Di Kalimantan Barat, terdapat kuliner unik: bubur pedas. Meski namanya terdengar menyengat, namun semangkuk makanan khas Melayu Sambas ini justru hampir tidak memiliki rasa pedas.

Kuliner tersebut dibuat dari beras yang disangrai bersama kelapa parut, kemudian dimasak dengan puluhan jenis sayuran, umbi-umbian, serta rempah.

Di antara banyak bahan itu, dua daun dianggap sebagai identitas utama bubur pedas: daun kesum dan daun bebuas. Tanpa keduanya, masyarakat setempat menilai cita rasa bubur pedas tidak lagi utuh.

Meskipun menggunakan cabai merah, merica, dan daun kesum yang memiliki sensasi pedas, rasa pedasnya tidak dominan. Istilah "pedas" atau paddas justru merujuk pada banyaknya ragam rempah dan sayuran yang digunakan, bukan pada sensasi pedas di lidah.

Selain daun kesum dan bebuas, bubur pedas lazim diisi rebung, pakis miding, daun kunyit, tauge, kangkung, oyong, kacang panjang, jagung, ubi rambat atau wortel, serta pelengkap seperti kacang tanah dan ikan teri.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Kapuas Sri Sumartini mengatakan, karena banyak disukai, kuliner asal Sambas ini bisa dijumpai di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

Namun, bagi perempuan yang akrab disapa Nani, bubur pedas lebih dari sekadar makanan tradisional yang populer. Semangkuk bubur ini, menurutnya, juga menjadi penanda kesehatan lingkungan.

“Dengan hilangnya komposisi di pangan lokal, artinya itu sudah mulai menghilang di lingkungan. Kita tidak bertemu rebung lagi, bebuas lagi,” kata Nani saat berbincang dengan Katadata diSintang, akhir Juni lalu.

Pada mulanya, sebagian bahan bubur pedas dipetik langsung dari alam. Hingga kini, daun kesum maupun daun bebuas juga masih diambil dari alam karena relatif jarang dibudidayakan.

Kesum umumnya tumbuh di kawasan lembap seperti tepian sungai, rawa, dan danau, sedangkan bebuas banyak dijumpai di hutan sekunder, tepi hutan, hingga kawasan pesisir.

“Masyarakat Kalimantan Barat, terutama Suku Dayak, hampir mengonsumsi semua tumbuhan yang ada di hutan, tumbuhan liar, itu sudah biasa dikonsumsi,” ujarnya.

Sebab itu, Nani menambahkan, menjaga pangan lokal sesuai komposisi khasnya akan sekaligus mendorong pelestarian bahan bakunya di alam.

Bubur Pedas: Makanan Perang yang Jadi Simbol Kebersamaan

Bubur pedas punya sejarah panjang. Situs budaya Indonesia Kaya mencatat, hidangan ini semula hanya disajikan dalam acara kerajaan dan upacara adat masyarakat Melayu Sambas.

Ketika perang menyebabkan persediaan beras menipis, bubur pedas kemudian menjadi makanan masyarakat luas. Penggunaan beras dalam jumlah sedikit yang dipadukan dengan berbagai sayuran liar membuat hidangan ini mengenyangkan sekaligus mudah dibuat dari bahan yang tersedia di sekitar permukiman.

Seiring waktu, bubur pedas berkembang menjadi simbol kebersamaan masyarakat Melayu Sambas.

Buku Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas dalam Tinjauan Filosofi: Legenda Rakyat, Filosofi Air, dan Tradisi karya Rizal Mustansyir menjelaskan bahwa proses memasaknya dilakukan secara gotong royong atau dikenal dengan istilah simbirapian. Ada yang menyangrai beras dan kelapa, memotong sayuran, menyiapkan bumbu, menggoreng kacang tanah dan ikan teri, hingga membuat sambal.

Beragam bahan yang menyatu dalam semangkuk bubur diibaratkan sebagai masyarakat Sambas yang hidup rukun. Nilai itu berkaitan dengan ungkapan same-same biak Sambas, yang berarti sesama orang Sambas.

Tradisi menyantap bubur pedas bersama keluarga pun menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antarsesama.

Di Kalimantan Barat, terdapat kuliner unik: bubur pedas. Meski namanya terdengar menyengat, namun semangkuk makanan khas Melayu Sambas ini justru hampir tidak memiliki rasa pedas.

Kuliner tersebut dibuat dari beras yang disangrai bersama kelapa parut, kemudian dimasak dengan puluhan jenis sayuran, umbi-umbian, serta rempah.

Di antara banyak bahan itu, dua daun dianggap sebagai identitas utama bubur pedas: daun kesum dan daun bebuas. Tanpa keduanya, masyarakat setempat menilai cita rasa bubur pedas tidak lagi utuh.

Meskipun menggunakan cabai merah, merica, dan daun kesum yang memiliki sensasi pedas, rasa pedasnya tidak dominan. Istilah "pedas" atau paddas justru merujuk pada banyaknya ragam rempah dan sayuran yang digunakan, bukan pada sensasi pedas di lidah.

Selain daun kesum dan bebuas, bubur pedas lazim diisi rebung, pakis miding, daun kunyit, tauge, kangkung, oyong, kacang panjang, jagung, ubi rambat atau wortel, serta pelengkap seperti kacang tanah dan ikan teri.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Kapuas Sri Sumartini mengatakan, karena banyak disukai, kuliner asal Sambas ini bisa dijumpai di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

Namun, bagi perempuan yang akrab disapa Nani, bubur pedas lebih dari sekadar makanan tradisional yang populer. Semangkuk bubur ini, menurutnya, juga menjadi penanda kesehatan lingkungan.

“Dengan hilangnya komposisi di pangan lokal, artinya itu sudah mulai menghilang di lingkungan. Kita tidak bertemu rebung lagi, bebuas lagi,” kata Nani saat berbincang dengan Katadata diSintang, akhir Juni lalu.

Pada mulanya, sebagian bahan bubur pedas dipetik langsung dari alam. Hingga kini, daun kesum maupun daun bebuas juga masih diambil dari alam karena relatif jarang dibudidayakan.

Kesum umumnya tumbuh di kawasan lembap seperti tepian sungai, rawa, dan danau, sedangkan bebuas banyak dijumpai di hutan sekunder, tepi hutan, hingga kawasan pesisir.

“Masyarakat Kalimantan Barat, terutama Suku Dayak, hampir mengonsumsi semua tumbuhan yang ada di hutan, tumbuhan liar, itu sudah biasa dikonsumsi,” ujarnya.

Sebab itu, Nani menambahkan, menjaga pangan lokal sesuai komposisi khasnya akan sekaligus mendorong pelestarian bahan bakunya di alam.

Bubur Pedas: Makanan Perang yang Jadi Simbol Kebersamaan

Bubur pedas punya sejarah panjang. Situs budaya Indonesia Kaya mencatat, hidangan ini semula hanya disajikan dalam acara kerajaan dan upacara adat masyarakat Melayu Sambas.

Ketika perang menyebabkan persediaan beras menipis, bubur pedas kemudian menjadi makanan masyarakat luas. Penggunaan beras dalam jumlah sedikit yang dipadukan dengan berbagai sayuran liar membuat hidangan ini mengenyangkan sekaligus mudah dibuat dari bahan yang tersedia di sekitar permukiman.

Seiring waktu, bubur pedas berkembang menjadi simbol kebersamaan masyarakat Melayu Sambas.

Buku Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas dalam Tinjauan Filosofi: Legenda Rakyat, Filosofi Air, dan Tradisi karya Rizal Mustansyir menjelaskan bahwa proses memasaknya dilakukan secara gotong royong atau dikenal dengan istilah simbirapian. Ada yang menyangrai beras dan kelapa, memotong sayuran, menyiapkan bumbu, menggoreng kacang tanah dan ikan teri, hingga membuat sambal.

Beragam bahan yang menyatu dalam semangkuk bubur diibaratkan sebagai masyarakat Sambas yang hidup rukun. Nilai itu berkaitan dengan ungkapan same-same biak Sambas, yang berarti sesama orang Sambas.

Tradisi menyantap bubur pedas bersama keluarga pun menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus mempererat hubungan antarsesama.

Prancis menghentikan operasional beberapa reaktor pada pembangkit listrik tenaga nuklir-nya (PLTN) imbas gelombang panas yang menyebabkan rekor suhu ekstrem. Penghentian ini merupakan langkah perlindungan lingkungan karena suhu air sungai yang digunakan untuk mendinginkan reaktor terus meningkat.

Sepekan ini, perusahaan listrik milik negara Prancis, EDF, telah mengumumkan penghentian tiga reaktor nuklir. Pada Senin (22/6), satu reaktor di PLTN Golfech, dekat Toulouse, dimatikan setelah suhu air Sungai Garonne melampaui batas aman operasional, yakni 28 derajat Celsius. Reaktor itu memiliki kapasitas pembangkit sekitar 1.300 megawatt.

PLTN menggunakan air sungai untuk mendinginkan reaktor sebelum mengalirkannya kembali ke sungai. Suhu air yang dilepas umumnya meningkat. Berdasarkan ketentuan hukum di Prancis, EDF wajib memantau suhu sungai agar air buangan dari proses pendinginan tidak merusak ekosistem perairan.

Saat gelombang panas terjadi dan suhu sungai meningkat, operator harus mengurangi atau menghentikan produksi listrik agar suhu air buangan tetap berada di bawah batas yang ditetapkan pemerintah.

Pada Kamis (25/6), EDF menghentikan operasi dua reaktor lainnya. Kedua reaktor tersebut berada di PLTN Nogent-sur-Seine di Sungai Seine, sebelah utara Paris, serta PLTN Bugey di Sungai Rhone, dekat Lyon, Prancis tenggara.

Mengutip pemberitaan Euronews, operator jaringan listrik Prancis, RTE, menyatakan bahwa pasokan listrik nasional masih mencukupi meski beberapa pembangkit tidak beroperasi.

Gelombang panas di Prancis telah menelan puluhan korban jiwa. Hingga Senin (22/6), sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal akibat cuaca panas. Selain itu, sedikitnya 40 orang tenggelam sejak 18 Juni. Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengatakan sebagian besar korban merupakan anak muda.

Dampak gelombang panas juga dirasakan negara-negara lain di Eropa, termasuk Jerman, Spanyol, Portugal, Inggris dan Swiss. Kondisi tersebut mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Ratusan sekolah ditutup atau memulangkan siswa lebih awal, sedangkan layanan kereta di sejumlah kota, termasuk Paris dan Brussel, dikurangi untuk mengurangi risiko gangguan operasional akibat suhu ekstrem.

Mengutip GB News, gelombang panas dipicu oleh massa udara panas dari Gurun Sahara yang terdorong ke Eropa oleh sistem tekanan udara tinggi yang dikenal sebagai African anticyclone. Sistem ini membentuk kubah panas (heat dome), yakni kondisi ketika udara panas terperangkap di dekat permukaan selama beberapa hari, sehingga suhu di sejumlah wilayah melonjak hingga mencapai 46 derajat Celsius.

Perkebunan kelapa sawit kini menjadi penggerak utama ekonomi Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Di tengah pesatnya ekspansi komoditas tersebut, pemerintah daerah memperbaharui Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) untuk memastikan keberlanjutan hutan dan lingkungan.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang Deddy Irawan mengatakan, rencana aksi tersebut merupakan upaya pemerintah daerah memastikan pengembangan sawit tidak mengorbankan fungsi lingkungan.

"Perkebunan sawit boleh, tapi ada batasnya," kata Deddy dalam forum Memetakan Potensi Bioekonomi Berbasis Alam Kabupaten Sintang, Selasa (23/6).

RAD-KSB pertama kali disusun pada 2018 dan diperbarui secara berkala, teranyar untuk periode 2025-2029. Penyusunannya disebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi lingkungan dan pelaku usaha perkebunan.

RAD-KSB memuat agenda penguatan regulasi dan legalitas usaha, peningkatan kapasitas petani, sertifikasi dan ketertelusuran rantai pasok, perlindungan kawasan hutan, hingga penguatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan data SiPedas Pemkab Sintang, luas perkebunan sawit di wilayah tersebut mencapai 195.779 hektare pada 2021. Sektor pertanian tercatat menyumbang 24,47 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sintang pada 2024, dengan sawit menjadi salah satu penopang utama.

Sebelumnya, perekonomian pedesaan Sintang banyak ditopang oleh karet rakyat. Namun dalam satu hingga dua dekade terakhir, sawit tumbuh menjadi komoditas perkebunan terbesar dan motor baru ekonomi daerah.

Selain minyak sawit, komoditas ini juga mulai dilirik sebagai sumber bioekonomi baru melalui pemanfaatan limbah perkebunan untuk energi. “Jadi ada potensi untuk energi itu dari limbah sawit,” ujar Deddy.

Perkebunan sawit berkelanjutan ini semakin menjadi agenda penting seiring meningkatkan risiko bencana imbas alih fungsi lahan. Pada 2021, Sintang bersama sejumlah wilayah lain di Kalimantan Barat pernah mengalami banjir besar. Sejumlah kajian mengaitkan tingginya risiko banjir dengan kombinasi curah hujan ekstrem, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), serta perubahan penggunaan lahan.

Bupati Pelalawan Zukri Misran mengakui anggaran daerah untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih sangat terbatas. Sebagian besar APBD masih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan ruang fiskal daerah semakin sempit akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Padahal, menurut Zukri, penanganan karhutla, terutama di lahan gambut, membutuhkan biaya yang tidak sedikit mengingat luasnya kawasan gambut di Kabupaten Pelalawan. "Porsinya masih kecil, apalagi 2025-2026 bahkan sangat minim," kata Zukri saat ditemui di Pangkalan Kerinci, Riau, Jumat (19/6).

Mengutip Antara, sepanjang Januari-Mei 2026, Pelalawan menjadi wilayah dengan luas kebakaran hutan dan lahan terbesar kedua di Sumatra. Dari total 4.538,8 hektare area yang terbakar, sekitar 4.328,4 hektare di antaranya merupakan lahan gambut.

Keterbatasan anggaran tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah meningkatnya risiko kebakaran karena kemarau yang bisa lebih kering akibat El-Nino. Kondisi lahan gambut yang mengering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dipadamkan.

Maka itu, Zukri berupaya melibatkan dunia usaha yang beroperasi di wilayah tersebut, termasuk para pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI). "Pemerintah itu kan harus bisa, tidak hanya menggunakan uang yang ada, tapi juga mengajak pihak lain seperti perusahaan untuk membantu kami," ujarnya.

Kebutuhan biaya untuk urusan karhutla bisa sangat besar. Sebagai gambaran, pada musim kemarau kering akibat El-Nino tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan 49 unit helikopter untuk patroli dan water bombing, sekaligus menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan peralatan ke sejumlah daerah rawan karhutla sebagai bagian dari upaya penanganan darurat.

Di luar upaya pemadaman, terdapat juga kebutuhan biaya untuk mitigasi kebakaran, salah satunya melalui pembangunan sekat kanal di lahan gambut.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat baru tersedia 45.430 unit sekat kanal di tujuh provinsi rawan kebakaran gambut, termasuk Riau. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai 538.568 unit.

Sekat kanal atau canal blocking merupakan bendung kecil yang dipasang pada saluran drainase di lahan gambut untuk memperlambat aliran air keluar dari kawasan gambut sehingga muka air tanah tetap terjaga. Dengan gambut yang tetap basah, risiko lahan mengering dan terbakar dapat ditekan.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, pembangunan sekat kanal masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain keterbatasan anggaran, edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi sekat kanal juga masih diperlukan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan mekanisme kompensasi apabila pembangunan dilakukan di lahan milik masyarakat.

"Kami mengundang siapa pun untuk ikut mempercepat dan memperbanyak pembangunan sekat kanal di Indonesia," ujar Jumhur.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat baru ada 45.430 unit sekat kanal di tujuh provinsi rawan kebakaran gambut. Jumlah itu masih jauh dari kebutuhan ideal yang diperkirakan mencapai 538.568 unit, padahal jutaan hektare lahan gambut di Indonesia membutuhkan upaya pemulihan.

Sekat kanal atau canal blocking merupakan bendung kecil yang dipasang di saluran drainase di lahan gambut. Infrastruktur ini berfungsi memperlambat aliran air keluar dari kawasan gambut sehingga muka air tanah tetap terjaga. Dengan gambut yang tetap basah, risiko lahan mengering dan terbakar dapat ditekan.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pembangunan sekat kanal menjadi salah satu upaya penting untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan yang meningkat saat musim kemarau maupun ketika fenomena El Nino memicu kondisi lebih kering.

"Kami perlu membangun sekat kanal supaya kebakaran bisa direduksi mendekati nol," kata Jumhur saat mengunjungi pembangunan sekat kanal di Desa Mendol, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau, Kamis (18/6).

Namun, menurut dia, pembangunan sekat kanal masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain keterbatasan anggaran, edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi sekat kanal juga masih diperlukan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kompensasi bagi warga apabila pembangunan dilakukan di lahan milik masyarakat.

"Kami mengundang siapa pun untuk ikut mempercepat dan memperbanyak pembangunan sekat kanal di Indonesia," ujar Jumhur.

Sekat kanal di Desa Mendol dibangun melalui kolaborasi KLH, Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah, kepolisian, pelaku industri, dan masyarakat.

Pembangunan serupa juga dilakukan di Dusun I, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Salah satu pihak yang terlibat adalah Asia Pulp & Paper (APP) Group melalui anak usahanya PT Arara Abadi, yang memiliki konsesi dengan sebagian areanya berupa lahan gambut.

Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata mengatakan perusahaan berkomitmen mendukung upaya pencegahan kebakaran lahan melalui pembangunan sekat kanal, penyediaan peralatan, serta kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

"Kami berkomitmen, apa yang menjadi kebutuhan supaya kita bisa berkolaborasi dengan baik, baik itu sekat kanal atau alat-alat, juga kebutuhan masyarakat sekitar, kami akan perintahkan district manager untuk segera berdiskusi bersama," ujar Suhendra.

Sekat kanal merupakan salah satu infrastruktur penting dalam pemulihan gambut. Data KLH menunjukkan lebih dari 3 juta hektare lahan gambut di Indonesia telah mengalami kerusakan.

Pemasangan sekat kanal disesuaikan dengan kondisi topografi lahan, umumnya pada titik-titik tertentu di sepanjang kanal untuk memperlambat aliran air menuju sungai sehingga kelembapan gambut tetap terjaga. Dalam kondisi tertentu, air yang telanjur keluar dari kawasan gambut bahkan dipompa kembali untuk membantu membasahi lahan yang mulai mengering.

Jumhur Gandeng Masyarakat Peduli Api

Selain membangun infrastruktur hidrologi, Menteri Jumhur mengatakan ingin memperkuat peran Masyarakat Peduli Api (MPA) -- kelompok masyarakat di tingkat desa yang membantu mencegah, memantau, dan menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya.

"Mulai sekarang, Masyarakat Peduli Api adalah partner strategis," kata dia. KLH melalui Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan akan melibatkan MPA dalam penyusunan konsep serta strategi pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan.

Meski demikian, para anggota MPA mengaku masih menghadapi berbagai keterbatasan di lapangan. Kasogi, anggota MPA dari Pulau Mendol, mengatakan kelompoknya masih mengandalkan peralatan sederhana untuk memadamkan api dan belum mendapat dukungan sarana maupun anggaran yang memadai.

"Ketika MPA ini mendapat sarana dan prasarana serta anggaran yang cukup, saya rasa masalah kebakaran lahan tidak menjadi masalah yang besar," katanya.

Keluhan serupa disampaikan Marlizar, anggota MPA dari Teluk Meranti. Kelompok yang beranggotakan 15 orang itu masih kekurangan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran lahan.

Di sisi lain, banyak sekat kanal berbahan kayu di wilayahnya yang sudah lapuk sehingga tidak lagi berfungsi optimal menjaga kelembapan gambut. Karena itu, Marlizar berharap pemerintah memperbaiki sekaligus menambah sekat kanal agar perlindungan kawasan gambut semakin efektif.

Marlizar juga berharap pemerintah memberikan dukungan insentif yang lebih layak bagi anggota MPA. Menurut dia, kelompoknya kerap menjadi pihak pertama yang turun ke lapangan untuk memetakan titik api sehingga memudahkan tim pemadam menuju lokasi kebakaran.

"Kami petakan dulu, jadi kawan-kawan pemadam itu sudah menuju titik-titik yang kami petakan," ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyambut positif usulan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) terkait pengembangan program Wakaf Hijau untuk kelestarian alam. Program ini dinilai selaras dengan kampanye yang tengah digencarkan Jumhur: Tobat Ekologis Nasional.

Wakaf hijau merupakan inovasi keuangan sosial syariah yang memanfaatkan dana atau aset wakaf untuk membiayai program pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep ini semakin berkembang sebagai instrumen yang menggabungkan nilai ibadah dengan upaya mitigasi perubahan iklim dan pemulihan ekosistem.

"Pokoknya akan saya bantu gaungkan, gelorakan program wakaf hijau yang mendukung pelestarian alam lingkungan," kata Jumhur saat menerima kunjungan UISU, Senin (15/6).

Program wakaf hijau diusulkan mencakup tiga bidang utama, yakni wakaf pohon dan hutan, pengembangan energi terbarukan, serta konservasi air dan lahan.

Pada sektor kehutanan, program ini meliputi penanaman pohon produktif, rehabilitasi lahan kritis, dan pelestarian hutan yang tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Sedangkan pada bidang energi terbarukan, wakaf hijau diarahkan untuk penyediaan fasilitas ramah lingkungan, seperti pemasangan panel surya di masjid, sekolah, maupun pesantren. Adapun pada aspek konservasi air dan lahan, program ini mencakup pembangunan sumur resapan, instalasi air bersih berbasis tenaga surya, hingga restorasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove.

Dalam usulannya, UISU menilai potensi penerapan wakaf hijau di Sumatera Utara sangat besar mengingat masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Program tersebut dinilai dapat menjadi instrumen pendukung penghijauan nasional sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

"Jika digerakkan secara masif ke seluruh Indonesia, program ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai paru-paru dunia," ujar Jumhur.

Setelah tiga kali mendaftar, Kelompok Pejuang Muda Wija To Cerekang yang menjaga hutan adat Cerekang di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, akhirnya menjadi penerima Kalpataru. Bagi masyarakat adat To Cerekang, Kalpataru bukan sekadar penghargaan, tapi tameng untuk mempertahankan hutan adat yang mereka jaga secara turun-temurun.

Ancaman terhadap kawasan itu datang dari aktivitas pertambangan. Meski telah memeroleh Surat Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal, sebagian wilayah hutan adat kemudian masuk dalam izin usaha pertambangan (IUP).

"Kalpataru sebagai pegangan kami yang kuat, karena sudah diakui di nasional," kata Adnan, Perwakilan Kelompok Pejuang Muda Wija To Cerekang usai menerima Kalpataru Adya 2026 kategori Penyelamat Lingkungan, di Jakarta, Kamis (11/6) lalu.

Selama ini, Kelompok ini bersama masyarakat secara sukarela menjaga kawasan hutan adat seluas 679,20 hektare, mulai dari pegunungan hingga pesisir, agar tetap lestari dan bebas dari aktivitas eksploitasi.

Dalam wawancara singkat dengan Jurnalis Katadata Ajeng Dwita Ayuningtyas, Adnan menceritakan swadaya masyarakat membentengi hutan, dengan patroli hingga kawat berduri.

Kapan Pejuang Muda Wija To Cerekang terbentuk?

Perlindungan itu sudah dilakukan secara turun-temurun. Tapi, dari 1999, orang tua kami telah melakukan pemetaan (hutan adat). Untuk Pejuang Muda Wija To Cerekang, kami dibentuk pada 2016. Secara resmi, secara legal.

Berapa luas hutan adat yang dijaga?

Hutan adat ini sekitar 679,20 hektare, terbagi dalam 10 titik. Mulai dari hulu, pegunungan, dataran rendah, sampai pesisir. Dan luasannya tidak berkurang sama sekali, keadaannya sekarang masih sama seperti dulu.

Jadi memang benar-benar cuma perlindungan saja. Tidak ada aktivitas-aktivitas di dalam.

Apa yang dilakukan untuk menjaga hutan?

Kami melakukan patroli di 10 titik itu, melakukan pemasangan papan informasi (keterangan hutan adat), terus sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat yang berdampingan dengan hutan adat itu.

Hutan adat itu masih hutan lestari, tidak dimasuki sama sekali, apalagi diambil isinya di dalam. Jadi betul-betul untuk menjaga, melindungi, melestarikan. Apa-apa yang ada di dalam kawasan hutan adat itu sama sekali tidak boleh diambil, baik flora, fauna, dan lain-lain.

Kami memanfaatkan area di luar kawasan hutan adat. Di pesisir, ada spot untuk dijadikan budidaya ikan. Nanti pada saat dia besar, dia bisa keluar dari area budidaya dan dimanfaatkan masyarakat sekitar.

Selama ini bekerja secara sukarela?

Kami swadaya. Biasanya ada juga dari NGO (non-government organization), pemerintah setempat, untuk beri bantuan seperti pemasangan papan informasi, untuk kegiatan-kegiatan. Kalau patroli, biasanya swadaya, dari masyarakat.

Kami sukarelawan, karena sudah kewajiban kami sebagai generasi-generasi untuk menjaga apa yang dititipkan. Secara terstruktur itu ada 51 anggota Pejuang Muda. Tapi secara keseluruhan anggotanya ya semua masyarakat yang ada di Dusun Cerekang, Desa Manurung, di Kabupaten Luwu Timur.

Apa tantangan terbesar menjaga hutan adat?

Tantangan terbesar kami sekarang ini, karena kawasan kami itu sudah masuk IUP (Izin Usaha Pertambangan). Luas IUP-nya itu (sekitar) ribuan hektare, tapi ada sekitar 20 hektare masuk kawasan hutan adat.

Upaya kami sekarang itu edukasi, bicara ke eksternal, ke perusahaan yang punya IUP agar kawasan itu tidak dikelola sama sekali. IUP itu keluar pada 2018 dan baru berakhir pada 2031. Sekarang perusahaan itu beroperasi, tapi kami sering patroli dan mengingatkan, jangan sampai dia mengelola IUP yang masuk kawasan hutan adat.

Semenjak mengetahui ada IUP itu, kami pasang kawat berduri sepanjang kawasan hutan adat di IUP itu. Tingginya sekitar 200 kaki, kawat duri itu sepanjang dua kilometer. Itu untuk membatasi perusahaan agar tidak keluar.

Apa harapannya usai mendapatkan Kalpataru?

Ini ketiga kalinya Pejuang Muda Wija To Cerekang mendaftarkan diri sebagai penerima Kalpataru, tapi baru kali ini dapat penghargaan. Kami jadi lebih semangat.

Dan, ini sebagai payung hukum kami juga karena kawasan hutan adat kami belum diakui di daerah maupun di nasional. Di daerah itu sementara belum ada pengakuan resmi. Jadi Kalpataru sebagai pegangan kami yang kuat, karena sudah diakui di nasional.

Sumatera Barat harus memikul beban lingkungan baru, dengan diterbitkannya izin operasi tambang andesit di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman.

Direktur Eksekutif Daerah dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat Tommy Adam menjelaskan, satu pekan setelah banjir bandang melanda hulu Bukit Barisan pada November 2025, Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat menerbitkan persetujuan lingkungan untuk pertambangan batu andesit oleh PT Dayan Bumi Artha.

Satu bulan setelah bencana atau tepatnya pada 31 Desember 2025, izin operasi untuk tambang dikeluarkan. “Gubernur Sumatera Barat kemudian mengeluarkan perizinan, satu bulan pascabencana di lokasi yang sudah terdampak bencana ekologis, di Padang Pariaman, hulu Bukit Barisan,” kata Tommy, dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (12/6).

Tommy menyebut adanya dugaan maladministrasi oleh pemerintah daerah dalam pemberian izin tersebut. Dugaan ini menguat setelah Walhi menemukan problem pada peta risiko bencana yang digunakan untuk dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

“Itu menggunakan peta skala satu banding satu juta. Peta yang harusnya digunakan untuk skala analisis nasional, digunakan untuk wilayah delapan hektar, sehingga tidak akan tergambarkan sebaran dampak di lokasi tersebut,” kata Tommy.

Dokumen tersebut juga menyebutkan adanya sosialisasi kepada masyarakat, upaya komunikasi yang wajib ditempuh perusahaan untuk pihak-pihak yang terdampak aktivitas usaha. Namun, sosialisasi itu diketahui hanya melibatkan empat sampai lima orang warga.

“Itu dilakukan di warung-warung, di kedai masyarakat. Itu dianggap atau dilegitimasi bahwa masyarakat seluruhnya yang terkena dampak itu sudah menyetujui,” ujar dia.

WALHI Sumatera Barat juga menemukan dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua Kerapatan Adat Nagari Kasang (KAN) terkait persetujuan perizinan tersebut.

Ketua KAN Bayu Permana lalu menjelaskan, pemberian perizinan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat maupun masyarakat terdampak. “Bayangkan, kami baru tahu pada Mei 2025, sedangkan surat izin (eksplorasi tambang) sudah keluar pada 2024,” kata dia.

Bayu mengaku sudah bersurat ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat untuk menolak tegas adanya tambang batuan andesit di Nagari Kasang. “Harapan kami kepada Gubernur Sumatera Barat, untuk mencabut dan mengkaji ulang proses perizinan ini,” ujar dia.

Banjir bandang dan longsor yang melanda Nagari Kasang pada November lalu menyebabkan tiga orang korban meninggal. Ironisnya, kata Bayu, Presiden Prabowo beserta jajaran pemerintah daerah bahkan sempat menyaksikan situasi bencana di wilayah tersebut pada 1 Desember.

“Apakah saat itu Gubernur tidak melihat? Baru kejadian, beliau datang, dan 31 Desember dia keluarkan persetujuan operasionalnya,” ujarnya.

Bila merujuk pada peta One Map Minerba, Dayan Bayu Artha yang disorot Walhi tercatat menguasai wilayah izin usaha pertambangan andesit seluas delapan hektare di Nagari Kasang sejak Oktober 2024. Izin untuk kegiatan pencadangan. Gubernur tertulis sebagai pejabat berwenang

WIUP Dayan Bumi Artha. (One Map Minerba)

Sumbar Dijejali Tambang Ilegal, 10 Ribu Hektare Hutan Lenyap

Tak hanya aktivitas pertambangan legal, Sumatera Barat sudah bertahun-tahun dipenuhi oleh Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Walhi Sumatera Barat menyebut, PETI masih dijumpai di sembilan kabupaten/kota di provinsi ini. Tepatnya di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta Kota Sawahlunto.

Selain itu, PETI juga banyak ditemukan di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Catatan Walhi, sejak 2012 hingga 2026, aktivitas PETI telah menelan 50 korban akibat tertimbun di lokasi tambang ilegal.

Berdasarkan analisis citra satelit, ada lebih dari 10 ribu hektare hutan Sumatera Barat yang hilang akibat PETI. Hutan yang rusak ini mencakup daerah aliran sungai (DAS) Batanghari, DAS Indragiri, di hulu DAS Pasaman, dan hulu DAS Batahan.

“Tidak hanya merusak hutan dan daerah hulu, tapi juga menyebabkan kerusakan dan pencemaran sungai,” kata Tommy.

Walhi telah melapor ke Mabes Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, serta Komnas Hak Asasi Manusia atas dugaan keterlibatan aparatur Sumatera Barat dalam pemberian izin tambang baru serta pembiaran PETI.

Tambang emas ilegal berjarak sekitar 60 meter dari Kantor Bupati Sijunjung, Sumatera Barat. (Ajeng Dwita Ayuningtyas I Katadata)

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan penghargaan Lifetime Achievement Kalpataru kepada Emil Salim, ekonom sekaligus menteri bidang lingkungan hidup pertama di Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dalam rangkaian kegiatan perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Jakarta, Kamis (11/6).

“Beliau adalah salah satu tokoh besar yang telah meletakkan dasar pemikiran, kebijakan, dan kesadaran lingkungan hidup di Indonesia,” kata Jumhur.

Selama puluhan tahun, Emil disebut ikut mengawal agar pembangunan nasional tidak berjalan dengan mengorbankan alam. Jauh sebelum isu perubahan iklim merebak, Emil telah aktif berbagi mengenai bagaimana merawat bumi dengan cara modern, memanfaatkan peran-peran vitalnya di pemerintahan.

Usai menerima penghargaan, Emil menyampaikan sorotan terhadap pembangunan Indonesia yang masih berorientasi pada darat dan belum memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan secara optimal. Bersamaan dengan itu, dia mengingatkan Jumhur untuk mengawal pembangunan di Indonesia tanpa merusak laut.

“Bisa-kah kita membangun Republik Indonesia tanpa merusak laut?” ujar Emil.

Dia juga berpesan agar semakin banyak apresiasi atau penghargaan untuk para pejuang lingkungan di kawasan laut dan pesisir. “Mungkin-kah kita memberikan penghargaan kepada orang-orang yang memelihara lautan?” ucapnya menambahkan.

Menteri Jumhur menjelaskan bahwa perlindungan laut telah menjadi prioritas kementeriannya. “Termasuk kampanye pengurangan sampah plastik yang masih menjadi salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem pesisir dan laut Indonesia,” ujarnya.

Dia memandang pesan Emil sebagai penguat komitmennya untuk menjaga laut sebagai sumber kehidupan sekaligus penopang kesejahteraan masyarakat.

Peran Emil Salim di Bidang Lingkungan Hidup

Emil Salim dipercaya Presiden Soeharto menangani isu lingkungan setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara (1971–1973) serta Menteri Perhubungan (1973–1978). Pada Kabinet Pembangunan III (1978–1983).

Dia diangkat sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, pada Kabinet Pembangunan IV dan V (1983–1993), dia menjabat sebagai Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pembentukan kebijakan lingkungan hidup Indonesia pada era Orde Baru.

Keponakan pahlawan nasional Haji Agus Salim itu juga dikenal karena perannya menggagas Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). Yayasan ini masih eksis mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dengan adil dan berkelanjutan.

Selain berbagai penghargaan di level nasional, Emil telah meraih sejumlah penghargaan di kancah internasional, di antaranya Golden Ark Award dan The Leader for the Planet Award.