Bisnis.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada tahun 2026 mengusulkan pembangunan 29 titik Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Usulan tersebut diajukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sektor kelautan dan perikanan di daerah pesisir.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau, Indra Putra mengatakan proposal pembangunan 29 titik KNMP telah disampaikan ke KKP dan saat ini menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.

“Tahun ini kita mengusulkan pembangunan KNMP di 29 titik. Proposalnya sudah kita sampaikan ke KKP. Kita berharap tahun ini bisa terealisasi, tapi kalau tidak untuk tahun 2027,” ujarnya Rabu (25/2/2026).

Dia menjelaskan, 29 lokasi yang diusulkan tersebut merupakan hasil pengajuan dari Dinas Perikanan kabupaten/kota dan tersebar di sejumlah wilayah pesisir, yakni Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, serta Kota Pekanbaru.

Saat ini, Provinsi Riau baru mendapatkan satu titik pembangunan KNMP yang bersumber dari APBN. Lokasinya berada di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

“Pembangunan KNMP di Desa Pambang Pesisir itu menggunakan APBN, saat ini tengah tahap pengerjaan. Progresnya sedang pembangunan pagar, gapura dan tangki air. Perkiraan nanti di bulan Juni sudah selesai pembangunannya,” ujarnya.

Indra menyebutkan, konsep pembangunan KNMP dirancang secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Program ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada transformasi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan melalui pendekatan social engineering.

“Pembangunan KNMP dirancang untuk mentransformasi ruang hidup dan sosial masyarakat kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, mendorong kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Fasilitas yang dibangun dalam kawasan KNMP meliputi tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, pabrik es, bengkel nelayan, kios perbekalan, balai pertemuan, hingga bangunan sentra kuliner dan fasilitas pendukung lainnya.

Pemprov Riau berharap dukungan dari KKP RI dapat memperluas cakupan pembangunan KNMP di daerah pesisir, sehingga potensi perikanan tangkap dan budidaya di Riau dapat dikelola lebih optimal dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.

Sebelumnya Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, ditetapkan sebagai lokasi pertama pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Provinsi Riau.

Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menyambut baik sekaligus menyatakan dukungan penuh terhadap program yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia tersebut.

Menurutnya program KNMP sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Dia menegaskan, pembangunan kampung nelayan di Desa Pambang Pesisir menjadi tonggak penting karena merupakan yang pertama di Riau.

“Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir ini merupakan program kampung nelayan pertama di Provinsi Riau. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.

Dia menambahkan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi momentum penting dan bersejarah sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selama ini, nelayan kerap dihadapkan pada keterbatasan akses infrastruktur, teknologi, dan pasar yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan.

“Melalui program ini, pemerintah membangun dan menyediakan sarana dan prasarana yang lebih layak, mulai dari hunian nelayan, dermaga nelayan, fasilitas docking kapal, bengkel nelayan, pabrik es, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) khusus nelayan,” jelasnya.

Adapun Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian lokal.

Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menghadirkan berbagai infrastruktur pendukung yang krusial bagi aktivitas nelayan sehari-hari.

Pemerintah memastikan KNMP dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti dermaga, jalan, drainase, hingga penerangan listrik. Selain itu, kampung nelayan juga akan memiliki cold storage atau gudang pendingin, pabrik es, bengkel nelayan, kios logistik, serta stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah saat ini sedang bergeliat mengembangkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP). COO Danantara Dony Oskaria membeberkan peran BUMN, PT Agrinas Jaladri Nusantara dalam program tersebut.

Dony menjelaskan bahwa kampung nelayan masuk ke dalam ekosistem yang akan dikembangkan oleh Agrinas Jaladri. Tujuan pengembangan ekosistem itu yakni untuk mengoptimalkan potensi laut Tanah Air.

"Sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita. Ini ekosistemnya kita bentuk kan, dan desa nelayannya dibangun. Tetapi secara bisnis kan tentu harus kita siapkan off-take-nya," ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (12/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa Jaladri nantinya tidak hanya akan mengembangkan kampung nelayan dari sisi hulu, tetapi juga dari hilir.

"Jadi nanti industri turunan dari perikanan kita itu juga akan kita kembangkan secara masif. Nah ini pertumbuhan pembukaan lapangan pekerjaannya itu akan sangat masif ke depannya," kata Dony.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah saat ini tengah bergeliat mengembangkan program KMNP. Tujuan dari program tersebut adalah membangun dan mentransformasi desa pesisir dan kampung perikanan menjadi lebih modern, produktif, dan terintegrasi. Ragam infrastruktur yang disiapkan di antaranya fasilitas pendukung seperti pabrik es, sentra kuliner, hingga SPBU khusus nelayan.

Program KMNP menyerap anggaran Rp24,2 triliun dengan target pengembangan hingga 1.100 kampung nelayan.

Tahun lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membangun 65 lokasi KMNP dalam tahap pertama. Kemudian, tahap kedua dibangun 35 lokasi KMNP hingga menjadi 100 KMNP di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa progran KMNP telah dimulai dengan percontohan di Biak, Papua. Hasilnya menurut Prabowo menggembirakan dengan rata-rata peningkatan mata pencaharian nelayan 60% dari pendapatan tahunannya.

Pendapatan nelayan terdongkrak sebab, akses infrastruktur seperti cold storage yang sebelumnya sulit dijangkau kemudian bisa didapatkan.

"Kami berharap dapat memberikan dampak kepada 10 juta nelayan beserta istri dan anak-anak mereka," kata Prabowo dalam pidatonya di World Economic Forum 2026 di Davos pada awal tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan rencana integrasi sejumlah program prioritas, antara lain program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Prabowo menargetkan pembangunan 1.000 kampung nelayan dapat terlaksana hingga akhir 2026. Pembangunan pada tahun ini akan menyasar 100 titik, dengan 65 lokasi pembangunan sebagai tahap awal.

Menurut Prabowo, pemerintah akan menyiapkan berbagai infrastruktur dasar seperti dermaga, pabrik es, cold storage, hingga panel surya untuk mendukung aktivitas nelayan. Integrasi dengan Kopdes diharapkan mempersingkat rantai distribusi hasil perikanan agar lekas sampai ke masyarakat, sekaligus mengerek pendapatan nelayan.

“Target kami hingga akhir 2026 adalah membangun sedikitnya 1.000 desa nelayan di seluruh Indonesia. Artinya, program ini akan memberdayakan dua juta nelayan,” kata Prabowo dalam rangkaian Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Adapun, kalangan pengamat menilai integrasi antara dua program prioritas ini memiliki potensi manfaat yang besar terhadap masyarakat pesisir, meskipun menggarisbawahi perlunya perencanaan yang matang.

Suhana selaku Akademisi Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Teknologi Muhammadiyah (UTM) Jakarta menyebut kedua program tersebut dapat membangun ekosistem nelayan yang mandiri dan berkelanjutan.

“Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan akses terhadap layanan sosial, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara signifikan,” kata Suhana kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).

Namun demikian, dia menyoroti bahwa keberhasilan program ini tak hanya bergantung pada perencanaan memadai, melainkan juga koordinasi yang efektif, dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait.

Menurutnya, hal ini berlaku baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Tanpa keterlibatan yang kuat dari masyarakat, dia menilai program ini berisiko menjadi proyek yang tidak berkelanjutan.

Di samping itu, Suhana menyatakan pentingnya untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya ikan dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah kerusakan ekosistem laut dan tangkapan berlebih (overfishing) di daerah tangkapan besar.

“Program ini harus dilengkapi dengan pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan mengenai praktik perikanan yang ramah lingkungan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor UTM Jakarta ini.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Trian Yunanda menyampaikan bahwa pembangunan KMNP tahap pertama di 65 titik tahun ini akan memakan anggaran Rp1,34 triliun.

Sementara itu, penganggaran untuk 35 titik lainnya diusulkan KKP melalui proses diskresi anggaran berupa anggaran biaya tambahan (ABT).

“Ini [65 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih] mudah-mudahan nanti per 2 Desember 2025, sebanyak 65 lokasi ini sudah selesai dilaksanakan lengkap sarana prasarana produksinya,” kata Trian dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Senin (15/9/2025) lalu.

Menurutnya, pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun ini dilandaskan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 55/2025 yang diteken pada 3 September lalu.

Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana perikanan dari hulu sampai hilir.