro Renggut Banyak Nyawa



Beralih ke Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lahan seluas 20 hektare yang berada di Desa Eimau dan Eilode Kecamatan Sabu Tengah terbakar.

"Hasil kaji cepat BPBD Kabupaten Sabu Raijua dan tim gabungan mengungkap penyebab kebakaran diduga berasal dari sisa pembakaran sampah, terbawa angin sehingga menyebar dan memicu kebakaran," kata Aam.

Merespon kejadian bencana yang terjadi, Aam mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, saat terjadi hujan deras dalam durasi lebih dari satu jam, masyarakat diharapkan berlindung di lokasi yang aman dan memperhatikan wilayah sekitar apabila terdapat tanda-tanda alam yang dapat berpotensi menjadi bencana turunan, seperti banjir, banjir bandang dan tanah longsor.

"Selanjutnya apabila terjadi peristiwa angin kencang, warga agar tetap bertahan di dalam bangunan seperti rumah atau gedung lainnya. Apabila berada di luar rumah agar mencari tempat berlindung yang aman dan jauhi pohon serta baliho atau bangunan semi permanen lainnya," kata Aam.

Sementara itu, Aam juga mengingatkan masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan diharapkan agar tidak membakar sampah di lahan yang kering dan pastikan sampah yang terbakar telah padam tidak menyisakan bara atau api sekecil apapun.

"Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait agar melakukan penguatan personel dan peralatan serta rutin memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan potensi bencana yang ada di wilayah masing-masing," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menemukan masih ada kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) , bencana paling dominan di Indonesia pada periode 11–12 Juni 2026. Provinsi di Sumatera dan Kalimantan tercatat titik api aktif yang terus ditangani tim gabungan.

“Kejadian baru yang menjadi perhatian BNPB adalah karhutla di Jambi yang masih dalam penanganan satgas gabungan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Sabtu (13/6/2026).

Hingga Kamis (11/6/2026), dia menyebutkan total luas lahan yang terbakar di Jambi mencapai 121,6 hektare. Lokasinya tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota yaitu Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, serta Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi.

Dari seluruh wilayah tersebut, Kabupaten Sarolangun mencatat kebakaran terluas yakni 42,4 hektare, disusul Tanjung Jabung Barat 33,4 hektare, Batanghari 22,8 hektare, dan Tanjung Jabung Timur 18,8 hektare. Pemerintah Provinsi Jambi masih menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 27 April hingga 30 November 2026.

“Saat ini tim Satgas Karhutla terus melakukan penanganan dan pemadaman di sejumlah titik api yang masih terpantau,” ucapnya.

Untuk di Riau, karhutla juga menjadi salah satu perhatian nasional. Sejak awal tahun 2026, total lahan terbakar di wilayah ini telah mencapai 15.220,34 hektare. Status siaga darurat karhutla masih diberlakukan hingga akhir November mendatang.

Di Aceh, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya masih dalam proses penanganan. Dari total 99 hektare lahan terbakar, sekitar 98,8 hektare telah ditangani, sementara sisanya masih dalam tahap pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul.

Di Kabupaten Aceh Barat, pemadaman juga masih berlangsung. Dari total 34,1 hektare lahan terbakar, penanganan dilakukan di Kecamatan Bubon dan Samatiga dengan dukungan helikopter water bombing dari BNPB.

“Hingga saat ini penanganan di Kecamatan Bubon telah mencapai sekitar 95 persen dari total area terdampak, sedangkan di Kecamatan Samatiga mencapai sekitar 60 persen,” ujar Abdul Muhari.

Selanjutnya di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar sejak awal tahun hingga 11 Juni 2026 tercatat mencapai 452,04 hektare atau bertambah sekitar satu hektare dari laporan sebelumnya. Pemerintah daerah masih menetapkan status siaga darurat karhutla hingga Oktober 2026.

Sejumlah wilayah lain seperti Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, hingga Sulawesi Utara masih berada dalam status siaga maupun tanggap darurat bencana. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat langkah penanganan, mitigasi, serta kesiapsiagaan untuk mencegah perluasan kebakaran.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai meningkatkan kewaspadaan guna memitigasi potensi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memasuki musim kemarau tahun ini.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau 2026 diprediksi akan berlangsung pada periode Juli hingga September.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan pentingnya akurasi informasi prakiraan cuaca sebagai basis pendukung berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan di sektor pertanian hingga langkah mitigasi bencana oleh instansi terkait.

“Mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama menghadapi musim kemarau dengan potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), bencana kekeringan. Bila bencana terjadi untuk melaporkan pada BPBD Telepon/WA 08112065733 atau pemerintah terdekat,” kata Bupati Dony Ahmad Munir, Rabu (10/6/2026).

Kewaspadaan tersebut menyusul adanya laporan insiden kebakaran lahan yang terjadi di Gintung Lempeng, Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, pada Selasa (9/6/2026) sekitar pukul 12.00 WIB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang mencatat kobaran api dipicu oleh kondisi cuaca kering dan embusan angin kencang.

Kepala BPBD Sumedang Bambang Rianto menjelaskan kronologi kejadian tersebut berawal dari laporan warga yang melihat titik api di area galian. “Pertama kali masyarakat melihat api di pinggir jalan beton galian Cibeureum, adanya angin mengakibatkan kebakaran lahan semakin meluas. Luas lahan yang terbakar dengan panjang 20 meter dan lebar 3 meter,” jelas Bambang.

Meskipun personel BPBD telah berhasil memadamkan api dan melokalisasi area agar tidak meluas ke pemukiman, Bambang tetap mengimbau masyarakat untuk proaktif melakukan pencegahan dini. Pihaknya menekankan beberapa poin krusial guna menekan risiko Karhutla di wilayah Sumedang.

Masyarakat diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghentikan kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan api unggun telah padam sepenuhnya sebelum meninggalkan lokasi hutan atau lahan terbuka.

“Segera lapor ke BPBD jika terjadi kebakaran hutan dan lahan 081 120 65733,” pungkasnya.

Sejumlah wilayah di Sumatra kembali dikepung api. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tercatat sudah muncul di Riau, Sumatera Selatan, dan juga Aceh saat memasuki musim kemarau tahun ini.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan risiko karhutla di Sumatra meningkat seiring memasuki musim kemarau pada Juni ini. Prakiraan itu pun dibenarkan Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatra, Ferdian Krisnanto.

“Sejak Iduladha, kami sudah melaksanakan pemadaman di Riau, sampai saat ini tim masih bekerja di TKP Kandis, Sokoi, dan Rantau Bais,” ujar Ferdian saat dihubungi Katadata pada Selasa (2/6).

Ketiga lokasi berada di Provinsi Riau. Selain itu, hasil patroli udara menunjukkan kemunculan titik api di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau. Karhutla juga menghanguskan sejumlah titik di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan.

“Dikarenakan beberapa hari tidak hujan dan kondisi suhu harian yang lumayan panas, sekitar 33-34 derajat Celsius, muncul banyak hotspot,” ujar Ferdian.

Dia kemudian menambahkan, satu regu Manggala Agni juga telah diberangkatkan untuk memadamkan karhutla di Nagan Raya, Aceh, pada Senin (1/6) malam.

Berdasarkan analisis citra satelit, luas karhutla di Sumatra periode Januari hingga April 2026 hampir menyamai luas area karhutla pada 2019 lalu. Luas karhutla di Sumatra pada Januari-April 2019 tercatat mencapai 29.342,04 hektare. Sementara, luas karhutla di Sumatra pada Januari-April 2026 mencapai 27.908,84 hektare.

Jika pada 2019 karhutla terkonsentrasi di Riau, kemudian disusul Kepulauan Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan, kini karhutla terjadi di seluruh provinsi di pulau ini. Termasuk di Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. ‘Pemerataan’ ini sudah terjadi setidaknya sejak 2021 lalu.

“Ada potensi mirip-mirip ke 2019, dengan kondisi El Nino juga,” kata Ferdian. Prediksi BMKG, fenomena iklim El Nino diperkirakan menguat dari level lemah ke moderat pada semester II tahun ini.

BMKG juga mencatat, musim kemarau pada 2019 lebih kering dari musim kemarau pada 2018 dan acuan normal klimatologis pada 1981-2010. Kondisi itu memicu kekeringan di sektor pertanian, sumber daya air, hingga kehutanan dan lingkungan akibat El Nino pada September 2018 hingga Juli 2019.

El Nino diikuti dengan fenomena anomali suhu muka laut di Samudra Hindia, dimana suhu muka laut di timur Afrika lebih hangat dibandingkan suhu muka laut di barat daya Sumatra. Kondisi ini dikenal dengan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) plus. IOD+ tercatat menguat pada April hingga Desember 2019.

Kedua fenomena iklim itu membuat musim kemarau pada 2019 bertambah panjang dan kuat. Musim hujan terlambat datang kala itu. Sebanyak 46 persen dari 342 zona musim di Indonesia mengalami musim kemarau sama hingga lebih panjang enam dasarian (2 bulan) dari normalnya.

Kekeringan pada 2019 pun memicu buruknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut catatan SiPongi–Sistem Pemantauan Karhutla Kementerian Kehutanan–total hutan dan lahan di seluruh Indonesia yang hangus saat itu mencapai sekitar 1,65 juta hektare.

Sepanjang karhutla pada periode Agustus-Oktober 2019, BMKG mencatat konsentrasi debu polutan berukuran kurang dari 10 mikron (PM10) di Sumatra berada di level tinggi. Bahkan pada September 2019, konsentrasi PM10 di seluruh Sumatra tercatat melebihi ambang batas 150 µg/m3.

Insiden ini 'masih lebih baik' dibandingkan karhutla pada 2015 lalu, saat El Nino berada di level kuat. Data SiPongi menunjukkan, karhutla kala itu menghanguskan 2,6 juta hektare di berbagai titik di Indonesia.

Kendati demikian, menurut Ferdian, karhutla yang terjadi di sejumlah titik di Sumatra kali ini tidak hanya difaktori oleh kondisi cuaca kering. Pembukaan lahan dengan cara membakar vegetasi juga menjadi pemicunya.

“Penyiapan lahan atau kebun dengan membakar masih menjadi kejadian pemicu kebakaran yang kami temui di lapangan, baik di Riau maupun di Sumatera Selatan,” kata dia.

Dia bersama tim pun terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghindari tindakan-tindakan yang memicu kebakaran. Namun, upaya mengubah perilaku itu membutuhkan intensitas dan waktu yang panjang.

Bersamaan dengan itu, patroli darat dan udara terus dilakukan untuk deteksi, ditambah operasi modifikasi cuaca dan respon cepat saat terjadi karhutla.