REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Konsistensi pengembangan layanan digital bank bjb kembali menorehkan prestasi dan apresiasi, dengan meraih Penghargaan Kategori Perluasan QRIS Terbanyak pada ajang Digital Jawara Festival (DIGIWARA) 2026 dan Sharia Festival Jawara (SHAFARA).

Event tahunan ini diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Banten dengan tujuan memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus mengakselerasi transformasi digital di Tanah Jawara.

Acara dihadiri Gubernur Provinsi Banten Andra Soni, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Ameriza Ma’ruf Moesa serta tamu undangan lainnya.

DIGIWARA Festival 2026 juga bertujuan mengkomunikasikan kebijakan digitalisasi sistem pembayaran kepada masyarakat luas, sekaligus mendorong partisipasi pemerintah daerah dan penyedia jasa pembayaran dalam memperluas digitalisasi ekonomi.

Pada kegiatan tersebut, bank bjb turut berpartisipasi melalui booth layanan perbankan dan digital, termasuk pembukaan rekening online, aktivasi DIGI Mobile, pendaftaran merchant QRIS, layanan DigiCash, deposito online, hingga layanan pembayaran pajak daerah bekerja sama dengan Bapenda Kota Tangerang Selatan.

Penghargaan diterima CEO Regional 4 bank bjb Mohammad Mufti, pada Jumat (22/5/2026) di Bintaro Jaya Xchange Mall 2, menjadi bukti konsistensi bank bjb dalam memperluas digitalisasi layanan perbankan kepada masyarakat melalui penguatan ekosistem pembayaran digital yang semakin memudahkan dan nyaman digunakan.

Saat ini, transformasi digital terus menjadi fokus utama bank bjb seiring berkembangnya tren dan kebiasaan masyarakat yang kini semakin mengandalkan layanan transaksi non tunai dalam aktivitas sehari-hari.

Masyarakat saat ini menginginkan layanan transaksi yang praktis, cepat, efisien, dan dapat diakses kapan saja. Kondisi tersebut mendorong bank bjb terus memperkuat inovasi layanan digital agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat modern.

Salah satu langkah strategis yang terus dilakukan adalah memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di berbagai merchant dan sektor usaha.

Melalui perluasan layanan QRIS, masyarakat kini semakin dimudahkan dalam melakukan pembayaran berbagai kebutuhan transaksi harian tanpa harus menggunakan uang tunai.

Kehadiran QRIS bank bjb memberikan kemudahan dalam proses pembayaran karena transaksi dapat dilakukan secara cepat hanya melalui perangkat digital yang dimiliki nasabah. Selain praktis, penggunaan QRIS juga membantu menciptakan pengalaman transaksi yang lebih nyaman dan efisien baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Bank bjb terus memperluas jaringan merchant QRIS agar layanan pembayaran digital dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah.

Perluasan tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan bank bjb terhadap percepatan inklusi keuangan dan transformasi ekonomi digital nasional. Tidak hanya fokus pada kemudahan transaksi.

Bank bjb memahami bahwa kepercayaan masyarakat menjadi fondasi penting dalam pengembangan layanan perbankan digital yang berkelanjutan. Bank bjb juga optimistis penggunaan transaksi digital akan terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi.

Melalui pengembangan layanan digital yang berkelanjutan, bank bjb ingin menghadirkan solusi transaksi yang mampu memberikan rasa kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Pencapaian penghargaan pada ajang DIGIWARA dan SHAFARA menjadi motivasi bagi bank bjb untuk terus memperluas inovasi layanan digital di masa mendatang.

Bank bjb juga berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang semakin inklusif dan mudah dijangkau masyarakat luas.

Dengan semangat transformasi digital yang terus berkembang, bank bjb menegaskan komitmennya untuk menjadi institusi perbankan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus mampu menghadirkan layanan keuangan digital yang handal, terpercaya, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi jaringan kantor bank bjb terdekat yang tersebar di 17 Provinsi di Indonesia maupun call center bjb Call 14049 atau bisa mengakses website resmi www.bankbjb.co.id mengikuti kanal resmi bank bjb guna memperoleh pembaruan terkini seputar program dan kegiatan lainnya.

Bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) cross border atau antarnegara Indonesia-China pada Kamis (30/4/2026). Kini, masyarakat Indonesia yang bepergian ke China bisa menggunakan QRIS. Sebaliknya, masyarakat China yang bepergian ke Indonesia juga bisa menggunakan QR-nya.

“Jadi, setiap kali kita pergi ke China atau warga China datang ke Indonesia, jangan gunakan uang tunai, cukup gunakan ponsel Anda. Anda bisa membeli apa saja,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Peluncuran Implementasi QRIS Antarnegara China di Kompleks BI, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Peluncuran kerja sama QRIS antarnegara tersebut merupakan upaya BI dalam memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran, sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional.

Kerja sama tersebut secara resmi menambah deretan negara yang warganya bisa menggunakan QR masing-masing di negara yang menjalin kerja sama. Negara tersebut yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel), serta China.

Duta Besar China untuk Indonesia, Wang Lutong, menyampaikan pihaknya mengapresiasi pencapaian kerja sama QRIS dengan China sebagai langkah memanfaatkan perkembangan digitalisasi.

“Kita hidup di dunia yang berubah dengan cepat, dan sektor perbankan juga sedang mengalami transisi. Kita perlu beradaptasi dengan inovasi, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan digitalisasi. Kita perlu memperkuat kapasitas dengan berinvestasi pada teknologi dan skill,” ujarnya.

Peluncuran QRIS antarnegara Indonesia-China pada Kamis (30/4/2026) tersebut merupakan soft launching. Baru ada beberapa platform pembayaran seluler dan online yang bisa digunakan dalam pemanfaatan QRIS per hari ini, yakni Alipay dan UnionPay. Nantinya akan lebih banyak lagi platform yang bisa digunakan, dan kemudian akan diadakan grand launching.

“Kami menantikan peluncuran resmi QRIS dan akan terus memperluas partisipasi serta penerimaan, dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran. Kami sangat antusias dengan masa depan yang menanti kita semua,” terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan akan segera meluncurkan kerja sama Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara dengan China. Direncanakan, peluncuran QRIS cross border Indonesia-China bakal dilakukan pada akhir April 2026 mendatang.

“QRIS antarnegara Indonesia-China diluncurkan pada 30 April 2026,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2026 yang digelar secara daring, Rabu (22/4/2026).

Peluncuran kerja sama QRIS cross border tersebut merupakan upaya BI dalam memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran, sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional.

Kerja sama tersebut akan secara resmi menambah deretan negara yang warganya bisa menggunakan QR masing-masing di negara yang menjalin kerja sama. Negara tersebut yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel).

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menerangkan, dalam proses uji coba penggunaan QRIS cross border Indonesia-China, antusiasme masyarakat tinggi. Uji coba QRIS cross border Indonesia-China diketahui dilakukan mulai 17 Agustus 2025, bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan RI.

“Kita lihat antusiasme dalam uji coba ini sangat besar. Dalam uji coba itu sendiri, volume transaksinya sudah mencapai 1,64 juta transaksi, nominalnya sudah mencapai Rp 556 miliar. Ini baru sandboxing atau baru uji coba. Jadi, nanti pada saat launching mudah-mudahan akan lebih tinggi lagi,” ungkapnya.

Fili menyebut, saat ini sudah ada 24 penyelenggara dari Indonesia yang terdiri atas 16 bank dan delapan lembaga selain bank yang ikut berkontribusi dalam pemanfaatan QRIS cross border Indonesia-China. Sementara dari China sendiri ada 19 penyelenggara.

“Jadi pada dasarnya, baik dari aspek teknis maupun aspek bisnis, ini sudah siap untuk diimplementasikan. Nanti istilahnya tanggal 30 kita akan gunting,” katanya.

Sebelumnya, kemudahan transaksi lintas negara makin terasa bagi masyarakat Indonesia. Dengan ekspansi QRIS ke Korea Selatan, warga kini bisa bertransaksi cukup dengan memindai kode QR melalui ponsel tanpa perlu menukar uang tunai.

Perluasan ini menambah daftar negara yang telah terhubung dengan sistem pembayaran digital Indonesia, setelah Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Hingga awal 2026, total transaksi QRIS lintas negara tercatat lebih dari 7,6 juta transaksi, didominasi kebutuhan wisata dan konsumsi harian.

Bagi masyarakat, sistem ini memberi kemudahan langsung. Nominal pembayaran otomatis dikonversi ke rupiah saat transaksi sehingga pengguna tidak perlu lagi menghitung kurs secara manual atau membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membeberkan harapan terhadap kepemimpinan baru Bank Indonesia yang kini dikomandoi Jajang Hermawan.

Jajang Hermawan resmi menerima tongkat estafet dari Budi Widihartanto di Gedung Bank Indonesia Kaltim, Senin (26/1/2026).

Kehadiran Jajang Hermawan diharapkan mampu menjawab tantangan ekonomi daerah khususnya di Kaltim yang kian kompleks.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyatakan bahwa pelantikan ini bukan sekadar transisi rutin birokrasi. Ada harapan besar di pundak Jajang sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim.

"Amanah ini bukanlah tugas yang sederhana, melainkan tanggung jawab strategis yang berat. Namun, dengan pengalaman, integritas, dan kepemimpinan yang Bapak [Jajang Hermawan] miliki, kami yakin Bapak mampu menjalankan peran ini dengan sebaik-baiknya," kata Seno Aji, Senin (26/1/2026).

Pemerintah daerah secara eksplisit menetapkan 4 prioritas yang harus menjadi fokus Hermawan.

Pertama, menjaga stabilitas inflasi daerah demi melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Kedua, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk menciptakan ekosistem keuangan yang aman, efisien, dan inklusif.

Ketiga, menyangkut penguatan sektor riil, termasuk pembinaan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Pemprov sendiri menargetkan lahirnya 10.000 usaha mikro baru setiap tahunnya yang menuntut kerja keras kolaboratif antara Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lokal.

Keempat, perluasan literasi dan inklusi keuangan, terutama menyasar generasi muda di pedesaan dan wilayah perbatasan.

Seno mengungkapkan bahwa harapan tinggi tersebut bukan tanpa landasan. Selama periode kepemimpinan Budi, sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah mencatat sejumlah capaian konkret.

Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), inflasi regional berhasil ditekan hingga meraih pengakuan dari Presiden Republik Indonesia.

Namun demikian, kontribusi Bank Indonesia tidak berhenti pada angka-angka makro. Program pemberdayaan UMKM menyentuh pengrajin batik di Berau dan penenun sarung di Samarinda Seberang.

Di sektor pangan, kata Seno, proyek percontohan padi di Kutai Kartanegara dengan teknologi drone bahkan mencatatkan hasil panen perdana 6,7 ton sebagai bukti nyata bahwa kolaborasi strategis mampu menghasilkan dampak terukur.

"Bapak Budi karena sudah meminum air Mahakam pasti akan kembali ke sini [Kaltim]. Kami harap tidak sungkan untuk terus menjalin silaturahmi dan berdiskusi dengan kami pada masa mendatang," ucapnya.

Adapun dia menuturkan bahwa hubungan antara Pemprov dan Bank Indonesia harus melampaui sekadar formalitas kedinasan.

"Kita harus lebih erat, berani berinovasi, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat Kalimantan Timur," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, Budi Widihartanto telah berkontribusi memimpin BI Kaltim sejak Agustus 2023.

Selanjutnya, Budi akan bertugas di Jakarta sebagai pimpinan Departemen Regional yang mengoordinasikan 46 kantor perwakilan di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 1,5 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) di sepanjang 2025.

Direktur Utama BNI Purnama Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya mendukung pelaksanaan program MBG melalui pembiayaan dan digitalisasi sistem pembayaran di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"BNI telah memberikan pembiayaan untuk 577 debitor dengan total pinjaman mencapai Rp 1,5 triliun," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Sementara itu, dari sisi digitalisasi, saat ini ada 6.560 dapur SPPG yang telah terdaftar dan terhubung dengan sistem transaksi digital BNI, yakni crystal account serta BNI direct.

Integrasi tersebut mendorong peningkatan aktivitas transaksi dengan total volume yang tercatat mencapai Rp 26 triliun.

"Jadi kurang lebih di 6.560 titik atau kurang lebih 34 persen dari total 19.188 dapur telah terintegrasi dengan BNI direct," kata dia.

Tak hanya program MBG, BNI juga mendukung program sekolah rakyat yang dicanangkan pemerintah.

Purnama bilang, BNI menjadi satu-satunya bank yang mendapat mandat untuk mengelola layanan perbankan digital di 166 sekolah rakyat.

BNI berkontribusi pada operasional sekolah rakyat melalui penyediaan Agen46 Mini Bank, bank sampah, pembukaan rekening siswa, serta kartu siswa berbasis reader untuk absensi elektronik.

Kemudian dalam program pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, BNI berpartisipasi melalui pembiayaan sindikasi kepada PT Agrinas untuk mendukung pembangunan fisik koperasi, termasuk penyediaan perlengkapan dan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di berbagai daerah.

"Kontribusi Agen 46 di dalam KDMP ini adalah untuk memperkuat layanan keuangan dan mendorong penguatan ekonomi kerakyatan di berbagai daerah," ucap Purnama.

Bisnis.com, JAKARTA — Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro memaparkan visi untuk menerapkan bauran strategi integratif baru bertajuk "SEMANGKA" untuk menghadapi dinamika ekonomi global yang bergeser dari era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuju TUNA (Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity).

Dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon deputi gubernur BI di hadapan Komisi XI DPR, Solikin menjabarkan visi strategisnya yang merujuk pada filosofi lokal sekaligus pemikiran ekonomi Sumitro Djojohadikusumo.

"Dunia saat ini diwarnai ketidakpastian tinggi, di mana dinamika geopolitik yang berlarut menahan laju pertumbuhan PDB dunia. Kita perlu menavigasi cita-cita perekonomian nasional menuju Indonesia Maju melalui penguatan stabilitas, pertumbuhan tinggi, dan inklusivitas," ujar Solikin, Kamis (23/1/2026).

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI itu memaparkan konsep SEMANGKA sebagai akronim dari delapan pilar strategi kebijakan yang diusungnya. Strategi ini dirancang untuk menyelaraskan mandat stabilitas BI dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah, termasuk program prioritas Asta Cita.

Secara rinci, strategi SEMANGKA mencakup: Stabilitas makroekonomi dan keuangan sebagai jangkar; Ekonomi syariah dan pesantren; Makroprudensial yang inovatif; Akselerasi reformasi struktural; Navigasi stabilitas harga pangan; Gerak UMKM dan ekonomi kreatif; Keandalan digitalisasi sistem pembayaran; serta Aksi bersama melalui sinergi dan kolaborasi.

Solikin menganalogikan strategi ini dengan buah semangka yang memiliki filosofi mendalam.

"Kulit hijau yang halus merepresentasikan tata kelola yang tertib. Daging merah dan kuning melambangkan kesejahteraan rakyat, sementara bijinya menjadi simbol keberlanjutan bagi generasi mendatang," jelasnya.

Solikin menyampaikan inisiatif baru bernama Pinisi (Percepatan Intermediasi Perbankan). Melalui program ini, menurutnya, BI akan menjembatani sisi penawaran dan permintaan kredit (bridging liquidity supply and loan demand) secara reguler bersama kementerian/lembaga dan pelaku usaha.

"Kami ingin memastikan likuiditas tidak hanya tersedia, tetapi mengalir tepat sasaran ke sektor prioritas seperti pertanian, hilirisasi, dan UMKM," tegas Solikin.

Respon Era TUNA

Solikin menekankan bahwa tantangan ekonomi 2026 tidak lagi sekadar fluktuatif (VUCA), melainkan turbulen dengan kebaruan yang tinggi akibat disrupsi digital dan fragmentasi geopolitik.

Oleh karena itu, dia mendorong peran BI yang lebih proaktif sebagai enabler reformasi struktural. Kebijakan makroprudensial akan diarahkan lebih insentif, memberikan kelonggaran likuiditas bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor bernilai tambah tinggi dan ekonomi hijau.

Di sisi pengendalian inflasi, strategi navigasi harga pangan akan diperkuat melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNIP), yang dinilai strategis untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

"Sinergi menjadi kunci. Inisiatif parsial di masing-masing lembaga hanya menjadi kondisi yang necessary (perlu), namun belum sufficient (cukup). Kita harus bergerak bersama agar transformasi ekonomi berdampak nyata," pungkasnya.

Jadwal Fit & Proper Test

Sebelumnya, DPR telah menerima tiga nama calon deputi gubernur BI melalui surat presiden (Surpres). Surpres yang dikirim Presiden Prabowo Subianto itu berisi tiga nama calon untuk menggantikan posisi Juda Agung yang mengundurkan diri sebagai deputi gubernur BI.

Ketiga nama tersebut adalah keponakan Prabowo sendiri, Thomas Djiwandono, serta dua pejabat internal BI, yakni Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Diki Kartikoyono dan Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memerinci agenda fit and proper test tiga calon deputi gubernur BI itu akan berlangsung dalam dua hari terpisah, yakni Jumat (23/1/2026) dan Senin (26/1/2026).

Pada hari pertama, Jumat (23/1/2026), giliran pertama diberikan kepada Solihin M. Juhro. Uji kepatutan dijadwalkan berlangsung pagi hari, pukul 09.00—10.00 WIB.

Sementara itu, dua kandidat lainnya akan menjalani ujian pada Senin (26/1/2026). Dicky Kartikoyono dijadwalkan menghadap Komisi XI pada pukul 14.00—15.00 WIB.

Sesi terakhir akan diisi oleh Thomas Djiwandono. Sosok yang belakangan menjadi sorotan publik ini dijadwalkan memaparkan visi-misinya pada pukul 16.00—17.00 WIB.

"Proses fit and proper test berjalan terbuka," kata Misbakhun kepada Bisnis, Rabu (21/1/2026).

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa setiap kandidat akan diberikan alokasi waktu total selama 60 menit. Waktu tersebut terbagi atas 25 menit pemaparan visi dan misi, 15 menit sesi pendalaman atau pertanyaan dari anggota dewan, serta 20 menit untuk memberikan jawaban.

Adapun, nasib ketiga calon tersebut akan langsung diputuskan segera setelah seluruh rangkaian uji kelayakan rampung. "Keputusan atas hasil fit and proper test Deputi Gubernur BI akan dilaksanakan pada rapat internal Komisi XI DPR RI pada hari Senin, 26 Januari 2026 pukul 18.30 WIB," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) membawa arah kebijakan pada 2026 untuk tetap berfokus pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, BI mengarahkan kebijakan moneternya untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.

Sementara kebijakan BI lain, seperti kebijakan akroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan, diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Pada tahun 2026, dengan masih tingginya ketidakpastian global, kebijakan moneter tetap pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, pro stability and growth," ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, Jumat (29/11/2025).

Pada saat yang bersamaan, BI juga akan terus bersinergi erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mendukung transformasi ekonomi nasional Asta Cita serta menjaga ketahanan ekonomi dari tekanan eksternal.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan, kebijakan moneter pada 2026 akan dijalankan dengan lebih longgar melalui penurunan suku bunga acuan (BI rate).

Dengan BI rate yang rendah, ekonomi diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi melalui peningkatan penyaluran kredit perbankan.

Namun, tentunya penurunan BI rate harus mempertimbangkan banyak hal, terutama inflasi yang terkendali.

Arah kebijakan moneter juga diarahkan pada upaya menjaga nilai tukar rupiah dari gejolak global.

Adapun langkah stabilisasi yang akan ditempuh ialah melalui intervensi di pasar valuta asing, baik melalui instrumen Non-Deliverable Forward (NDF) di luar negeri maupun intervensi spot dan DNDF di dalam negeri.

Selain itu, BI juga akan melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk memastikan likuiditas tetap terjaga.

Perry menambahkan, ketahanan eksternal Indonesia akan terus diperkuat lewat penjagaan cadangan devisa yang memadai.

Salah satu upaya yang ditempuh yakni memperluas instrumen penempatan valuta asing dari Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), sehingga suplai valas tetap stabil dan dapat memperkuat posisi eksternal Indonesia.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial akan diarahkan untuk mendorong kredit perbankan agar tumbuh lebih tinggi melalui pemberian berbagai insentif ke perbankan.

Mulai Desember 2025, insentif likuiditas makroprudensial akan ditingkatkan menjadi Rp 423 triliun untuk mendorong kredit ke sektor prioritas pemerintah.

Insentif tambahan juga diberikan kepada perbankan yang lebih cepat menurunkan suku bunga kredit, sehingga transmisi pelonggaran moneter dapat berlangsung lebih efektif.

"BI akan koordinasi dengan Koordinasi KSSK untuk mengatasi special rate di perbankan," kata dia.

Di sistem pembayaran, BI akan terus mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong ekonomi keuangan digital nasional.

Dalam hal ini, BI akan memperkuat infrastruktur melalui New BI-FAST, modernisasi BI-RTGS, serta penguatan pusat data transaksi pembayaran.

Ke depannya, BI juga akan terus melakukan inovasi dan memperluas penggunaan sistem pembayaran QRIS hingga ke negara lain.

Tak hanya itu, BI melanjutkan eksperimen penerbitan Digital Rupiah sebagai alat pembayaran digital yang sah di Indonesia, yang menjadi bagian dari transformasi sistem keuangan nasional.