Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengamankan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII guna memastikan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka ramah pendanaan bank (bankable) dan terbebas dari risiko kegagalan finansial.

Kepastian hukum dan investasi tersebut dikunci dengan penandatanganan perjanjian penjaminan oleh Pemprov Jabar melalui Badan Usaha Pelaksana PT Jabar Environmental Solutions (JES) bersama PT PII di Indramayu beberapa waktu lalu.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Minggu, menegaskan bahwa intervensi penjaminan ini merupakan komitmen serius pemerintah daerah dalam menghadirkan jangkar kepastian hukum, sekaligus memastikan seluruh tahapan konstruksi di lapangan berjalan sesuai rencana.

"Saya mengapresiasi peran PT PII yang telah memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek ini karena hal tersebut menjadi landasan kuat untuk memastikan proyek berjalan sesuai komitmen," kata Dedi.

Menurut Dedi, Pemprov Jabar menaruh harapan besar pada TPPASR Legok Nangka yang berada di Kabupaten Bandung sebagai solusi jangka panjang yang mendesak untuk mengatasi keterbatasan kapasitas (overcapacity) tempat pembuangan akhir konvensional yang saat ini kondisinya sudah sangat kritis.

Fasilitas pengolahan sampah regional terpadu ini nantinya akan melayani enam wilayah metropolitan sekaligus, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang, dengan kapasitas tampung mencapai 2.131 ton per hari.

Plt Direktur Utama PT PII, Andre Permana, memaparkan bahwa langkah Pemprov Jabar ini sangat strategis karena sektor persampahan memerlukan kepastian pengembalian investasi yang kuat agar bank mau menyalurkan modalnya.

Proyek ini tercatat sebagai proyek skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pertama pada tahun 2026, sekaligus portofolio persampahan pertama yang dijamin oleh PT PII.

"Penjaminan yang diberikan PT PII merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian investasi dan memperkuat kelayakan mendapat pembiayaan bank sehingga mampu menarik partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan," kata Andre.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif Pemprov Jabar dalam mengejar standardisasi penjaminan ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, melainkan juga pada kualitas lingkungan hidup jangka panjang.

"Proyek ini dapat mengurangi timbulan sampah, peningkatan kualitas layanan pengelolaan sampah, serta penciptaan nilai tambah dari pemanfaatan sampah menjadi energi," ujar Andre.

Melalui skema KPBU modern ini, Pemprov Jabar akan mengadopsi teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste-to-energy).

Sistem mutakhir tersebut diklaim mampu mereduksi timbulan volume sampah hingga 85 persen, sekaligus memproduksi daya listrik bersih hingga sebesar 40,79 Megawatt (MW).

Capaian penandatanganan ini kini memposisikan Pemprov Jabar sebagai pionir transformasi tata kelola sampah yang modern, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh ekosistem masyarakat di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan akan menyiapkan langkah alternatif dalam penanganan sampah setelah pengajuan status darurat sampah pascapenolakan status darurat sampah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas pengelolaan limbah di wilayah Kota Kembang tetap terjaga.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa Pemkot Bandung tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan sampah meskipun tidak mendapatkan legalitas status darurat.

"Ketika pengajuan tidak disetujui, kita akan cari jalan lain. Persoalan sampah ini harus selesai, tidak bisa ditunda," ujar Farhan.

Farhan menjelaskan, Kota Bandung saat ini menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri.

Kondisi tersebut menyebabkan sistem pengelolaan sampah masih bergantung penuh pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketergantungan ini berdampak pada terbatasnya fleksibilitas Pemkot Bandung dalam pengangkutan sampah, termasuk dalam hal pengaturan kuota harian dan perizinan pembuangan residu.

Sebagai langkah taktis jangka pendek, Pemkot Bandung menyambut rencana dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa penyediaan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan.

"Kami menyambut baik bantuan dari Pemerintah Provinsi. Rencananya akan ada mesin pengolahan di setiap kelurahan. Apapun bentuknya, kami siap menerima dan mengoptimalkannya," kata Farhan.

Selain itu, Pemkot Bandung tengah menjajaki kemungkinan untuk memiliki fasilitas pengolahan sampah skala besar atau TPA mandiri sebagai solusi jangka panjang.

Namun, upaya ekspansi infrastruktur tersebut masih dalam tahap pencarian lokasi yang representatif serta pemenuhan aspek perizinan yang ketat.

Dalam masa transisi ini, Farhan menekankan keberadaan fasilitas pengolahan sampah terpadu tetap menjadi kebutuhan utama, mengingat residu hasil pengolahan tetap memerlukan tempat pembuangan akhir yang memadai.

Di sisi lain, Pemkot Bandung terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program pemilahan dari sumber yang bertajuk "Gaslah". Hingga saat ini, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah menunjukkan tren peningkatan.

"Dari sebelumnya hanya sekitar 10 rumah per RT yang melakukan pemilahan, kini meningkat menjadi 20 rumah. Target kami minimal 60 rumah per RT," ungkapnya.

Meski menunjukkan progres, Farhan mengakui capaian tersebut masih berada di kisaran 30% dari target total. Oleh karena itu, Pemkot Bandung tetap memprioritaskan pendekatan edukatif dan persuasif kepada masyarakat ketimbang langkah represif.

Farhan menambahkan, meski aturan sanksi bagi pelanggaran pembuangan sampah sembarangan telah tersedia secara legal, namun penerapannya belum menjadi prioritas utama karena mempertimbangkan aspek sosial dan sosiologis warga.

"Kami lebih mengedepankan edukasi. Perubahan perilaku masyarakat tidak bisa instan, harus bertahap," ujarnya.

Pihaknya optimistis melalui kombinasi penguatan infrastruktur, dukungan lintas pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, krisis sampah di Kota Bandung dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.

"Kami akan terus berupaya maksimal. Ini pekerjaan bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji usulan penetapan status darurat sampah yang diajukan Pemerintah Kota Bandung.

Usulan ini menyusul menumpuknya sampah di sejumlah tempat penampungan sementara (TPS) setelah libur panjang Iduladha 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, usulan tersebut akan ditelaah secara cermat sebelum diputuskan. Pemprov Jabar juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Lagi dikaji dengan cermat, dan kami mau terlebih dahulu melaporkan ke Pak Gubernur KDM," ujar Herman saat dikonfirmasi, Senin (1/6/2026).

Terkait kemungkinan intervensi langsung Pemprov Jabar seperti yang sebelumnya dilakukan dalam penanganan sampah di TPS Ciwastra melalui penambahan kuota pembuangan ke TPA Sarimukti, Herman menegaskan langkah tersebut masih akan dibahas bersama gubernur dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Menurut dia, penanganan persoalan sampah harus dilakukan secara sinergis antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung, mengingat kapasitas TPA Sarimukti juga perlu dijaga agar tidak mengalami kelebihan beban.

"Kami akan berkoordinasi dahulu. Yang pasti penanganan dilakukan secara sinergi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa lonjakan aktivitas masyarakat dan wisatawan selama rangkaian libur panjang sejak Lebaran hingga Iduladha telah memberikan tekanan besar terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandung.

"Selama musim liburan ini, mulai dari Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan luar biasa beratnya," ujar Farhan usai peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Farhan menilai kondisi tersebut membuat Kota Bandung membutuhkan dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Ia menjelaskan, Kota Bandung hingga kini belum memiliki tempat pembuangan akhir sendiri sehingga pengelolaan sampah residu masih bergantung pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Farhan pun mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan tambahan kuota pengangkutan sampah ke Sarimukti saat terjadi lonjakan volume sampah.

"Yang punya kewenangan untuk menambah kuota dan membuka pintu Sarimukti itu hanya Gubernur Jawa Barat. Kota Bandung tidak punya TPA," katanya.

Menurut Farhan, Pemkot Bandung terus berupaya memaksimalkan pengolahan sampah di dalam kota. Namun, masih terdapat sampah residu yang tidak dapat diolah dan harus dibuang ke fasilitas pemrosesan akhir.

Ketergantungan terhadap TPA Sarimukti tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu persoalan mendasar yang membuat Kota Bandung rentan menghadapi krisis sampah ketika terjadi peningkatan volume produksi maupun gangguan operasional di TPA regional.

Karena itu, Pemkot Bandung telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Kota Bandung ditetapkan dalam kondisi darurat sampah sesuai kategori yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Kami sudah mengajukan kepada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah sesuai kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," ujarnya.

Saat ini, Pemkot Bandung masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas usulan tersebut. Jika disetujui, status darurat sampah dinilai dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan percepatan penanganan sampah.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan persoalan sampah di Kota Bandung harus segera ditangani melalui langkah-langkah konkret.

Menurutnya, fokus utama saat ini bukan pada penetapan status darurat, melainkan upaya penanganan agar persoalan sampah tidak semakin memburuk. Dia mengingatkan bahwa penetapan status darurat secara terburu-buru justru berpotensi menimbulkan kepanikan di masyarakat.

"Status darurat sampah nanti kita lihat dulu. Jangan dibikin buru-buru darurat, nanti orang panik. Tetapi yang harus dilakukan bukan masalah daruratnya, melainkan langkah-langkah penanganan kedaruratannya dulu," kata KDM, Selasa (2/6/2026).

Dia mengungkapkan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga sekitar enam bulan ke depan. Karena itu, Pemprov Jabar telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA regional tersebut.

"Sampah itu Sarimukti enam bulan ke depan sudah penuh. Karena itu kita harus menyiapkan langkah mitigasinya dari sekarang," ujarnya.

Salah satu solusi yang tengah disiapkan adalah pengadaan alat pengolahan sampah di tingkat kelurahan dengan kapasitas sekitar lima ton per hari. Teknologi tersebut telah diuji coba di lingkungan Gedung Sate dan dinilai berhasil mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif.

"Di Gedung Sate sudah ada alat yang mengubah sampah menjadi bahan bakar. Bahasa sederhananya menjadi briket. Kapasitasnya lima ton per hari dan uji cobanya sudah berhasil," katanya.

KDM mengatakan fasilitas serupa nantinya akan ditempatkan di berbagai kelurahan untuk mempercepat penanganan sampah dari sumbernya. Namun, pembiayaan program tersebut akan dibahas bersama pemerintah daerah karena tidak memungkinkan seluruh kebutuhan anggaran ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Nanti akan saya ajak bicara wali kota untuk menentukan pembiayaannya. Tidak mungkin semuanya ditanggung provinsi," ujarnya.

Dia juga memastikan teknologi pengolahan sampah tersebut tidak bertentangan dengan aturan lingkungan karena prosesnya menghasilkan produk berupa briket yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri, bukan melalui pembakaran sampah secara terbuka.

Dengan langkah tersebut, KDM berharap persoalan sampah di Bandung dapat ditangani secara berkelanjutan sekaligus mengurangi tekanan terhadap TPA Sarimukti yang kapasitasnya semakin terbatas.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan lonjakan aktivitas masyarakat dan wisatawan selama rangkaian libur panjang sejak Lebaran hingga Iduladha telah memberikan tekanan besar terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandung.

"Selama musim liburan ini, mulai dari Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan luar biasa beratnya," ujar Farhan usai peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Farhan menilai kondisi tersebut membuat Kota Bandung membutuhkan dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung resmi mengajukan permohonan penetapan status darurat sampah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusul lonjakan volume limbah selama periode libur panjang.

Langkah ini diambil guna mempercepat penanganan tumpukan sampah yang kian membebani daya dukung lingkungan pasca Lebaran dan rangkaian akhir pekan panjang dalam beberapa minggu terakhir.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan tingginya mobilitas masyarakat serta arus wisatawan domestik memberikan tekanan signifikan terhadap sistem pengelolaan sampah kota setiap hari.

Saat ini, skema pengelolaan limbah di Kota Bandung masih bergantung sepenuhnya pada Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (TPPA) Sarimukti.

Menurutnya, ketiadaan fasilitas pembuangan akhir mandiri membuat kapasitas pengelolaan sampah di Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh kuota pengiriman residu yang ditetapkan oleh otoritas provinsi ke TPPA Sarimukti.

"Selama musim liburan ini, mulai dari libur Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan sangat berat. Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi," ujar Farhan belum lama ini.

Meski menghadapi tantangan berat, Farhan mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang telah merespons kondisi ini dengan memberikan tambahan kuota pengangkutan sampah ke TPPA Sarimukti.

Intervensi tersebut dinilai efektif dalam mencegah terjadinya akumulasi sampah yang lebih masif di titik-titik krusial kota.

Farhan menjelaskan pihaknya terus memacu kapasitas pengolahan sampah di tingkat lokal melalui optimalisasi berbagai fasilitas yang ada. Namun, ia menekankan bahwa residu hasil pengolahan tersebut tetap memerlukan akses pembuangan akhir yang memadai.

"Kami bisa melakukan pengolahan semaksimal mungkin. Tetapi untuk sisa residu tetap memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi karena kewenangan pengelolaan TPPA Sarimukti berada di tingkat provinsi," katanya.

Saat ini, Pemerintah Kota Bandung tengah menunggu keputusan final dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait usulan penetapan status darurat sampah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Jika status tersebut resmi ditetapkan, pemerintah daerah memiliki legitimasi untuk mengambil berbagai kebijakan darurat guna mengakselerasi penanganan persoalan persampahan.

Di sisi lain, Farhan menegaskan persoalan sampah bukan hanya menjadi domain pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah langsung dari sumbernya.

Dia berharap kesadaran publik terhadap pemilahan sampah terus meningkat demi menjaga keberlanjutan lingkungan.

"Ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi persoalan sampah yang semakin kompleks," pungkasnya.

IDXChannel - Pemerintah pusat mempercepat penanganan darurat sampah melalui penandatanganan perjanjian kerja sama pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah daerah wilayah Serang Raya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah daerah wilayah Semarang Raya.

Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Adapun dari kerja sama dengan pemerintah daerah tersebut, akan dibangun PSEL di Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pembangunan fasilitas ini merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan sampah yang semakin mendesak di berbagai daerah.

“Pembangunan PSEL ini merupakan langkah strategis yang diambil dalam menjawab permasalahan darurat sampah di berbagai daerah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3/2026).

Sebagai tahap awal, pembangunan dua PSEL di Provinsi Banten, yakni di Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang dan di Cilowong, Kota Serang.

Kedua fasilitas tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar tiga tahun dengan kapasitas pengolahan mencapai sekitar 4.000 ton sampah per hari yang akan dikonversi menjadi energi listrik.

Proyek ini akan didanai oleh Danantara sebagai bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis energi.

Selain di Banten, pengembangan PSEL juga akan dilakukan di wilayah Semarang Raya yang mencakup Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Kawasan ini saat ini menghasilkan sekitar 1.627 ton sampah per hari.

Melalui proyek PSEL, sekitar 1.100 ton sampah per hari ditargetkan dapat diolah menjadi energi listrik.

Dengan kapasitas tersebut, hampir seluruh sampah di Kota Semarang diharapkan dapat dikelola secara optimal.

Sementara itu, Kabupaten Kendal juga akan mengalami peningkatan signifikan dalam capaian pengelolaan sampah, seiring terintegrasinya sistem pengolahan berbasis energi di kawasan tersebut.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Persoalan sampah masih menjadi salah satu masalah lingkungan paling besar di Indonesia. Sebagian besar dari jutaan ton sampah yang diproduksi setiap tahunnya, hingga kini hanya berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi; TPA Piyungan, Yogyakarta; dan TPA Galuga, Kabupaten Bogor adalah gambaran betapa masih sulit dan besarnya tantangan pengelolaan sampah yang dihadapi oleh banyak daerah.

Tumpukan sampah tersebut bahkan telah menjelma menjadi 'gunung-gunung' sampah yang membentuk lanskap buatan berbahaya dan mematikan.

Tragedi Leuwigajah, Cimahi-Jawa Barat pada 21 Februari 2005 menjadi contoh nyata bagaimana persoalan sampah dapat menjadi ancaman nyata bagi lingkungan dan keselamatan manusia.

Tumpukan sampah setinggi kurang lebih 20 meter yang seketika bergerak seperti gelombang besar menyerupai ‘tsunami sampah’ telah menimbun ratusan jiwa, menenggelamkan rumah-rumah warga dan fasilitas umum di sekitarnya.

Berkaca dari Data Kementerian Lingkungan Hidup, timbunan sampah di Indonesia telah mencapai lebih dari 50 juta ton per tahun, sementara total akumulasi di TPA diperkirakan mencapai 1,6 miliar ton.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 60% belum terkelola dengan baik sehingga menimbulkan persoalan sosial, kesehatan, dan lingkungan, termasuk peningkatan emisi gas metana yang 28 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida.

Realisasi pengelolaan sampah yang masih jauh dari target juga dihadapkan pada realita bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia telah ditetapkan dalam status darurat sampah melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Sementara itu, mayoritas fasilitas TPA belum memiliki kapasitas memadai dalam pengelolaan sampah.

Secara nasional, Indonesia memiliki 481 TPA, dengan 455 di antaranya telah didata secara lengkap. Namun, kapasitas timbunan sampah di fasilitas tersebut telah mencapai 141%.

Dari total timbunan tersebut, hanya sekitar 36.000 ton per hari atau 24,9% yang benar-benar terkelola melalui fasilitas yang direkomendasikan. Sisanya, sekitar 105.000 ton per hari atau 75% timbulan sampah harian nasional masih dibuang begitu saja di lapangan.

Dengan tantangan yang kian berat dalam pengelolaan sampah, Kementerian PPN/Bappenas bahkan memproyeksikan produksi sampah nasional dapat melonjak hingga 82,2 juta ton per tahun pada 2045. Di sisi lain, dengan pola kumpul angkut buang seluruh TPA eksisting akan penuh pada 2028.

Di tengah kondisi darurat sampah di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia, konsep waste to energy (WtE) atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) mulai difokuskan sebagai salah satu solusi.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, menjadi landasan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di berbagai wilayah.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa program tersebut disebut sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah yang kian menumpuk di berbagai kota di Indonesia.

Menurut Kepala Negara, persoalan sampah telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan berpotensi berubah menjadi bencana apabila tidak segera ditangani secara sistematis. Dia menilai, selama bertahun-tahun Indonesia belum berhasil merealisasikan proyek pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.

“Sampah itu sudah menumpuk luar biasa. Ini sudah akan menjadi bencana. Belasan tahun tidak bisa kita wujudkan proyek sampah yang baik. Kita sekarang akan mulai,” kata Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

Setidaknya ada 34 titik di 34 kabupaten/kota yang nantinya akan menjadi fokus pembangunan proyek waste to energy atau PSEL yang merupakan proses pengolahan sampah yang tidak dapat didaur ulang melalui teknologi untuk menghasilkan energi, seperti panas, listrik, atau bahan bakar alternatif.

Ekosistem Pengelolaan Sampah

Namun, tak hanya mengubah sampah menjadi listrik, proyek pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan melalui pengembangan waste to energy juga diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengelolaan sampah nasional.

Pemerintah daerah, industri, akademisi, komunitas, hingga masyarakat diharapkan dapat ikut terlibat dalam pengelolaan sampah secara sirkuler.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mencatat bahwa keberadaan untuk setiap 1 unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di setiap daerah akan memiliki dampak externalities sekitar Rp14 triliun.

Fadli Rahman, Direktur Investasi Danantara Investment Management (DIM) mengungkapkan bahwa dengan proyek PLTSa maka manajemen sampah di setiap kota bisa teratasi. Sejalan dengan itu, manfaat ekonomi yang bisa dihitung berdasarkan kajian independen, secara non moneter juga cukup besar dan berdampak pada pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat.

“Harapannya setiap 1 unit PLTSa dampak externalities-nya [dampak non moneter] bisa Rp14 triliun,” kata Fadli di kantor Danantara, Jumat (6/3/2026).

Menurut Fadli, dengan pengelolaan sampah terpadu dan terintegrasi dengan listrik, banyak manfaat yang akan diperoleh, antara lain, terhindar dari penyakit akibat pencemaran sampah, penghematan dana kesehatan, infrastruktur pembuangan sampah menjadi sehat dan bersih karena dibangun fasilitas publik, dan konflik sosial menjadi minim.

“Tentu saja ini butuh dukungan semua pihak. Ini adalah sebuah gerakan akan sadar bahwa sampah sudah menjadi masalah kehidupan kita,” tuturnya.

Dia mencontohkan China yang pada 20 tahun lalu juga mengalami hal serupa dengan Indonesia, mengalami darurat sampah. Namun, dengan adanya proyek PLTSa dengan teknologi termutakhir bisa mengatasi persoalan tersebut.

Saat ini, kurang lebih terdapat 1.000 titik PLTSa di China, bahkan sampai kekurangan sampah untuk diproduksi di PLTSa. “Di kita [Indonesia], semakin tumbuh ekonomi 5% maka produksi sampah rumah tangga dan pabrik akan naik sekitar 1%—2%. Jadi PLTSa akan mendapat pasokan sampah yang memadai di setiap daerah,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, BPI Danantara pada Jumat (6/3/2026) telah menetapkan dua perusahaan asal China, Wangneng Environment Co., Ltd. (Bekasi) dan Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. (Denpasar), sebagai pemenang lelang proyek PLTSa tahap pertama pada Maret 2026.

Kedua perusahaan yang nantinya akan bermitra dengan perusahaan lokal ini akan menyelesaikan proyek PLTSa dalam waktu 24 bulan, bahkan ada yang berkomitmen untuk mulai Commercial Operation Date kurang dari 24 bulan.

Nantinya, Danantara akan memiliki badan usaha berupa Perseroan Terbatas yang akan menggenggam 30% saham anak perusahaan hasıl joint venture dengan pemenang lelang. Dengan kepemilikan saham itu, maka badan usaha yang dibentuk Danantara Investasi Managemen bisa menempatkan direksi atau komisaris.

Fadli menjelaskan pihaknya akan melakukan evaluasi ketat terhadap para operator PLTSa agar memenuhi teknologi, konstruksi, dan desain. Demikian pula mitra lokal yang akan digandeng oleh pemenang lelang tersebut. “Saya kira mitra lokalnya juga harus punya pengalaman untuk masalah sampah,” kata Fadli.

Terkait dengan kebutuhan sampah yang akan diolah, Fadli menyebut bahwa produksi sampah setiap harinya bisa mencapai 1.000 ton—1.200 ton untuk menghasilkan listrik sekitar 24 megawatt (MW).

Fadli menargetkan pada akhir 2027 atau akhir 2028 nanti kedua proyek yang sudah dibangun pada Juni atau Juli 2026 ini bisa beroperasi. Sementara itu, kontrak dari perjanjian penjualan listrik kepada PLN bisa mencapai 30 tahun dengan harga listrik dari setiap unit PLTSa sebesar US$20 sen per kWh. “Saat ini PLN juga sangat mendukung proyek ini,” ujarnya. (Akbar Evandio/Iim Fathimah Timorria)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah resmi menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada 25–26 Februari 2026.

Agenda yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq beserta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini diharapkan menjadi titik balik transformasi tata kelola sampah nasional.

Bukan apa, Hanif mengungkapkan saat ini baru sekitar 25% sampah nasional terkelola, sedangkan sisanya berpotensi mencemari lingkungan. Hal ini disampaikan Hanif dalam unggahan pada akun Instagram resminya.

“Saat ini, baru sekitar 25% sampah nasional yang terkelola, sementara sisanya masih berisiko mencemari lingkungan. Ini kondisi darurat dan kita tidak bisa lagi bekerja dengan paradigma lama kumpul–angkut–buang,” ujar Hanif, dikutip pada Kamis (26/2/2026).

Secara rinci, KLH/BPLH mencacatkan hingga akhir 2025 capaian sampah terkelola nasional baru mencapai 25% atau sekitar 36.684 ton per hari. Sementara itu, 75% lainnya atau setara dengan 105.483 ton per hari belum tertangani.

Hal ini menjadi momok lantaran berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, target pengelolaan sampah pada tahun ini sebesar 63,41% dan 100% pada 2029.

Oleh karena itu, Hanif beserta pihaknya mendorong optimalisasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, dengan fokus pada pengurangan sampah di sumbernya.

“Kita harus mulai dari hulu. Pengurangan dari sumber, penerapan 3R [reduce, reuse,danrecycle], ekonomi sirkular, dan penghentian open dumping adalah langkah mutlak,” kata Hanif.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pemerintah lewat KLH/BPLH mengambil langkah tegas dalam merespons krisis pengelolaan sampah dengan menetapkan status darurat sampah nasional.

Dalam pernyataan resminya pada Januari lalu, Hanif menyebut kabupaten dan kota belum mampu mengimbangi laju timbulan sampah yang mencapai 143.824 ton per hari.

Terkait hal ini, Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta sekaligus Akademisi Bidang Lingkungan dan Tata Kelola Air, Firdaus Ali, mengatakan permasalahan sampah kerap berbenturan dengan aspek pembiayaan.

Akibatnya, pihak yang di lapangan menemui jalan buntu karena keterbatasan infrastruktur. “Kita juga berhadapan dengan tadi keterbatasan kemampuan untuk memindahkan sampah tadi ke TPA,” ujarnya kepadaBisnis, Selasa (6/1/2026).

Terkait pembiayaan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyayangkan persoalan lingkungan hidup tidak termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

Hal tersebut menyebabkan persoalan lingkungan hidup tidak dibebani standar pelayanan minimal (SPM), sebagaimana dengan sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.

“Dia [persoalan lingkungan hidup] urusan wajib non layanan dasar. Artinya kalau bukan seperti itu gak ada SPM dan gak ada kebijakan anggaranearmark[ditentukan spesifik oleh pemerintah pusat],” ungkap Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIY, Aris Prasena, Kamis (19/1/2026).

Senada, Kepala DLH Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih, menuturkan kondisi darurat sampah yang masif secara nasional ini juga berkaitan dengan keterbatasan fiskal masing-masing daerah.

Padahal, kata Ai, persoalan sampah sudah seharusnya dilihat sebagai kebutuhan dasar.

“Apabila kita melihat bahwa pengelolaan sampah ini juga merupakan kebutuhan dasar sebaiknya infrastruktur pengelolaan sampahnya itu dropping bisa saja dibantu dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), disiapkan,” jelasnya kepadaBisnis, Kamis (15/1/2026).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan perangkat teknologi pengolahan sampah untuk kebutuhan daerah dapat masuk ke katalog elektronik (e-katalog) dalam waktu satu bulan ke depan guna mempercepat penanganan darurat sampah.

“Ini kita target (teknologi pengolahan sampah) satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu,” kata Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas usai rapat koordinasi terbatas lintas kementerian di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan rapat koordinasi yang dipimpinnya membahas dua agenda utama, salah satunya percepatan penerapan teknologi pengolahan sampah menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang menilai persoalan sampah telah berada pada kondisi darurat.

Zulhas menyebut pemerintah tetap melanjutkan program pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy/WTE) melalui fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang kini ditetapkan di 33 kota, berkurang dari sebelumnya 34 kota.

“PSEL tetap, tadinya 34 sekarang ada di 33 kota,” ujar dia.

Untuk DKI Jakarta, ia mengatakan bahwa penerapan PSEL dirancang di tiga lokasi meski berada dalam satu wilayah administrasi, yakni dua fasilitas di kawasan Bantar Gebang di Kota Bekasi, Jakarta Barat dan satu fasilitas di Sunter, Jakarta Utara.

Namun, menurut Zulhas, penerapan WTE di 33 kota tersebut diproyeksikan baru dapat menyelesaikan sekitar 20 persen persoalan sampah nasional, sehingga pemerintah menyiapkan langkah lanjutan untuk menangani 80 persen sisanya.

“Kalau waste to energy itu jalan semua di 33 kota, baru 20 persen masalah sampah selesai. Masih ada 80 persen lagi yang belum kita selesaikan,” katanya.

Ia menyampaikan rapat memutuskan penanganan sisa 80 persen sampah dibagi ke dalam empat kategori teknologi, yakni tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) non-refuse derived fuel (non-RDF), TPST RDF, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle (TPS 3R), serta pengolahan sampah organik dari sumber atau masyarakat langsung.

Menurut Zulhas, pihaknya telah berkoordinasi dan meminta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Menteri Lingkungan Hidup untuk segera merumuskan jenis dan spesifikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Ia menambahkan pemerintah akan terus menegakkan larangan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) secara konsisten, sehingga penertiban harus diikuti dengan penyediaan solusi teknologi yang dapat diakses pemerintah daerah.

“Open dumping tidak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” katanya menegaskan.

Pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan mulai terlihat perubahan nyata dalam pengelolaan sampah nasional, termasuk penanganan lokasi-lokasi pembuangan terbuka berskala besar, dengan sasaran penyelesaian pada akhir 2027 atau awal 2028.

“Dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar. Akhir 2027 atau awal 2028 ini bisa kita selesaikan,” kata Zulhas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG - Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 yang mengusung Tema Kolaborasi Untuk Indonesia Asri, PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding dari PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Pilah Sampah yang dikolaborasikan dengan aksi korve bersih sampah. Kegiatan ini dilaksanakan di Area Jalur Distribusi Komplek Pusri Palembang (16/02).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Utama Pusri, Maryono, dan Direktur Manajemen Risiko, Panji Winanteya Ruky. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara serentak di sejumlah titik lainnya di lingkungan perusahaan, seperti area dermaga serta area perumahan warga di sekitar komplek Pusri. Pelaksanaan serentak tersebut menjadi wujud kolaborasi seluruh elemen perusahaan dalam mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Dalam sambutannya, Maryono menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah. Ia menyoroti sejumlah daerah yang menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah. “Persoalan sampah bukan lagi isu kecil. Indonesia sedang dalam kondisi darurat sampah. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan harus dimulai dari diri sendiri. Kita harus mengurangi, bahkan menghentikan penggunaan plastik sekali pakai dan mulai membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan,” ujar Maryono.

Pembangunan Rumah Pilah Sampah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur di lingkungan perusahaan. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dimanfaatkan kembali, sementara sampah residu dapat ditangani dengan lebih tepat dan bertanggung jawab. Lebih lanjut Maryono juga menekankan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas unit kerja tertentu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh insan Pusri. Lingkungan yang bersih tidak mungkin terwujud tanpa kolaborasi seluruh elemen perusahaan.

Direktur Utama Pusri mengajak seluruh karyawan untuk memulai dari langkah sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai jenisnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta membangun kesadaran kolektif untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, total sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai 2,2 ton. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen dan partisipasi aktif insan Pusri dalam mendukung gerakan peduli lingkungan.

Melalui kegiatan ini, Pusri menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan sekaligus membangun budaya green employee behaviour yang berkelanjutan di lingkungan perusahaan dan masyarakat sekitar.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) merespons krisis pengelolaan sampah yang kian mengkhawatirkan di tingkat daerah. KLH mendorong pemerintah daerah untuk perkuat anggaran.

Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menetapkan status darurat sampah nasional sebagai bagian dari respons terhadap triple planetary crisis.

"Target nasional kita sangat jelas, yaitu 100% sampah terkelola pada tahun 2029. Namun faktanya, saat ini baru sekitar 24% yang berhasil kita kelola secara benar. Ini sinyal merah yang menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi hanya dipikul oleh pemerintah pusat," ujar Hanif dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Lingkungan Hidup bersama DPRD Kabupaten se-Indonesia di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Rapat koordinasi itu menjadi forum strategis yang dirancang untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, memastikan isu lingkungan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan prioritas utama dalam pelayanan publik. Dalam kesempatan itu, Hanif menekankan kondisi di lapangan menunjukkan banyak kabupaten dan kota belum mampu mengimbangi laju timbulan sampah yang mencapai 143.824 ton per hari.

Berdasarkan data terbaru KLH/BPLH, tingkat pengelolaan sampah nasional saat ini baru menyentuh angka 24%, sebuah gap yang sangat lebar dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah menargetkan pengelolaan sampah mencapai 51,61% pada tahap antara dan mencapai target ambisius 100% sampah terkelola sepenuhnya pada 2029 melalui pendekatan ekonomi sirkular dan prinsip zero waste.

"Diperlukan keberanian politik dan sinergi dari pemerintah daerah, khususnya DPRD, untuk menghadirkan solusi konkret di wilayah masing-masing melalui pemberdayaan masyarakat dan transformasi ekonomi sirkular," tutur Menteri Hanif di hadapan ratusan perwakilan legislatif daerah lagi.

Hanif menambahkan, langkah ini diperkuat dengan landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang memosisikan pengelolaan sampah sebagai kewajiban negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas lingkungan yang sehat. Dia pun mengingatkan kembali mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah memberikan wewenang penuh kepada daerah untuk melakukan inovasi pengelolaan.

Maka itu, Hanif mendorong DPRD untuk tidak ragu dalam melakukan penguatan peraturan daerah, mengalokasikan anggaran yang memadai, serta memperketat pengawasan terhadap implementasi kebijakan zero waste di tingkat tapak.

Bisnis.com, JAKARTA — Timbunan sampah setinggi lebih dari dua meter kembali menutupi bahu Jalan Otista Raya, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, dan memicu kemacetan arus lalu lintas.

Tumpukan sampah yang belum diangkut tersebut juga menimbulkan bau menyengat dan berdampak pada pencemaran udara di sekitar kawasan yang dilalui aktivitas warga dan pasar tradisional.

Ilham (40), seorang pengendara yang kerap melintas di lokasi, mengatakan keberadaan sampah yang menutup sebagian badan jalan menyebabkan arus lalu lintas tersendat, terutama pada jam sibuk pagi hari.

“Kalau pagi, saat orang masuk kerja, arus lalu lintas tersendat karena sebagian jalan tertutup sampah,” ujarnya, Selasa (6/1/2026), dikutip dari Antara.

Menurut dia, kondisi tersebut diperparah oleh kerusakan jalan di sekitar lokasi. Ilham berharap pemerintah segera menangani persoalan sampah sekaligus memperbaiki infrastruktur jalan agar kemacetan tidak terus berulang dan aktivitas masyarakat tidak terganggu.

“Maunya sampah jangan dibuang di sini. Di sini juga ada pasar, supaya pasar bersih dan jalan tidak rusak. Kalau bersih, pengunjung juga bisa lebih ramai,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan Rara (36), pedagang di sekitar lokasi. Dia menuturkan kemacetan di Jalan Otista Raya sudah menjadi persoalan harian yang dipicu oleh gunungan sampah dan kondisi jalan yang rusak.

“Macet tiap hari di sini. Pagi dan sore macet terus, hari biasa maupun libur,” ujarnya.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat pengelolaan sampah melalui Keputusan Wali Kota Tangsel Nomor 600.1.17.3/Kep.500-Huk/2025 yang berlaku mulai 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Namun, hingga kini status kedaruratan tersebut belum diperpanjang karena masih dalam tahap evaluasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Tb Asep Nurdin menyatakan keputusan perpanjangan status tanggap darurat akan ditetapkan setelah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lapangan dan dampaknya bagi masyarakat.

“Selama di lapangan masih terdapat tumpukan sampah yang memerlukan penanganan ekstra, opsi perpanjangan status tanggap darurat tetap terbuka dan akan diputuskan berdasarkan hasil evaluasi objektif,” katanya.

Asep menegaskan, terlepas dari keputusan perpanjangan status, upaya penanganan sampah tidak akan dihentikan. Jika kondisi dinilai sudah terkendali, penanganan akan dilanjutkan melalui mekanisme operasional normal dengan pengawasan ketat.

“Penanganan tetap berjalan maksimal hingga kondisi benar-benar stabil dan aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah langkah telah ditempuh, termasuk pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pemkot Tangsel juga mempercepat penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang di Serpong dengan menambah fasilitas landfill serta meningkatkan kapasitas penimbunan.

Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan solusi jangka menengah dan panjang melalui pengembangan teknologi pengelolaan sampah, termasuk rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).