Mataram (ANTARA) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat memperingatkan ancaman praktik penangkapan ikan yang merusak keberlanjutan sumber daya perikanan di perairan Teluk Saleh di Pulau Sumbawa yang menjadi tumpuan hidup ribuan nelayan pesisir.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang HNSI Kabupaten Dompu, Muhammad Syafi'i mengatakan indikasi aktivitas penangkapan ikan yang diduga tidak ramah lingkungan masih ditemukan di kawasan Teluk Saleh dan berpotensi mengancam kelestarian ekosistem laut, terutama terumbu karang yang menjadi habitat berbagai jenis ikan ekonomis penting.

"Pada momentum Hari Laut Sedunia 8 Juni lalu, kami bersama nelayan setempat dan tokoh masyarakat melakukan pemantauan di wilayah perairan sekitar Taka Gurita menuju Hodo. Dalam kegiatan tersebut kami menemukan indikasi penggunaan alat bantu yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak berwenang," ujarnya di Dompu, Kamis.

Menurut dia, saat melakukan pengamatan terhadap sebuah kapal nelayan yang baru berlabuh, pihaknya menemukan selang kompresor di bagian haluan kapal dan dua kotak pendingin berisi ikan karang hasil tangkapan. Sementara perangkat kompresor disimpan di ruang tertutup pada bagian dalam kapal.

Temuan tersebut, kata dia, perlu ditindaklanjuti oleh instansi berwenang untuk memastikan tidak terjadi praktik penangkapan ikan yang bertentangan dengan prinsip perikanan berkelanjutan dan ketentuan perundang-undangan.

Syafi'i menjelaskan, Teluk Saleh merupakan kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi bagi masyarakat Pulau Sumbawa. Selain menjadi daerah penangkapan ikan tradisional, kawasan tersebut juga dikenal memiliki ekosistem terumbu karang, padang lamun dan keanekaragaman hayati laut yang mendukung produktivitas perikanan.

Menurutnya, kerusakan terumbu karang akibat praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap populasi ikan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Jika habitat ikan rusak, maka yang terdampak bukan hanya lingkungan, tetapi juga nelayan. Produksi perikanan dapat menurun dan biaya melaut akan semakin tinggi karena nelayan harus mencari daerah tangkapan yang lebih jauh," katanya.

Ia menambahkan praktik penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan bahan peledak, bahan kimia berbahaya maupun metode lain yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan sektor perikanan tangkap.

Padahal, lanjutnya, sektor perikanan merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Dompu dan wilayah sekitar Teluk Saleh yang selama ini menggantungkan pendapatan dari hasil laut.

Karena itu, HNSI meminta Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, serta Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk meningkatkan patroli dan pengawasan secara berkala di kawasan Teluk Saleh.

"Pengawasan harus diperkuat agar praktik-praktik yang berpotensi merusak sumber daya laut dapat dicegah sejak dini. Perlindungan terhadap ekosistem laut merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan," ujarnya.

Selain pengawasan, HNSI juga mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat nelayan mengenai pentingnya praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Syafi'i mengingatkan, bahwa larangan penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang memuat ketentuan pidana bagi pelanggar-nya.

Pada peringatan Hari Laut Sedunia, HNSI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan perlindungan ekosistem Teluk Saleh sebagai tanggung jawab bersama guna memastikan sumber daya kelautan tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan Komitmen Presiden Prabowo tersebut diapresiasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ( HNSI ).

Sekretaris Jenderal HNSI Lydia Assegaf mewakili nelayan seluruh Indonesia menyampaikan apresiasi atas keseriusan pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap sektor perikanan nasional.

"Kami mewakili nelayan seluruh Indonesia mengapresiasi komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Pembangunan pabrik es, cold storage, unit pengolahan ikan hingga tempat docking kapal merupakan kebutuhan penting yang sangat dirasakan nelayan selama ini," ujar Lydia Assegaf, Rabu (20/5/2026).

Dia juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini masih dalam proses pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu menjadi pusat penguatan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup nelayan dan keluarganya secara berkelanjutan.



Sekretaris Jenderal HNSI Lydia Assegaf. Foto/Istimewa

"HNSI mendukung penuh program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini sedang berjalan di seluruh Indonesia. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor kelautan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan," kata Lydia.

Pada kesempatan tersebut, HNSI juga turut diundang menghadiri langsung Rapat Paripurna ke-19 DPR RI di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hal itu sebagai bentuk keterlibatan dan representasi masyarakat nelayan dalam agenda kenegaraan yang membahas arah pembangunan nasional, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

HNSI berharap berbagai program yang telah disampaikan Presiden dapat segera direalisasikan secara optimal dan tepat sasaran sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.

Sebelumnya,Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Dalam pidato di Rapat Paripurna DPR tersebut, Prabowo ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita, pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik dan aman dan mendapatkan hasil tangkapan yang bernilai tinggi.

"Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu, es batu saja mereka sulit untuk mendapatkan. Apalagi solar yang mereka butuh," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah akan intervensi dan melakukan upaya besar. Pihaknya akan membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun.

"Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membikin instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membikin ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan bikin SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan, karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita," ujar Prabowo.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara soal heboh penolakan sebagian nelayan di Kabupaten Merauke, Papua terhadap pengoperasian kapal penangkap ikan yang diduga jenis trawl atau pukat harimau.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif menegaskan bahwa kapal tersebut bukanlah berjenis trawl atau pukat harimau melainkan kapal jenis Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB). Ia menambahkan, operasional kapal jenis ini tidak mengganggu tangkapan nelayan tradisional dan juga dibatasi ketat.

Menurut Latif, pengoperasian JHUB tidak dilakukan secara bebas, melainkan diseleksi secara ketat. Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan telah dibatasi pada zona dan titik koordinat tertentu sebagaimana diatur dalam kebijakan yang berlaku.

"Pengoperasian kapal dengan alat tangkap JHUB hanya diperbolehkan di wilayah tertentu yang telah ditetapkan secara jelas dalam peta dan titik koordinat. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah tangkap nelayan kecil," ujarnya dalam siaran resmi, Minggu (26/4).

Latif menegaskan, tata kelola perikanan tangkap nasional terus diperkuat untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya ikan, pertumbuhan investasi dan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan dan pemerataan, termasuk dalam pengaturan alat penangkapan ikan.

Pengaturan itu mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

"Dalam regulasi tersebut telah diatur secara jelas alat tangkap yang diperbolehkan dan yang dilarang. Salah satu alat tangkap yang dilarang adalah pukat harimau atau trawl karena berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya ikan," jelas Latif.

"Sedangkan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) dalam aturan tersebut merupakan alat tangkap yang diperbolehkan, dengan spesifikasi yang berbeda dan telah diatur secara ketat agar tidak merusak sumber daya maupun mengganggu alat tangkap lainnya," tambahnya.

Untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai ketentuan, KKP juga telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.315/MEN-DJPT/PI.220/IV/2026 tentang Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Jaring Hela Udang Berkantong (JHUB) di Zona 03 WPPNRI 718.

Surat edaran itu ditegaskan bahwa kegiatan penangkapan ikan menggunakan JHUB hanya dapat dilakukan pada area yang telah ditentukan secara spesifik berdasarkan titik koordinat, menggunakan alat tangkap yang telah ditetapkan serta wajib memperhatikan keberadaan kapal nelayan lain di sekitarnya.

KKP juga mewajibkan seluruh pelaku usaha yang menggunakan JHUB untuk menggunakan alat tangkap sesuai spesifikasi yang diatur dalam regulasi, menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama operasi penangkapan, dan menghindari potensi konflik dengan nelayan lain di wilayah penangkapan."Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Latif.

KKP memastikan bahwa pengawasan di lapangan akan terus diperkuat melalui sinergi dengan aparat pengawas perikanan, TNI AL, dan aparat penegak hukum lainnya guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, viraldi media sosial beberapa nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Merauke menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 20 April 2026.

Mereka menolak operasional kapal yang diduga berjenis trawl. Nelayan khawatir, operasional mengganggu tangkapan nelayan lokal dengan alat yang lebih sederhana.

Terkait dengan informasi yang berkembang di lapangan, KKP menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak benar.

Selanjutnya KKP menegaskan bahwa kapal penangkap ikan dengan alat tangkap JHUB milik PT Tri Kusuma Graha (TKG) yang berpangkalan di PPN Merauke hingga saat ini belum memenuhi seluruh persyaratan perizinan, termasuk Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI), sehingga belum dapat dioperasikan.

"Apabila dalam proses perizinan terdapat ketentuan yang tidak dapat dipenuhi, maka izin tidak akan diterbitkan," tandas Latif.

KKP juga, melalui kepala pelabuhan Merauke dan Kadis perikanan kabupaten Merauke juga membuka ruang dialog dengan masyarakat nelayan lokal di Merauke untuk memastikan seluruh kebijakan dapat dipahami secara utuh dan menghindari kesalahpahaman di lapangan.

Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) - Pengembangan sektor energi di wilayah pesisir Jawa Timur harus memiliki roadmap (peta jalan) yang terencana baik dengan mengakomodasi kepentingan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat pesisir guna memastikan keberlanjutan ruang hidup nelayan dan tidak memicu terjadinya de-nelayanisasi.

Hal itu disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur Mochamad Nur Arifin, Sabtu, saat mengkritisi pembangunan energi di kawasan pesisir utara maupun selatan Jatim yang dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi nelayan.

"Perkembangan sektor energi di pesisir utara Jawa Timur cukup pesat seiring meningkatnya kebutuhan industri dan besarnya potensi wilayah. Namun, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat pesisir hingga kini masih bersifat jangka pendek dan didominasi pekerjaan berkeahlian rendah," ucap Arifin atau Mas Ipin yang juga Bupati Trenggalek.

Ia lalu mencontohkan proyek kilang di wilayah pantura (pantai utara Jatim). Menurut dia, tenaga kerja yang terserap dari pengembangan proyek kilang itu sebagian besar adalah pekerja kontrak jangka pendek (unskilled labour) untuk sektor keamanan dan kebersihan.

"Itu pun jumlahnya sekitar seribuan orang saja. Tidak signifikan," ujarnya.

Ia menilai, pembangunan energi seharusnya tidak menghilangkan identitas dan mata pencaharian nelayan.

Arifin menekankan pentingnya menjaga agar nelayan tetap memiliki akses terhadap sumber penghidupan, baik melalui jaminan ruang melaut maupun pengembangan perikanan budidaya yang lebih dekat dan menguntungkan.

Dalam konteks penguatan ekonomi lokal, sektor UMKM dan jasa dinilai paling potensial untuk dikembangkan sebagai penopang operasional industri energi.

Namun, ia mengingatkan bahwa keterlibatan nelayan sejauh ini masih terbatas pada tahap sosialisasi dan konsultasi, belum menyentuh perencanaan bersama yang menjamin keberlanjutan ruang hidup nelayan, lingkungan, dan kepentingan korporasi secara seimbang.

Jika nelayan tidak dilibatkan secara komprehensif, Arifin mengingatkan risiko konflik sosial dan pemburukan ketimpangan ekonomi akan semakin besar.

"Nelayan bisa dipaksa melaut lebih jauh dengan kebutuhan modal yang lebih besar. Ini memiskinkan mereka secara struktural," katanya.

Ia mencontohkan Paiton Energy sebagai praktik yang relatif lebih baik, melalui pemberian rumpon dan pengembangan kawasan wisata pesisir, serta penguatan keterampilan yang masih dekat dengan aktivitas nelayan.

Menurutnya, pendekatan semacam ini menjaga peluang nelayan untuk hidup lebih baik tanpa tercerabut dari akar profesinya.

Arifin menegaskan, nelayan tidak boleh diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai pemangku kepentingan.

Ia mendorong investasi energi bersih dan berkelanjutan yang disertai jaminan pasokan energi bagi nelayan, baik untuk melaut maupun kegiatan budidaya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menghitung biaya sosial sebagai investasi sosial. "Semakin besar investasi sosial yang dikeluarkan, semakin sehat pula neraca korporasi secara keseluruhan karena konflik bisa diminimalkan," ujarnya.

Dalam jangka panjang, HNSI Jawa Timur mendorong penerapan valuasi ekonomi total dalam setiap proyek energi pesisir, yang tidak hanya menghitung potensi energi, tetapi juga jasa lingkungan yang ada dan potensi kehilangan yang ditimbulkan.

Skema bagi hasil ekonomi berbentuk "golden share" juga dinilai penting agar nelayan memiliki suara dalam pengambilan keputusan serta memperoleh pendapatan pasif.

"Kawasan konservasi inti juga harus dilindungi bersama. Keseluruhan konsep ini kami sebut sebagai Blue Justice, yakni resiliensi antara pangan, energi, dan lingkungan untuk mewujudkan keadilan sosial masyarakat pesisir," kata Arifin.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026