Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mulai mengakselerasi investasi di sektor ekonomi kelautan atau blue economy, salah satunya melalui pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pemerintah menargetkan sebanyak 1.386 KNMP dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada 2026.

Dalam kunjungannya di KNMP Leato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo pada akhir pekan lalu (9/5/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran di ekonomi kelautan.

Investasi pada ekonomi kelautan atau blue economy menurutnya dimulai dengan memperkuat peran nelayan sebagai ujung tombak sektor perikanan nasional. Salah satu upaya yakni dengan menggenjot program KNMP dengan tujuan memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perikanan yang layak.

Prabowo mengatakan pemerintah menargetkan 1.386 KNMP dapat beroperasi di seluruh Indonesia pada 2026 dan akan terus membangun desa nelayan setiap tahunnya.

"Tahun depan kita akan bangun lagi 1.000 [KNMP]. Dan seterusnya, tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000, kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar," kata Prabowo.

Program KNMP dilengkapi fasilitas modern yang menjadi kebutuhan utama para nelayan, seperti lemari es penyimpanan atau cold storage hingga stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN). Infrastruktur tersebut dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan sekaligus memperkuat rantai distribusi perikanan nasional.

Prabowo menilai pembangunan KNMP merupakan pekerjaan besar mengingat Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang tersebar di berbagai wilayah.

Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga akan mendistribusikan bantuan 1.582 kapal ikan melalui skema koperasi nelayan. Pemerintah nantinya akan mengatur pola pembagian kapal, termasuk jumlah anggota dalam setiap koperasi penerima bantuan.

"Nanti kita beri kapal. Kapal ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada kapal-kapal besar. Kita ingin bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita, kita ingin rakyat kita yang mengambil," ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Kita berada di jalan yang benar. Rakyat kita harus sejahtera. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera. Saya ingin [nelayan] senyum tiap hari karena penghasilannya baik," tutup Prabowo.

Upaya investasi di sektor kelautan juga dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani global. Prabowo menilai Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar sehingga potensi tersebut perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dunia sekarang sangat memerlukan ikan protein, karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan," ujar Prabowo.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pemerintah tengah mempercepat pembangunan KNMP sebagai bagian dari penguatan sektor kelautan nasional.

Program ini juga menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ekonomi pesisir. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menaruh perhatian pada aspek pengawasan dan pengelolaan kampung nelayan.

"Pengawasan kampung nelayan penting, begitu juga pengawakannya,” kata Trenggono.

Langkah ini dinilai penting agar program tidak hanya selesai dibangun, tetapi juga berjalan optimal dan berkelanjutan.

Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP Trian Yunanda mengatakan pembangunan KNMP dilakukan dengan menjaga mutu konstruksi, estetika, serta ketepatan waktu. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja juga menjadi perhatian agar dampak ekonomi selama masa pembangunan dapat dirasakan langsung.

“Intinya, KNMP kita jalankan sebaik-baiknya di banyak titik secara terintegrasi dalam satu model bisnis perikanan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, daya saing produk perikanan, serta menumbuhkan ekonomi dari tingkat bawah,” terangnya.

Dia menjelaskan program ini tidak hanya menyiapkan sarana prasarana perikanan, tetapi juga meningkatkan kompetensi masyarakat setempat guna menciptakan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Dalam catatan Bisnis, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP Mahrus mengatakan pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilakukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menurutnya, kegiatan usaha nelayan sebenarnya telah berjalan dan hanya perlu diperkuat melalui kelembagaan koperasi dengan menghadirkan unit-unit usaha perikanan di desa atau kelurahan. Unit usaha tersebut meliputi cold storage, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, hingga SPBN.

Dia menjelaskan serapan tenaga kerja dari program KNMP terdiri dari tenaga kerja nelayan dan tenaga kerja operasional. Untuk tenaga kerja nelayan, KKP memperkirakan akan ada sekitar 2.000 tenaga kerja baru di 100 lokasi, dengan rincian 20 tenaga kerja bantuan kapal serta 200–700 nelayan eksis per lokasi.

Sementara itu, tenaga kerja operasional diperkirakan mencapai 5.000 orang atau sekitar 50 tenaga kerja di setiap lokasi KNMP.

Berdasarkan lini bisnis, akan ada 2 tenaga kerja di lini bisnis cold storage, 2 orang mobil pengangkut, 2 orang di pabrik es, 2 orang di lini bisnis bengkel, 2 orang di tambatan kapal, 2 orang di kios perbekalan, 2 orang di SPBN, 6 orang di sentra kuliner, dan 10 orang di koperasi.

Kerja Sama dengan Inggris

Dalam pengembangan ekonomi kelautan, pemerintah juga menggandeng Inggris. Pada awal tahun ini, sebelum menghadiri World Economic Forum 2026 di Davos, Prabowo terlebih dahulu berkunjung ke Inggris dan menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp90 triliun.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan komitmen investasi tersebut diarahkan untuk menggenjot potensi laut Indonesia, salah satunya melalui kerja sama maritim berupa pembuatan 1.582 kapal tangkap.

"Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa tiga perempat wilayah negara kita adalah lautan, jadi kita ingin betul-betul meningkatkan potensi laut kita, yang itu tentu saja nanti kita berharap akan meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan," ujar Prasetyo dalam konferensi pers.

Menurutnya, pemerintah juga berupaya meningkatkan produksi protein berbasis ikan dari laut mengingat konsumsi protein ikan di Indonesia masih relatif rendah.

Tantangan Mengadang

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai investasi pemerintah di sektor ekonomi kelautan seperti melalui program KNMP memiliki peluang besar untuk membantu mengentaskan kemiskinan nelayan.

"Karena, persoalan utama masyarakat pesisir selama ini sebenarnya bukan hanya soal hasil tangkapan, melainkan lemahnya infrastruktur ekonomi maritim," ujarnya kepada Bisnis pada Senin (11/5/2026).

Menurutnya, kehadiran fasilitas seperti cold storage, pabrik es, dan SPBN sangat penting untuk menjaga kualitas ikan, memperkuat distribusi, serta mempermudah akses bahan bakar bagi nelayan.

Secara ekonomi, KNMP dinilai dapat meningkatkan nilai jual hasil tangkapan nelayan. Selama ini, banyak nelayan kecil terpaksa menjual ikan dengan harga murah karena keterbatasan penyimpanan yang membuat hasil tangkapan cepat rusak sebelum sampai ke pasar yang lebih luas.

Namun demikian, pembangunan infrastruktur saja tidak otomatis menghapus kemiskinan nelayan.

"Tantangan terbesar justru berada pada tata kelola dan keberlanjutan program. Kalau nelayan masih bergantung pada tengkulak, tidak memiliki akses pembiayaan, dan tidak mendapatkan pelatihan teknologi maupun pengelolaan usaha, maka manfaat pembangunan tidak akan optimal," ujarnya.

Oleh sebab itu, menurutnya program KNMP perlu diiringi penguatan koperasi nelayan, perlindungan harga hasil tangkapan, serta pemberdayaan generasi muda pesisir agar mampu mengelola ekonomi maritim secara mandiri dan modern.

"Kalau tidak diantisipasi sejak awal, kita berisiko memiliki infrastruktur yang berdiri megah, tetapi tidak benar-benar berfungsi optimal bagi masyarakat pesisir," ujarnya.

Dia juga menyoroti tantangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi nelayan. Infrastruktur modern membutuhkan kemampuan pengelolaan yang modern.

Cold storage misalnya, tidak akan berjalan efektif jika listrik tidak stabil, nelayan tidak memahami sistem rantai dingin, atau distribusi hasil tangkapan masih terhambat. Begitu pula SPBN dan fasilitas pelabuhan kecil yang tidak akan optimal jika nelayan tetap bergantung pada tengkulak dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat di pasar.

"Karena itu saya berpandangan pemerintah harus serius memperkuat koperasi nelayan, memperluas akses pembiayaan, memberikan pelatihan teknologi perikanan, dan melakukan pendampingan ekonomi secara berkelanjutan," katanya.

Akademisi Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta Suhana menilai investasi ekonomi kelautan melalui program KNMP berpotensi membangun ekosistem nelayan yang mandiri dan berkelanjutan.

“Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara signifikan,” kata Suhana.

Namun, dia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada perencanaan yang memadai, tetapi juga koordinasi yang efektif dan partisipasi aktif seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat setempat.

“Program ini harus dilengkapi dengan pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan mengenai praktik perikanan yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Perjalanan ekonomi kelautan Indonesia berada di momentum yang menentukan. Visi sudah dideklarasi berkali-kali–dari gagasan poros maritim dunia hingga ekonomi biru. Namun, penentu keberhasilan visi bukan semata kekuatan narasi, melainkan kemampuan untuk mengukur kemajuannya secara objektif.

Dalam konteks inilah Fisheries Blue Economy Index (FBEI) menjadi signifikan. Ia hadir bukan untuk menggantikan visi, melainkan memberi “ukuran” atas realitas implementasi di lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana ekonomi biru di Indonesia berkembang pesat. Pemerintah, lembaga riset, organisasi internasional, hingga sektor usaha menggunakan istilah yang sama tetapi sering kali dengan makna yang berbeda.

Bappenas, misalnya, mengembangkan Blue Economy Roadmap; Program Pembangunan PBB (UNDP) bersama pemerintah mengembangkan Blue Economy Development Index (BEDI); sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkenalkan pendekatan berbasis sektor dengan fokus perikanan dan budidaya.

Namun di tengah pertumbuhan konsep ini, instrumen evaluasi berbasis indikator yang secara khusus berfokus pada sektor perikanan belum banyak dibahas secara komprehensif. FBEI hadir mengisi ruang tersebut.

Urgensi Pengukuran Ekonomi Biru Berbasis Perikanan

Perikanan Indonesia adalah sektor strategis yang menggabungkan tiga dimensi sekaligus: ekonomi, sosial, dan ekologi. Lebih dari 2,3 juta nelayan bergantung pada sumber daya ikan, belum termasuk rantai pascapanen, industri pengolahan, perdagangan, dan ekspor. Namun sektor ini juga menjadi salah satu sektor dengan risiko terbesar akibat perubahan iklim dan degradasi sumber daya.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) (2022) mencatat lebih dari sepertiga stok ikan global kini dalam status overexploited. Indonesia sendiri memiliki indikasi tekanan yang meningkat di beberapa wilayah pengelolaan perikanan. Di samping persoalan lama seperti penangkapan ilegal, destruktif, hingga kerusakan habitat penting seperti mangrove dan terumbu karang.

Dalam situasi demikian, ekonomi biru tidak dapat hanya menjadi slogan. Ia membutuhkan evidence base, instrumen evaluasi, dan indikator yang dapat memandu arah kebijakan. Program Lingkungan PBB (2013) dan Bank Dunia (2017) secara jelas menekankan bahwa pembangunan ekonomi biru harus berbasis data, terukur, dan dapat dievaluasi lintas waktu. Tanpa itu, kebijakan hanya akan bersifat deklaratif.

FBEI sebagai Kompas Kebijakan Perikanan

FBEI dikembangkan sebagai instrumen evaluatif Indonesia yang secara eksplisit menempatkan perikanan di pusat sistem. Hal ini berbeda dari sebagian indeks ekonomi biru global yang lebih menekankan kebijakan makro atau perencanaan ruang laut.

Dengan menempatkan perikanan sebagai jantung, FBEI mengakui dua karakter dasar Indonesia: (1) negara kepulauan, dan (2) negara perikanan yang bertumpu pada jutaan pelaku skala kecil. Karakter ini membuat indeks berbasis sektor menjadi lebih relevan dibanding instrumen ekonomi biru generik.

Struktur FBEI menggabungkan empat dimensi utama—ekologi, ekonomi, sosial, dan tata kelola—yang diperkaya dengan skenario pembobotan kebijakan (Trenggono et al., 2025). Pendekatan skenario ini penting karena ekonomi biru bukan ruang kebijakan tunggal; ia mengandung negosiasi nilai dan prioritas. Ada negara yang memprioritaskan konservasi, ada yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, ada pula yang berupaya mencari keseimbangan.

FBEI memungkinkan analisis “konsekuensi pilihan kebijakan”: bukan hanya di mana posisi saat ini, tetapi juga bagaimana arah masa depan bila bobot kebijakan diubah. Dengan demikian, FBEI bukan hanya alat ukur status, tetapi juga alat simulasi kebijakan (policy scenario tool).

Ia dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis: wilayah mana yang mendekati profil ekonomi biru yang ideal; provinsi mana yang tertinggal; dan faktor apa yang menjadi penentu keberhasilannya.

Pembelajaran Global dan Posisi FBEI

Globalisasi konsep ekonomi biru memunculkan berbagai indeks dan alat ukur. UNDP–Bappenas mengembangkan Blue Economy Development Index (BEDI) dengan penekanan pada perencanaan wilayah laut dan kebijakan lintas sektor (Adrianto et al., 2020).

Organisasi internasional seperti Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan Bank Dunia mengembangkan indikator berbasis ekonomi makro, perdagangan, dan input-output. Jepang mengembangkan Indeks Ekonomi Biru Berkelanjutan yang lebih teknokratik dan berorientasi statistik (Ding & Tabata, 2024).

Di antara indeks tersebut, FBEI menempati ruang yang unik: fokus sektor, tapi multidimensi; teknokratis, namun memiliki sensitivitas sosial dan ekologi; dan yang paling penting, memiliki konteks operasional yang kuat dalam sistem perikanan tropis dan negara kepulauan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa FBEI bukan sekadar adaptasi dari indeks global, tetapi muncul dari kebutuhan domestik.

Keunggulan lainnya adalah konteks praktis. BEDI dan indeks global lain bekerja pada tingkat ekonomi laut makro, sementara FBEI bekerja pada tingkat sistem perikanan sektoral—yang lebih dekat pada realitas produksi, kesejahteraan basis nelayan, hingga dinamika stok ikan.

Seperti halnya instrumen kebijakan lainnya, FBEI memiliki dua sisi: kekuatan sekaligus ruang untuk penguatan. Dari sisi keunggulan, FBEI hadir sebagai instrumen yang tematik dan kontekstual, dengan fokus pada sektor-sektor yang paling relevan bagi Indonesia. Pendekatannya bersifat multidimensi dengan mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan tata kelola, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh.

Selain itu, FBEI berbasis skenario yang memungkinkan analisis berbagai trade-off kebijakan. Keunggulan lainnya adalah sifatnya yang terukur lintas wilayah, sehingga hasilnya dapat dibandingkan antarprovinsi maupun antar Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Namun, di balik berbagai keunggulan tersebut, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Pertama, sebagian indikator masih berfokus pada input, seperti jumlah regulasi atau program. Meskipun mudah diukur, indikator tersebut belum sepenuhnya mencerminkan outcome maupun dampak nyata di lapangan.

Padahal, yang lebih penting adalah perubahan perilaku serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan stok sumber daya. Tantangan ini bukan hal baru, melainkan persoalan umum dalam kebijakan lingkungan dan maritim.

Kedua, dimensi perubahan iklim belum terintegrasi secara optimal. Padahal, perubahan iklim berpengaruh langsung terhadap dinamika stok ikan, suhu laut, produktivitas primer, hingga pola migrasi biota. Tanpa integrasi yang kuat, FBEI berisiko kehilangan relevansi strategis dalam jangka panjang.

Ketiga, indikator sosial masih relatif terbatas. Padahal, sektor perikanan Indonesia ditopang oleh nelayan skala kecil dan rumah tangga pesisir. Oleh karena itu, ekonomi biru tidak cukup diukur dari sisi produksi dan ekspor saja, tetapi juga perlu menilai distribusi manfaat dan keadilan sosial—siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang tertinggal.

Dengan demikian, FBEI dapat dipandang sebagai instrumen yang telah memiliki fondasi yang kuat, namun masih memerlukan penyempurnaan. Peralihan dari indikator berbasis input menuju outcome dan dampak, integrasi dimensi perubahan iklim, serta penguatan indikator sosial akan menjadikan FBEI lebih strategis, inklusif, dan relevan dalam mendukung pembangunan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

Tantangan Implementasi: Data dan Politik Kebijakan

Instrumen evaluasi hanya sekuat data yang menyokongnya. Tantangan data di Indonesia bukan hanya ketersediaan, tetapi fragmentasi—antardaerah, antarkementerian, dan antarsistem statistik. Beberapa provinsi memiliki data stok ikan atau data sosial ekonomi yang baik, sementara yang lain masih minim atau tidak terstandardisasi (Trenggono et al., 2025). Harmonisasi standar pengukuran adalah prasyarat untuk membangun kredibilitas indeks.

Tantangan kedua adalah kepemimpinan politik. Indeks yang jujur pasti menghasilkan peringkat: ada yang baik, ada yang tertinggal. Pertanyaan kunci: apakah negara, provinsi, dan pemangku kepentingan siap menerima “cermin evaluatif” semacam itu? Indeks bisa menjadi alat akuntabilitas yang kuat, tetapi hanya jika tidak disterilkan secara politis.

Sebaliknya, bila hanya dijadikan pelengkap dokumen birokrasi, indeks kehilangan nilai strategisnya. Memperkuat FBEI berarti memperkuat fondasi ekonomi biru Indonesia. Beberapa langkah penting dapat dipertimbangkan:

1. Integrasi teknologi dan data real-time. Penggunaan satelit, AIS/VMS, e-logbook, citra habitat, hingga data perdagangan dapat meningkatkan akurasi dan frekuensi pembaruan. Dunia perikanan semakin digital, dan instrumen evaluasi harus mengikuti.
2. Transparansi publik melalui dashboard terbuka. Dengan membuka akses publik, akuntabilitas meningkat. Masyarakat, universitas, dan sektor usaha dapat berperan dalam pengawasan dan inovasi.
3. Penguatan dimensi sosial dan gender. Nelayan skala kecil, perempuan pesisir, pemuda, dan rantai pascapanen perlu masuk dalam indikator manfaat ekonomi biru, bukan hanya produksi dan nilai ekspor.
4. Pendekatan bertahap dan pilot-based. Sebelum diimplementasikan nasional, pilot provinsi atau WPP dapat memberikan pembelajaran teknis dan kelembagaan.

Indonesia berada di persimpangan sejarah kelautannya. Krisis iklim mempersempit ruang pilihan, degradasi ekosistem menjadi risiko laten, dan ketimpangan sosial di pesisir menguji narasi ekonomi biru. Dalam kondisi seperti ini, FBEI—lebih dari sekadar instrumen teknis—adalah upaya untuk menjembatani sains dan kebijakan, data dan kepentingan, serta visi dan realitas.

Yang dipertaruhkan bukan hanya nilai ekonomi ikan, tetapi masa depan jutaan keluarga pesisir, ketahanan pangan nasional, dan warisan ekologis generasi mendatang. Menjadikan indeks sebagai kompas bukan keputusan teknokratik, tetapi keputusan moral: apakah Indonesia ingin mewariskan laut yang hidup atau laut yang kehilangan napas.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktik impor perikanan ilegal masih menjadi persoalan serius di Indonesia dan berdampak langsung terhadap nelayan lokal serta ketahanan ekonomi sektor kelautan nasional.

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilaisejumlah kasus penindakan menunjukkan masih terbukanya celah masuk produk perikanan ilegal.

“Arus produk perikanan ilegal bukan hanya datang sebagai impor gelap dari luar, tetapi juga berasal dari hasil tangkapan ilegal di laut yang kemudian disamarkan dalam rantai perdagangan,” kata Marcellus kepadaBisnis, Selasa (13/1/2026).

Dia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari praktik ilegal, unreported, and unregulated fishing yang masih marak di perairan Indonesia.

Selain itu, Marcellus menyoroti masih banyaknya wilayah dan pulau di Indonesia yang belum memiliki pelabuhan resmi, yang kerap menjadi pintu masuk utama produk perikanan ilegal ke dalam negeri.

Alhasil, dia menyebut pelabuhan jalur tikus itu membuat ikan impor ilegal masuk dengan harga lebih murah dan menekan harga ikan tangkapan nelayan lokal. Terlebih, sambungnya, produk ilegal tidak menanggung bea masuk, biaya karantina, maupun standar sertifikasi, sehingga menciptakan persaingan tidak seimbang.

“Nelayan kita sudah menghadapi biaya produksi tinggi dan ketidakpastian cuaca, lalu harus bersaing dengan produk yang masuk tanpa aturan,” lanjutnya.

Bahkan, Marcellus menilai, kebocoran ini membuat potensi ekonomi laut nasional tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat pesisir.

Apalagi, dia menyampaikan maraknya impor perikanan ilegal terjadi akibat kombinasi lemahnya pengawasan di pintu masuk, celah koordinasi antarinstansi, serta insentif ekonomi yang masih menguntungkan pelaku.

Di samping itu, sambung dia, sistem pengawasan administrasi yang belum terintegrasi secara real-time turut membuka peluang manipulasi dokumen dan penyelundupan.

“Selama selisih keuntungan dari jalur ilegal masih besar, maka godaan untuk menyelundupkan produk akan terus ada,” ungkapnya.

Kendati begitu, Marcellus menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terpadu berbasis teknologi digital, meningkatkan integrasi data antarinstansi, serta menegakkan hukum secara konsisten hingga menyentuh aktor utama di balik jaringan impor ilegal.

Untuk itu, dia menyebut perlu ada hukuman yang tegas, denda berat, pembekuan izin usaha, hingga pidana korporasi yang diterapkan secara konsisten agar tercipta efek jera nyata.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan baru kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperluas pembangunan budidaya perikanan di berbagai daerah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, program tersebut akan dikembangkan di 500 kabupaten di seluruh Indonesia.

“Pembangunan budidaya di darat itu juga salah satu yang diminta oleh beliau untuk di 500 kabupaten,” ujar Trenggono usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Dia menjelaskan, sektor yang akan menjadi fokus utama dalam program tersebut adalah budidaya perikanan.

Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perikanan di daerah.

Lebih lanjut, Trenggono menargetkan seluruh proyek budidaya perikanan itu rampung pada tahun 2026. Namun, tahap awal pembangunan sudah dimulai tahun ini di sejumlah wilayah.

“[Target] 2026. Tapi tahun ini dimulai kita ada 100 titik yang akan kita dibangun,” tandasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, di Kabupaten Jembrana telah selesai dan pembangunan fisik ditargetkan mulai pada Desember 2025.

Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan tender telah selesai dengan pemenangnya telah ditetapkan. "Pembangunan dijadwalkan mulai Desember 2025 serta ditargetkan rampung akhir 2026," jelas Wahyu dikutip dari keterangan resminya, Jumat (3/10/2025).

Nilai investasi PPN Pengambengan di Kabupaten Jembrana mencapai Rp1,2 triliun yang didanai oleh Islamic Development Bank (IDB).

Pelabuhan ini akan dibangun di atas lahan seluas lebih dari 80 hektare, dimana akan ada zona industri pengolahan ikan, pasar ikan modern, area dermaga yang bisa menampung ribuan unit kapal, hingga area untuk pelaku UMKM Kabupaten Jembrana.