Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 65% dikhawatirkan merusak tatanan distribusi yang telah mapan dan memicu persoalan baru di tingkat akar rumput.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat M. Sinaga mengatakan kenaikan kuota tersebut tergolong berlebihan (overdone). Dengan volume pasar tradisional yang mencapai 260.000 kiloliter per bulan, penambahan beban distribusi ke satu kanal dianggap bisa mematikan peran distributor tingkat dua (D2) hingga pengecer kecil yang selama ini menjadi tulang punggung penyaluran Minyakita.

Gimni berpendapat persoalan kelangkaan minyak goreng subsidi belakangan ini bukan disebabkan oleh minimnya angka kuota, melainkan rapuhnya pengawasan di rantai pasok. Sistem Simirah milik Kementerian Perindustrian sebenarnya telah menyediakan instrumen pemantauan digital yang mampu melacak alur distribusi dari produsen hingga ke pasar. Jika sistem ini dioptimalkan, hambatan distribusi seharusnya dapat terdeteksi sejak dini tanpa perlu melakukan intervensi kuota yang drastis.

“Yang penting pengawasan penyaluran di lapangan diperketat saja,” ujar Sahat kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

DIa mengkhawatirkan kebijakan yang reaktif hanya akan mengganggu keseimbangan ekosistem tanpa menyentuh akar masalah.

Selain urusan distribusi, ketimpangan harga menjadi isu krusial yang menekan produsen. Saat ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita di level Rp13.500 per liter di tingkat D1 dinilai sudah tidak relevan dengan realitas pasar. Sebagai gambaran komparatif, harga Crude Palm Oil (CPO) saat ini telah menyentuh level Rp15.635 per kilogram, yang berarti biaya bahan baku saja sudah melampaui harga jual produk akhir di tingkat grosir.

Selisih ini menyebabkan para produsen harus menanggung margin negatif atau kerugian demi memenuhi kewajiban domestik. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan situasi ideal di mana harga subsidi seharusnya tetap memberikan ruang gerak bagi keberlanjutan operasional pabrikan.

Fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan juga terjadi pada pola konsumsi masyarakat. Rendahnya harga Minyakita memicu kelompok masyarakat menengah atas beralih dari minyak goreng premium ke produk subsidi di pasar tradisional. Hal ini menyebabkan terjadinya overconsumption yang mendorong lonjakan permintaan secara tidak wajar.

“Dengan HET yang Rp13.500 per liter, perhitungan saya, itu para produsen mengalami negative margin, bahkan loss,” ujarnya.

Namun, Gimni menilai peningkatan penyaluran Minyakita ke pasar domestik tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nonsubsidi atau premium. Meski begitu, terdapat pergeseran pola konsumsi di lapangan, di mana konsumen menengah atas mulai beralih membeli Minyakita di pasar tradisional karena harganya lebih terjangkau dan memicu overconsumption sekaligus mendorong lonjakan permintaan.

Selain itu, Gimni mengingatkan pergeseran konsumsi tersebut berpotensi menekan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN). Perbedaan harga dan besaran pajak antara minyak premium dan Minyakita membuat potensi penerimaan pajak berkurang ketika konsumen beralih ke produk bersubsidi. Alhasil, kebutuhan Minyakita pun diperkirakan ikut melonjak signifikan seiring meningkatnya perpindahan konsumsi.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 65% dikhawatirkan merusak tatanan distribusi yang telah mapan dan memicu persoalan baru di tingkat akar rumput.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat M. Sinaga mengatakan kenaikan kuota tersebut tergolong berlebihan (overdone). Dengan volume pasar tradisional yang mencapai 260.000 kiloliter per bulan, penambahan beban distribusi ke satu kanal dianggap bisa mematikan peran distributor tingkat dua (D2) hingga pengecer kecil yang selama ini menjadi tulang punggung penyaluran Minyakita.

Gimni berpendapat persoalan kelangkaan minyak goreng subsidi belakangan ini bukan disebabkan oleh minimnya angka kuota, melainkan rapuhnya pengawasan di rantai pasok. Sistem Simirah milik Kementerian Perindustrian sebenarnya telah menyediakan instrumen pemantauan digital yang mampu melacak alur distribusi dari produsen hingga ke pasar. Jika sistem ini dioptimalkan, hambatan distribusi seharusnya dapat terdeteksi sejak dini tanpa perlu melakukan intervensi kuota yang drastis.

“Yang penting pengawasan penyaluran di lapangan diperketat saja,” ujar Sahat kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

DIa mengkhawatirkan kebijakan yang reaktif hanya akan mengganggu keseimbangan ekosistem tanpa menyentuh akar masalah.

Selain urusan distribusi, ketimpangan harga menjadi isu krusial yang menekan produsen. Saat ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita di level Rp13.500 per liter di tingkat D1 dinilai sudah tidak relevan dengan realitas pasar. Sebagai gambaran komparatif, harga Crude Palm Oil (CPO) saat ini telah menyentuh level Rp15.635 per kilogram, yang berarti biaya bahan baku saja sudah melampaui harga jual produk akhir di tingkat grosir.

Selisih ini menyebabkan para produsen harus menanggung margin negatif atau kerugian demi memenuhi kewajiban domestik. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan situasi ideal di mana harga subsidi seharusnya tetap memberikan ruang gerak bagi keberlanjutan operasional pabrikan.

Fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan juga terjadi pada pola konsumsi masyarakat. Rendahnya harga Minyakita memicu kelompok masyarakat menengah atas beralih dari minyak goreng premium ke produk subsidi di pasar tradisional. Hal ini menyebabkan terjadinya overconsumption yang mendorong lonjakan permintaan secara tidak wajar.

“Dengan HET yang Rp13.500 per liter, perhitungan saya, itu para produsen mengalami negative margin, bahkan loss,” ujarnya.

Namun, Gimni menilai peningkatan penyaluran Minyakita ke pasar domestik tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nonsubsidi atau premium. Meski begitu, terdapat pergeseran pola konsumsi di lapangan, di mana konsumen menengah atas mulai beralih membeli Minyakita di pasar tradisional karena harganya lebih terjangkau dan memicu overconsumption sekaligus mendorong lonjakan permintaan.

Selain itu, Gimni mengingatkan pergeseran konsumsi tersebut berpotensi menekan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN). Perbedaan harga dan besaran pajak antara minyak premium dan Minyakita membuat potensi penerimaan pajak berkurang ketika konsumen beralih ke produk bersubsidi. Alhasil, kebutuhan Minyakita pun diperkirakan ikut melonjak signifikan seiring meningkatnya perpindahan konsumsi.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktur Tertib Niaga Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Mario Josko menjelaskan bahwa aturan baru mengenai penyaluran Minyakita akan segera diluncurkan dalam beberapa hari ke depan.

Hal tersebut disampaikannya usai meninjau ketersediaan komoditas minyak goreng jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru di Pasar Pucang Anom, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/12/2025) pagi.

"Mungkin dalam minggu depan atau beberapa hari ini akan launching," ungkap Josko di sela-sela kunjungannya.

Dirinya menjelaskan bahwa aturan tersebut sudah selesai digodok oleh pihaknya, dan tengah dilakukan proses pengundangan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara.

"Permendag [tentang penyaluran Minyakita] itu sudah dalam proses pengundangan. Jadi sedang berproses pengundangan, seperti itu," tegasnya.

Josko mengungkapkan, dengan aturan baru tersebut pihaknya berharap dapat memperkuat kapasitas dan fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, yakni Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) dan ID Food, untuk mensuplai minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah itu ke seluruh penjuru negeri.

"Harapannya dengan Permendag baru bisa juga memperkuat posisi dari BUMN pangan untuk tadi membantu mensuplai untuk utamanya ke pasar-pasar tradisional," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan aturan baru terkait penyaluran Minyakita akan mulai berlaku pada awal 2026.

Regulasi tersebut saat ini telah menyelesaikan proses harmonisasi dan tinggal menunggu penandatanganan sebelum diundangkan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan proses harmonisasi sudah rampung dan surat resmi penyelesaiannya segera diterbitkan. Artinya, aturan baru Minyakita diperkirakan terbit pada Desember 2025 dan akan berlaku 30 hari setelahnya.

Budi menjelaskan, revisi aturan Minyakita berfokus pada penguatan tata niaga, terutama dalam hal pendistribusian, yakni kewajiban penyaluran Minyakita melalui BUMN Pangan dengan porsi minimal 35% dari total distribusi produsen.

Adapun, BUMN Pangan yang dimaksud adalah Perum Bulog dan ID Food. “Minimal 35% Minyakita itu didistribusikan melalui BUMN Pangan. Itu saja yang paling penting,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Namun, Budi menegaskan regulasi baru ini tidak mengubah HET Minyakita alias tetap menjadi Rp15.700 per liter.

Budi menuturkan, kebijakan distribusi melalui BUMN Pangan juga untuk merespons disparitas harga yang selama beberapa bulan terakhir muncul di wilayah Timur Indonesia.

Pasalnya, ungkap Budi, harga Minyakita di kawasan tersebut cenderung lebih tinggi akibat rantai pasok yang panjang dan biaya logistik yang besar.

Dia berharap, dengan penugasan distribusi kepada BUMN Pangan, harga Minyakita di wilayah Timur dapat terkendali dan lebih sesuai HET.

“Biar memudahkan kami untuk mengontrol distribusinya. Kalau BUMN Pangan kan kita lebih mudah, sehingga nanti harganya sesuai HET dan barangnya bisa di mana saja ada,” tuturnya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan pemerataan distribusi menjadi prioritas, terutama untuk wilayah yang selama ini kerap menghadapi harga di atas HET.

“Artinya kalau nanti sudah didistribusikan oleh BUMN Pangan, kami minta juga yang wilayah-wilayah Timur, karena sekarang kan Timur mahal kan ya. Jangan sampai di sana juga mahal,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktur Tertib Niaga Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Mario Josko menjelaskan bahwa aturan baru mengenai penyaluran Minyakita akan segera diluncurkan dalam beberapa hari ke depan.

Hal tersebut disampaikannya usai meninjau ketersediaan komoditas minyak goreng jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru di Pasar Pucang Anom, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/12/2025) pagi.

"Mungkin dalam minggu depan atau beberapa hari ini akan launching," ungkap Josko di sela-sela kunjungannya.

Dirinya menjelaskan bahwa aturan tersebut sudah selesai digodok oleh pihaknya, dan tengah dilakukan proses pengundangan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara.

"Permendag [tentang penyaluran Minyakita] itu sudah dalam proses pengundangan. Jadi sedang berproses pengundangan, seperti itu," tegasnya.

Josko mengungkapkan, dengan aturan baru tersebut pihaknya berharap dapat memperkuat kapasitas dan fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, yakni Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) dan ID Food, untuk mensuplai minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah itu ke seluruh penjuru negeri.

"Harapannya dengan Permendag baru bisa juga memperkuat posisi dari BUMN pangan untuk tadi membantu mensuplai untuk utamanya ke pasar-pasar tradisional," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan aturan baru terkait penyaluran Minyakita akan mulai berlaku pada awal 2026.

Regulasi tersebut saat ini telah menyelesaikan proses harmonisasi dan tinggal menunggu penandatanganan sebelum diundangkan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan proses harmonisasi sudah rampung dan surat resmi penyelesaiannya segera diterbitkan. Artinya, aturan baru Minyakita diperkirakan terbit pada Desember 2025 dan akan berlaku 30 hari setelahnya.

Budi menjelaskan, revisi aturan Minyakita berfokus pada penguatan tata niaga, terutama dalam hal pendistribusian, yakni kewajiban penyaluran Minyakita melalui BUMN Pangan dengan porsi minimal 35% dari total distribusi produsen.

Adapun, BUMN Pangan yang dimaksud adalah Perum Bulog dan ID Food. “Minimal 35% Minyakita itu didistribusikan melalui BUMN Pangan. Itu saja yang paling penting,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Namun, Budi menegaskan regulasi baru ini tidak mengubah HET Minyakita alias tetap menjadi Rp15.700 per liter.

Budi menuturkan, kebijakan distribusi melalui BUMN Pangan juga untuk merespons disparitas harga yang selama beberapa bulan terakhir muncul di wilayah Timur Indonesia.

Pasalnya, ungkap Budi, harga Minyakita di kawasan tersebut cenderung lebih tinggi akibat rantai pasok yang panjang dan biaya logistik yang besar.

Dia berharap, dengan penugasan distribusi kepada BUMN Pangan, harga Minyakita di wilayah Timur dapat terkendali dan lebih sesuai HET.

“Biar memudahkan kami untuk mengontrol distribusinya. Kalau BUMN Pangan kan kita lebih mudah, sehingga nanti harganya sesuai HET dan barangnya bisa di mana saja ada,” tuturnya.

Lebih lanjut, Budi menambahkan pemerataan distribusi menjadi prioritas, terutama untuk wilayah yang selama ini kerap menghadapi harga di atas HET.

“Artinya kalau nanti sudah didistribusikan oleh BUMN Pangan, kami minta juga yang wilayah-wilayah Timur, karena sekarang kan Timur mahal kan ya. Jangan sampai di sana juga mahal,” pungkasnya.