Umar Idris

Alumnus Pascasarjana FEB Universitas Indonesia, Pemerhati kebijakan publik dan ketenagakerjaan, dan Pegiat media di Indonesian Institute of Journalism

BEBERAPA waktu lalu, jagat digital Indonesia dikejutkan oleh video viral seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Sulis di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sulis menangis histeris, memohon, hingga memanjat mobil angkutan Dinas Perhubungan demi mempertahankan sepeda motornya yang hendak disita.

Di atas permukaan, peristiwa tersebut adalah persoalan pelanggaran parkir biasa. Namun, jika kita menggunakan pisau analisis sosial-ekonomi, tangis histeris itu adalah sebuah fenomena kerentanan ekstrem (precarity) yang sedang mencengkeram jutaan pekerja informal dan kelas menengah di Indonesia.

Secara ekonomi, histeria tersebut sangat rasional jika dibedah dengan menggunakan analisa kepemilikan modal. Bagi seorang pekerja gig economy, sepeda motor bukan sekadar alat transportasi, melainkan satu-satunya alat produksi (means of production) untuk menyambung hidup. Detik di mana motor seorang ojol diangkut atau disita, detik itu pula terjadi total income loss (kehilangan pendapatan 100%).

Sektor ini menjebak pekerjanya dalam skema pendapatan harian yang memaksa mereka hidup dari hari ke hari (hand-to-mouth window). Kehilangan ruang kerja satu hari saja berarti runtuhnya ketahanan domestik secara instan: sewa rumah menunggak, susu anak tak terbeli, hingga bayang-bayang penyitaan permanen oleh pihak leasing.

Lebih jauh lagi, model bisnis platform digital ini melahirkan apa yang disebut sebagai asimetri risiko. Melalui narasi "kemitraan", perusahaan aplikator berhasil memindahkan seluruh beban risiko operasional—mulai dari penyusutan aset, biaya bensin, perawatan kendaraan, hingga risiko sanksi hukum di jalanan—ke pundak pekerja. Sementara itu, korporasi aplikator tetap mengonsolidasikan keuntungan dari potongan aplikasi tanpa harus memikirkan bantalan finansial (financial cushion) bagi mitranya ketika modal kerja mereka terganggu.

Secara sosiologis, peristiwa ini merefleksikan kerasnya perjuangan kelas menengah rentan dalam menikmati kue ekonomi di perkotaan. Dalam perebutan ekonomi tersebut, hak mereka atas fasilitas kota (Right to the City) masih terabaikan. Kota metropolitan seperti Jakarta tidak seramah layanan yang diberikan kepada korporasi dan kelas menengah-atas melalui mal, gedung pencakar langit, dan kawasan steril. Di sisi lain, ruang transisional untuk pekerja sektor informal—seperti tempat tunggu ojol atau shelter kurir—hampir-hampir tidak tersedia di setiap gedung pencakar langit dan kawasan.

Ketika aparat melakukan penertiban secara kaku dan hitam-putih tanpa melihat konteks ruang yang timpang ini, tindakan tersebut sebagai perpanjangan tangan dari kekerasan struktural (structural violence). Tangis histeris dan aksi nekat memanjat mobil petugas adalah bentuk resistensi terakhir yang tak berdaya—apa yang disebut James C. Scott sebagai the weapons of the weak—ketika ruang negosiasi verbal warga kelas bawah sudah ditutup rapat oleh otoritas.

James C. Scott (1936–2024) adalah seorang ilmuwan politik dan antropolog legendaris dari Yale University, Amerika Serikat. Fokus risetnya adalah mempelajari bagaimana masyarakat kelas bawah (petani, buruh, masyarakat adat) bertahan hidup dan melawan penindasan tanpa harus melakukan revolusi berdarah.

Analisis Scott sangat khas karena ia tidak melihat sejarah dari kacamata penguasa atau kaum elit, melainkan dari sudut pandang masyarakat yang terpinggirkan (subaltern). Konsep The Weapons of the Weak (Senjata Kaum Lemah) lahir dari buku terkenalnya yang terbit tahun 1985, berdasarkan penelitian mendalam selama dua tahun di sebuah desa di Kedah, Malaysia.

Scott menemukan bahwa masyarakat miskin atau kelas bawah jarang sekali melakukan pemberontakan terbuka, demonstrasi besar, atau revolusi bersenjata. Mengapa? Karena risiko fisiknya terlalu besar—mereka bisa dipenjara, ditembak, atau kehilangan mata pencaharian seketika.

Sebagai gantinya, mereka menggunakan resistensi sehari-hari yang sunyi, tidak kasat mata, namun konstan. Bentuk-bentuk "senjata" tersebut antara lain mengerjakan pekerjaan dengan sengaja diperlambat (foot-dragging), dan gunjingan atau gosip di belakang punggung penguasa (slander/gossip).

Kaitannya dengan tangis histeris ojol adalah: ketika ruang negosiasi verbal sudah tertutup karena aturan birokrasi yang kaku, dan sang ojol tidak memiliki kekuatan politik atau hukum untuk melawan balik, histeria, air mata, dan aksi nekat memanjat mobil adalah bentuk weapons of the weak yang bertransformasi menjadi teatrikal. Tubuh dan emosinya adalah satu-satunya kapital yang tersisa untuk melawan otoritas.

Kasus weapons of the weak pernah terjadi di Amerika Serikat (AS) tahun 1955. "Senjata kaum lemah" yang dilakukan oleh kelas bawah yang terjepit secara ekonomi bahkan memicu perubahan di tingkat dunia, tidak hanya di AS. Adalah Rosa Parks, seorang penjahit kulit hitam di Alabama, menolak memberikan kursinya kepada seorang pria kulit putih di dalam bus kota, yang saat itu merupakan pelanggaran hukum segregasi rasial.

Penangkapan Rosa Parks oleh aparat memicu gerakan Boikot Bus Montgomery selama 381 hari oleh seluruh warga kulit hitam. Aksi menolak naik transportasi publik ini melumpuhkan keuangan sistem transit kota dan menjadi tonggak sejarah terbesar Gerakan Hak-Hak Sipil (Civil Rights Movement) yang dipimpin Martin Luther King Jr.

Baik Sulis di Jakarta, maupun Rosa Park di AS, semuanya menunjukkan satu hal yang ditekankan oleh James C. Scott: ketika kaum lemah didesak hingga ke dinding pembatas dan dirampas martabat serta alat bertahan hidupnya, ketidakberdayaan mereka bisa bermutasi menjadi aksi yang sangat kuat.

Bagi para pembuat kebijakan, peristiwa-peristiwa ini adalah pengingat bahwa penegakan hukum yang tuna-empati dan buta terhadap keadilan struktural selalu menyimpan daya ledak sosial yang tak terduga. Hal itu tidak bisa dipandang sepele di tengah tekanan sosial ekonomi di Indonesia belakangan ini.

Nestapa Kelas Menengah

Tekanan sosial ekonomi saat ini dialami oleh kebanyakan kelas menengah Indonesia. Kesulitan ekonomi tidak lagi didominasi oleh kelompok miskin ekstrem semata. Lihat saja fenomena yang mengkhawatirkan ini: fenomena "turun kelas" kelas menengah di Indonesia.

Di tengah narasi pertumbuhan ekonomi nasional yang tampak gagah di angka sekitar 5%, ada anomali struktural yang nyata. Kelas menengah kita justru mengalami penyusutan kekuatan ekonomi secara masif. Berdasarkan data historis dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), jutaan penduduk kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir telah bergeser turun menjadi kelompok aspiring middle class (menuju kelas menengah) dan kelompok rentan.

Mereka terjebak menjadi apa yang dalam sosiologi kontemporer disebut oleh Guy Standing dalam The Precariat: The New Dangerous Class (2011) sebagai kelas Prekariat—kelas sosial baru yang hidup tanpa keamanan kerja, tanpa jaminan pensiun, tanpa tunjangan kesehatan memadai, dan selalu dihantui ketidakpastian masa depan. Mereka menjelma menjadi The Working Poor—orang-orang yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu dengan durasi ekstrem (12–16 jam sehari), namun pendapatannya habis sekadar untuk biaya eksistensial paling dasar.

Ketidakadilan struktural ini tecermin jelas dalam angka ketimpangan pendapatan di Indonesia. Meskipun data BPS per September 2025 menunjukkan angka Gini Ratio nasional berada di level 0,363, angka ini menyimpan paradoks tajam jika dibedah secara spasial. Ketimpangan di wilayah perkotaan—pusat perputaran gig economy dan tempat berkumpulnya kelas menengah—tetap bertengger tinggi di angka 0,383.

Konsentrasi kekayaan dan surplus ekonomi Indonesia masih belum terdistribusi secara merata ke masyarakat luas, melainkan terkonsolidasi di lapisan atas. Pertumbuhan ekonomi kita bersifat eksklusif, bukan inklusif. Kelas menengah kita hari ini adalah kelompok yang paling sunyi dalam penderitaannya.

Mereka tidak masuk dalam kategori miskin yang berhak menerima berbagai jaminan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, namun pendapatan mereka telah tergerus inflasi medis, pendidikan, dan biaya hidup perkotaan yang ugal-ugalan. Satu hentakan ekonomi kecil saja—seperti sakit keras atau motor yang disita petugas—cukup untuk melempar mereka ke jurang kemiskinan.

Kebijakan Pemotongan Fee

Patut dicatat, peristiwa tangis ojol di Jatinegara terjadi menjelang berlakunya perintah Presiden Prabowo untuk memangkas fee platform dari 20% menjadi 8%. Perusahaan aplikator menyetujui kebijakan tersebut akan berlaku mulai 1 Juli 2026. Apakah nasib pekerja prekariat alias para ojol akan membaik?

Di atas kertas kebijakan tersebut seperti angin segar yang akan langsung mendongkrak pendapatan bersih para driver ojol. Pemotongan sebesar 12% dari porsi aplikator dialihkan ke kantong pekerja adalah intervensi regulasi yang sangat berani.

Secara matematis, kebijakan ini memberikan keuntungan langsung bagi driver. Sebagai contoh, dari pesanan senilai Rp100.000, biasanya perusahaan memotong Rp20.000 (bersih diterima driver Rp80.000, belum potong bensin). Kini potongannya hanya Rp8.000 sehingga pesanan bersih diterima Rp92.000. Kenaikan pendapatan neto sekitar 12-15% ini sangat berarti untuk menambah bantalan finansial harian para driver ojol, seperti untuk membeli bensin atau sekadar makan siang yang lebih layak.

Namun, jika kita bedah lagi dengan lebih kritis, kebijakan ini dapat memicu dampak ikutan yang baru sehingga belum tentu menjadi solusi secara struktural. Ekonomi platform bergerak berdasarkan logika pasar dan algoritma. Ketika negara mengintervensi salah satu variabel (dalam hal ini take-rate atau fee), korporasi aplikator kemungkinan besar akan melakukan rekayasa di variabel lain untuk menjaga profitabilitas mereka.

Aplikator bisa saja mematuhi aturan potongan 8%, namun secara sepihak menurunkan tarif dasar per kilometer atau menghapus skema incentive/bonus harian yang selama ini menjadi target para driver. Jika tarif dasar diturunkan, persentase potongan yang kecil (8%) tetap akan menghasilkan nominal pendapatan yang sama atau bahkan lebih rendah bagi driver.

Selain itu, untuk menutupi kehilangan pendapatan dari 20% ke 8%, aplikator berpotensi menaikkan "Biaya Layanan Aplikasi" atau "Biaya Penanganan" yang dibebankan langsung kepada konsumen. Jika biaya total berubah menjadi terlalu mahal bagi konsumen, permintaan (demand) konsumen pada platform ride hailing tersebut akan turun. Konsumen akan mengurangi frekuensi memesan ojol atau beralih ke moda transportasi lain. Ujung-ujungnya, jumlah orderan yang didapat driver harian akan merosot.

Skenario lain, jika pendapatan bersih ojol terlihat membaik karena potongan 8%, profesi ini akan menjadi jauh lebih atraktif. Akibatnya, akan terjadi gelombang migrasi besar-besaran tenaga kerja baru yang mendaftar menjadi ojol (low entry barrier). Jika jumlah armada bertambah secara tidak terkendali, sementara demand stagnan atau turun (akibat harga konsumen naik), maka kue pendapatan akan kembali terbagi menjadi remahan kecil bagi para pekerja ojol.

Kebijakan per 1 Juli 2026 ini akan menjadi kemenangan politis yang rapuh bagi pekerja prekariat jika tidak dikawal dengan ketat. Kebijakan ini hanya akan membawa perbaikan di permukaan, namun berisiko menciptakan bom waktu ekonomi baru jika negara tidak menutup celah-celah manipulasi algoritma.

Agar kebijakan ini benar-benar membawa perbaikan nasib yang substantif, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Digital secara proaktif berupaya agar kebijakan ini berlaku dengan efektif. Pertama, mengunci Tarif Dasar Minimum per kilometer agar aplikator tidak bisa menurunkan tarif dasar secara sepihak pasca-pemotongan fee.

Kedua, mengawasi struktur biaya tambahan konsumen dan memastikan aplikator tidak melakukan creative accounting dengan memindahkan beban ke komponen biaya lain yang merugikan ekosistem secara keseluruhan. Selain itu menjaga keseimbangan antara supply dan demand (masuknya driver baru dan permintaan konsumen) agar peningkatan pendapatan per driver tetap terjaga.

Tanpa pengawasan hulu-hilir yang ketat, aturan 8% ini dikhawatirkan hanya akan menjadi jaring pengaman sesaat yang akan segera diakali oleh kecerdasan buatan dan kekuatan modal korporasi platform.

Penutup

Langkah akomodatif Dishub DKI Jakarta pasca-tangis histeris ojol yang viral tersebut —dengan menerapkan aturan penertiban yang lebih humanis dan wacana penyediaan shelter—patut kita apresiasi. Namun, langkah itu hanya obat penenang belaka, bukan resep kesembuhan secara struktural.

Negara harus hadir mengintervensi ekosistem gig economy. Tata ruang kota harus dirombak agar inklusif bagi pekerja informal, dan yang paling krusial, regulasi ketenagakerjaan harus diamendemen untuk memberikan jaminan pendapatan minimum serta jaminan sosial yang layak bagi pekerja mandiri.

Jika struktur ekonomi yang timpang ini terus dibiarkan, pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun hanya akan menjadi angka-angka mati di atas kertas laporan. Sementara di jalanan, kita akan terus menyaksikan air mata histeris dari manusia-manusia prekariat yang dikorbankan atas nama ketertiban dan akumulasi kapital.

JAKARTA - Pembagian komisi bagi para ojek online (ojol) resmi dipangkas menjadi 8%, yang akan berlaku pada Juli 2026, mendatang. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Dalam Perpres itu salah satunya mengatur agar platform maksimal hanya memotong 8% dari sebelumnya mencapai 20%. Dengan begitu, minimal 92% pendapatan diterima para pengemudi ojek online.

Komisi bagi para ojol ini disepakati oleh aplikator GoTo dan Grab saat bertemu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (23/6/2026).

Efek Komisi Turun Gerus Pendapatan Aplikator Ojol, Ini Penyelamatnya



"Kami sudah mengadakan pembicaraan bersama dengan Pak Cucun juga, mengenai pemberlakuan tarif atau pemberlakuan komisi untuk kendaraan transportasi online roda dua yang penerapannya selama ini mungkin ditunggu-tunggu oleh pengemudi," kata Dasco saat jumpa pers.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama GoTo Catherine Hindra Sutjahyo menyampaikan, terima kasih pada Dasco dan Cucun lantaran telah berdiskusi perihal pembagian komisi. Ia berkata, pihaknya akan menerapkan pembagian komisi 8% untuk para ojol.

"Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GoTo-Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua. Kalau di Gojek kita sering memanggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi, sekali lagi, tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini," kata Catherine.

Potongan Aplikator Ojol Turun Jadi 8%, Ini Kata Grab dan Goto



Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di peringatan May Day 1 Mei 2026. "Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini," terangnya.

Senada dengan itu, CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi menyatakan, pihaknya akan menerapkan pembagian komisi baru untuk para ojol.

"Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya GrabBike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026," pungkasnya.

JAKARTA - Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax RON 92 menjadi Rp 16.250 per liter menuai keluhan dari kalangan pengemudi ojek online . Mereka menilai lonjakan harga kali ini terlalu tinggi dan berpotensi menambah beban biaya operasional harian.

Salah satunya disampaikan Eko, pengemudi ojek online asal Petamburan yang ditemui di SPBU 34.111.03 KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (10/6/2026). Menurut Eko, kenaikan harga Pertamax kali ini terasa jauh lebih berat dibandingkan penyesuaian harga sebelumnya.

Jika biasanya kenaikan harga hanya berkisar seribu rupiah, kini kenaikannya dinilai sangat tinggi yaitu Rp3.000 lebih. Seperti diketahui per hari ini harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250/liter atau lebih mahal Rp3.950. Sedangkan Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat Rp4.100 menjadi Rp17.000/liter dari sebelumnya Rp12.900/liter.

Harga BBM Makin Mahal, Beban Bisnis Logistik Bakal Tambah Berat



“Waduh kayaknya tinggi banget naiknya ya. Biasanya kan paling cuma seribu naiknya, ini sekarang tiga ribu lebih. Nggak cukuplah buat narik,” kata Eko.

Eko mengaku selama ini rutin menggunakan Pertamax untuk kendaraannya. Namun setelah harga naik menjadi Rp16.250 per liter, ia memutuskan beralih ke Pertalite. Tujuannya agar biaya operasional tidak semakin membengkak.

“Saya biasa Pertamax motor saya, jadi ganti Pertalite. Harapannya bisa normal kembali kayak kemarin, ini terlalu tinggi soalnya (naiknya), nggak cukup pendapatan saya,” ujarnya.

Pertamax Naik Rp3.950 Jadi Rp16.250/Liter, Ini Daftar Lengkap Harga BBM di SPBU Pertamina



Pantauan langsung di lokasi juga menunjukkan dampak langsung dari kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut. Antrean pengisian Pertalite untuk sepeda motor terlihat mengular, sementara jalur Pertamax relatif sepi.

Bahkan sekitar pukul 09.45, antrian di jalur Pertamax bagi pemotor sempat kosong. Para pengemudi ojek online pun berharap ada solusi yang dapat meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang menggantungkan pendapatan harian dari aktivitas berkendara di jalan.

"Harapannya bisa normal kembali kayak kemarin, ini terlalu tinggi soalnya (naiknya). Gak cukup pendapatan saya," pungkasnya.

JAKARTA - Aksi solidaritas sejumlah pengemudi ojek online (ojol) mengawal jalannya persidangan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memicu perdebatan sengit di akar rumput. Di satu sisi, ada romantisasi sejarah bahwa Nadiem adalah sosok yang membuka keran lapangan kerja baru bagi jutaan orang, namun di sisi lain realitas pahit di aspal jalanan berbicara sebaliknya.

Menanggapi fenomena tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Winarko menilai solidaritas yang coba dibangun untuk mendukung Nadiem di tengah kasus megakorupsi pengadaan gawai Chromebook periode 2020-2022 yang ditaksir merugikan negara triliunan rupiah itu adalah langkah yang salah alamat, ironis, dan tidak produktif bagi perjuangan kesejahteraan para driver itu sendiri.

Dia berpendapat, dukungan yang diberikan sebagian komunitas pengemudi ojol kepada Nadiem Makarim mencerminkan sebuah "paradoks psikologis dan sosial". Dia menuturkan, para mitra pengemudi seolah lupa bahwa dalam sistem hubungan kemitraan yang dibangun selama ini, posisi mereka kerap berada di titik paling rentan.

“Sangat ironis ketika para driver yang setiap hari memeras keringat di jalanan, justru menggalang simpati untuk seseorang yang sedang menghadapi dakwaan korupsi bernilai triliunan rupiah. Padahal, selama bertahun-tahun, relasi antara korporasi yang didirikan Nadiem dengan para driver tidak pernah benar-benar mencerminkan kemitraan yang sehat," ujar Yanuar, Sabtu (23/5/2026).

Lebih lanjut Yanuar mengatakan bahwa secara historis maupun struktural, para pengemudi ojol mandiri dalam membiayai seluruh operasional mereka. Mulai dari pembelian dan perawatan motor, bahan bakar, ponsel, hingga kuota internet, semuanya keluar dari kantong pribadi.

“Hampir tidak ada fasilitas layanan proteksi atau subsidi riil dari aplikator yang secara signifikan meringankan beban operasional harian mereka. Mereka adalah buruh yang dilabeli 'mitra' agar korporasi lepas dari kewajiban regulasi ketenagakerjaan baku," ujar Yanuar.

Yanuar pun membedah bahwa dampak dari kebijakan pengadaan Chromebook di masa kepemimpinan Nadiem memiliki implikasi yang jauh lebih sistemik dan berbahaya bagi kedaulatan digital bangsa, bukan sekadar kerugian nominal proyek. Kebijakan itu dinilai memberikan karpet merah bagi raksasa teknologi global, Google, untuk menguasai pasar domestik secara masif.

"Bayangkan keuntungan besar yang didapatkan Google yang kini menguasai pasar Indonesia hingga mencapai 50 juta pengguna aplikasi Chrome. Ketika ekosistem Chromebook ini dipaksakan masuk ke sekolah-sekolah, otomatis lisensi Chrome Device Management (CDM) harus digunakan. Dampaknya, setiap harga komando CDM per unitnya mengalir langsung sebagai keuntungan bersih bagi Google," ungkap Yanuar.

Yanuar menambahkan, tragedi terbesarnya bukan hanya soal aliran materi, melainkan penyerahan kedaulatan data secara sukarela. Dengan jutaan gawai yang terintegrasi, semua data pendidikan anak didik dan profil pengajar di Indonesia kini praktis dikuasai oleh pihak asing.

Kondisi ketergantungan digital ini dinilai berjalan lurus dengan kemunduran mutu pendidikan di lapangan. Yanuar mengkritik keras arah kebijakan kurikulum era Nadiem Makarim yang dianggap abai pada fondasi dasar kemampuan siswa serta pelestarian nilai karakter bangsa.

"Sistem pendidikan kita di zaman Nadiem mengalami titik krusial yang mengkhawatirkan. Kita melihat realitas di mana banyak anak didik tidak lancar baca dan tulis, salah satunya akibat dampak dari dihapusnya Ujian Nasional (UN) tanpa adanya standar evaluasi pengganti yang solid di tingkat akar rumput," ujarnya.

Kritik tajam juga diarahkannya pada pergeseran konten kurikulum nasional. "Penghapusan materi pelajaran PKN dan Agama dalam draf peta jalan pendidikan sempat memicu polemik besar, yang secara psikologis lambat laun merusak mental dan moral anak didik bangsa karena kehilangan jangkar ideologi dan spiritualnya. Jadi, apa yang mau dibela dari rekam jejak kebijakan yang carut-marut ini?" imbuhnya.

Menurut dia, keluhan para driver mengenai besarnya potongan biaya layanan (sharing fee) aplikator bukanlah rahasia baru. Puncaknya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bahkan harus turun tangan langsung melakukan intervensi regulasi agar potongan komisi aplikasi tidak mencekik ruang pendapatan para pengemudi.

Yanuar mengatakan, fakta bahwa kepala negara harus mengintervensi masalah tarif ini adalah bukti sahih bahwa manajemen aplikator gagal menyediakan formula kemitraan yang adil dan humanis secara mandiri. “Kalau korporasi itu sejak awal peduli pada mitranya, tidak perlu ada intervensi dari Presiden Prabowo untuk memangkas atau membatasi potongan biaya layanan yang terlalu besar itu. Intervensi presiden adalah indikator nyata bahwa ada sumbatan regulasi dan ketidakadilan sistemik yang diderita oleh driver di lapangan," tegasnya.

Maka itu, Yanuar memandang aneh apabila energi komunitas driver justru teralihkan untuk mengawal kasus hukum personal Nadiem di Kementerian Pendidikan, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan hajat hidup para pengemudi ojol.

Yanuar Winarko mengingatkan agar asosiasi maupun komunitas driver online di seluruh Indonesia mempertegas arah perjuangan mereka. Ketimbang terseret dalam pusaran politisasi kasus hukum seorang tokoh, energi kolektif komunitas ojol dinilai jauh lebih berharga jika disalurkan untuk memperjuangkan payung hukum ketenagakerjaan yang jelas.

Menurut Yanuar, ada fokus utama gerakan komunitas pengemudi yang jauh lebih mendesak untuk disuarakan ketimbang mengawal jalannya sidang korupsi. “Solidaritas itu barang mahal. Jangan sampai ia digadaikan untuk membela figur yang kini sedang menghadapi pertanggungjawaban hukum atas kebijakan publiknya yang bermasalah,” ujarnya.

Dibandingkan mengawal sidang, kata Yanuar, energi komunitas akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk mendesak DPR dan pemerintah menyusun Undang-Undang Kemitraan agar status hukum ojol diakui negara. Selain itu, mereka harus tetap mengawal ketat implementasi hasil intervensi Presiden Prabowo agar potongan biaya layanan tidak kembali dimanipulasi dengan biaya siluman baru, serta menuntut aplikator menyediakan subsidi riil operasional seperti kuota internet khusus mitra.

“Para driver harus berdiri tegak untuk diri mereka sendiri, bukan untuk para elite yang sudah lama hidup nyaman di atas menara gading hasil keringat jalanan," pungkas Yanuar.

Sementara itu, seorang pengemudi ojol di kawasan Jakarta Selatan Supriyadi (43) berpendapat bahwa riuh tuntutan hukum terhadap Nadiem terasa sangat jauh dari realitas mangkuk nasinya sehari-hari. Baginya, Nadiem adalah masa lalu yang sudah lama meninggalkan mereka demi kursi menteri, sementara beban hidup di jalanan kian hari kian mengimpit.

"Dulu waktu awal-awal (perusahaan ojol, red) berdiri, kita memang merasa dibantu. Tapi bertahun-tahun ke sini, bonus dipangkas, potongan besar, orderan makin anyep. Kita harus narik 12 sampai 14 jam sehari cuma buat bawa uang bersih Rp100.000 ke rumah," kata Supriyadi.

Ketika ditanya mengenai adanya rekan sesama driver yang ikut memberikan dukungan moral di pengadilan, Supriyadi menggelengkan kepalanya. “Buat apa kita bela-belain datang ke sidang korupsi miliarder? Uang Chromebook itu tidak mengalir ke bensin kita. Mas Nadiem sudah punya tim pengacara hebat seharga miliaran. Yang perlu dibela itu ya nasib kita sendiri, urusan tarif, urusan perut anak-istri," ungkapnya.

JAKARTA - Ekonom menilai dampak pemangkasan komisi ojek online (ojol) dari 20% menjadi 8% untuk aplikator dan untuk driver dari 80% menjadi 92% akan ikut berdampak pada pendapatan dan tingkat profitabilitas aplikator .

Gojek melalui induknya PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) sebelumnya sudah menyampaikan berkomitmen akan mengikuti aturan terbaru dari pemerintah via Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang komisi terbaru untuk layanan GoRide.

Sedangkan aplikator lainnya, Grab Indonesia dalam pernyataan resminya, juga akan berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi Perpres tersebut bagi mitra pengemudi transportasi roda dua nantinya akan berjalan dengan lancar.

Intervensi Danantara di Industri Ojol Dinilai Berisiko, Begini Penjelasannya



Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga, Rumayya Batubara menilai penyesuaian komisi dari 20% ke 8% ini jelas berdampak pada pendapatan aplikator termasuk GoTo, dalam hal ini pendapatan dari roda dua.

“GoTo sendiri mengakui itu (ada dampak pada pendapatan roda dua). Tapi apakah ini langsung mengancam keberlanjutan bisnis mereka? Tidak otomatis,” tegasnya, Rabu (20/5).

Dia menegaskan, profit perusahaan memang akan tergerus, tapi bisnisnya tidak akan jatuh. Namun dia menegaskan, yang justru perlu diwaspadai adalah nasib pengemudi.

Prabowo Pangkas Komisi Aplikator Jadi 8%, Ojol Minta Implementasi Dikawal



“Penurunan komisi aplikator tidak otomatis berarti penghasilan driver naik. Kalau tarif konsumen ikut naik, penumpang bisa berkurang, order turun, dan ujungnya pendapatan driver justru stagnan atau bahkan turun. Niatnya baik, tapi tanpa kebijakan tarif yang komprehensif, hasilnya bisa berbalik,” kata Rumayya.

Diterangkan juga para aplikator termasuk Goto dan Grab sejak awal tidak menaruh semua telur di satu keranjang. Mereka bukan cuma aplikasi ojek, tetapi terdiversifikasi dengan lini bisnis keuangan teknologi atau fintech, ada layanan logistik, dan berbagai lini ekosistem digital lain yang bisa saling menopang.

“Sepanjang 2025, pendapatan bersih fintech GoTo saja tumbuh 62% menjadi Rp5,8 triliun. Selain itu, efisiensi operasional berbasis AI juga menjadi salah satu faktor yang membantu GoTo mencetak laba bersih pertama kalinya pada kuartal I 2026. Jadi kalau satu lini terkena tekanan regulasi, bukan berarti seluruh bisnis langsung goyah,” jelasnya.

Sebelumnya, Dirut Goto, Hans Patuwo menyampaikan, akan melakukan empat strategi implementasi komisi ojol. Pertama, perusahaan akan menyesuaikan skema bagi hasil layanan roda dua sesuai arahan Presiden. Langkah ini akan menyesuaikan komponen pendapatan perusahaan dari layanan transportasi online roda dua (GoRide).

Kedua, Gojek akan menghentikan “program langganan GoRide Hemat” untuk mitra pengemudi. GoRide Hemat nantinya akan mengikuti sistem bagi hasil 8% seperti GoRide Reguler.

Ketiga, Gojek terus memastikan seluruh program kesejahteraan mitra pengemudi tetap menjadi prioritas, seperti Program Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, Umroh gratis, Bursa Kerja Mitra Gojek, dan Cek Kesehatan Gratis.

Keempat, GoTo akan andalkan ekosistem yang terus bertumbuh dari layanan teknologi finansial, logistik/ pengantaran dan lini bisnis lainnya. "Melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan, kami optimis dapat melakukan penyesuaian dengan baik, sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang Gojek dan GoTo," kata Hans.

Sementara, Neneng Goenadi, CEO Grab Indonesia menegaskan pihaknya mengupayakan pendapatan mitra tetap terjaga di tengah dinamika industri saat ini.

"Grab akan senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi Perpres bagi mitra pengemudi transportasi roda dua nantinya akan berjalan dengan lancar,” katanya, dalam siaran pers.

JAKARTA - Massa aksi dari Forum Komunikasi Ojol Tertindas (Forkot) tiba di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/5/2026) sekitar pukul 13.30 WIB untuk berdemonstrasi. Kedatangan massa aksi membuat polisi melakukan penutupan sebagian ruas jalan di lokasi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, penutupan dilakukan dengan memasang traffic barrier serta menempatkan barisan polisi wanita (Polwan) yang membawa banner berisi imbauan persuasif agar aksi berlangsung damai. Kendaraan masih dapat melintas, namun hanya melalui satu jalur yang dibuka petugas.

Kondisi tersebut memicu kepadatan kendaraan khususnya dari arah Balai Kota menuju kawasan Air Mancur Bundaran MH Thamrin. Sementara arus lalu lintas dari arah sebaliknya terpantau relatif lancar.

Petugas kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi untuk mengawal jalannya aksi demonstrasi pengemudi ojek online tersebut. Dalam orasinya, salah satu peserta aksi menyampaikan tuntutan agar pemerintah dan aplikator memperhatikan kesejahteraan pengemudi ojol.

"Kami hanya ingin keadilan agar ojol hidup berkecukupan," ujar salah satu orator dalam aksi.

Massa aksi disebut tidak hanya berasal dari wilayah DKI Jakarta, tetapi juga dari daerah penyangga seperti Bogor, Depok, dan Bekasi. Dalam aksinya, Forkot menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya revisi potongan 8 persen dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026, penolakan perubahan status mitra menjadi pekerja atau buruh.

Kemudian, permintaan tarif ojol yang dinilai lebih manusiawi, penyesuaian jarak tempuh antar-jemput sesuai orderan, pelibatan mitra driver dalam setiap kebijakan terkait ojol, serta penguatan regulasi perlindungan pengemudi ojol dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

JAKARTA - Menjelang demonstrasi pengemudi ojek online (ojol), polisi mulai memasang traffic barrier di sejumlah ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026). Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 13.00, traffic barrier dan blokade kepolisian dipasang di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan , tepatnya di jalur menuju Bundaran MH Thamrin.

Akibatnya, pengendara yang biasanya dapat langsung melintas ke arah kanan atau menuju utara kini harus memutar melalui bundaran karena akses ditutup sementara.

Petugas kepolisian tampak berjaga di sekitar kawasan Monas dan sepanjang Jalan Medan Merdeka untuk mengantisipasi kedatangan massa aksi.

Sementara itu, dari arah sebaliknya, blokade juga dipasang di jalur busway. Meski demikian, jalur Transjakarta masih dapat dilintasi bus seperti biasa.

Kepadatan lalu lintas juga terpantau terjadi di ruas Jalan Medan Merdeka Barat seiring penerapan pengamanan menjelang aksi demonstrasi.

Sebelumnya, polisi menyiagakan 3.067 personel gabungan untuk mengamankan sejumlah aksi demonstrasi yang berlangsung di beberapa titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis (21/5/2026).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung dalam laporannya mengatakan, aksi unjuk rasa dari Forum Komunikasi Ojol Tertindas dan beberapa elemen massa dijadwalkan berlangsung di wilayah Gambir. Selain itu, aksi dari sejumlah kelompok mahasiswa juga dijadwalkan berlangsung di kawasan DPR/MPR RI dan Jalan Kebon Sirih, Jakarta.

JAKARTA - Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menyoroti sejumlah risiko dari intervensi Danantara dalam industri ojek online (ojol) . Terutama terkait potensi konsolidasi besar yang dapat mengarah pada monopoli pasar.

Dalam keterangannya, Minggu (3/5/2026) ISEAI menyebut masuknya Danantara ke struktur pemegang saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), serta potensi keterlibatan dalam Grab, memicu spekulasi merger antara dua perusahaan raksasa tersebut.

"Jika Danantara bertindak sebagai jembatan untuk merger Grab-Gojek, maka akan tercipta entitas gabungan yang menguasai 91% pasar Indonesia," tulis ISEAI.

Ungkap Risiko, MODANTARA Minta Batas Potongan Platform 8% Ditinjau Kembali



Menurut ISEAI, kondisi tersebut menimbulkan kontradiksi kebijakan. Di satu sisi, pemerintah mendorong penurunan komisi aplikator menjadi 8 persen untuk melindungi pengemudi. Namun di sisi lain, potensi dominasi pasar oleh satu entitas justru berisiko merugikan konsumen akibat minimnya persaingan harga.

"Jika Danantara hanya fokus pada penurunan komisi tanpa memperbaiki struktur biaya industri, maka investasi negara di GOTO atau Grab akan mengalami capital loss yang masif," kata ISEAI.

Dalam skenario terburuk, lanjutnya, pemerintah bahkan bisa dipaksa melakukan bailout apabila perusahaan gagal memenuhi kewajiban finansial, demi mencegah dampak sosial dari hilangnya mata pencaharian jutaan pengemudi.

Prabowo Teken Aturan Potongan Aplikator 8%, Driver Ojol: Semoga Aplikator Patuh



Di sisi lain, ISEAI juga memaparkan skenario positif jika intervensi Danantara diiringi dengan konsolidasi industri. Melalui merger, perusahaan dapat menghilangkan perang subsidi, meningkatkan efisiensi skala besar, serta mengamankan data mobilitas dan finansial masyarakat sebagai aset strategis nasional.

"Dalam skenario merger, meskipun potongan komisi hanya 8 persen, efisiensi dari hilangnya persaingan bisa membuat perusahaan tetap profit. Namun, hal ini menuntut pengawasan super ketat agar efisiensi tersebut tidak justru dibebankan kembali kepada konsumen dalam bentuk tarif perjalanan yang mahal," lanjut ISEAI dalam laporannya.

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Komisi V Sofwan Dedy Ardyanto menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto mengenai potongan tarif aplikator ojek online (ojol) di bawah 10 persen dalam May Day 2026 di Monas, Jumat (1/5/2026).

"Perjuangan kami di Komisi V bersama teman-teman ojol akhirnya didengar Presiden Prabowo. Kementerian Perhubungan harus segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan merevisi Peraturan Menteri," ujar politikus PDIP itu, Minggu (3/5/2026).

Peringatan Hari Buruh 1 Mei 2026 menjadi klimaks perjuangan para pengemudi ojol yang telah sekian lama memperjuangkan penyesuaian potongan tarif oleh aplikator.

"Saya akan proaktif memonitor apakah arahan Presiden ini ditindaklanjuti oleh Kemenhub dan aplikator ojek online atau tidak? Indikatornya sederhana, dimulai dari revisi Peraturan Menteri," kata Sofwan.

Perjuangan pengemudi ojek online di Gedung Parlemen mengemuka beberapa waktu lalu ketika para anggota DPR dari Fraksi PDIP getol mengadvokasi agar pemerintah menertibkan aplikator ojek online dalam melakukan potongan-potongan dan meminta agar potongan tarif maksimal 10 persen.

Beberapa nama anggota Komisi V PDIP yang vokal membela driver ojol di antaranya Adian Napitupulu, Edy Purwanto, dan Sofwan Dedy.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Langkah ini mendapat respons positif dari kalangan pengemudi ojek online (ojol).

Pasalnya, Perpres itu salah satunya mengatur agar platform maksimal hanya memotong 8 persen dari sebelumnya mencapai 20 persen. Dengan begitu, minimal 92 persen pendapatan diterima para pengemudi.

Pengumuman kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 di Lapangan Monas, Jakarta, di hadapan ratusan ribu pekerja dari berbagai sektor.

Uddin, salah satu driver ojol menyampaikan apresiasi, namun tetap menekankan pentingnya realisasi kebijakan di lapangan. Mereka juga mengingatkan bahwa perjuangan untuk kesejahteraan driver telah berlangsung lama.

“Alhamdulillah, tuntutan itu sudah beberapa kali diajukan, artinya mengenai potongan-potongan 20 persen itu (driver) ojol keberatan, makanya ini ada spanduk yang bertuliskan harga mati (potongan) 10 persen,” ujar Uddin, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Tak hanya terkabul, keinginan itu bahkan bisa ditekan lagi oleh Prabowo hingga 8 persen. Artinya, pengemudi akan lebih banyak diuntungkan.

Kebijakan pemerintah ini pun disebut sebagai langkah maju. Para driver berharap perubahan tersebut benar-benar diterapkan oleh aplikator tanpa pengecualian.

“Kalau dukungan memang kami tanggapi secara positif. Cuma yang penting itu sekarang realisasi," ujarnya.

Selain persoalan bagi hasil, para pengemudi juga menyoroti isu kesejahteraan lain seperti perlindungan kesehatan, kondisi kendaraan, hingga beban operasional di lapangan yang mendapatkan lintasan yang panjang namun dibayar murah.

Bagi para buruh, May Day seperti sebuah perhelatan akbar. Nung, seorang buruh asal Jonggol, Kabupaten Bogor, bahkan rela berangkat sejak pukul 04:00 WIB untuk bisa lebih pagi tiba di Monas.

Bagi dia, peringatan Hari Buruh Internasional yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momen untuk menyuarakan harapan.

Menurutnya, peringatan Hari Buruh tahun ini menjadi momentum kebersamaan sekaligus bentuk dukungan kepada pemerintah. Nung berharap perhatian terhadap buruh dapat terus ditingkatkan ke depan, tidak hanya berhenti pada kebijakan yang sudah ada saat ini.

“Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti ini selanjutnya. Lebih banyak lagi bantuannya. Lebih lanjut lagi gitu,” katanya.

Bagi Nung, hal terpenting dari bekerja bukan hanya soal penghasilan, tetapi juga rasa aman dalam bekerja. “Saya rasakan ya, yang penting aman sentosa. Sehat,” katanya.

Ia juga menyampaikan harapan yang lebih luas, terutama bagi generasi muda agar memiliki lebih banyak peluang kerja di masa depan. “Harapan kita semua kan anak cucu kita supaya aman sentosa, banyak peluang pekerjaan,” ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan kado indah untuk para buruh pada saat perayaan May Day atau Hari Buruh Internasional yang digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Jumat (1/5/2026). Kado indah Prabowo tersebut berupa ratifikasi konvensi internasional tentang buruh kapal telah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188.

“Ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” ujar Prabowo.

Selain konvensi ILO tentang buruh kapal, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah juga akan meresmikan 1.386 kampung nelayan pada tahun 2026 ini. Prabowo mengatakan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, nelayan diurus oleh negara.

“Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan. Tahun depannya lagi 1.500, tahun depannya lagi 1.500,” jelasnya.

“Semuanya nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik. Hidupnya akan sejahtera,” lanjut Prabowo.

Prabowo pun menyebut bahwa selama ini nelayan kesusahan karena tidak memiliki kulkas atau cold storage untuk menyimpan hasil melautnya. “Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” paparnya.

Selain itu, Prabowo juga memberikan kado indah kepada pengemudi Ojek Online (Ojol). Sebelumnya, Ojol telah meminta aplikator memotong 10 persen. “Ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari, ojol aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Gimana ojol setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa, 10?” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026, tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Pada Perpres tersebut, tertuang aturan pengemudi transportasi online harus mendapat BPJS Kesehatan hingga potongan aplikator 8 persen saja.

“Yang tadi saya bicara hrs diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan, asuransi kesehatan juga tadi pembagian pendapatan dari 80 persen, untuk pengemudi, sekarang minimal menjadi 92 persen untuk pengemudi,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa telah menaikkan upah minimum hingga menambah rumah bersubsidi untuk buruh. “Kita beri bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir. Kita melunasi, kita memperluas kesempatan kerja untuk pekerja disabilitas. Kita memberi 50 persen diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah,” katanya.

Prabowo pun telah menginstruksikan kepada jajaran menteri-menterinya untuk menyelesaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan. “Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai. Dan undang-undang itu harus berpihak kepada kaum buruh,” katanya.

“Kita berharap undang-undang kita selalu akan menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendengarkan aspirasi ojek online (ojol) yang meminta agar pihak aplikator untuk tidak memotong biaya ongkos 20%. Dalam aspirasinya, ojol meminta aplikator memotong 10%.

"Ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari, ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Gimana ojol setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa, 10?" ujar Prabowo dalam pidatonya di peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026, tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Pada Perpres tersebut, tertuang aturan pengemudi transportasi online harus mendapat BPJS Kesehatan hingga potongan aplikator 8% saja.

"Yang tadi saya bicara hrs diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan, asuransi kesehatan juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi, sekarang minimal menjadi 92% untuk pengemudi," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa telah menaikkan upah minimum hingga menambah rumah bersubsidi untuk buruh. "Kita beri bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir."

Lihat video: KONDISI TERKINI: Ribuan Ojol dan Buruh Kepung Jakarta di May Day 2026

"Kita melunasi, kita memperluas kesempatan kerja untuk pekerja disabilitas. Kita memberi 50% diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah," katanya.

Prabowo pun telah menginstruksikan kepada jajaran menteri-menterinya untuk menyelesaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai. Dan undang-undang itu harus berpihak kepada kaum buruh," katanya.

"Kita berharap undang-undang kita selalu akan menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.