Hasil studi terbaru dari YouGov yang bekerja sama dengan Visa menunjukkan bahwa frekuensi belanja online masyarakat Indonesia terus meningkat. Tercatat dalam laporan State of Digital Commerce in Asia Pacific 2025, sebanyak 62% masyarakat Indonesia kini berbelanja daring dua hingga tiga kali setiap bulan, melonjak dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain meningkatnya intensitas belanja, konsumen juga dinilai semakin selektif dalam mengambil keputusan. Tidak cuma faktor kemudahan saja yang menjadi pertimbangan tapi juga tuntutan terhadap keamanan, transparansi, serta manfaat yang jelas dalam setiap transaksi.

Dalam konteks pembayaran, Indonesia menunjukkan karakteristik unik di kawasan Asia Pasifik. Studi tersebut mencatat sebanyak 78% konsumen menggunakan akun dengan saldo tersimpan, menjadi yang tertinggi di kawasan yang mana tren ini mendorong ekspektasi terhadap sistem pembayaran yang lebih cepat sekaligus aman.

Selain itu, kesadaran terhadap keamanan transaksi juga mulai meningkat yang mana tingkat pemahaman terhadap teknologi tokenisasi telah mencapai 34% yang menunjukkan kesiapan pasar dalam mengadopsi sistem pembayaran instan seperti one click payment.

Di sisi lain, perkembangan teknologi turut memengaruhi pola konsumsi. Sebanyak 82% konsumen Indonesia telah menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu aktivitas belanja, mulai dari membandingkan harga hingga melacak pesanan dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 95% dalam waktu dekat.

Country Manager Visa Indonesia, Vira Widiyasari, mengatakan bahwa tren ini menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan dalam ekosistem digital.

“Konsumen di Indonesia semakin antusias menggunakan AI dalam berbelanja, namun tetap menginginkan kejelasan dan perlindungan yang kuat saat proses pembayaran. Seiring dengan langkah pemerintah Indonesia dalam mendorong agenda digitalisasi, Visa berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempercepat adopsi pembayaran digital yang aman. Melalui teknologi tokenisasi jaringan, solusi Visa seperti Click to Pay, serta autentikasi tepercaya, kami menghadirkan pengalaman belanja yang praktis dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sebanyak 5,11%.

Meski tercatat tumbuh, distribusi pendapatan masyarakat masih cukup timpang kendati ada perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

BPS sebagaimana dikutip Rabu (18/2/2026) mencatat sampai dengan September 2025, 20% penduduk teratas setidaknya memiliki 44,80% dari total pengeluaran penduduk Indonesia.

Secara tren jumlah ini sebenarnya mengalami penyusutan dibanding September 2024 dimana penduduk 20% ke atas mampu berkontribusi sebesar 46,24% dari total pengeluaran penduduk.

Sementara itu, berbanding terbalik dengan 20% penduduk teratas, masyarakat yang masuk kategori penduduk 40% menengah mengalami peningkatan peranannya. Kelompok ini tercatat memiliki kontribusi sebesar 35,92% dari total pengeluaran. Ada kenaikan kontribusi dibandingkan September 2024 yang hanya 35,35%.

Tren tersebut juga terjadi di dalam kelompok penduduk 40% terbawah. Kontribusi mereka naik dari 18,41% pada September 2024 menjadi 19,28% pada September 2025.

Kondisi Pengeluaran Januari 2026

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) melaporkan rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang dibelanjakan anjlok pada Januari 2026, menyentuh titik terendah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

Berdasarkan data Survei Konsumen BI Januari 2026, rata-rata porsi pendapatan masyarakat yang digunakan untuk konsumsi turun ke level 72,3%. Angka ini merosot dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang masih mencatatkan angka 74,3%.

Bahkan, jika ditarik data historis lebih jauh ke belakang maka level 72,3% itu merupakan rekor terendah sejak Desember 2020 atau enam tahun lalu, yang mana porsi konsumsi sempat menyentuh 69,0% akibat hantaman pandemi Covid-19.

Penurunan porsi belanja ini diikuti peningkatan alokasi pendapatan yang dialihkan untuk simpanan atau tabungan dan membayar cicilan pinjaman.

Data BI menunjukkan, proporsi pendapatan yang disimpan (tabungan) pada Januari 2026 ada di level 16,5%, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 14,8%. Angka tabungan ini juga merupakan yang tertinggi sejak awal 2023.

Selain menabung, masyarakat juga tampak lebih terbebani oleh kewajiban utang. Rasio pembayaran cicilan pinjaman terhadap pendapatan tercatat naik menjadi 11,2% pada Januari 2026, dibandingkan 10,8% pada akhir tahun lalu.

Secara demografi pendapatan, aksi tahan uang paling kencang dilakukan oleh kelompok masyarakat kelas menengah-atas.

Kelompok dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per bulan mencatatkan penurunan porsi konsumsi paling dalam, yaitu hanya 70,1% dari total pendapatan mereka.

Sebaliknya, kelompok masyarakat bawah dengan pengeluaran Rp1-2 juta per bulan masih harus membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan hidup, dengan rasio konsumsi yang masih tinggi di level 74,5%.

Anomali dengan Keyakinan Konsumen
Fenomena ini menciptakan sebuah anomali pada awal 2026. Pasalnya, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terbaru menunjukkan kenaikan 3,5 poin, dari 123,5 pada Desember 2024 menjadi 127 pada Januari 2026, angka tertinggi dalam setahun terakhir atau sejak Januari 2025 (127,2).

Sebagai informasi, survei yang dilakukan oleh BI itu menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi mereka terhadap masa depan. IKK merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.

IKK menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada Januari 2026 berada di zona optimistis atau di atas nilai acuan.

"Survei Konsumen Bank Indonesia pada Januari 2026 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan pengeluaran, kenaikan IKK Januari terjadi di hampir semua kelompok yaitu >5 juta (dari 128,3 menjadi 134,3); Rp3,1—4 juta (dari 118,3 menjadi 120,7); Rp2,1—3 juta (dari 117,9 menjadi 121,2); dan Rp1—2 juta (dari 113,7 menjadi 118,8). Sementara kelompok pengeluaran Rp4,1—5 juta menurunkan dari 129,2 menjadi 124,2.

Apa Strategi Pemerintah?

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan strategi untuk mempercepat penyerapan belanja negara guna memacu perputaran uang di masyarakat, usai alokasi pendapatan masyarakat untuk belanja pada awal 2026 menyentuh level terendah dalam 6 tahun terakhir.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menyatakan, meskipun data porsi pendapatan untuk konsumsi menurun, indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebenarnya menunjukkan tren perbaikan yang konsisten sejak September tahun lalu.

Untuk memitigasi risiko penahanan belanja oleh rumah tangga, Febrio menegaskan pemerintah akan mengambil peran lebih agresif melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi kita akan terus jaga konsumsi masyarakat dan juga belanja pemerintah juga kita pasti akan lebih cepat. Jadi supaya uang bisa berputar banyak di perekonomian," ujarnya di Jakarta di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu mengaku optimistis strategi ini dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbentuk. Dia menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang mencatatkan pembalikan signifikan ke level 5,39%.

Pemerintah, lanjutnya, berambisi menjaga tren positif tersebut pada tiga bulan pertama tahun ini. Bahkan, Kemenkeu membidik pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 yang lebih tinggi.

"Jadi kita harapkan di Q1 [kuartal I/2026] ini juga momentumnya kita jaga, sehingga kita bisa jaga pertumbuhannya di sekitar 5,5% ke atas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Febrio meyakini bahwa jika target pertumbuhan di atas 5,5% tersebut tercapai melalui kombinasi konsumsi rumah tangga yang dijaga dan belanja pemerintah yang digeber maka penciptaan lapangan kerja akan mengikuti secara otomatis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pakar mengusulkan agar ketentuan mengenai predatory pricing alias jual rugi di aplikasi lokapasar (marketplace) masuk dalam naskah revisi Undang-Undang (UU) No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Ine Minara S. Ruky, menekankan bahwa pasar ekonomi digital Tanah Air semakin menguat meskipun pasar konvensional masih besar.

Dia menilai perlu adanya pengaturan terkait praktik antipersaingan usaha tidak sehat di dunia digital, salah satunya untuk mengatur predatory pricing dalam Pasal 20 beleid tersebut.

Secara sederhana, predatory pricing adalah strategi penetapan harga sangat rendah—bahkan di bawah biaya produksi—yang dilakukan pelaku usaha (biasanya yang punya posisi dominan) dengan tujuan menyingkirkan pesaing dari pasar.

“Jadi di dalam pasal ini ada pengaturan predatory pricing untuk industri konvensional dan larangan strategi harga predator di industri digital,” kata Ine dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pelaku usaha dengan posisi dominan di pasar digital semestinya dilarang menetapkan harga barang atau jasa di bawah biaya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan mengandalkan algoritma, Ine menilai praktik predatory pricing dapat menghapus pesaing dari pasar digital, menguasai pasar secara monopolistik, hingga mengurangi pilihan atau merugikan konsumen secara signifikan.

Sementara itu, Profesor Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Elisatris Gultom, menggarisbawahi bahwa definisi pasar digital perlu diperjelas dalam draf revisi ketiga UU No. 5/1999 ini.

Menurutnya, pasar digital bukan lagi sesuatu yang tersirat, melainkan telah mewujud dalam lanskap perekonomian Indonesia saat ini.

Elisatris menjelaskan bahwa penjelasan lebih mendalam mengenai pasar digital dan turunannya perlu dicantumkan dalam revisi UU ini, terutama untuk mengantisipasi ketidakpastian definisi apabila terjadi sengketa.

“Pasar digital itu memiliki turunannya. Misalnya template, kemudian juga website, itu kan sebetulnya merupakan bagian dari komoditas yang bisa diperjualbelikan,” ujarnya pada kesempatan serupa.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sempat memberikan masukan terkait revisi UU ini. Salah satunya mengenai ekonomi digital yang melahirkan bentuk dominasi pasar baru, seperti platform digital, lokapasar alias marketplace, hingga aplikasi berbasis algoritma.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa undang-undang yang berlaku saat ini belum mengatur secara eksplisit perihal dominasi data, netralitas platform, hingga kolusi algoritma. Dia mendorong agar KPPU dapat menjangkau persoalan ini dalam beleid yang baru.

“Perubahan dibutuhkan agar KPPU dapat menjangkau praktik antipersaingan di ranah digital, seperti penyalahgunaan posisi dominan oleh platform besar, pembatasan akses data atau algoritma diskriminatif, serta praktik predatory pricing dalam ekonomi digital,” kata Fanshurullah di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengemukakan eks Staf Khusus (Stafsus) Nadiem Makarim, Jurist Tan punya peran dominan di kasus Chromebook.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan informasi itu diperoleh dari keterangan saksi yang telah diperiksa.

"Nah, memang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap bahwa peranan dia tuh dominan sekali," ujar Anang di Kejagung, Rabu (14/1/2026).

Namun demikian, Anang tetap memberikan ruang kepada mantan anak buah eks Mendikbudristek Nadiem itu bisa klarifikasi terkait dengan perannya di kasus Chromebook.

Sebab, sebagaimana diketahui Jurist Tan tidak pernah menghadiri pemeriksaan di Kejagung baik itu saat berstatus saksi hingga tersangka. Jurist Tan pun kini sudah berstatus buronan Kejaksaan RI.

"Sekarang permasalahannya, Jurist Tan kalau memang tidak merasa bersalah ya hadir aja. Kalau mau sih, untuk membuktikan," pungkasnya.

Adapun, berdasarkan dakwaan dari terdakwa kasus Chromebook menyatakan bahwa perkataan Jurist Tan disetarakan dengan ucapan Nadiem Makarim.

Jurist Tan 'Powerful'

Dalam catatan Bisnis, mantan Direktur Jenderal PAUDasmen Hamid Muhammad mengungkap Jurist Tan memiliki sejumlah kewenangan di Kemendikbudristek mulai dari mencopot jabatan hingga atur anggaran.

Hal itu disampaikan saat bersaksi untuk terdakwa Sri Wahyuningsih selaku Direktur SD Dirjen PAUDasmen 2020–2021; dan Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

Informasi kewenangan Jurist Tan ini bermula saat jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung) Roy Riady menanyakan soal Jurist Tan di Kemendikbudristek.

Berdasarkan pengetahuan Hamid, Jurist memiliki kewenangan untuk masalah informasi dan teknologi alias IT, anggaran hingga berkaitan dengan SDM di Kemendikbudristek.

"Setahu saya Jurist Tan diberi kewenangan untuk masalah IT, masalah anggaran, regulasi, sama SDM. Jadi, siapa pun juga yang nanti akan rotasi, mutasi, dan seterusnya, promosi, itu kewenangannya Jurist Tan," tutur Hamid.

"Sampai mutasi pegawai pun kewenangannya? Apakah eselon 2 termasuk terdakwa Mul, terdakwa Sri, termasuk Saudara sendiri eselon 1 juga? Ngeri-ngeri sedap nih dengan Jurist Tan ini," tuntut jaksa.

"Iya betul," jawab Hamid.

Di samping itu, Hamid juga membenarkan soal pernyataan Nadiem Makarim soal apapun yang dikatakan Jurist Tan merupakan perkataan dari Nadiem.

"Baik, apakah benar Mas Menteri Nadiem pernah mengatakan apa yang dikatakan Jurist Tan itu perkataan dia [Nadiem]?" tanya lagi Jaksa.

"Iya, betul beberapa kali saya dengar," jawab Hamid.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggandeng Dewan Pers menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada Rabu (17/12) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, guna menjawab tantangan terhadap kualitas jurnalisme dan kedaulatan informasi publik.

Kesepakatan itu lahir sebagai respons atas disrupsi digital yang membuka keran informasi seluas-luasnya, membuat ekosistem pers nasional berada di persimpangan jalan yang krusial. Di sisi lain, terjadi ketimpangan struktur pasar yang ekstrem (asimetris) antara perusahaan media massa konvensional dengan platform digital global.

Penandatangan yang dilakukan oleh Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa dan Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, yang dinilai merupakan sinyal tegas negara untuk mengintervensi kegagalan pasar yang berpotensi mematikan industri pers nasional.

"KPPU memandang pers yang sehat sebagai pilar demokrasi, dan persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi berkeadilan. Sinergi keduanya merupakan fondasi penting bagi Indonesia yang maju," kata Ketua KPPU, M. Fashurullah Asa (Asa).

Asa menilai, saat ini platform digital bertindak sebagai gatekeeper atau penjaga gerbang informasi. Posisi dominan ini kerap memicu praktik persaingan usaha tidak sehat, mulai dari algoritma yang tidak transparan hingga kemitraan dalam iklan yang tidak proporsional.

Dalam sambutannya, Asa menyampaikan bahwa dominasi tanpa pengawasan ini berdampak sistemik. Jika media massa mati karena kalah napas melawan monopoli platform, maka publik menjadi pihak yang paling dirugikan karena kehilangan akses terhadap jurnalisme berkualitas yang terverifikasi.

Asa menegaskan, target KPPU sangat jelas, yakni memastikan tidak ada pelaku usaha bahkan dari skala terbesar, yang boleh menyalahgunakan posisi dominannya untuk mematikan pesaing atau merugikan mitra kerjanya.

Dalam implementasinya, sinergi antara KPPU dan Dewan Pers difokuskan pada tiga pilar aksi yang konkret, yakni penegakan hukum yang tegas, pertukaran data dan informasi, dan advokasi kebijakan.

Ke depannya, melalui kerja sama ini, persaingan usaha yang sehat diharapkan menjadi prasyarat mutlak bagi kebebasan pers yang berkelanjutan. Tanpa persaingan yang adil, independensi media akan tergerus oleh ketergantungan ekonomi kepada satu atau dua platform raksasa.

Langkah KPPU ini menanda awal perjuangan panjang untuk menciptakan iklim usaha yang setara (level playing field). Kolaborasi KPPU dan Dewan Pers diharapkan mampu menjaga jurnalisme Indonesia agar tetap hidup, mandiri, dan bermartabat di tengah gempuran era digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa membuka investigasi formal terhadap Meta Platforms terkait dugaan pelanggaran antitrust dalam pembatasan layanan chatbot kecerdasan buatan (AI) di WhatsApp.

Komisi Eropa sedang mempertimbangkan apakah Meta secara sengaja menghalangi penyedia AI pihak lain untuk menawarkan layanan mereka melalui WhatsApp. Jika terjadi, hal ini akan berpotensi melanggar undang-undang persaingan usaha.

Melansir dari The Verge Jumat (05/12/2025), penyelidikan ini bertujuan untuk "mencegah kemungkinan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap persaingan di ruang AI". Otoritas setempat menyoroti perubahan kebijakan yang dilakukan Meta pada bulan Oktober lalu terkait ketentuan layanan bagi pelaku bisnis.

Dalam pembaruan kebijakan tersebut, Meta melarang perusahaan menggunakan Application Programming Interface (API) platform untuk mendistribusikan chatbot AI pihak ketiga.

"Sebagai akibat dari kebijakan baru tersebut, penyedia AI pesaing mungkin terblokir untuk menjangkau pelanggan mereka melalui WhatsApp," tulis pengumuman Komisi Eropa.

Di sisi lain, regulator menyoroti adanya dugaan perlakuan istimewa di mana layanan AI milik Meta sendiri, yakni 'Meta AI', tetap dapat diakses secara leluasa oleh pengguna di platform tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Meta memanfaatkan posisi dominannya untuk menyingkirkan inovator lain dari ekosistem pesannya yang masif.

Adapun kebijakan kontroversial WhatsApp ini telah berlaku efektif sejak 15 Oktober bagi penyedia AI yang belum memiliki layanan di platform tersebut. Sementara itu, bagi penyedia AI yang sudah beroperasi di WhatsApp, aturan ini akan mulai diberlakukan secara penuh pada 15 Januari 2026.

Dampak dari kebijakan ini sudah mulai terasa di pasar. OpenAI dan Microsoft, dua pemain utama di sektor ini, telah merespons perubahan kebijakan tersebut awal tahun ini dengan mengumumkan bahwa layanan ChatGPT dan Copilot akan dihapus dari platform WhatsApp.

Penyelidikan mendalam ini akan menilai apakah Meta telah melanggar hukum UE yang secara tegas "melarang penyalahgunaan posisi dominan" untuk mempersulit penyedia layanan yang lebih kecil dalam bersaing dengan layanan milik perusahaan dominan.

Meskipun Komisi Eropa tidak menetapkan tenggat waktu khusus untuk penyelesaian investigasi ini, konsekuensi finansial yang dihadapi Meta sangatlah serius. Jika terbukti melanggar aturan antimonopoli blok tersebut, induk usaha Facebook dan Instagram ini dapat menghadapi denda hingga 10 persen dari pendapatan tahunan global perusahaan.

Berdasarkan laporan pendapatan Meta pada 2024, nilai denda tersebut dapat mencapai angka fantastis sebesar US$16,45 miliar atau Rp273 triliun.

Komisioner Persaingan Eropa Teresa Ribera menegaskan urgensi penyelidikan ini di tengah ledakan pasar AI global.

"Pasar AI sedang berkembang pesat di Eropa dan sekitarnya. Kami harus memastikan warga dan bisnis Eropa dapat memperoleh manfaat penuh dari revolusi teknologi ini dan bertindak untuk mencegah petahana digital yang dominan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menyingkirkan pesaing yang inovatif," tegas Ribera dalam pernyataan resminya. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)