Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun desa nelayan sebab program itu sudah dinantikan komunitas nelayan di pesisir.

Daniel mengatakan bahwa program prioritas yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5), itu relevan dengan basis kepentingan masyarakat seluruh Indonesia.

"Mendorong realisasinya agar tidak hanya berhenti pada peresmian simbolik 1.386 desa pada tahun 2026," kata Daniel Johan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemerintah juga perlu menjamin bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi untuk kapal-kapal nelayan. Jangan sampai rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar khusus di desa nelayan tidak didukung kelancaran distribusi solar.

Selain itu, dia juga mendukung upaya Presiden Prabowo meningkatkan nilai tukar petani.

Menurut dia, petani tidak hanya membutuhkan indeks yang naik di atas kertas, tetapi juga kepastian pendukung lainnya.

"Keterjangkauan pupuk, kepastian harga jual, dan akses pasar yang nyata," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR RI itu menyinggung permasalahan nelayan yang masih kesulitan memperoleh es batu dan bahan bakar solar untuk melaut.

Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan intervensi melalui pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun mendatang. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan meresmikan 1.386 desa nelayan.

Pemerintah juga akan membangun instalasi pembuatan es batu, ruang pendingin atau cold storage, serta SPBU khusus nelayan di setiap desa nelayan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan Komitmen Presiden Prabowo tersebut diapresiasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ( HNSI ).

Sekretaris Jenderal HNSI Lydia Assegaf mewakili nelayan seluruh Indonesia menyampaikan apresiasi atas keseriusan pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap sektor perikanan nasional.

"Kami mewakili nelayan seluruh Indonesia mengapresiasi komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Pembangunan pabrik es, cold storage, unit pengolahan ikan hingga tempat docking kapal merupakan kebutuhan penting yang sangat dirasakan nelayan selama ini," ujar Lydia Assegaf, Rabu (20/5/2026).

Dia juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini masih dalam proses pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu menjadi pusat penguatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup nelayan dan keluarganya secara berkelanjutan.



Sekretaris Jenderal HNSI Lydia Assegaf. Foto/Istimewa

"HNSI mendukung penuh program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini sedang berjalan di seluruh Indonesia. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," kata Lydia.

Pada kesempatan tersebut, HNSI juga turut diundang menghadiri langsung Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hal itu sebagai bentuk keterlibatan dan representasi masyarakat nelayan dalam agenda kenegaraan yang membahas arah pembangunan nasional, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

HNSI berharap berbagai program yang telah disampaikan Presiden dapat segera direalisasikan secara optimal dan tepat sasaran sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.

Sebelumnya,Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Dalam pidato di Rapat Paripurna DPR tersebut, Prabowo ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita, pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi.

"Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu, es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Apalagi solar yang mereka butuh," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah akan intervensi dan melakukan upaya besar. Pihaknya akan membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun.

"Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membikin instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membikin ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan bikin SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan, karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita," ujar Prabowo.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Demikian disampaikan Prabowo dalam pidato perdananya terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

"Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan membangun dalam tiga tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pada 2026 pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 desa nelayan sebagai tahap awal program tersebut. Dia pun menyoroti masih sulitnya nelayan memperoleh fasilitas dasar untuk mendukung aktivitas melaut, mulai dari es batu hingga bahan bakar solar.

"Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu, es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Apalagi solar yang mereka butuh," katanya.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah berencana membangun fasilitas penunjang di setiap desa nelayan, termasuk instalasi pembuat es batu, ruang pendingin atau cold storage, serta stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan. "Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan," ujarnya.

Selain itu, Prabowo menilai pemberdayaan nelayan penting dilakukan karena mereka berada di garis depan dalam menjaga wilayah laut Indonesia. "Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan membuat SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan," tutur Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia menyebut kualitas pendidikan nasional sangat ditentukan oleh kualitas dan kesejahteraan guru.

"Guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi penerus bangsa," ujar Prabowo.

Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat lanjut usia dapat hidup tenang melalui penguatan jaringan perlindungan sosial. Prabowo menegaskan cita-cita pemerintah adalah menghadirkan Indonesia yang damai, makmur, dan berkeadilan, termasuk memastikan hukum berlaku adil bagi seluruh rakyat. "Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat, yang punya uang banyak," pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan membangun dalam tiga tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan,” ujar Prabowo.

Menurut dia, pada 2026 pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 desa nelayan sebagai tahap awal program tersebut.

Prabowo menyoroti masih sulitnya nelayan memperoleh fasilitas dasar untuk mendukung aktivitas melaut, mulai dari es batu hingga bahan bakar solar.

“Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu, es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Apalagi solar yang mereka butuh,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah berencana membangun fasilitas penunjang di setiap desa nelayan, termasuk instalasi pembuat es batu, ruang pendingin atau cold storage, serta stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan.

“Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo menilai pemberdayaan nelayan penting dilakukan karena mereka berada di garis depan dalam menjaga wilayah laut Indonesia.

“Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan membuat SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan,” tutur Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia menyebut kualitas pendidikan nasional sangat ditentukan oleh kualitas dan kesejahteraan guru.

“Guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang semangat, guru-guru yang gembira, guru-guru yang bisa menjadi contoh bagi generasi penerus bangsa,” ujar Prabowo.

Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat lanjut usia dapat hidup tenang melalui penguatan jaringan perlindungan sosial.

Prabowo menegaskan cita-cita pemerintah adalah menghadirkan Indonesia yang damai, makmur, dan berkeadilan, termasuk memastikan hukum berlaku adil bagi seluruh rakyat.

“Jangan hukum yang adil hanya untuk mereka yang kuat, yang punya uang banyak,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi dalam beberapa bulan ke depan sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda peresmian Operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Menurut Presiden, pemerintah telah menerima laporan bahwa pada Agustus 2026 jumlah koperasi yang siap diresmikan diproyeksikan melonjak drastis hingga mencapai 30.000 unit.

"Dari 1.000 ini dilaporkan kepada saya bahwa pada bulan Agustus kita akan lompat meresmikan 30.000 koperasi," ucap Presiden Prabowo.

Kendati demikian, dia menyebut pencapaian 20.000 koperasi pun tetap menjadi prestasi besar yang jarang terjadi di negara lain.

"Kalau umpamanya tidak sampai 30.000, kalau hanya sampai 20.000, saya katakan 20.000 ini juga adalah prestasi yang saya kira jarang bisa ditemukan di negara lain," ujarnya.

Prabowo menilai percepatan pembangunan koperasi tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah dan lembaga negara bekerja secara efektif jika memiliki visi dan koordinasi yang kuat.

"Kalau punya kehendak, kalau punya strategi, kalau punya tekad, kalau punya kerjasama kita mampu berbuat yang luar biasa," tutur Presiden.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengajak masyarakat meninggalkan mentalitas bangsa yang merasa lemah dan kalah dibanding negara lain.

"Kita harus hilangkan sikap mental bahwa kita bangsa yang lemah, bahwa kita bangsa yang kalah. No! Kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah, kita harus jadi bangsa yang menang," katanya.

Dia optimistis Indonesia mampu bangkit menjadi negara kuat apabila seluruh elemen bangsa bekerja sama membangun sektor ekonomi rakyat.

"Dan kita akan menang! Kita akan kuat! Kita akan bangkit saudara-saudara!" ujar Prabowo.

Selain target koperasi, Presiden juga mengungkapkan pemerintah menyiapkan pembangunan 1.000 desa nelayan hingga pengembangan sekolah baru dan Sekolah Rakyat pada 2027.

"Kita lihat Desember 1.000 desa nelayan. Dan kita lihat tahun 2027 berapa ratus sekolah baru kita bangun, berapa sekolah rakyat kita bangun," tuturnya.

Prabowo menegaskan dirinya ingin memastikan kekayaan nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat dan tidak lagi bocor akibat penyalahgunaan.

"Kita tidak mau lagi kekayaan Indonesia dicuri terus! Kita tidak mau lagi kekayaan Indonesia dicuri terus!" kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mulai mengakselerasi investasi di sektor ekonomi kelautan atau blue economy, salah satunya melalui pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pemerintah menargetkan sebanyak 1.386 KNMP dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada 2026.

Dalam kunjungannya di KNMP Leato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo pada akhir pekan lalu (9/5/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran di ekonomi kelautan.

Investasi pada ekonomi kelautan atau blue economy menurutnya dimulai dengan memperkuat peran nelayan sebagai ujung tombak sektor perikanan nasional. Salah satu upaya yakni dengan menggenjot program KNMP dengan tujuan memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang layak.

Prabowo mengatakan pemerintah menargetkan 1.386 KNMP dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada 2026 dan akan terus membangun desa nelayan setiap tahunnya.

"Tahun depan kita akan bangun lagi 1.000 [KNMP]. Dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000, kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar," kata Prabowo.

Program KNMP dilengkapi fasilitas modern yang menjadi kebutuhan utama para nelayan, seperti lemari es penyimpanan atau cold storage hingga stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN). Infrastruktur tersebut dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan sekaligus memperkuat rantai distribusi perikanan nasional.

Prabowo menilai pembangunan KNMP merupakan pekerjaan besar mengingat Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang tersebar di berbagai wilayah.

Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga akan mendistribusikan bantuan 1.582 kapal ikan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah nantinya akan mengatur pola pembagian kapal, termasuk jumlah anggota dalam setiap koperasi penerima bantuan.

"Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil," ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Kita berada di jalan yang benar. Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera. Saya ingin [nelayan] senyum tiap hari karena penghasilannya baik," tutup Prabowo.

Upaya investasi di sektor kelautan juga dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani global. Prabowo menilai Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar sehingga potensi tersebut perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein, karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan," ujar Prabowo.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pemerintah tengah mempercepat pembangunan KNMP sebagai bagian dari penguatan sektor kelautan nasional.

Program ini juga menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ekonomi pesisir. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek pengawasan dan pengelolaan kampung nelayan.

"Pengawasan kampung nelayan penting, begitu juga pengawakannya,” kata Trenggono.

Langkah ini dinilai penting agar program tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga berjalan optimal dan berkelanjutan.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Trian Yunanda mengatakan pembangunan KNMP dilakukan dengan menjaga mutu konstruksi, estetika, serta ketepatan waktu. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja juga menjadi perhatian agar dampak ekonomi selama masa pembangunan dapat dirasakan langsung.

“Intinya, KNMP kita jalankan sebaik-baiknya di banyak titik secara terintegrasi dalam satu model bisnis perikanan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, daya saing produk perikanan, serta menumbuhkan ekonomi dari tingkat bawah,” terangnya.

Dia menjelaskan program ini tidak hanya menyiapkan sarana prasarana perikanan, tetapi juga meningkatkan kompetensi masyarakat setempat guna menciptakan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dalam catatan Bisnis, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP Mahrus mengatakan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menurutnya, kegiatan usaha nelayan sebenarnya telah berjalan dan hanya perlu diperkuat melalui kelembagaan koperasi dengan menghadirkan unit-unit usaha perikanan di desa atau kelurahan. Unit usaha tersebut meliputi cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, hingga SPBN.

Dia menjelaskan serapan tenaga kerja dari program KNMP terdiri dari tenaga kerja nelayan dan tenaga kerja operasional. Untuk tenaga kerja nelayan, KKP memperkirakan akan ada sekitar 2.000 tenaga kerja baru di 100 lokasi, dengan rincian 20 tenaga kerja bantuan kapal serta 200–700 nelayan eksis per lokasi.

Sementara itu, tenaga kerja operasional diperkirakan mencapai 5.000 orang atau sekitar 50 tenaga kerja di setiap lokasi KNMP.

Berdasarkan lini bisnis, akan ada 2 tenaga kerja di lini bisnis cold storage, 2 orang mobil pengangkut, 2 orang di pabrik es, 2 orang di lini bisnis bengkel, 2 orang di tambatan kapal, 2 orang di kios perbekalan, 2 orang di SPBN, 6 orang di sentra kuliner, dan 10 orang di koperasi.

Kerja Sama dengan Inggris

Dalam pengembangan ekonomi kelautan, pemerintah juga menggandeng Inggris. Pada awal tahun ini, sebelum menghadiri World Economic Forum 2026 di Davos, Prabowo terlebih dahulu berkunjung ke Inggris dan menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp90 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan komitmen investasi tersebut diarahkan untuk menggenjot potensi laut Indonesia, salah satunya melalui kerja sama maritim berupa pembuatan 1.582 kapal tangkap.

"Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa tiga perempat wilayah negara kita adalah lautan, jadi kita ingin betul-betul meningkatkan potensi laut kita, yang itu tentu saja nanti kita berharap akan meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan," ujar Prasetyo dalam konferensi pers.

Menurutnya, pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi protein berbasis ikan dari laut mengingat konsumsi protein ikan di Indonesia masih relatif rendah.

Tantangan Mengadang

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai investasi pemerintah di sektor ekonomi kelautan seperti melalui program KNMP memiliki peluang besar untuk membantu mengentaskan kemiskinan nelayan.

"Karena, persoalan utama masyarakat pesisir selama ini sebenarnya bukan hanya soal hasil tangkapan, melainkan lemahnya infrastruktur ekonomi maritim," ujarnya kepada Bisnis pada Senin (11/5/2026).

Menurutnya, kehadiran fasilitas seperti cold storage, pabrik es, dan SPBN sangat penting untuk menjaga kualitas ikan, memperkuat distribusi, serta mempermudah akses bahan bakar bagi nelayan.

Secara ekonomi, KNMP dinilai dapat meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan. Selama ini, banyak nelayan kecil terpaksa menjual ikan dengan harga murah karena keterbatasan penyimpanan yang membuat hasil tangkapan cepat rusak sebelum sampai ke pasar yang lebih luas.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur saja tidak otomatis menghapus kemiskinan nelayan.

"Tantangan terbesar justru berada pada tata kelola dan keberlanjutan program. Kalau nelayan masih bergantung pada tengkulak, tidak memiliki akses pembiayaan, dan tidak mendapatkan pelatihan teknologi maupun pengelolaan usaha, maka manfaat pembangunan tidak akan optimal," ujarnya.

Oleh sebab itu, menurutnya program KNMP perlu diiringi penguatan koperasi nelayan, perlindungan harga hasil tangkapan, serta pemberdayaan generasi muda pesisir agar mampu mengelola ekonomi maritim secara mandiri dan modern.

"Kalau tidak diantisipasi sejak awal, kita berisiko memiliki infrastruktur yang berdiri megah, tetapi tidak benar-benar berfungsi optimal bagi masyarakat pesisir," ujarnya.

Dia juga menyoroti tantangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi nelayan. Infrastruktur modern membutuhkan kemampuan pengelolaan yang modern.

Cold storage misalnya, tidak akan berjalan efektif jika listrik tidak stabil, nelayan tidak memahami sistem rantai dingin, atau distribusi hasil tangkapan masih terhambat. Begitu pula SPBN dan fasilitas pelabuhan kecil yang tidak akan optimal jika nelayan tetap bergantung pada tengkulak dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat di pasar.

"Karena itu saya berpandangan pemerintah harus serius memperkuat koperasi nelayan, memperluas akses pembiayaan, memberikan pelatihan teknologi perikanan, dan melakukan pendampingan ekonomi secara berkelanjutan," katanya.

Akademisi Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta Suhana menilai investasi ekonomi kelautan melalui program KNMP berpotensi membangun ekosistem nelayan yang mandiri dan berkelanjutan.

“Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara signifikan,” kata Suhana.

Namun, dia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada perencanaan yang memadai, tetapi juga koordinasi yang efektif dan partisipasi aktif seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat setempat.

“Program ini harus dilengkapi dengan pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan mengenai praktik perikanan yang ramah lingkungan,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO — Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menggelontorkan investasi besar pada sektor ekonomi biru. Investasi ini dilakukan untuk menjawab meningkatnya kebutuhan protein hewani dunia sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan nasional.

Presiden menilai Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar sehingga pemanfaatannya perlu dipercepat melalui penguatan sektor perikanan dan pembangunan desa nelayan.

“Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein, karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Kita harus bersyukur, dan kita harus sekarang besar-besaran investasi,” ujar Presiden saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Gorontalo, Sabtu (10/5/2026), berdasarkan siaran persBadan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.

Menurut Presiden, investasi ekonomi biru harus dimulai dari penguatan nelayan sebagai pelaku utama sektor perikanan nasional. Pemerintah menargetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ini sebagai upaya meningkatkan akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan.

Presiden mengatakan, pembangunan desa nelayan akan berlanjut secara bertahap setiap tahun. Pemerintah menargetkan pembangunan tambahan 1.000 kampung nelayan setiap tahun hingga mencapai sekitar 12.000 desa nelayan di seluruh Indonesia.

“Dan tahun depan, kita akan bangun lagi 1.000 (KNMP). Dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000, kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar,” ujar Presiden.

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan distribusi 1.582 kapal ikan untuk meningkatkan kapasitas tangkap nelayan. Pengelolaan kapal tersebut akan dilakukan melalui koperasi nelayan agar manfaat ekonomi lebih merata di tingkat komunitas pesisir.

“Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil,” kata Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto berdialog dengan nelayan saat meninjau pelabuhan shelter sortir dan pengepakan ikan Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo, sebagai bagian upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui fasilitas pendukung terintegrasi.

Menurut pernyataan Sekretariat Presiden diterima di Jakarta, Sabtu, Presiden Prabowo dalam kunjungan hari ini menyusuri area pelabuhan dan shelter aktivitas nelayan yang sedang melakukan sortir ikan dan berdialog langsung dengan para nelayan yang sedang berkegiatan di atas kapal.

Dalam dialog tersebut, Presiden Prabowo menanyakan aktivitas melaut para nelayan, mulai dari jumlah awak kapal hingga kendala yang dihadapi saat mencari ikan, termasuk persoalan bahan bakar minyak.

Salah satu nelayan, Acon Karim, mengaku senang dapat berbincang langsung dengan Kepala Negara.

Menurutnya, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap aktivitas dan kebutuhan nelayan sehari-hari.

"Tanya kalau berapa anggota kapal. Dia (Presiden) tanya bahan minyak, jauh atau enggak," kata Acon Karim.

Hal senada disampaikan nelayan lainnya, Brawijaya Kadullah, yang mengapresiasi dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas bagi nelayan di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih.

"Yang terutama itu terima kasih banyak kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang telah menyediakan tempat fasilitas Koperasi Nelayan Merah Putih," ujar Brawijaya.

Sementara itu, nelayan Tetin Yuli mengungkapkan kebahagiaan masyarakat atas kedatangan Presiden ke wilayah mereka.

"Alhamdulillah Bapak Presiden sudah sampai di sini. Kami rakyat di sini, masyarakat di sini senang sekali Bapak Presiden sudah datang ke sini," ucap Tetin.

Peninjauan Presiden di shelter sortir dan pengepakan ikan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun sektor kelautan dan perikanan dari tingkat akar rumput.

Melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah mendorong hadirnya fasilitas yang mendukung produktivitas nelayan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan masyarakat pesisir.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada para nelayan di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu, Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko besar di laut demi menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Saya mengerti nelayan itu memiliki risiko yang besar. Di laut itu tidak main-main. Cuaca bisa berubah, arus bisa berubah. Saudara mempertaruhkan nyawa untuk mencari makan untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk bangsamu. Saya terima kasih," ujar Presiden Prabowo melalui keterangan BPM Sekretariat Presiden di Jakarta, Sabtu.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya bertekad untuk memperbaiki kesejahteraan sekaligus memberikan penghormatan yang layak kepada para nelayan Indonesia.

Menurut Prabowo, selama ini nelayan kerap berada di posisi yang kurang mendapat perhatian.

"Untuk itu saya bertekad untuk memperbaiki dan menghormati para nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. Para nelayan sering dilupakan," kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo juga memastikan bahwa pemerintah saat ini akan hadir lebih nyata bagi masyarakat kecil, termasuk nelayan dan petani di seluruh tanah air.

"Pemerintah sekarang akan memperhatikan semua nelayan dan semua petani di seluruh Indonesia," kata Presiden.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan satu unit kapal penangkap ikan dengan kapasitas 15 gross tonnage (GT) untuk komunitas nelayan di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu.

Dalam agenda kunjungan kerjanya di SMK Negeri 2 Talaud, saat memperkenalkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kepada masyarakat Miangas, Presiden Prabowo mengumumkan pemerintah memberikan bantuan kapal 15 GT itu untuk nelayan di Miangas.

"Hari ini kita memberi bantuan, satu kapal, berapa besar kapalnya?15 gross tonnage. Besar juga untuk (menangkap ikan, red.), luar biasa. Awak kapalnya berapa?lima orang. (Kapal) 15 GT, tetapi juga rencana beliau (Menteri Kelautan, red.), akan bangun, akan kita bangun desa nelayan khusus," kata Presiden Prabowo yang disambut riuh tepuk tangan masyarakat Pulau Miangas, Sulawesi Utara.

Prabowo melanjutkan desa nelayan khusus yang dibangun di Miangas itu akan mulai tahap pembangunan bulan Juni.

Pembangunan desa nelayan khusus di Miangas ditargetkan rampung dalam waktu lima bulan sehingga tahun ini seluruh sarana utama dan penunjangnya dapat digunakan para nelayan.

"Jadi, bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas! Saya akan cek lagi!" kata Presiden Prabowo ke Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono.

Desa nelayan khusus yang akan dibangun di Miangas itu nantinya memiliki pabrik pembuat es, gudang pendingin (cold storage), SPBU khusus yang menjual solar dengan harga khusus untuk nelayan.

"(Dalam waktu, red.) lima bulan, saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus. Sudah ada lapangan terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah," kata Presiden.

"Kemudian, ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada menteri, Ibu Meutya di sini, Ibu Meutya adalah Menteri Komdigi (Komunikasi dan Digital). Beliau akan memberi (bantuan) handphone ya?" tanya Prabowo ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, yang turut mendampingi Presiden dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Pulau Miangas.

"Ada handphone dan Starlink," jawab Meutya kepada Presiden.

"Handphone dan Starlink untuk semua kakak," kata Presiden di hadapan masyarakat Miangas yang berkumpul di SMK Negeri 2 Talaud, Sabtu.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan 1.582 unit kapal ikan kepada nelayan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan nelayan Indonesia.

Dipantau secara daring dari Jakarta, Sabtu, Presiden Prabowo menyampaikan di hadapan masyarakat Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Gorontalo bahwa program itu ditargetkan untuk mendukung pemberdayaan nelayan Indonesia demi memastikan terjadi perbaikan ekonomi.

"Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin senyum tiap hari karena penghasilannya baik. Kita akan bangun mulai tahun ini 1.582 kapal ikan. Nanti kita akan bantu, kita akan bagi kapal-kapal itu," kata Prabowo.

Presiden mengatakan bahwa bantuan kapal itu akan diserahkan melalui koperasi nelayan dan skema lebih rinci akan diatur secara lebih lanjut.

"Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal yang besar," kata Presiden menambahkan.

Tidak hanya kapal, pembangunan Desa/Kampung Nelayan juga terus dikejar pemerintah, dengan ditargetkan 1.386 desa dapat diresmikan di seluruh Indonesia sampai dengan akhir 2026.

Tidak berhenti sampai di situ, Prabowo menekankan bahwa pembangunan Desa/Kampung Nelayan juga akan terus dilanjutkan di wilayah lain.

Kepala Negara meminta setiap tahunnya di sekitar 1.000 desa dapat dibangun fasilitas yang akan mendukung kegiatan nelayan Indonesia.

Beberapa fasilitas yang akan disediakan dalam program itu, termasuk pembangunan fasilitas pembuatan es, gudang pendingin serta fasilitas pengisian bahan bakar khusus untuk kapal nelayan.

Beberapa saat sebelumnya, Presiden Prabowo meninjau Pulau Miangas di Sulawesi Utara, dan berkesempatan menyerahkan bantuan satu unit kapal nelayan berukuran 15 gross tonnage (GT) dengan kapasitas awak lima orang.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah saat ini sedang bergeliat mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP). COO Danantara Dony Oskaria membeberkan peran BUMN, PT Agrinas Jaladri Nusantara dalam program tersebut.

Dony menjelaskan bahwa kampung nelayan masuk ke dalam ekosistem yang akan dikembangkan oleh Agrinas Jaladri. Tujuan pengembangan ekosistem itu yakni untuk mengoptimalkan potensi laut Tanah Air.

"Sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita. Ini ekosistemnya kita bentuk kan, dan desa nelayannya dibangun. Tetapi secara bisnis kan tentu harus kita siapkan off-take-nya," ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (12/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa Jaladri nantinya tidak hanya akan mengembangkan kampung nelayan dari sisi hulu, tetapi juga dari hilir.

"Jadi nanti industri turunan dari perikanan kita itu juga akan kita kembangkan secara masif. Nah ini pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaannya itu akan sangat masif ke depannya," kata Dony.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah saat ini tengah bergeliat mengembangkan program KMNP. Tujuan dari program tersebut adalah membangun dan mentransformasi desa pesisir dan kampung perikanan menjadi lebih modern, produktif, dan terintegrasi. Ragam infrastruktur yang disiapkan di antaranya fasilitas pendukung seperti pabrik es, sentra kuliner, hingga SPBU khusus nelayan.

Program KMNP menyerap anggaran Rp24,2 triliun dengan target pengembangan hingga 1.100 kampung nelayan.

Tahun lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membangun 65 lokasi KMNP dalam tahap pertama. Kemudian, tahap kedua dibangun 35 lokasi KMNP hingga menjadi 100 KMNP di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa progran KMNP telah dimulai dengan percontohan di Biak, Papua. Hasilnya menurut Prabowo menggembirakan dengan rata-rata peningkatan mata pencaharian nelayan 60% dari pendapatan tahunannya.

Pendapatan nelayan terdongkrak sebab, akses infrastruktur seperti cold storage yang sebelumnya sulit dijangkau kemudian bisa didapatkan.

"Kami berharap dapat memberikan dampak kepada 10 juta nelayan beserta istri dan anak-anak mereka," kata Prabowo dalam pidatonya di World Economic Forum 2026 di Davos pada awal tahun ini.