Mungkin belum kami aktifkan bond stabilization fund, tapi stabilisasi harga bond dulu. Beda rupanya, kalau bond stabilization fund itu kalau krisis

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengurungkan rencananya untuk mengaktifkan dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund (BSF) dan memilih untuk mengandalkan kas pemerintah serta Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, menjelaskan dana stabilisasi obligasi atau BSF didesain untuk menjadi penyangga ketika terjadi krisis.

Sementara saat ini, menurut dia, Indonesia tidak dalam kondisi krisis ekonomi.

“Mungkin belum kami aktifkan bond stabilization fund, tapi stabilisasi harga bond dulu. Beda rupanya, kalau bond stabilization fund itu kalau krisis, baru kita panggil semuanya. Ini kan nggak krisis,” kata Purbaya.

Untuk menstabilkan harga obligasi, Purbaya bakal mengoptimalkan seluruh instrumen yang ada, termasuk manajemen kas serta SAL. Dia menilai kedua instrumen itu sudah cukup untuk mengendalikan harga Surat Berharga Negara (SBN).

Dengan demikian, dia tidak berencana melibatkan lembaga maupun institusi lain seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) atau Indonesia Investment Authority (INA) untuk saat ini.

“Kita kelola kas saja supaya bond lebih stabil. Yang kita pakai bisa SAL, bisa kas kita. Jadi, nanti unit perbendaharaan saya akan lebih aktif, dia akan seperti perbendaharaan di sektor swasta,” tuturnya.

Menkeu mengungkapkan rencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi pada Rabu (6/5). Langkah tersebut bertujuan menjaga pasar surat utang tetap stabil dan tidak mudah digoyang investor asing.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah gejolak di pasar keuangan domestik dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Ia menilai tekanan di pasar obligasi dalam beberapa bulan terakhir dipicu arus keluar modal asing dari pasar surat utang domestik yang mendorong kenaikan imbal hasil (yield) secara cepat.

Dalam konteks itu, Purbaya mulanya menyiapkan BSF untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat utang dengan membeli kembali (buyback) SBN di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga imbal hasil SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara agar tidak mudah terpengaruh pergerakan investor asing.

Purbaya mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meredam gejolak di pasar obligasi sekaligus menjaga ketenangan pasar keuangan domestik.

"Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat saja supaya bond market-nya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing," kata Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berskala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Ia menjelaskan pelaksanaan stabilisasi pasar obligasi juga dilakukan melalui koordinasi dengan Bank Indonesia selaku bank sentral.

Menurut Purbaya, skema dana stabilisasi ini melibatkan sejumlah lembaga, termasuk special mission vehicle (SMV) atau BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

"Desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat antara lain BUMN yang di bawah (kementerian) keuangan itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Ia menegaskan sumber pendanaan BSF tidak hanya berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Purbaya pun menilai tekanan dari arus keluar investor asing sejauh ini masih relatif terkendali, sehingga kebutuhan dana stabilisasi juga belum terlalu besar.

"Kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya enggak besar-besar amat. Dana kita cukup," katanya.

Menurut dia, pembentukan bond stabilization fund semata-mata ditujukan menjaga harga obligasi tetap stabil agar tidak merembet menjadi kepanikan di pasar modal.

"Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita," tutur Purbaya.

Pada Juni 2015, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pernah memiliki rencana serupa. Ia mempersiapkan BSF untuk menghadapi kemungkinan terburuk dari bencana keuangan.

Dana mitigasi tersebut, kata Bambang, logikanya semacam dana cadangan abadi yang bisa dipakai hanya dalam kondisi ekonomi darurat (emergency).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada Kamis pagi bergerak menguat 62 poin atau 0,36 persen menjadi Rp 17.325 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.387 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan rupiah dipicu meredanya ketegangan di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran, seiring pemerintah China mengumumkan dukungan terhadap gencatan senjata.

“Kondisi tersebut mendorong mayoritas mata uang global menguat terhadap dolar AS, termasuk rupiah,” katanya di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Mengutip Anadolu, China menyampaikan dukungan kepada Iran di tengah konflik dengan Amerika Serikat, bersamaan dengan Beijing yang bersiap menyambut kunjungan Presiden AS Donald Trump pada pekan depan.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi menambahkan bahwa penghentian permusuhan secara menyeluruh sangat penting, sementara dimulainya kembali konflik dinilai tidak dapat diterima. Karena itu, kelanjutan negosiasi menjadi sangat penting.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pembicaraan dengan Iran berlangsung “sangat baik” dalam 24 jam terakhir dan kesepakatan untuk mengakhiri perang AS-Israel secara permanen “sangat mungkin tercapai”.

Ketika ditanya apakah ada batas waktu tertentu untuk mencapai kesepakatan, Trump menegaskan bahwa “tidak pernah ada tenggat waktu”.

“Pemerintah China menyatakan dukungannya terhadap gencatan senjata menyeluruh di Timur Tengah sehingga meningkatkan harapan terhadap kemajuan negosiasi antara AS dan Iran,” ujar Josua.

Dari sisi data ekonomi, rilis ADP Employment Change April 2026 yang lebih rendah dari ekspektasi turut menekan dolar AS. Indikator tersebut meningkat menjadi 109 ribu dari sebelumnya 61 ribu, tetapi masih di bawah ekspektasi pasar sebesar 120 ribu.

Kita juga bisa mencukupi dengan dana sendiri untuk sementara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund sebagai salah satu upaya menstabilkan nilai tukar rupiah.

“Di pemerintah, saya punya bond stabilization fund sendiri yang ada beberapa pihak. Kita juga bisa mencukupi dengan dana sendiri untuk sementara,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dana ini disiapkan untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat utang dengan membeli kembali (buyback) Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga imbal hasil (yield) SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Namun, dana yang disiapkan oleh Purbaya ini mempunyai kerangka yang berbeda dengan bond stabilization framework (BSF) yang dimiliki oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menurutnya, dana stabilisasi obligasi ini telah dimiliki oleh Kementerian Keuangan, namun sudah tidak aktif karena tak pernah digunakan.

“Bukan hal yang baru, tapi nggak pernah dijalani. Artinya, ada, tapi mati. Saya mau hidupkan saja,” ujarnya.

Menkeu berencana mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi besok (7/5), meski imbal hasil surat utang masih berada di bawah asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar 6,7 persen.

“Dalam beberapa bulan terakhir, dari Januari, yield-nya naik kencang. Waktu saya injeksi uang (ke perbankan), (imbal hasil) sempat 5,9 persen. (Tapi) naik terus dari 6,1 persen, sekarang 6,7 persen,” jelasnya.

Terkait sumber dana, Purbaya menyebut anggaran bisa berasal dari berbagai pos, meski dia tak menyebut secara spesifik pos anggaran yang akan menjadi sasaran.

Menkeu juga belum mengungkapkan rencana buyback yang akan dilakukan. Tetapi, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi secara aktif dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas stabilitas nilai tukar rupiah.

“Saya akan coba bantu rupiah dengan cara saya sendiri,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menegaskan kesiapan pemerintah menggelontorkan program stabilisasi pasar senilai 100 triliun won atau sekitar US$68,2 miliar untuk meredam volatilitas pasar keuangan yang meningkat akibat eskalasi perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Melansir Bloomberg, Kamis (5/5/2026) langkah tersebut disampaikan Lee dalam rapat kabinet pada hari ini di tengah gejolak tajam pasar saham domestik yang dipicu aksi jual global seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Asia Barat.

Indeks acuan Kospi sempat melonjak hingga 12% pada perdagangan Kamis (5/3/2026), mencatat kenaikan intraday terbesar sejak Oktober 2008. Lonjakan ini terjadi setelah indeks tersebut sehari sebelumnya merosot sekitar 12%, mencerminkan volatilitas ekstrem yang terjadi sepanjang pekan ini.

Lee meminta para pejabat untuk mengelola program stabilisasi pasar tersebut secara tepat dan cepat guna mencegah gangguan di pasar uang. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan melakukan intervensi langsung untuk menopang indeks saham.

“Kami tidak mendukung indeks ekuitas secara langsung. Dana ini digunakan untuk mencegah abnormalitas sementara di pasar, bukan untuk memaksa penyesuaian harga,” ujar Lee, dikutip Bloomberg, Kamis (5/5/2026).

Program stabilisasi pasar tersebut pertama kali digunakan pada 2022 saat Korea Selatan menghadapi krisis utang yang dipicu proyek pengembangan Legoland. Skema tersebut mencakup dana stabilisasi pasar kredit untuk mendukung obligasi korporasi serta dukungan pembiayaan proyek properti guna memastikan proses penyesuaian berjalan lebih mulus.

Dalam kondisi normal, dana tersebut tetap tersedia sebagai mekanisme penyangga, tetapi pemerintah dapat memperbesar kapasitasnya jika tekanan pasar meningkat.

Ketua Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan Lee Eog-weon mengatakan pemerintah siap meningkatkan ukuran dana tersebut apabila diperlukan.

Otoritas sebelumnya juga telah berulang kali merujuk dana stabilisasi tersebut sebagai bantalan pasar setelah saham domestik mencatat kerugian besar dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, nilai tukar won sempat melemah ke level yang terakhir terlihat pada masa krisis keuangan global.

Meski demikian, Presiden Lee menilai pasar saham Korea Selatan kini mulai bergerak menuju proses normalisasi.

“Ini tentang mereformasi sistem ekonomi secara tepat dan menghilangkan ketidakadilan di pasar. Fakta bahwa pasar saham Korea undervalued sudah diketahui, dan saat ini sedang melalui proses normalisasi,” ujarnya.