Pengawalan lapangan ini merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar setiap potensi kendala produksi dapat terdeteksi...

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengawalan sentra pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian, memastikan pendampingan petani berjalan optimal, serta mengantisipasi dampak El Nino terhadap sektor pangan.

"Kami terus memperkuat pengawalan sentra produksi pangan nasional di Merauke, Papua Selatan, guna menjaga keberlanjutan produksi di tengah dinamika iklim yang terjadi," kata Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sebagai bagian dari penguatan pengawalan produksi, Kementan melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi pertanaman dan panen di sejumlah kawasan produksi padi di Merauke.

Pemantauan di lakukan di wilayah Kampung Yasamulya SP2 dan Kampung Waninggap Miraf SP5 di Distrik Tanah Miring serta Kampung Sidomulyo di Distrik Semangga.

Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Kementan bersama Dandim 1707/Merauke, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun), penyuluh pertanian lapangan, dan kelompok tani setempat untuk memastikan berbagai langkah mitigasi dan pendampingan produksi berjalan optimal.

"Pengawalan lapangan ini merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar setiap potensi kendala produksi dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini sehingga produktivitas pertanian di sentra pangan Merauke tetap terjaga," ujarnya.

Ia menjelaskan pemantauan lapangan dilakukan guna memetakan berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas pertanian sehingga langkah penanganan yang diperlukan dapat segera dilakukan.

“Kami turun langsung untuk memetakan, jika memang terjadi penurunan produksi, apa penyebab utamanya. Setelah bersama-sama meninjau tiga lokasi tadi, memang ditemukan adanya penurunan produksi, namun kondisinya tidak signifikan dan bukan gagal panen total (puso),” beber Hermanto.

Menurutnya, dinamika iklim yang ditandai dengan tingginya curah hujan pada musim rendengan menjadi tantangan yang perlu diantisipasi bersama.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga penguatan pengendalian dan pendampingan kepada petani menjadi langkah penting untuk menjaga produktivitas pertanian.

Untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah dinamika iklim, Kementan bersama pemerintah daerah terus memperkuat berbagai langkah mitigasi dan adaptasi.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui perbaikan dan optimalisasi jaringan irigasi, pemanfaatan varietas yang lebih adaptif terhadap kondisi genangan maupun banjir, penguatan pendampingan budidaya oleh penyuluh pertanian, serta percepatan penanganan berbagai kendala yang berpotensi mempengaruhi hasil produksi petani.

Selain itu, pengendalian OPT juga terus diperkuat melalui pendekatan pengendalian terpadu yang melibatkan petani, penyuluh, dan dinas teknis di daerah.

Ketersediaan sarana pengendalian yang sesuai dengan karakteristik serangan OPT di wilayah Merauke menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kondisi pertanaman, terutama pada periode curah hujan tinggi yang meningkatkan kerentanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit.

Sebagai langkah antisipasi ke depan, Hermanto menegaskan pentingnya memperkuat konsolidasi dan koordinasi antara petani, penyuluh lapangan, serta dinas terkait agar pengendalian hama dan penyakit tanaman dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

“Teman-teman di lapangan sudah mulai mengonsolidasikan gerakan untuk memastikan serangan hama dapat diminimalisir ke depannya. Hama memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi sangat bisa dikendalikan agar tidak sampai terjadi ledakan kasus,” tambahnya.

Selain penguatan pengendalian OPT, Kementan juga terus mendorong perbaikan infrastruktur pendukung pertanian, termasuk optimalisasi jaringan irigasi dan penerapan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas lahan sekaligus mengurangi risiko kerugian yang dihadapi petani akibat cuaca ekstrem.

Ke depan, Kementan akan terus memperkuat pengawalan sentra-sentra produksi pangan strategis nasional melalui sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, penyuluh pertanian, dan kelompok tani.

Dengan langkah mitigasi yang tepat, penguatan sarana dan prasarana, serta pendampingan yang berkelanjutan, Kementan optimistis produktivitas pertanian di Merauke dapat terus terjaga sehingga mendukung upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta akan mengeluarkan instrumen perpajakan yang kompetitif sebagai bentuk relaksasi bagi pelaku usaha properti

Jakarta (ANTARA) - Fenomena iklim ekstrem bukan lagi sekadar variabel lingkungan yang berdiri sendiri, melainkan determinan ekonomi yang mampu mendisrupsi stabilitas pasar secara sistemik.

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dipaparkan dalam rapat koordinasi di Markas Besar Polri pada 14 April, Indonesia bersiap menghadapi transisi menuju fase El Nino, dengan probabilitas 50 hingga 80 persen pada semester II 2026.

Dalam perspektif teknokratik, intensitas lemah hingga moderat yang diprediksi tetap membawa risiko nyata terhadap rantai pasok material konstruksi, struktur biaya pembangunan, serta profil risiko asuransi nasional.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Balai Kota pada pertengahan April, secara eksplisit memperingatkan bahwa periode April hingga September 2026 merupakan fase krusial bagi ketahanan wilayah.

Sektor properti, sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Jakarta, berada pada posisi yang sangat rentan terhadap guncangan suplai dan penurunan daya beli yang terakselerasi oleh anomali cuaca tersebut.

Masalahnya, El Nino bukan sekadar urusan kenaikan suhu udara, melainkan ancaman terhadap ketersediaan material dasar yang menggerakkan roda konstruksi.

Ketika kekeringan melanda, seluruh ekosistem pembangunan terdisrupsi yang berujung pada pembengkakan biaya yang tidak terencana.

Jakarta, sebagai pusat gravitasi ekonomi nasional, telah menyadari eskalasi risiko ini dan mulai mengonsolidasikan instrumen kebijakannya. Namun, stabilitas ekonomi nasional tidak bisa hanya bertumpu pada kesiapan satu provinsi.

Mengingat rantai pasok properti lintas wilayah, daerah-daerah lain di Indonesia diharapkan segera melakukan langkah antisipasi serupa untuk menghindari ketimpangan harga material dan gangguan pembangunan infrastruktur.

Jika fenomena El Nino 2026 tidak dimitigasi dengan pendekatan teknokratik yang presisi secara nasional, maka target-target makro ekonomi yang telah ditetapkan berisiko terkoreksi secara tajam.

Diperlukan sinkronisasi antara kebijakan fiskal di tingkat pusat dan daerah untuk memastikan bahwa industri properti tetap mampu bertahan sebagai lokomotif ekonomi di tengah cuaca ekstrem.

Disrupsi rantai pasok

Dampak primer El Nino terhadap industri properti termanifestasi melalui gangguan aktivitas ekstraksi material dasar di wilayah penyangga.

Secara logis, penurunan debit air sungai secara signifikan akibat kekeringan panjang menghambat penambangan pasir dan batu secara efisien, terutama di wilayah seperti Bogor yang menjadi pemasok utama Jakarta.

Kelangkaan air menyulitkan proses pencucian pasir dan operasional alat berat di lokasi tambang, yang secara otomatis mengurangi volume suplai ke pasar.

Pemantauan di sejumlah titik distribusi konstruksi menunjukkan tren kenaikan harga material yang cukup mengkhawatirkan.

Pada awal 2026, harga pasir konstruksi telah naik sebesar Rp20.000 per ritase, sementara semen fluktuatif di angka Rp50.000 hingga Rp80.000 per sak, dan material fabrikasi, seperti batako serta bata merah, terus tertekan inflasi lokal yang konsisten.

Secara teknokratis, fluktuasi harga ini mencerminkan inefisiensi logistik yang dipicu oleh kelangkaan stok di tingkat hulu.

Bagi pengembang dan kontraktor, kondisi ini mengakibatkan pembengkakan biaya yang signifikan pada proyek-proyek berjalan.

Kenaikan harga material dasar secara otomatis akan menggerus margin keuntungan pengembang dan memaksa mereka melakukan penyesuaian harga jual di tingkat konsumen.

Data Bank Indonesia menunjukkan, rasio kredit bermasalah (NPL) pada kredit properti per Februari 2026 telah menyentuh angka 3,24 persen, naik dari 2,99 persen pada periode sebelumnya.

Ini adalah indikator nyata bahwa daya beli masyarakat sedang berada dalam tekanan hebat, bahkan sebelum dampak puncak kekeringan benar-benar dirasakan oleh industri secara menyeluruh.

Selain masalah material, sektor asuransi properti juga menghadapi tantangan besar yang logis.

Seperti yang diungkapkan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), lini properti dan rekayasa merupakan sektor yang paling rentan terdampak El Nino ekstrem.

Risiko kebakaran yang meningkat di kawasan padat penduduk dan lokasi proyek selama musim kemarau panjang memicu lonjakan klaim yang dapat mengganggu stabilitas industri asuransi.

Kondisi ini menciptakan efek domino: risiko yang tinggi akan meningkatkan premi asuransi, yang pada akhirnya kembali membebani biaya operasional pengembang dan memperberat harga properti di mata calon pembeli yang kini semakin selektif akibat tekanan ekonomi global yang terus membayangi.

Resiliensi ekonomi

Menghadapi eskalasi risiko tersebut, Jakarta telah menetapkan standar mitigasi melalui kebijakan fiskal daerah yang responsif.

Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta akan mengeluarkan instrumen perpajakan yang kompetitif sebagai bentuk relaksasi bagi pelaku usaha properti.

Langkah ini merupakan strategi fiskal yang cerdas untuk mengompensasi kenaikan biaya konstruksi akibat El Nino serta tekanan geopolitik global yang memicu lonjakan harga energi.

Dengan memberikan insentif pajak daerah, pemerintah berupaya memastikan iklim investasi properti tetap menarik, sehingga proyek-proyek strategis tidak terhenti.

Relaksasi ini menjadi sangat krusial mengingat pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 yang mencapai 5,21 persen harus tetap dipertahankan sebagai penyangga ekonomi nasional.

Namun, strategi fiskal di tingkat ibu kota saja tidak cukup, tanpa keseragaman aksi di daerah lain dan dukungan manajemen sumber daya dari pelaku industri.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mulai mendorong badan usaha milik daerah (BUMD) untuk melakukan diversifikasi sumber material bangunan dan memperkuat cadangan logistik konstruksi sebelum puncak kekeringan melanda.

Pola ini seharusnya menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain untuk mengamankan rantai pasok lokal mereka.

Dalam konteks teknokratik, pengembang nasional harus mulai mengadopsi teknologi konstruksi yang hemat air serta sistem manajemen risiko yang mengintegrasikan data iklim secara langsung guna meminimalkan kerugian akibat cuaca ekstrem.

Solusi konstruktif lainnya adalah memperluas akses pembiayaan yang lebih fleksibel bagi proyek properti yang mampu menunjukkan strategi ketahanan iklim yang terukur.

Pada akhirnya, El Nino 2026 adalah ujian nyata bagi ketahanan infrastruktur industri properti secara nasional. Keberhasilan dalam melewati tantangan ini bergantung pada kemampuan semua pemangku kepentingan dalam menyinkronkan kebijakan antara mitigasi bencana alam dan stimulus ekonomi.

Sektor properti tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri menghadapi kenaikan biaya material dan risiko asuransi yang melonjak.

Melalui kombinasi relaksasi pajak, diversifikasi rantai pasok, dan penguatan manajemen risiko berbasis data yang dimulai dari Jakarta dan diikuti oleh daerah lainnya, kita dapat mengubah ancaman kekeringan ini menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri yang lebih tangguh.

Ambisi untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama, dengan kesadaran penuh bahwa adaptasi iklim kini adalah bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.

*) Rioberto Sidauruk,pengamat industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

Martapura (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa langkah percepatan masa tanam yang dilakukan petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan (Sumsel), sebagai strategi menghadapi potensi penurunan produksi dan gagal panen akibat El Nino.

"Langkah ini sangat tepat karena saat ini sudah hampir memasuki musim kemarau panjang," kata Wamentan Sudaryono saat menghadiri gerakan percepatan tanam padi di Desa Sidomakmur, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, Kamis.

Ia mengatakan pemerintah pusat dan daerah memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi dampak El Nino melalui gerakan percepatan tanam yang digelar di Desa Sidomakmur tersebut.

Gerakan menanam padi tersebut dilakukan menggunakan alat mesin pertanian modern, yakni rice transplanter riding dan walking.

Penggunaan teknologi tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya percepatan tanam sekaligus peningkatan efisiensi produksi di tengah ancaman penurunan curah hujan.

Sudaryono menekankan pentingnya percepatan masa tanam sebagai strategi menghadapi potensi penurunan produksi akibat El Nino.

Pemerintah pusat, ia mengatakan akan memberikan dukungan melalui berbagai program dan fasilitas untuk memastikan petani dapat meningkatkan frekuensi tanam dan panen.

“Intinya, petani harus dapat menanam lebih cepat dan lebih banyak, sehingga hasil panen juga meningkat,” katanya.

Melalui gerakan percepatan tanam dan penguatan kelembagaan petani, ia berharap Sumatera Selatan mampu menjaga stabilitas produksi pangan sekaligus meningkatkan kontribusinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperkuat sektor pertanian.

"Petani merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus hadir secara nyata dalam membela dan memperjuangkan kepentingan petani,” kata Herman Deru.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional dalam keadaan aman dan siap dalam menghadapi dampak fenomena El Nino yang diprediksi akan melanda Indonesia mulai April 2026.

"El Nino Godzilla diprediksikan bertahan selama enam bulan, namun stok beras kita per hari ini ada sebanyak 4,9 juta ton yang diprediksi dapat memenuhi kebutuhan selama 11 bulan. Aman," kata Amran saat mengunjungi Gudang Bulog Banjar Kemantren di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu.

Selain itu, Amran menjelaskan ketersediaan bahan pangan dari sektor lain seperti industri makanan horeka tercatat sebanyak 12,5 juta ton, disertai dengan hasil tanaman standing crop sebanyak 11 juta ton.

Menurutnya, stok beras nasional diprediksi dapat segera menembus angka lima juta ton selambat-lambatnya pada pertengahan minggu depan.

Dengan demikian, lanjutnya, stok beras tersebut menjadi rekor tertinggi selama Republik Indonesia berdiri.

"Artinya ketersediaan pangan nasional mencapai kurang lebih 28 juta ton, cukup untuk 11 bulan dan menghadapi dampak fenomena El Nino," katanya.

Ia pun meminta masyarakat untuk turut serta dalam melaksanakan verifikasi data pangan nasional tersebut, sekaligus demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Amran juga menegaskan untuk menghadapi musim kemarau panjang ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai strategi seperti pompa dan distribusi air, serta penguatan sistem irigasi di sejumlah wilayah terdampak.

Selain itu, Amran turut menegaskan stok pupuk nasional dalam kondisi aman disertai dengan adanya penurunan harga pupuk sebesar 20 persen yang dinilainya dapat membantu para petani serta meningkatkan produksi bahan pangan di Indonesia.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan verifikasi data-data pangan nasional demi meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

"Silakan masyarakat ikut aktif dalam melakukan pengecekan langsung. Hari ini stok beras nasional di angka 4,9 juta ton," kata Amran dalam kunjungannya ke Gudang Bulog Banjar Kemantren di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu.

Amran menyebutkan masyarakat bisa memantau melalui data-data dari Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), dan dari Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) yang semuanya kredibel.

Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi Bulog Jatim yang mengajak perwakilan masyarakat dari elemen mahasiswa, dosen, hingga organisasi kepemudaan untuk ikut melaksanakan kunjungan demi mengecek stok beras di wilayah setempat.

Menurutnya, keterlibatan publik penting untuk memastikan adanya verifikasi independen terhadap data pangan nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Amran menuturkan data per hari ini menunjukkan jumlah stok beras nasional mencapai 4,9 juta ton dengan prediksi akan mencapai lima juta ton pada pertengahan minggu depan.

Ia menilai dengan adanya jumlah stok beras sejumlah tersebut maka ketahanan pangan nasional menghadapi dampak fenomena El Nino dalam kondisi yang kuat.

Selain itu, Amran menjelaskan ketersediaan bahan pangan dari sektor lain seperti industri makanan horeka tercatat sebanyak 12,5 juta ton, disertai dengan hasil tanaman standing crop sebanyak 11 juta ton.

Ia mengatakan ketersediaan pangan nasional yang mencapai kurang lebih 28 juta ton itu cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama 11 bulan dan menghadapi dampak fenomena El Nino.

"Saya bangga dengan adanya elemen masyarakat yang hadir, supaya ada second opinion, serta cross check langsung dari masyarakat terhadap data-data pangan nasional yang tersedia," katanya.

Ia pun menyatakan siap membuka pintu transparansi ketersediaan tersebut, melalui komunikasi lintas lembaga demi memastikan adanya keterlibatan masyarakat dalam ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026