Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengatakan bahwa perpanjangan kebijakan pembayaran minimum kartu kredit 5% dan pembatasan denda keterlambatan dapat berkontribusi pada meningkatnya transaksi konsumsi.

Kendati begitu, dampaknya lebih kuat sebagai penyangga kelancaran arus kas rumah tangga daripada sebagai pendorong konsumsi baru yang besar.

Josua menyampaikan, pembayaran minimum yang lebih ringan memberi ruang likuiditas jangka pendek, sehingga sebagian nasabah tidak perlu menahan belanja ketika pendapatan sedang tidak mulus.

“Pada saat yang sama pembatasan denda mengurangi kejutan biaya yang sering memicu tunggakan,” kata Josua kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (21/12/2025).

Menurut Josua, bila porsi pembayaran minimum terlalu kecil, sebagian nasabah bisa menumpuk saldo bergulir lebih lama dan beban bunga meningkat. Pada akhirnya, lanjut dia, kondisi ini justru menekan daya beli pada bulan-bulan berikutnya.

Oleh karena itu, Josua menyebut bahwa dampak bersih terhadap konsumsi biasanya tidak otomatis besar dan sangat tergantung profil nasabah, kondisi pendapatan, serta kebijakan manajemen risiko bank.

Josua mengungkapkan, data transaksi kartu kredit pada kuartal III/2025 mencapai Rp118 triliun, didominasi oleh transaksi belanja. Kendati begitu, secara struktur sistem pembayaran, dorongan konsumsi harian kini lebih banyak tersalurkan lewat instrumen lain yang lebih masif, terutama uang elektronik dan pembayaran berbasis aplikasi.

“...sehingga pengaruh kebijakan kartu kredit ke konsumsi agregat cenderung terbatas dibandingkan gelombang digitalisasi yang lebih luas,” ujarnya.

Di sisi lain, Josua menilai tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang murah pada dasarnya efektif sebagai pengungkit adopsi transaksi nontunai, terutama untuk transaksi rutin yang sensitif terhadap biaya seperti transfer antarbank bernilai kecil–menengah, pembayaran tagihan, pembayaran pemasok, hingga penyaluran dana usaha harian.

“Mekanismenya sederhana, ketika biaya turun dan kepastian biaya meningkat, hambatan untuk bertransaksi ikut turun, frekuensi transaksi cenderung naik, dan pelaku usaha kecil lebih berani memindahkan arus kas dari tunai ke rekening,” tuturnya.

Adapun data transaksi SKN menunjukkan bahwa pada kuartal III/2025 volume transaksi SKN mencapai 36,87 juta dan nominal sekitar Rp1.295 triliun. Capaian itu, kata dia, meningkat baik dari sisi volume maupun nominal dari periode yang sama tahun lalu.

Namun, lanjut Josua, efektivitas tarif murah ini tetap punya batas yakni penguatan transaksi nontunai sehari-hari tidak hanya ditentukan biaya, tetapi juga kecepatan, kenyamanan di aplikasi, jangkauan penerima, dan kepastian layanan.

Untuk itu, kanal ritel yang semakin digemari masyarakat biasanya adalah yang memberi kemudahan transaksi cepat, mudah, dan murah sehingga memperluas transaksi harian serta inklusi keuangan.

“Dalam konteks ini, kanal ritel lain seperti BI-FAST juga menjadi pembanding penting karena biaya ke nasabah dibatasi dan volumenya sudah sangat besar,” pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) kembali memperpanjang kebijakan Kartu Kredit (KK), seiring dengan perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Dalam catatan Bisnis, kebijakan ini sejatinya berakhir pada 31 Desember 2025. Dalam RDG bulanan pada Juni 2025, Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan bahwa kebijakan tarif SKNBI dan kebijakan KK diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Terbaru, otoritas moneter kembali mengumumkan perpanjangan kedua kebijakan ini hingga 30 Juni 2026. Perpanjangan kebijakan ini meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

Selain itu, perpanjangan kebijakan tarif SKNBI meliputi tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) kembali memperpanjang kebijakan Kartu Kredit (KK) hingga 30 Juni 2026. Kebijakan ini dilakukan seiring dengan perpanjangan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Langkah ini merupakan bagian dari arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Perpanjangan kebijakan Kartu Kredit (KK) dan kebijakan tarif Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan 30 Juni 2026,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Perry menuturkan, perpanjangan kebijakan ini meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

Selain itu, perpanjangan kebijakan tarif SKNBI meliputi tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank ke nasabah.

Untuk diketahui, kebijakan perpanjangan ini sejatinya berakhir pada 31 Desember 2025. Dalam RDG bulanan pada Juni 2025, Perry mengumumkan bahwa kebijakan tarif SKNBI dan kebijakan KK diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

Adapun perpanjangan kebijakan ini meliputi tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia kepada bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah.

Selain itu, kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang KK sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk melanjutkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih bagi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), utamanya di bank-bank milik negara.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan kebijakan hapus buku dan hapus tagih perlu diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya agar dapat membantu perbankan, khususnya himpunan bank milik negara (Himbara), menyalurkan pembiayaan baru bagi pelaku UMKM yang masih produktif.

“Secara khusus kami berharap pelaksanaan dan efektivitas dari peraturan pemerintah terkait dengan hapus buku hapus tagih bagi pembiayaan UMKM yang berada di bank-bank Himbara dapat diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya,” kata Mahendra dalam Rakornas TPAKD di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

Per Agustus 2025, Mahendra mengungkap porsi kredit UMKM di perbankan tercatat turun, termoderasi di kisaran 19% dari total kredit ataupun pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Pertumbuhan kredit UMKM juga melambat, yakni hanya mencapai 1,35% secara tahunan (year on year/YoY).

Mahendra mengatakan kondisi ini merupakan pengingat bagi semua pihak terkait pentingnya upaya perluasan akses keuangan agar inklusi keuangan bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang saat ini masih terpaksa mengandalkan berbagai pinjaman informal dengan suku bunga tinggi dapat ditingkatkan secara signifikan.

Untuk itu, salah satu upaya yang dinilai efektif untuk meningkatkan kredit UMKM di perbankan adalah dengan kebijakan hapus buku dan hapus tagih.

“Jadi kami sampaikan tadi kepada Pak Menko [Airlangga], kami sudah sampaikan kepada Pak Menteri Keuangan [Purbaya], supaya kebijakan itu bisa diperkuat dan bisa dilanjutkan,” tuturnya.

OJK sendiri telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No.19/2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Melalui beleid ini, OJK mewajibkan bank dan lembaga keuangan nonbank (LKBN) untuk meningkatkan pelayanan dan akses keuangan bagi UMKM.

“Jadi kapasitas dari lembaga pembiayaannya sebagai intermediary ditingkatkan, tapi juga kemampuan kapasitas dari UMKM-nya juga diperkuat,” pungkasnya.