Bisnis.com, JAKARTA — Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar menantang secara terbuka Pakar Telematika Roy Suryo dkk untuk membuktikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan Rismon usai bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Mulanya, Rismon memberikan pesan kepada Roy Suryo dkk agar menerima kenyataan bahwa unsur atau materi dalam ijazah Jokowi adalah asli. Setelah itu, dia mengajak secara terbuka untuk membuktikan keaslian ijazah tersebut.

"Kalau ada yang meragukan, terutama saudara saya Pak Roy Suryo dan Bu Tifa, mau secara privat maupun publik, saya siap mendemonstrasikan metode saya dengan cara fair, terbuka, dan open source," ujar Rismon.

Rismon menjelaskan bahwa dirinya memiliki metode yang membuktikan soal ijazah Jokowi asli. Misalnya, melalui metode pencahayaan yang bisa mempengaruhi warna tertentu.

"Contoh, stempel yang kita analisa tidak ada. Saya rekonstruksi stempel yang warnanya gelap ketika ditimpa dengan warna hitam, maka secara kromatik nilainya dekat. Kalau dirotasi dengan cahaya tertentu, bagian itu bisa hilang," imbuhnya.

Setelah itu, dia pun meminta agar Roy Suryo dkk bisa mengungkap juga kebenaran soal ijazah Jokowi. Sebab, menurutnya, lebih baik dihina maupun dicaci dibandingkan tidak bisa mempertanggungjawabkan penelitiannya.

"Ayolah, edukasi publik. Saya lebih baik tidak disorak-soraki, lebih baik dihina dan dicaci sebagai pengkhianat daripada saya harus tidak bisa tidur," pungkasnya.

Sekadar informasi, Rismon merupakan rekan seperjuangan Roy Suryo dan dokter Tifa dalam perkara ini. Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka klaster kedua dalam kasus ijazah Jokowi ini.

Roy, Rismon dan Tifa terlihat cukup solid seama serangkain proses hukum berlangsung. Bahkan, ketiganya nampak solid dan cukup dikenal dengan trio RRT.

Adapun, dua dari delapan tersangka yang sudah ditetapkan telah berdamai dengan Jokowi dalam perkara ini yaitu Damai Hari Lubis dan Eggi Sudjana.

Dalam hal ini, Polda Metro Jaya pun telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara Eggi dan Damai usai keduanya bertemu Jokowi di Solo.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menutup 316 perlintasan sebidang sepanjang 2025 untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan penutupan perlintasan sebidang sepanjang yang dinilai rawan kecelakaan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, TNI, serta kementerian dan lembaga terkait.

Dia menuturkan setiap perlintasan sebidang adalah ruang temu antara perjalanan dan keselamatan. Di titik inilah peran pengguna jalan dan perjalanan kereta api saling melengkapi untuk menciptakan mobilitas yang aman dan nyaman.

Sepanjang 2025, lanjutnya, KAI memperkuat komitmen keselamatan melalui penutupan perlintasan berisiko, peningkatan edukasi publik, serta penguatan penegakan aturan demi melindungi pengguna jalan dan perjalanan kereta api.

"Penutupan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih tertib, sekaligus mendukung agenda nasional peningkatan keselamatan transportasi," ujar Anne dalam keterangan resmi seperti dilansir Antara, Sabtu (17/1/2026).

Selain itu, KAI memperkuat pendekatan edukatif guna membangun budaya disiplin berlalu lintas.

Sepanjang 2025, kata Anne, KAI melaksanakan 2.016 kegiatan sosialisasi keselamatan di sekitar jalur kereta api, 212 kegiatan edukasi ke sekolah, 687 pemasangan spanduk keselamatan, serta 655 kegiatan TJSL di lingkungan stasiun.

Seluruh rangkaian itu diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman bahwa palang pintu, rambu, dan marka adalah bagian dari sistem perlindungan bersama.

Diaa menegaskan keselamatan akan semakin kuat ketika didukung oleh kepatuhan dan partisipasi publik.

“Kami mengajak masyarakat untuk berhenti sejenak di palang pintu, mematuhi rambu, dan menunggu hingga benar-benar aman sebelum melintas. Tindakan sederhana ini adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri, keluarga, dan sesama pengguna jalan,” ucap Anne.

Dalam mendukung keselamatan operasional, KAI juga melakukan 52 penertiban bangunan liar di area yang berpotensi mengganggu perjalanan kereta api.

Penertiban itu merupakan bagian dari pengamanan Ruang Manfaat Jalur Kereta Api (RUMAJA), yaitu area terdekat dengan rel yang digunakan untuk operasional dan perawatan kereta.

KAI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk memastikan area ini dimanfaatkan sesuai peruntukannya, demi kenyamanan dan keselamatan bersama.

Ketentuan mengenai RUMAJA diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dan KAI berkomitmen menjalankannya secara persuasif, edukatif, serta mengedepankan dialog dengan masyarakat.

“Penertiban kami lakukan dengan pendekatan humanis dan kolaboratif. Tujuan utamanya adalah menciptakan ruang yang aman dan tertib bagi semua, bukan sekadar menegakkan aturan,” kata Anne.

KAI mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan tertib di perlintasan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Berhenti sejenak, patuh pada rambu, dan menunggu dengan sabar adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi keselamatan bersama.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah kolaboratif dan penguatan infrastruktur digital perlu dilakukan Indonesia untuk menekan lonjakan penipuan digital (scam) dan kejahatan siber yang makin agresif.

Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA), Ratu Máxima mengungkapkan, tujuh dari sepuluh masyarakat Indonesia menghadapi upaya penipuan digital setiap pekan.

Sementara itu, satu dari empat orang sudah mengalami kerugian finansial akibat aksi tersebut.

Dia menekankan pentingnya percepatan identitas digital (digital ID) dan sistem pertukaran data untuk memperkuat keamanan transaksi antarnegara maupun kawasan.

"Aspek tersebut dinilai menjadi fondasi kunci untuk memblokir pola penipuan yang terus berevolusi," katanya dalam konferensi pers UNSGSA dengan OJK di Jakarta pada Kamis (27/11/2025).

Selain itu, dia juga menilai edukasi publik harus dilakukan setiap hari, termasuk penyampaian informasi mengenai modus penipuan terbaru.

Menurutnya, kampanye yang muncul tepat saat seseorang akan melakukan pembayaran telah terbukti efektif di beberapa wilayah

Dia mencontohkan adanya sistem peringatan otomatis mengenai skema penipuan yang sedang marak pada sejumlah negara.

“Modus penipuan berubah setiap hari. Sistem peringatan di titik transaksi telah bekerja baik di banyak negara,” ujarnya.

Dia menambahkan, kejahatan siber ataupun scam bukanlah fenomena lokal, melainkan persoalan global yang juga dialami banyak negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Dia pun mengapresiasi langkah proaktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah membentuk pusat penanganan penipuan digital.

Ratu Maxima menyebut, ke depannya pihaknya akan terus berkomunikasi dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di Indonesia, termasuk OJK, untuk mengatasi masalah penipuan digital

Ratu Maxima menambahkan, berbagai taktik atau strategi yang sukses secara internasional akan dirangkum dan dibawa untuk mendukung upaya Indonesia menghadapi eskalasi kejahatan digital.

“Ini adalah masalah universal. Karena itu, kami akan membawa isu ini dalam perspektif global—bagaimana negara-negara bisa saling membantu. Saya tidak mengklaim mengetahui semuanya karena bidang ini terus berkembang. Tapi negara yang telah berhasil akan menjadi sumber pembelajaran dan itu akan kami bawa ke Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang diinisiasi oleh OJK mengungkapkan aksi penipuan di sektor keuangan kian marak hingga menimbulkan kerugian bagi korban senilai Rp7,8 triliun dalam setahun terakhir.

Secara terperinci, IASC telah menerima sebanyak 343.402 laporan terkait dugaan penipuan selama setahun belakangan, sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025. Dari total 563.558 rekening yang dilaporkan, sebanyak 106.222 rekening telah diblokir.

"Adapun total kerugian dana yang dilaporkan oleh korban penipuan sebesar Rp7,8 triliun, dengan dana yang telah berhasil diblokir sebesar Rp386,5 miliar," tulis keterangan resmi tersebut.

PT Dupoin Futures Indonesia kembali menorehkan prestasi gemilang setelah meraih penghargaan "Most Trusted Broker" dalam ajang CNN Indonesia Awards 2025.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen Dupoin dalam mendukung digitalisasi sektor keuangan nasional melalui inovasi teknologi, keamanan informasi, dan tata kelola yang transparan.

Komitmen terhadap Digitalisasi dan Inovasi

Sebagai bagian dari pelaku utama di industri perdagangan berjangka, Dupoin terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan memperkuat infrastruktur teknologinya melalui penerapan MetaTrader 5 dan ActsTrade, menghadirkan analisis pasar harian, serta meningkatkan kecepatan dan efisiensi transaksi.

Langkah-langkah tersebut bertujuan menghadirkan pengalaman trading modern, aman, dan mudah diakses bagi nasabah di seluruh Indonesia.

ActsTrade, misalnya, memungkinkan transaksi langsung melalui browser dengan fitur manajemen posisi real-time dan analisis grafik komprehensif tanpa perlu instalasi tambahan.

Menjawab Tantangan Keamanan Digital

Dalam era percepatan digital, isu keamanan siber dan perlindungan data menjadi perhatian utama bagi pelaku industri keuangan.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Dupoin berhasil memperoleh sertifikasi ISO 27001:2022 dari TÜV Rheinland, sebuah standar global untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Sertifikasi ini menegaskan komitmen Dupoin dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data nasabah, sejalan dengan praktik terbaik keamanan informasi internasional.

Selain aspek teknologi, Dupoin juga berkomitmen pada kepatuhan dan tata kelola yang baik. Seluruh kegiatan operasionalnya berada di bawah pengawasan Bappebti, serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Dupoin juga menjadi anggota resmi Jakarta Futures Exchange (JFX), Kliring Berjangka Indonesia (KBI), dan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO), menjadikannya pialang berjangka terpercaya yang beroperasi sesuai regulasi nasional.

Penghargaan dari CNN dan CNBC Indonesia Awards 2025

Prestasi Dupoin di ajang CNN Indonesia Awards 2025 dengan kategori "Most Trusted Broker" diserahkan langsung oleh Direktur Transmedia, Latif Harnoko, dalam acara bertema "Kolaborasi dan Harmoni Menggapai Asta Cita untuk Negeri" yang digelar di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta (31/10).

Sebelumnya, Dupoin juga meraih penghargaan "Highest Trading Volume Broker" pada Road to CNBC Indonesia Awards 2025: Best Financial Services, setelah mencatat 832.800 transaksi sepanjang tahun 2025, tertinggi di Indonesia berdasarkan data Jakarta Futures Exchange (JFX).

Direktur Utama PT Dupoin Futures Indonesia, Gunawan Herman, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan penghargaan yang diterima.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan dan apresiasi yang diberikan," kata Gunawan dalam keterangannya dikutip Rabu (12/11).

Penghargaan ini, kata Gunawan, merupakan wujud nyata dari komitmen pihaknya untuk menjaga integritas, keamanan, dan transparansi di industri perdagangan berjangka.

"Kami percaya, kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan perlindungan data dan kepercayaan publik untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat," ujar Gunawan.

Gunawan juga menegaskan bahwa edukasi dan kolaborasi menjadi fondasi penting bagi kemajuan industri.

"Melalui edukasi dan kerja sama dengan regulator serta media nasional, kami berupaya meningkatkan literasi publik mengenai perdagangan berjangka dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri ini," tambahnya.

Menatap Masa Depan dengan Optimisme

Menutup 2025 dengan capaian positif, Dupoin berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung digitalisasi dan transformasi keuangan nasional.

Melalui inovasi teknologi, peningkatan keamanan siber, dan program edukasi berkelanjutan, Dupoin akan terus memperkuat posisinya sebagai broker berjangka paling inovatif dan terpercaya di Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana merampungkan kebijakan redenominasi rupiah melalui penuntasan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah alias RUU Redenominasi.

Dalam keterangan resminya, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengusulkan agar pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) nantinya terlebih dahulu melakukan uji coba terbatas (pilot project) sebelum redenominasi diberlakukan secara penuh.

Seperti yang diketahui, rencana redenominasi telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025. PMK 70/2025 ini ia tetapkan sejak 10 Oktober 2025 dan diundangkan pada 3 November 2025.

Misbakhun menjelaskan redenominasi berpotensi mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan, namun tetap memerlukan perencanaan yang komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Kami ingin kebijakan ini berjalan hati-hati dan tidak menimbulkan gangguan di lapangan. Fokus utamanya adalah kejelasan tahapan dan kesiapan masyarakat," ujar Misbakhun dalam keterangan resminya dikutip Selasa (11/11/2025).

Maka dari itu, menurut Misbakhun pemerintah perlumenyusun peta jalan yang jelas, termasuk tahap transisi dari uang lama ke uang baru serta strategi sosialisasinya.

Selain itu, edukasi publik juga diperlukan terutama bagi pelaku UMKM yang akan merasakan dampak langsung dari perubahan nominal harga.

"Yang paling penting, Bank Indonesia harus memastikan stabilitas inflasi dan sistem pembayaran tetap terjaga selama proses perubahan," tambahnya.

Secara keseluruhan, Misbakhun menjelaskan DPR siap membahas RUU tersebut. Mulai dari teknis perubahan, transisi, hingga kesiapan publik.

"Pada prinsipnya, kami menyambut baik rencana redenominasi ini. Kami siap membahasnya sepanjang seluruh aspek teknis, transisi, dan kesiapan publik telah dipertimbangkan dan dipersiapkan secara matang," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akan terus melakukan pembahasan mengenai proses redenominasi.

Ramdan Denny menegaskan, RUU Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029, sebagai RUU inisiatif Pemerintah atas usulan Bank Indonesia.

Sedangkan terkait implementasinya, redenominasi ia sebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan waktu yang tepat, dengan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial serta kesiapan teknis termasuk hukum, logistik, dan teknologi informasi.

"Bank Indonesia akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi selama proses redenominasi berlangsung," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana strategis Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menuntaskan penyusunan kerangka regulasi redenominasi rupiah melalui RUU tentang Perubahan Harga Rupiah belum sampai ke tahap pembahasan dengan DPR.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal mengungkapkan hal ini. Ia mengatakan, meski sudah masuk ke dalam daftar panjang atau long list program legislasi nasional (prolegnas) usulan pemerintah, rencana penyusunan RUU Redenominasi belum melibatkan DPR.

"Pemerintah belum mengajukan ke kami, karena itu belum ada dibahas. Silakan konfirmasi juga ke pimpinan Baleg (Badan Legislasi)," kata Hekal kepada CNBC Indonesia, Selasa (11/11/2025).

Meski begitu, para anggota dewan di DPR kata dia tidak mempermasalahkan bila pemerintah ingin melakukan kebijakan redenominasi alias memangkas tiga digit nol pada rupiah, seperti Rp 1.000 menjadi Rp 1.

"Dan memang ada di long list nya usulan pemerintah. Prinsipnya selama dilaksanakan dengan perencanaan yang matang sebetulnya ga ada masalah," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Amin AK juga menekankan pembahasan RUU tentu akan memakan waktu lama bila pemerintah sendiri belum memasukkan pembahasan detailnya dengan DPR.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenkeu 2025-2029 yang Purbaya tetapkan sejak 10 Oktober 2025, target penyelesaian penyusunan RUU itu memang baru pada 2026-2027.

"Jadi kayaknya memang masih jauh," ucap Amin AK seraya menambahkan langkah ini perlu ditempatkan sebagai agenda teknis-strategis jangka menengah.

Namun demikian, Ia menegaskan redenominasi bukan sekadar penghapusan digit nol, melainkan kebijakan struktural yang menuntut kesiapan prasyarat makroekonomi, tata kelola transisi, dan mitigasi dampak sosial-ekonomi secara komprehensif.

"Kemenkeu harus berkoordinasi intens dengan Bank Indonesia agar kebijakan ini terukur dan mampu meminimalisir risiko sosial ekonomi di masyarakat," ungkapnya.

Karena itu, Amin menekankan beberapa hal pokok untuk menjalankan kebijakan itu. Pertama, Pemerintah dan Bank Indonesia harus memastikan inflasi terkendali, stabilitas moneter terjaga, serta kondisi fiskal sehat sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

Kedua, wajib ada kajian dampak yang bersifat menyeluruh dan transparan. Dampak terhadap sektor perbankan, UMKM, pasar tradisional, sistem pembayaran digital, kontrak utang-piutang, upah, pensiun, hingga penyesuaian sistem perpajakan.

Ketiga, diperlukan masa transisi bertahap dan edukasi publik secara masif.
Masyarakat tidak boleh menjadi korban kebingungan harga, pembulatan nilai, atau praktik manipulasi akibat literasi yang tidak merata.

"Pemerintah wajib memimpin edukasi publik secara intensif hingga ke daerah bahkan hingga ke desa dan kelurahan," tegasnya.

Keempat, harus disadari bahwa redenominasi tidak otomatis menghapus nilai ekonomi aset ilegal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi tetap harus dilakukan melalui penegakan hukum, penguatan rezim anti-pencucian uang (AML), pemeriksaan aset, dan transparansi keuangan.

"Saya mendorong agar rencana implementasinya berbasis data. Harus dipastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan beban baru bagi rakyat, terutama UMKM dan kelompok rentan, serta tidak memicu ekspektasi inflasi atau spekulasi harga di lapangan," tutur Amin.

Ia pun mendorong dilakukannya kajian dengan prinsip kehati-hatian atau prudential approach dalam implementasinya. Kebijakan ini harus dipastikan menjadi instrumen efisiensi dan modernisasi ekonomi, bukan menimbulkan kerentanan baru.

"Penting untuk dikaji dampak, skema transisi, serta mitigasi risikonya untuk dibahas lebih lanjut bersama Bank Indonesia sesuai mekanisme konstitusional," tutur Amin.