Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim berhasil membongkar kasus produksi MinyaKita yang dijalankan secara ilegal. Pasalnya, produk minyak goreng sawit subsidi pemerintah yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu, label, dan takaran.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Roy HM Sihombing menjelaskan jajarannya berhasil mengungkap praktik nakal tersebut yang terjadi di sebuah pergudangan yang terletak di wilayah Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

Empat pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain adalah HPT (38) selaku pemilik modal, MHS (32) dan SST (51) sebagai pengawas, serta ARS (29) sebagai operator produksi.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Roy menyebut perusahaan yang menjalankan usaha tersebut tidak terdaftar secara resmi hingga tidak mengantongi izin usaha maupun sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Tak hanya itu, pelaku juga nekat untuk mencantumkan nomor BPOM pada produk MinyaKita oplosan yang tidak sesuai dengan produk seharusnya.

Dalam praktik yang dijalankan, ia memaparkan untuk MinyaKita kemasan 1 liter, diisi oleh tersangka hanya sekitar 700-900 mililiter saja. Sementara, untuk kemasan 5 liter hanya berisi minyak kurang lebih 4.600 mililiter atau 4,6 liter.

“Dalam praktiknya, para tersangka memproduksi minyak goreng tersebut dengan takaran yang tidak sesuai label," ungkap Roy, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui praktik tersebut telah berlangsung sejak Desember 2025 dengan kapasitas produksi mencapai 900 hingga 1.000 karton setiap sekali produksi. Produk MinyaKita palsu tersebut juga diperdagangkan tersangka hingga ke luar daerah Jawa Timur dengan omzet mencapai ratusan juta rupiah.

"Tersangka berhasil meraup omzet sekitar Rp234 juta. Produk tersebut didistribusikan ke sejumlah daerah, seperti Jember, Trenggalek, hingga Tarakan," ungkapnya.

Roy mengungkapkan modus operandi yang dijalankan para pelaku adalah membeli minyak goreng curah dari distributor resmi di Kota Surabaya dalam jumlah besar. Selanjutnya, mereka mengemas ulang minyak tersebut dengan menggunakan merek MinyaKita tanpa izin resmi dari pemerintah.

"Proses produksi dilakukan dengan mengatur mesin agar isi kemasan lebih sedikit dari yang tertera pada label," tambahnya.

Aparat juga menyita sejumlah barang bukti, seperti mesin pengemasan, tangki penyimpanan minyak, puluhan kardus minyak goreng siap edar, hingga satu unit mobil tangki yang digunakan untuk distribusi bahan baku.

Lebih lanjut, Roy mengungkapkan pihaknya tidak hanya menemukan aktivitas tersebut di satu lokasi, tetapi juga mengungkap praktik serupa yang berjalan di pergudangan lain di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

"Pada lokasi kedua ini, perusahaan memiliki izin resmi. Namun, tetap melakukan pelanggaran dengan mengurangi takaran minyak dalam kemasan," jelasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 120 UU 3/2014 tentang Perindustrian, Pasal 62 juncto Pasal 8 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 68 UU 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda miliaran rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 65% dikhawatirkan merusak tatanan distribusi yang telah mapan dan memicu persoalan baru di tingkat akar rumput.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat M. Sinaga mengatakan kenaikan kuota tersebut tergolong berlebihan (overdone). Dengan volume pasar tradisional yang mencapai 260.000 kiloliter per bulan, penambahan beban distribusi ke satu kanal dianggap bisa mematikan peran distributor tingkat dua (D2) hingga pengecer kecil yang selama ini menjadi tulang punggung penyaluran Minyakita.

Gimni berpendapat persoalan kelangkaan minyak goreng subsidi belakangan ini bukan disebabkan oleh minimnya angka kuota, melainkan rapuhnya pengawasan di rantai pasok. Sistem Simirah milik Kementerian Perindustrian sebenarnya telah menyediakan instrumen pemantauan digital yang mampu melacak alur distribusi dari produsen hingga ke pasar. Jika sistem ini dioptimalkan, hambatan distribusi seharusnya dapat terdeteksi sejak dini tanpa perlu melakukan intervensi kuota yang drastis.

“Yang penting pengawasan penyaluran di lapangan diperketat saja,” ujar Sahat kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

DIa mengkhawatirkan kebijakan yang reaktif hanya akan mengganggu keseimbangan ekosistem tanpa menyentuh akar masalah.

Selain urusan distribusi, ketimpangan harga menjadi isu krusial yang menekan produsen. Saat ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita di level Rp13.500 per liter di tingkat D1 dinilai sudah tidak relevan dengan realitas pasar. Sebagai gambaran komparatif, harga Crude Palm Oil (CPO) saat ini telah menyentuh level Rp15.635 per kilogram, yang berarti biaya bahan baku saja sudah melampaui harga jual produk akhir di tingkat grosir.

Selisih ini menyebabkan para produsen harus menanggung margin negatif atau kerugian demi memenuhi kewajiban domestik. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan situasi ideal di mana harga subsidi seharusnya tetap memberikan ruang gerak bagi keberlanjutan operasional pabrikan.

Fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan juga terjadi pada pola konsumsi masyarakat. Rendahnya harga Minyakita memicu kelompok masyarakat menengah atas beralih dari minyak goreng premium ke produk subsidi di pasar tradisional. Hal ini menyebabkan terjadinya overconsumption yang mendorong lonjakan permintaan secara tidak wajar.

“Dengan HET yang Rp13.500 per liter, perhitungan saya, itu para produsen mengalami negative margin, bahkan loss,” ujarnya.

Namun, Gimni menilai peningkatan penyaluran Minyakita ke pasar domestik tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nonsubsidi atau premium. Meski begitu, terdapat pergeseran pola konsumsi di lapangan, di mana konsumen menengah atas mulai beralih membeli Minyakita di pasar tradisional karena harganya lebih terjangkau dan memicu overconsumption sekaligus mendorong lonjakan permintaan.

Selain itu, Gimni mengingatkan pergeseran konsumsi tersebut berpotensi menekan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN). Perbedaan harga dan besaran pajak antara minyak premium dan Minyakita membuat potensi penerimaan pajak berkurang ketika konsumen beralih ke produk bersubsidi. Alhasil, kebutuhan Minyakita pun diperkirakan ikut melonjak signifikan seiring meningkatnya perpindahan konsumsi.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 65% dikhawatirkan merusak tatanan distribusi yang telah mapan dan memicu persoalan baru di tingkat akar rumput.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat M. Sinaga mengatakan kenaikan kuota tersebut tergolong berlebihan (overdone). Dengan volume pasar tradisional yang mencapai 260.000 kiloliter per bulan, penambahan beban distribusi ke satu kanal dianggap bisa mematikan peran distributor tingkat dua (D2) hingga pengecer kecil yang selama ini menjadi tulang punggung penyaluran Minyakita.

Gimni berpendapat persoalan kelangkaan minyak goreng subsidi belakangan ini bukan disebabkan oleh minimnya angka kuota, melainkan rapuhnya pengawasan di rantai pasok. Sistem Simirah milik Kementerian Perindustrian sebenarnya telah menyediakan instrumen pemantauan digital yang mampu melacak alur distribusi dari produsen hingga ke pasar. Jika sistem ini dioptimalkan, hambatan distribusi seharusnya dapat terdeteksi sejak dini tanpa perlu melakukan intervensi kuota yang drastis.

“Yang penting pengawasan penyaluran di lapangan diperketat saja,” ujar Sahat kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

DIa mengkhawatirkan kebijakan yang reaktif hanya akan mengganggu keseimbangan ekosistem tanpa menyentuh akar masalah.

Selain urusan distribusi, ketimpangan harga menjadi isu krusial yang menekan produsen. Saat ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita di level Rp13.500 per liter di tingkat D1 dinilai sudah tidak relevan dengan realitas pasar. Sebagai gambaran komparatif, harga Crude Palm Oil (CPO) saat ini telah menyentuh level Rp15.635 per kilogram, yang berarti biaya bahan baku saja sudah melampaui harga jual produk akhir di tingkat grosir.

Selisih ini menyebabkan para produsen harus menanggung margin negatif atau kerugian demi memenuhi kewajiban domestik. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan situasi ideal di mana harga subsidi seharusnya tetap memberikan ruang gerak bagi keberlanjutan operasional pabrikan.

Fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan juga terjadi pada pola konsumsi masyarakat. Rendahnya harga Minyakita memicu kelompok masyarakat menengah atas beralih dari minyak goreng premium ke produk subsidi di pasar tradisional. Hal ini menyebabkan terjadinya overconsumption yang mendorong lonjakan permintaan secara tidak wajar.

“Dengan HET yang Rp13.500 per liter, perhitungan saya, itu para produsen mengalami negative margin, bahkan loss,” ujarnya.

Namun, Gimni menilai peningkatan penyaluran Minyakita ke pasar domestik tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nonsubsidi atau premium. Meski begitu, terdapat pergeseran pola konsumsi di lapangan, di mana konsumen menengah atas mulai beralih membeli Minyakita di pasar tradisional karena harganya lebih terjangkau dan memicu overconsumption sekaligus mendorong lonjakan permintaan.

Selain itu, Gimni mengingatkan pergeseran konsumsi tersebut berpotensi menekan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN). Perbedaan harga dan besaran pajak antara minyak premium dan Minyakita membuat potensi penerimaan pajak berkurang ketika konsumen beralih ke produk bersubsidi. Alhasil, kebutuhan Minyakita pun diperkirakan ikut melonjak signifikan seiring meningkatnya perpindahan konsumsi.

Bisnis.com, SURABAYA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mewaspadai dugaan praktik tying-in atau penjualan bersyarat pada komoditas bahan pokok, termasuk di antaranya terhadap produk minyak goreng subsidi Minyakita, jelang hari raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Surabaya Dyah Paramita menyatakan pihaknya beserta segenap instansi terkait senantiasa memantau kondisi pasokan dan harga bahan pokok pada momentum bulan Ramadan hingga jelang Lebaran.

“Menjelang Idulfitri, kami memeriksa apakah pasokannya masih aman, kemudian untuk harganya, apakah masih terjangkau, dan apakah ada indikasi dari persaingan usaha tidak sehat. Alhamdulillah dari hasil pantauan yang kita laksanakan bersama-sama, untuk beberapa komoditas bahan pokok itu masih aman stoknya,” beber Dyah usai inspeksi mendadak bahan pokok di Pasar Wonokromo Surabaya, Senin (9/3/2026).

Walaupun stok terpantau stabil, Dyah menyebut bahwa harga mayoritas bahan pokok yang diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional Kota Surabaya mulai mengalami kenaikan. Khususnya, cabai rawit merah yang banderolnya meroket.

Ia menjelaskan harga komoditas cabai rawit merah di Pasar Wonokromo berkisar antara Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Menurutnya, angka tersebut telah terlampau jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni sebesar Rp57.000 per kilogram.

"Kami mencatat harga cabai rawit itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan memang cabai rawit itu sekitar Rp 80.000 sampai Rp 90.000. Itu sudah melampaui HET, yang kita ketahui sekitar Rp57.000," bebernya.

Selain cabai, KPPU juga menyoroti komoditas beras yang harganya melebihi HET. Harga beras premium di pasar tersebut rata-rata mencapai Rp 17.000 per kilogram, sementara HET-nya berkisar Rp14.900 per kilogram.

Sementara itu beras medium dibanderol sekitar Rp16.000 per kilogram, di mana angka itu juga berada di atas HET yang dipatok sebesar Rp 12.500 per kilogram.

"Beras juga jadi catatan kami, dimana beras premium dijual rata-rata Rp 17.000 per kilogram, sedangkan HET-nya kan Rp14.900. Cukup tinggi. Untuk beras medium sekitar Rp16.000 per kilogram untuk HET-nya sendiri kan Rp12.500. Memang beras ini lumayan ada kenaikan," ungkapnya.

Kemudian untuk Minyakita telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya sesuai dengan HET sebesar Rp15.700.

"Jadi, memang untuk beberapa komoditas itu cukup aman," tambahnya.

Dari hasil dialog dengan para pedagang, KPPU menyebut belum menemukan indikasi kuat adanya permainan harga di tingkat akar rumput, yang mengarah pada praktik kartel atau monopoli.

Namun, Dyah menyebut pihaknya juga memberi perhatian khusus terhadap dugaan praktik tying-in terhadap penjualan MinyaKita di sejumlah pasar tradisional Kota Surabaya.

Praktik tersebut diduga terjadi saat pengecer diwajibkan membeli produk minyak goreng lain agar dapat memperoleh minyak goreng subsidi pemerintah tersebut dari pihak distributor.

Dyah menegaskan kepada segenap pelaku usaha bahwa tindakan tersebut berpeluang melanggar peraturan hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli.

"Jadi, mungkin yang menjadi perhatian ini nanti terkait Minyakita. Minyakita ini jangan sampai ada praktik tying-in ataupun bundling dari tingkat distributor ke pengecer," tegasnya.

Oleh sebab itu, KPPU menyatakan berkomitmen untuk rutin melakukan pemantauan terhadap harga dan distribusi bahan pokok secara berkelanjutan guna menjaga stabilitas pasar serta melindungi kepentingan konsumen dari praktik tidak sehat.

"Kita tetap akan melakukan pemantauannya secara kontinu, tidak hanya mendekati Idulfitri saja, tapi awal dari Ramadan itu kami sudah melakukan turun lapangan, langsung ke pasar-pasar, untuk memastikan bahwa kenaikan itu memang karena kondisi pasar karena banyaknya permintaan, bukan karena ada permainan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengusulkan agar MinyaKita tidak lagi dipasarkan secara bebas, melainkan dialokasikan khusus sebagai bantuan tertutup bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Skema ini dinilai lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi kerugian negara akibat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang dianggap mendistorsi pasar.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakanpenjualan MinyaKita di pasar umum membuat subsidi dinikmati seluruh lapisan konsumen, termasuk kelompok mampu. Padahal, produk tersebut mestinya hanya berlaku bagi penduduk berpendapatan terendah.

Sahat juga menyoroti rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan akan memperbanyak minyak goreng second brand seiring dengan terbatasnya pasokan Minyakita di tengah tekanan kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

“Jadi second brand berhasil apabila MinyaKita itu khusus ditujukan kepada masyarakat yang kekurangan, itu satu. Yang kedua, kalau ada penjualan MinyaKita dengan harga rendah di luar, itu berarti pidana,” kata Sahat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurut Sahat, kebijakan HET MinyaKita di kisaran Rp15.700 per liter menciptakan selisih signifikan dibandingkan harga keekonomian yang diperkirakan sekitar Rp19.800 per liter. Selisih harga tersebut berdampak pada potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih rendah.

“Kalian tahu akibat harga HET ini Rp15.700? Negara rugi Rp1,4 triliun per tahun. Sadar enggak itu? Jadi kita memberikan kemudahan sama orang kaya,” ujarnya.

Selain dari sisi fiskal, GIMNI juga menyoroti persoalan salah sasaran distribusi. Dengan populasi masyarakat miskin sekitar 9%–10% atau setara 28 juta orang, kebutuhan minyak goreng kelompok tersebut dinilai terbatas dibandingkan total konsumsi nasional.

Sahat menghitung, jika kebutuhan per kapita sekitar 8 kilogram per tahun, maka total kebutuhan kelompok tersebut sekitar 224 juta kilogram per tahun atau sekitar 18–19 juta kilogram per bulan. Artinya, volume subsidi yang dibutuhkan jauh lebih kecil dibanding distribusi MinyaKita di pasar umum saat ini.

“Yang masyarakat berpenghasilan rendah, yang 10% tadi, ya kita berikan harga rendah atau BLT. Nah yang selebihnya bayar biasa. Bayar PPN biasa,” tuturnya.

Skema bantuan tertutup dinilai akan membuat identifikasi penerima lebih jelas sekaligus mencegah kebocoran. Jika MinyaKita tetap dijual bebas, konsumen lintas kelas ekonomi akan tetap memilih harga termurah.

“MinyaKita dialokasikan khusus untuk bantuan saja, Jangan [dipasarkan], disubsidi saja,” tegasnya.

GIMNI juga mengkritik pendekatan kebijakan yang dinilai lebih banyak menekan produsen di hilir tanpa menyentuh mekanisme harga bahan baku crude palm oil (CPO). Sahat mempertanyakan mengapa intervensi tidak dilakukan secara menyeluruh agar beban tidak hanya ditanggung industri pengolahan.

“Tapi saya belum pernah melihat pemerintah berani menurunkan harga CPO. Kenapa? Takut di demo oleh para petani. Karena kalau harganya rendah, otomatis harga TBS nya rendah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog akan memperbanyak stok minyak gorengMinyakita hingga 70.000 kiloliter sebagai persiapan menjelang momen lebaran Idulfitri 2026, yang lazimnya diiringi peningkatan konsumsi masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa stok Minyakita ditingkatkan dari persediaan sekitar 30.000 kiloliter setiap bulan di luar momentum Ramadan dan Idulfitri.

“Direncanakan khusus menjelang lebaran ini, kami stokkan sampai 70.000 kiloliter. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi masyarakat yang akan menghadapi Ramadan dan khususnya lebaran di tahun 2026,” kata Rizal usai melakukan sidak harga pangan di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, Bulog bersama BUMN pangan ID Food dan Agrinas Palma telah mulai menjalankan amanat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 43/2025 terkait distribusi Minyakita dari pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation/DMO) sebesar 35%.

Dengan skema tersebut, Rizal menjelaskan bahwa Bulog dapat langsung menyalurkan Minyakita ke pasar rakyat dalam lingkup Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Harapannya, harga jual Minyakita dapat sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

Terkait adanya pedagang di Pasar Jatinegara yang pada saat sidak mengeluhkan keterbatasan pasokan Minyakita, Rizal menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari status Minyakita yang merupakan minyak goreng subsidi. Dia pun menjamin suplai langsung dari gudang Bulog ke pedagang akan membuat pasokan dan harga terkendali.

“Jadi kalau mungkin yang tadi dibilang kesulitan, dia maunya ngambil banyak, nanti takutnya teman-teman yang lain enggak kebagian. Jadi harus dibagi rata, harus dibagi rata ke masing-masing toko,” ujar purnawirawan TNI berbintang tiga ini.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa harga minyak goreng Minyakita pada pekan kedua Februari 2026 turun 2,87% dibandingkan Januari 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menyampaikan bahwa harga rata-rata nasional Minyakita saat ini sebesar Rp16.848 per liter, turun dari Rp17.346 per liter pada periode yang sama bulan lalu. Namun, nominal itu masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) Minyakita sebesar Rp15.700 per liter.

“Walaupun demikian, ini ada beberapa kabupaten/kota, ada 21 kabupaten/kota yang IPH [indeks perkembangan harga]-nya itu mengalami kenaikan,” kata Ateng dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, disiarkan langsung di YouTube Kemendagri, Rabu (18/2/2026).

Dia lantas memaparkan harga Minyakita di 274 kabupaten/kota masih berada di atas HET tersebut. Sebaliknya, sebanyak 221 kabupaten/kota mencatatkan harga Minyakita terkendali di bawah HET.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Wonokromo, Surabaya.

Hasilnya, Amran menemukan harga minyak goreng subsidi pemerintah, Minyakita dijual tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Semua harga relatif stabil. Beras SPHP kita pantau masih di angka Rp12.000 per kilogram, di bawah HET. Telur ayam ras juga di kisaran Rp30.000, jauh dari batas atas Rp33.000. Ada sedikit kenaikan, yakni harga minyak goreng Rp16.000, naik dari harga [eceran tertinggi] Rp15.700. Ini kita temukan BB [barang bukti] yang kita beli dari dua tempat," ujar Amran, Selasa (23/12/2025).

Tak hanya itu, Amran juga memberikan perhatian khusus pada komoditas gula pasir dan beras yang permintaannya sering meningkat jelang hari besar keagamaan.

Dirinya menegaskan bahwa stok gula nasional, khususnya di Jawa Timur sebagai basis produksi, diklaimnya sangat mencukupi sehingga kecil kemungkinan akan terjadi kenaikan harga. "Stok kita melimpah, jadi untuk gula tidak ada masalah,” tegasnya.

Adapun atas temuan komoditas yang dijual melebihi HET tersebut, Amran telah meminta kepada Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jatim untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.

Namun, Amran meminta agar penindakan oleh aparat tersebut tidak merugikan penjual di tingkat eceran. Dirinya pun meminta agar penertiban lebih dilakukan pada oknum produsen nakal yang mempermainkan harga di pasar.

Apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan yang berkaitan dengan kenaikan harga Minyakita di pasar, Amran pun meminta agar izin produsen untuk dapat dicabut.

"Kami sudah bekerja sama dengan Pak Kapolri, dan ini barang bukti kami serahkan untuk segera dilacak oleh Ditreskrimsus. Kita ini produsen minyak goreng terbesar di dunia tapi kenapa harga minyak harus naik?," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga mendengarkan keluhan warga yang mengeluhkan harga gabah di bawah standar yang telah ditetapkan Bulog. Untuk itu, Amran meminta agar harga gabah harus berada di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kita temukan harga [gabah] di luar yang sudah ditetapkan yakni Rp6.500 per kilogram, tapi di lapangan kita temukan Rp6.400 per kilogram. Tolong saudaraku, pengusaha, jangan merugikan konsumen, petani bahagia, konsumen tersenyum, pedagang untung," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Roy HM Sihombing menjelaskan, berdasarkan pengecekan jajarannya di lapangan, memang terdapat beberapa komoditas yang masih harganya melonjak.

Jajaran kepolisian pun siap sedia untuk menindaklanjuti berbagai temuan yang tidak sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan tersebut.

"Kita akan selidiki asal usulnya darimana sampai harganya [Minyakita] melebihi Rp300 dari harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Kita akan telusuri, pedagang ambil dari mana," pungkasnya.