Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membantah anggapan cadangan devisa (cadev) Indonesia mulai menipis imbas dari upaya bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Perry menegaskan posisi cadangan devisa masih berada pada level yang aman dan bahkan melebihi standar kecukupan internasional yang ditetapkan Dana Moneter Internasional (IMF).

"Lebih dari cukup. BI itu selalu mengukur berapa jumlah cadangan devisa yang cukup," ujar Perry saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Ia menyebutkan BI memakai indikator internasional yang diterbitkan IMF, yaitu Adequacy Reserve Asset (ARA) untuk mengukur kemampuan cadangan devisa dalam menghadapi gejolak ekonomi dan tekanan di pasar keuangan.

Melalui indikator tersebut, pihaknya menghitung kebutuhan cadangan devisa yang diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko, termasuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

"Berapa cadangan devisa untuk bisa meng-cover pelemahan rupiah yang dalam. Kami ukur-ukur itu dan sekarang masih lebih dari 115 persen," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Lebih lanjut, Perry menjelaskan selain memenuhi standar kecukupan IMF, posisi cadangan devisa Indonesia juga setara dengan pembiayaan sekitar enam bulan impor.

Dengan begitu, ia meminta pelaku pasar dan masyarakat tidak khawatir terhadap kemampuan BI menjaga stabilitas sektor eksternal Indonesia.

"Jadi jangan khawatir, jumlah cadangan devisa lebih dari cukup," tutupnya

Cadangan devisa Indonesia mengalami penurunan pada akhir Mei 2026. BI mencatat posisi cadangan devisa Indonesia turun menjadi 144,9 miliar dollar AS per Mei 2026. Angka tersebut berkurang dibandingkan bulan lalu sebesar 146,2 miliar dollar AS.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan penurunan cadangan devisa disebabkan oleh penerbitan surat utang global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta stabilisasi nilai tukar rupiah.

Adapun cadangan devisa per Mei 2026 setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor ditambah pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut jauh di atas ambang batas kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 tercatat 144,9 miliar dollar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir April 2026," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi tertulis, Senin (8/6).

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 tercatat sebesar USD144,9 miliar. Angka terbaru ini lebih rendah dibandingkan posisi pada akhir April 2026 sebesar USD146,2 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, bahwa perkembangan cadangan devisa Mei 2026 ini dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah, disertai penerimaan pajak hingga kebijakan stabilitas rupiah.

"Serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan permintaan valuta asing musiman dari domestik," kata Denny dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2026).

Posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Adapun BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. "Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai," katanya.

BI Tegaskan Cadangan Devisa Indonesia Kuat, Lampaui Standar IMF



Selain itu, aliran masuk modal asing yang diprakirakan terus berlanjut sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 tercatat 144,9 miliar dolar AS, menurun 1,3 miliar dolar AS dari bulan sebelumnya, di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Penurunan tersebut terjadi meski terdapat tambahan devisa yang berasal penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Sebelumnya pada akhir April 2026, cadangan devisa tercatat sebesar 146,2 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa kebijakan stabilisasi nilai tukar dilakukan sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan permintaan valuta asing musiman dari domestik.

Secara keseluruhan, BI menyampaikan posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 tetap kuat. Jumlah ini setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Ramdan.

BI meyakini bahwa ke depan, ketahanan sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

“Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Ramdan.

Sebagai informasi, di tengah pelemahan nilai tukar, cadangan devisa Indonesia terus mengalami penurunan sejak akhir Desember 2025. Dalam lima bulan terakhir, cadangan devisa telah menyusut sebesar 11,6 miliar dolar AS atau sekitar 7,4 persen dari posisi 156,5 miliar dolar AS pada akhir Desember 2025.

Berdasarkan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah melemah sekitar 7,7 persen (point to point/ptp) dari Rp16.748 per dolar AS pada awal Januari 2026 menjadi Rp18.039 per dolar AS pada awal Juni 2026.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Cadangan devisa (cadev) Jepang berkurang USD77,11 miliar atau sekitar Rp1.390 triliun pada Mei 2026, di tengah upaya intervensi untuk menahan pelemahan nilai tukar mata uang yen.

Menurut data dari Kementerian Keuangan, cadangan devisa Jepang turun 5,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya menjadi USD1,31 triliun.

Dilansir dari Kyodo pada Jumat (5/6/2026), ini merupakan penurunan bulanan terbesar yang pernah tercatat.

Penurunan cadangan devisa bulan lalu dipimpin oleh penurunan kepemilikan sekuritas, termasuk obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS), yang turun 7,5 persen menjadi USD931,68 miliar.

Deposito tetap relatif stabil di USD162,24 miliar, sementara emas turun 1,4 persen menjadi USD123,65 miliar.

Kementerian itu tidak mengungkapkan rincian terkait intervensi mata uang, tetapi kemungkinan besar telah menjual beberapa aset asing untuk mengamankan dolar AS untuk operasi pembelian yen.

Intervensi tersebut diduga terjadi selama sekitar seminggu sejak akhir April sebagai respons terhadap depresiasi yen terhadap dolar AS di tengah konflik Timur Tengah.

Data kementerian sebelumnya tentang intervensi pasar mata uang yang mencakup periode dari 28 April hingga 27 Mei menunjukkan bahwa Jepang menghabiskan USD73 miliar. (Wahyu Dwi Anggoro)

Ketika sentimen yang berkembang di pasar mereda, didukung masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri, maka rupiah memiliki peluang kembali menguat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) bisa berperan menstabilkan kurs atau nilai tukar rupiah.

Purbaya di Jakarta, Rabu, menyebut kebijakan DHE SDA dapat meningkatkan ketersediaan devisa di dalam negeri melalui penempatan hasil ekspor sumber daya alam pada sistem keuangan nasional.

Dengan meningkatnya pasokan devisa, likuiditas valuta asing di pasar domestik akan makin kuat sehingga mampu mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Dia memperkirakan dampak awal dari implementasi kebijakan tersebut akan mulai terlihat dalam waktu dekat.

“Ketika sentimen yang berkembang di pasar mulai mereda, didukung oleh masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri, maka rupiah memiliki peluang untuk kembali menguat,” kata Purbaya.

Bendahara Negara itu menilai kebijakan DHE SDA merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketahanan eksternal Indonesia sekaligus memastikan manfaat hasil ekspor nasional dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian domestik.

Kombinasi fundamental ekonomi yang terjaga dan peningkatan pasokan devisa di dalam negeri, menurut Menkeu, akan menjadi faktor penting dalam memperkuat stabilitas rupiah serta sektor keuangan nasional ke depan.

Meningkatnya likuiditas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan DHE pun akan membuat sistem keuangan Indonesia makin tangguh menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Purbaya optimistis kebijakan DHE SDA akan memberikan sentimen positif bagi pasar keuangan dan investor.

Secara umum, ia juga menyatakan tetap fokus menjaga agar perekonomian nasional terus tumbuh dan makin kuat, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kewajiban saya adalah menjaga fondasi ekonomi saja, supaya ekonominya berjalan terus semakin cepat,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan terus menjaga koordinasi dengan seluruh otoritas terkait guna memastikan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan tetap terpelihara.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum dapat memastikan besaran tambahan penerimaan negara yang dihasilkan dari pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia menyebut potensi tambahan penerimaan negara masih dihitung.

"Sudah dihitung belum potensial penerimaan negaranya? Sudah dihitung, tapi belum ketemu angkanya," kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers Persiapan Operasional DSI yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, pemerintah masih terus melakukan penghitungan dan kajian untuk melihat dampak nyata dari kehadiran DSI. Hal ini mengingat operasional DSI sendiri masih dalam tahap awal.

BUMN Ekspor Resmi Beroperasi Besok 1 Juni 2026! Terbagi 2 Fase, Eksportir Wajib Lapor DSI



"Jadi kita masih hitung terus, ini kan masih baru pertama kan ya. Kita belum bisa lihat seperti apa dampaknya," lanjutnya.

Purbaya menjelaskan, pemerintah akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja DSI. Evaluasi tersebut dijadwalkan dilakukan setiap tiga bulan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan kontribusinya terhadap pendapatan negara.

Tok! Eksportir SDA Wajib Pulangkan 100% Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Negeri Mulai Juni 2026



"Yang jelas DSI ini kan akan dimonitor setiap tiga bulan dievaluasi. Jadi tiga bulan dari sekarang baru mungkin bisa keluar angka yang lebih jelas dampak dari DSI ini kepada penerimaan negara," tutup Purbaya.

JAKARTA - Langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola ekspor komoditas nasional, dengan membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) , mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Pakar hukum Mahfud MD optimistis, DSI akan membantu penyelesaian masalah kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang telah berlangsung puluhan tahun.

Menurut Mahfud MD, pembentukan DSI merupakan tindak lanjut dari maraknya temuan manipulasi data ekspor yang merugikan keuangan negara dalam jumlah masif yang berlangsung sejak lama. "Artinya sudah lama ini terjadi, tapi kenapa ini sudah begini gerakannya di bawah belum ada yang bertindak, itu perlunya seorang presiden incharge di situ," kata dalam keterangannya dikutip, Minggu (31/5/2026).

Salah satu indikasi kebocoran terlihat dari perbedaan angka yang sangat mencolok antara laporan ekspor dari dalam negeri dan data penerimaan resmi di negara tujuan ekspor. Selisih data menunjukkan adanya praktik pencurian yang selama ini berjalan mulus di wilayah perbatasan, melibatkan berbagai oknum di sektor Bea Cukai, perpajakan, maupun instansi penegak hukum lainnya.

BUMN Ekspor Berpotensi Memicu Larinya Modal Asing, Berikut Alasannya



"Selisih data ini menunjukkan ada yang mencuri di proses ekspor. Ini harus dibuka agar jelas berapa yang diekspor dan berapa nilai aslinya," ujarnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya menyebut pembentukan PT DSI, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor ini untuk menutup praktik kebocoran penerimaan negara seperti under invoicing, transfer pricing, dan pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan nilai mencapai USD343 miliar selama 22 tahun terakhir.

DSI Didukung Ciptakan Kemandirian Indonesia lewat Tata Kelola SDA



Pembentukan badan baru itu ditargetkan mampu menutup kebocoran penerimaan negara dan menyelamatkan potensi devisa hingga USD150 miliar per tahun atau setara Rp2.653,92 triliun dengan asumsi kurs Rp17.692 per dolar AS.

Saat ini pengawasan baru diterapkan pada tiga komoditas utama (batu bara, crude palm oil/CPO, dan ferro alloys) sebagai titik awal untuk memantau volume, aliran dana, dan nilai riil ekspor secara transparan. Ke depan, Mahfud berharap komoditas lain seperti kayu, nikel, dan timah juga turut diawasi secara bertahap demi memaksimalkan devisa negara dari praktik ilegal.

Sebelumnya, Chief Investment Operating (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir menegaskan, DSI akan terbuka terhadap masukan dari pelaku industri maupun regulator. Transparansi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan pasar terhadap DSI.

Menurutnya, pelibatan sejumlah tenaga berpengalaman dari industri keuangan dan perbankan internasional juga menjadi fokus DSI. Keterlibatan itu akan mendorong profesionalisme dalam pengelolaan kekayaan SDA milik Indonesia. Pihaknya juga akan memastikan BUMN Ekspor ini dijalankan dengan tata kelola yang baik, mendukung profesionalisme, serta memberikan rasa aman bagi pelaku pasar.

"(Keterbukaan) itu memang harus dari awal kita lakukan. Kami ada, kami berani menghadap ke sini, we have to face and address all concerns and our job adalah untuk mendengar," kata Pandu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan para pengusaha yang patuh menempatkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) mereka pada sistem keuangan dalam negeri berhak untuk mendapatkan insentif pajak hingga 0 persen.

Pemerintah mewajibkan para eksportir untuk merepatriasi dan menempatkan devisa mereka di dalam negeri melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

“Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHE SDA di dalam negeri. Ini meliputi tarif Pajak Penghasilan atau PPh yang lebih rendah dibandingkan instrumen (investasi) reguler,” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Minggu.

Ia menyatakan, besaran tarif dan insentif pajak yang diberikan bagi setiap pelaku usaha nantinya menyesuaikan jangka waktu penempatan dana tersebut.

Ia mengatakan, insentif pemotongan PPh hingga 0 persen pada penempatan DHE SDA tersebut lebih menguntungkan bagi para eksportir dibandingkan jika mereka menempatkan dana tersebut di instrumen investasi reguler lainnya yang bisa dikenakan pajak sampai 20 persen.

“Biasanya kalau di bond (obligasi), yield (imbal hasil)-nya dikenain pajak 20 persen. Kalau taruh sumbernya DHE SDA, maka pajak instrumen itu 0 (persen),” ucap Purbaya.

Ia menuturkan, ketentuan baru yang akan mulai berlaku Senin besok (1/6) tersebut mewajibkan para eksportir komoditas sumber daya alam untuk merepatriasi DHE mereka ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan 100 persen.

Ia mengatakan, eksportir komoditas minyak dan gas (migas) wajib menempatkan minimal 30 persen DHE SDA mereka selama paling sedikit 3 bulan.

Sementara eksportir komoditas non-migas diwajibkan untuk menempatkan 100 persen DHE SDA mereka pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan.

Penempatan dana hasil ekspor tersebut wajib dilakukan melalui rekening bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara).

Selain itu, pemerintah juga membatasi konversi DHE SDA dalam valuta asing (valas) ke rupiah maksimal sebesar 50 persen.

Meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui bank Himbara, Purbaya mengatakan terdapat relaksasi bagi eksportir di sektor pertambangan migas dan non-migas yang memiliki pembeli (buyer) dari negara mitra dagang Indonesia yang sudah menjalin perjanjian bilateral maupun kerja sama perdagangan.

“Eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank non-Himbara. Porsi penempatan pada bank non-Himbara maksimal sebesar 30 persen, jangka waktu penempatan paling lama 3 bulan,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pelaku pasar mengkhawatirkan pembentukan BUMN ekspor atau PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan memicu outflow lanjutan arus modal asing di pasar modal. Hingga akhir Mei, tercatat foreign outflow dari pasar modal mencapai Rp54,4 triliun.

Dalam riset yang diterbitkan 29 Mei 2026, Kiwoom Sekuritas menilai kemungkinan pasar masih bisa beradaptasi dengan kebijakan baru ini, apabila PT DSI hanya berfungsi sebagai clearing house administratif dan monitoring devisa saja.

Namun apabila berkembang menjadi instrumen kontrol yang terlalu besar terhadap pricing, buyer, pembayaran, dan kontrak perdagangan komoditas, maka investor global dapat mulai melihat Indonesia bergerak terlalu jauh ke arah resource nationalism.

Gap Dagang Puluhan Miliar Dolar dengan AS-China di Balik Pembentukan BUMN Khusus Ekspor DSI



"Market tidak hanya menilai tujuan sebuah kebijakan, tetapi juga menilai apakah kebijakan tersebut dapat dieksekusi secara efisien tanpa menciptakan bottleneck baru bagi dunia usaha. Dalam kondisi rupiah yang masih rapuh dan foreign flow yang masih negatif, menjaga kepercayaan investor akan sama pentingnya dengan menjaga devisa negara ," tulis riset Kiwoom dikutip Minggu (31/5/2026).

Secara konsep awal yang dipaparkan Pemerintah, pembentukan PT DSI memang punya manfaat bagi perekonomian. Misalnya perusahaan tersebut bisa meningkatkan transparansi ekspor dan mengurangi potensi under-invoicing. Praktik ini berhubungan erat kaitannya dengan penerimaan negara.

Pembentukan BUMN ekspor ini juga dinilai meningkatkan bargaining power Indonesia terhadap komoditas strategis. Beberapa negara juga melakukan hal serupa seperti Malaysia yang memiliki kontrol kuat terhadap industri minyak sawit melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB), kebijakan kuota, levy, dan instrumen ekspor lain untuk menjaga stabilitas pasokan serta kepentingan industri nasionalnya.

Namun Kiwoom Sekuritas menyoroti momentum pembentukan BUMN ekspor tersebut, di tengah kondisi nilai tukar yang tembus Rp17.800 per dolar, dan foreign outflow dari pasar modal Indonesia telah mencapai sekitar Rp54,5 triliun hingga akhir Mei 2026.

"Dalam situasi seperti ini setiap perubahan kebijakan yang menyentuh langsung mekanisme bisnis emiten akan langsung diterjemahkan sebagai tambahan policy risk," lanjutnya.

Kekhawatiran pasar akan meningkat apabila PT DSI berkembang menjadi bentuk intervensi yang lebih agresif, dalam hal pengendalian harga komoditas oleh negara, pembatasan buyer tertentu, pengawasan pembayaran yang terlalu ketat, serta peninjauan berbagai kontrak eksisting oleh perusahaan.

"Perdagangan komoditas global merupakan bisnis yang sangat cepat, kompleks, dan highly relationship-driven. Buyer internasional sangat sensitif terhadap kepastian kontrak, kecepatan shipment, fleksibilitas pricing, reliability pembayaran, dan efisiensi administrasi. Jika proses perdagangan menjadi lebih birokratis, buyer dapat mulai mencari alternatif pasokan dari negara lain," tulis riset Kiwoom Sekuritas.

Kalau dibandingkan Rp176 triliun (devisa pariwisata Bali) dibanding dengan Rp320 triliun nasional dapatnya 55 persen

Badung (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mencatat devisa pariwisata yang disumbangkan Bali sepanjang 2025 berkontribusi 55 persen terhadap total devisa pariwisata nasional.

“Kalau dibandingkan Rp176 triliun (devisa pariwisata Bali) dibanding dengan Rp320 triliun nasional dapatnya 55 persen,” ucapnya dalam pameran perjalanan wisata Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Kabupaten Badung, Sabtu.

Gubernur Koster menjelaskan 55 persen tersebut diperoleh dari penghitungan kunjungan dan pengeluaran wisman, dimana untuk kunjungan wisman saja sepanjang 2025 totalnya mencapai 7,05 juta atau 45,8 persen dari total 15,39 juta kunjungan wisman ke Indonesia.

Data BPS kemudian mengungkap pengeluaran rata-rata wisman selama berkunjung ke Pulau Dewata sekitar 1.522,44 dolar AS, sehingga jika dikalikan dengan total kunjungan dan dikonversi dengan kurs dolar AS Rp16.500, maka diperoleh Rp176 triliun devisa pariwisata Bali sepanjang 2025.

“Itu pengeluaran wisatawan asing sesuai rumus, menjadi devisa pariwisata, uang asing yang beredar di Bali yang dibelanjakan di hotel, transportasi, restoran, UMKM, Rp176 triliun sementara di Indonesia total Rp319,9 triliun atau sudah lah Rp320 triliun,” ujar gubernur lulusan Matematika ITB itu.

Kontribusi besar ini menurut Gubernur Koster menjadi penanda bahwa pariwisata Bali tidak mudah digoyang, mengingat 2025 lalu banyak isu negatif menimpa Bali.

Justru Pemprov Bali menjanjikan terus menangani persoalan-persoalan yang dituntut seperti sampah, infrastruktur, dan kemacetan, sehingga pariwisata tetap bertahan.

Apalagi pariwisata terhadap ekonomi Bali sendiri berkontribusi 66 persen, data itu juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 yang sebesar 5,82 persen.

“Pendapatan per kapitanya Rp72 juta, tingkat kemiskinannya 1,42 persen, terendah di Indonesia, tingkat penganggurannya 1,45 persen juga terendah di Indonesia, dan juga dampaknya terhadap pertanian dan perikanan, karena banyak hotel yang menggunakan produk lokal Bali, buah, sayur, telur, beras,” kata Koster.

Pemprov Bali memandang selain pariwisata mendatangkan devisa, pariwisata juga memberi kontribusi bagi sektor ekonomi lainnya terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ini membuat Bali menjadi posisi kelima pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, menjadi yang nomor satu sebagai provinsi tanpa kekayaan alam pertambangan.

“Ini pariwisata menggerek petani, nelayan, dan perajin, rembesannya ke masyarakat itu tinggi, membedakan dunia pariwisata dengan dunia yang bersumber dari sumber daya alam, kalau yang itu sedikit orang yang punya tapi uang dia banyak, sedangkan yang ini tersebar hotelnya banyak, restorannya banyak, travelnya banyak, petaninya banyak, UMKM-nya banyak,“ ujarnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyambut usia ke-31 dengan penegasan semangat Melayani Sepenuh Hati sebagai komitmen menghadirkan pengalaman yang lebih personal, relevan, dan bermakna bagi masyarakat Indonesia, khususnya di era teknologi saat ini.

Direktur Utama Telkomsel, Nugroho menyampaikan syukur dan apresiasi atas kepercayaan pelanggan yang terus menguat.

"Di usia 31 tahun ini, kami bersyukur atas kepercayaan pelanggan yang memungkinkan Telkomsel terus berkembang sebagai pemimpin industri telekomunikasi digital di Indonesia. Pencapaian ini merupakan hasil kontribusi, dedikasi, dan kolaborasi berbagai pihak," ujar Nugroho.

Nugroho menegaskan, Telkomsel terus melakukan refleksi dan mendorong inovasi agar layanan yang dihadirkan semakin relevan dan memberi manfaat nyata.

"Di era transformasi digital dan Artificial Intelligence (AI), pendekatan yang berpusat pada pelanggan dengan empati menjadi kunci, sehingga setiap solusi mampu menghadirkan kemudahan, rasa aman, dan dukungan dalam keseharian pelanggan," tuturnya.

Selama 31 tahun melayani Indonesia, Telkomsel yang bertumbuh bersama masyarakat telah melewati berbagai fase penting, mulai dari kartuHalo (1995) dan simPATI (1997), hingga menghadirkan 3G, 4G/LTE, dan Hyper 5G. Perjalanan ini mencerminkan kemampuan Telkomsel beradaptasi sekaligus memperkuat peran dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi bersama berbagai mitra.

Transformasi diperkuat melalui pengembangan broadband dan 5G, aplikasi MyTelkomsel, serta integrasi IndiHome B2C. Dalam satu dekade terakhir, Telkomsel juga memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas layanan melalui Autonomous Network dan Virtual Assistant Veronika yang mempercepat respons dan menghadirkan pengalaman yang lebih personal.

Melalui kolaborasi dengan Indonesia Artificial Intelligence (INA AI), Telkomsel menghadirkan Sacred Octagon di MyTelkomsel sebagai solusi pembelajaran berbasis AI yang interaktif dan relevan bagi keluarga Indonesia.

Pengalaman ini didukung jaringan 5G yang menjangkau lebih dari 107 kota/kabupaten dengan lebih dari 6.380 BTS 5G, termasuk 5G contiguous di 36 kota/kabupaten. Komitmen keberlanjutan dijalankan melalui BTS Green, dengan lebih dari 360 BTS menggunakan energi terbarukan serta pengelolaan limbah elektronik melalui reuse dan recycle.

Melengkapi upaya tersebut, Telkomsel melalui program CSR seperti NextDev yang merupakan program inkubasi untuk ekosistem startup digital, mendukung ribuan talenta serta memperkuat ekosistem inovasi digital.

Komitmen yang sama juga diwujudkan dalam menjaga konektivitas saat krisis, termasuk melalui percepatan pemulihan jaringan pascabencana hidrometeorologi di Sumatra pada akhir 2025 agar masyarakat tetap terhubung di tengah situasi sulit.

Berdasarkan kajian sosio-ekonomi independen PT LAPI ITB (2024-2025), Telkomsel berkontribusi sebesar Rp36,972 triliun melalui PNBP spektrum, BHP USO & Jastel, pajak, serta dividen. Ekosistem Telkomsel juga diperkirakan berkontribusi pada penciptaan lebih dari 685 ribu lapangan kerja langsung dan tidak langsung.

Semua pencapaian diyakini tidak terlepas dari kepercayaan pelanggan dan dukungan ekosistem yang terus tumbuh bersama Telkomsel.

Kemudian, Telkomsel juga terus memperluas jangkauan layanan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui berbagai inisiatif konektivitas sebagai bagian dari komitmen pemerataan akses digital. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan konektivitas Telkomsel tak semata didorong oleh pertimbangan komersial, tetapi juga misi kebangsaan dalam menghadirkan akses digital yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan fokus pada CX Excellence dan prinsip Customer Experience is Everything, Telkomsel memastikan layanan hadir tepat saat dibutuhkan dan memberikan rasa aman. Komitmen ini juga diperkuat dengan berbagai penghargaan global atas kualitas jaringan dan layanan, antara lain GSMA Global Mobile (GLOMO) Awards, World Communication Awards, Global Telecom Awards, Opensignal Mobile Network Experience Awards, Ookla Speedtest Awards, serta Gartner Marketing & Communications Awards.

Sebagai bagian dari perayaan HUT ke-31, Telkomsel menghadirkan program spesial "Surprise Deal" bagi pelanggan SIMPATI dengan dua paket utama, yakni 31 GB untuk 3 hari seharga Rp31 ribu serta 500 GB untuk 30 hari seharga Rp310 ribu. Penawaran ini berlaku pada 26-28 Mei 2026 dan dapat diakses melalui MyTelkomsel, tsel.id/surprise, serta *363*70#.

"Memasuki usia ke-31, kami ingin Telkomsel semakin matang dan terus memperkuat peran dalam mendukung kemajuan Indonesia. Melalui inovasi dan semangat Melayani Sepenuh Hati, kami berkomitmen menghadirkan pengalaman terbaik bagi pelanggan agar dapat menjalani hari ini dengan lebih baik dan menyongsong masa depan yang lebih gemilang," tutup Nugroho.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, eksportir sumber daya alam (SDA) dapat memperoleh pinjaman rupiah dari perbankan jika kebutuhan likuiditas rupiahnya melebihi kewajiban konversi 50 persen DHE SDA.

Untuk diketahui, melalui peraturan terbaru, batas konversi devisa hasil ekspor (DHE) valuta asing ke rupiah diturunkan dari 100 persen menjadi maksimal 50 persen.

Airlangga dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) bersama perbankan akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi eksportir yang membutuhkan tambahan likuiditas rupiah tersebut.

“Kalau untuk kebutuhan untuk impor dan yang lain bisa menggunakan dolarnya. Sedangkan kebutuhan rupiah, apabila lebih dari 50 persen (kewajiban konversi valas ke rupiah), dari BI mempersiapkan atau dari perbankan mempersiapkan mekanisme pinjaman,” kata dia.

Selain itu, imbuh Airlangga, pemerintah juga membebaskan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga (interest) dari penempatan dana DHE dalam valuta asing.

Adapun aturan yang tertuang dalam PP 21 Tahun 2026 mengatur eksportir SDA yang wajib memasukkan 100 persen DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia atau melakukan repatriasi dengan tingkat kepatuhan penuh.

Eksportir SDA diwajibkan menempatkan DHE dengan retensi minimal 30 persen untuk industri migas dan 100 persen untuk industri nonmigas pada rekening khusus di sistem keuangan Indonesia. Penempatan tersebut dilakukan minimal selama tiga bulan untuk sektor migas dan 12 bulan bagi sektor nonmigas.

Selanjutnya, pemasukan atau repatriasi dan penempatan (retensi) DHE SDA wajib dilakukan melalui bank anggota Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Kemudian, terdapat pengecualian penempatan DHE pada bank non-Himbara, khususnya untuk sektor pertambangan migas dan nonmigas yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian kerja sama perdagangan atau kesepahaman dengan Indonesia.

Eksportir dari negara mitra yang telah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan retensi DHE sebesar 30 persen untuk tiga bulan di bank non-Himbara.

“Nanti dari BI akan mengeluarkan surat terkait dengan hal tersebut (pengecualian penempatan di non-Himbara),” kata Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menyampaikan mengenai implementasi penugasan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) guna memperkuat tata kelola ekspor pada komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi (ferro alloy).

Sejalan dengan itu, untuk tahap awal implementasi, sistem Indonesia National Single Window (INSW) akan mengintegrasikan mekanisme pelaporan ekspor dengan PT DSI sebagai co-exportir.

“Itu dulu yang kita lakukan dalam tiga bulan ini. Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk tiga bulan berikutnya. Dan full nanti pada tanggal 1 Januari,” kata Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah tetap menghormati kontrak business-to-business (B2B) yang telah berjalan sepanjang tidak mengandung praktik undervalue maupun under-invoicing.

Airlangga menilai pembentukan badan ekspor juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi data perdagangan Indonesia dengan negara mitra yang selama ini masih menunjukkan selisih data ekspor-impor.

Dengan keterlibatan PT DSI, pemerintah berharap transparansi pendapatan ekspor meningkat sehingga dapat mendukung penerimaan pajak, royalti, dan penerimaan negara lainnya.

“Ke depan, tentu SDA itu tidak hanya pada tiga komoditas tersebut, tetapi kami akan melihat prioritas pada tiga komoditas utama ekspor Indonesia,” kata Airlangga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026