Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pembangunan infrastruktur belum terpengaruh oleh ketegangan geopolitik global yang terjadi saat ini.

"Untuk pembangunan sampai detik ini belum terpengaruh. Kalau untuk eskalasi harga, kita sudah sudah koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujar Dody di Jakarta, Selasa.

Terkait eskalasi harga material akibat kenaikan nilai tukar dolar AS dan harga minyak dunia dikarenakan ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini, Kementerian PU sudah membahas hal tersebut secara internal dan juga berdiskusi dengan beberapa asosiasi.

Kementerian PU sudah merangkum semua masukan dan diwakili oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sudah disampaikan kepada LKPP.

"Diwakili oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sudah disampaikan ke LKPP. Nanti LKPP akan keluarkan surat edarannya seperti apa," kata Dody.

Kementerian PU saat ini sedang menunggu arahan dari LKPP terkait hal tersebut.

Dody mengatakan eskalasi harga pernah terjadi pada tahun 2022, sehingga hal tersebut bukanlah hal baru.

"Sama seperti tahun 2022, sudah pernah kejadian, jadi bukan hal yang baru. Iya, nanti pasti akan mengusulkan anggaran. Sudah pernah pada tahun 2022 kita sudah pernah melakukan itu," katanya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah kembali berada dalam tekanan pada perdagangan Selasa pagi seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi domestik.

Rupiah tercatat melemah 54,50 poin atau 0,31 persen menjadi Rp17.859 per dolar AS pada Selasa pagi dibandingkan posisi penutupan sebelumnya sebesar Rp17.805 per dolar AS.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova kepada ANTARA di Jakarta, Selasa, menilai pelemahan mata uang Garuda masih dipicu oleh ketidakpastian penyelesaian konflik antara AS dan Iran.

Menurut dia, situasi tersebut mendorong indeks dolar AS kembali menguat mendekati level psikologis 100 sekaligus meningkatkan ekspektasi kenaikan harga minyak dunia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran dilaporkan tengah mempercepat produksi rudalnya dengan ambisi mampu menembakkan hingga 2.000 rudal sekaligus dalam konfrontasi berikutnya dengan Israel. Langkah ini dinilai sebagai upaya Teheran untuk melumpuhkan sistem pertahanan canggih Israel.

Menurut laporan The New York Times, eskalasi ini terjadi hanya beberapa bulan setelah perang 12 hari pada Juni, ketika Iran meluncurkan sekitar 500 rudal sebagai respons atas serangan Israel terhadap infrastruktur penting, pangkalan militer, dan fasilitas nuklirnya. Kini, pabrik-pabrik rudal Iran disebut beroperasi 24 jam untuk mengejar target ambisius tersebut.

"Jika terjadi perang lagi, mereka berharap dapat menembakkan 2.000 (rudal) sekaligus untuk melumpuhkan pertahanan Israel, bukan 500 selama 12 hari seperti pada bulan Juni," kata Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, dikutip Selasa (11/11/2025).

Program rudal Iran yang berkembang pesat menambah ketegangan di Timur Tengah. Para analis menilai jika Teheran berhasil mencapai kapasitas itu, sistem pertahanan berlapis Israel bisa menghadapi tekanan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Langkah ini muncul di tengah kebuntuan negosiasi nuklir Iran serta kebijakan "tekanan maksimum" yang kembali digaungkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Percepatan produksi rudal juga mencerminkan isolasi diplomatik Iran yang semakin dalam dari Barat. Dukungan dari sekutu tradisional seperti Suriah mulai terkikis, sementara kekuatan Arab seperti Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab memperkuat hubungan dengan Washington.

Kondisi ini kemudian mendorong Teheran mengandalkan kekuatan domestik, termasuk pengembangan rudal dan aktivitas nuklir, sebagai bentuk "jaminan keamanan" terhadap berkurangnya pengaruh diplomatik di kawasan.

Bagi Israel, kemajuan teknologi rudal dan nuklir Iran dipandang sebagai ancaman eksistensial. Meskipun tekanan AS sempat menghentikan serangan pada Juni lalu, para pejabat Israel disebut tetap siap melanjutkan operasi militer jika Teheran terus memperluas program senjatanya.

Sementara itu, Iran mengonfirmasi bahwa inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah mengunjungi beberapa situs nuklirnya pekan lalu, termasuk Reaktor Riset Teheran. Namun, akses ke beberapa fasilitas utama seperti Fordow dan Natanz masih dibatasi.

"Selama kami menjadi anggota NPT, kami akan mematuhi komitmen kami," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei, menekankan bahwa penilaian IAEA seharusnya "berdasarkan fakta profesional, bukan asumsi politik."

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) selama ini dikenal sebagai donatur utama Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, aliansi tersebut rupanya sempat kebakaran jenggot ketika Donald Trump berencana menarik AS keluar dari keanggotaan NATO.

Mantan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengungkap ketegangan terjadi setelah Donald Trump mengancam akan menarik Amerika Serikat keluar dari aliansi tersebut. Hal ini disampaikan Stoltenberg dalam kutipan memoarnya yang akan datang, On My Watch.

Ia mengenang KTT NATO 2018 di Brussel, ketika Trump menuding AS menanggung 80%-90% biaya operasional aliansi dan mengancam akan keluar.

"Dengar, jika kami pergi, kami pergi. Anda membutuhkan NATO, sangat membutuhkan. Kami tidak membutuhkan NATO," kata Trump, seperti dikutip oleh Stoltenberg, seraya mencatat bahwa jika AS menarik diri dari blok tersebut, "aliansi itu akan mati."

Trump dilaporkan mengulangi pernyataan serupa di kemudian hari. Ia menegaskan bahwa AS "tidak membutuhkan NATO" dan akan "menjalankan urusannya sendiri" jika negara-negara Eropa tidak meningkatkan belanja militer hingga 2% dari PDB mereka.

Ia bahkan mengancam akan pergi dan meninggalkan aliansi dengan mengatakan, "Tidak ada alasan bagi saya untuk berada di sini lagi," ungkapnya.

Sikap keras Trump tersebut dilaporkan memicu kekhawatiran bahwa blok ini akan runtuh. Stoltenberg mengatakan Kanselir Jerman saat itu Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha meredakan ketegangan.

Sementara itu, mantan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte, yang kini memimpin NATO, membantu membujuk Trump untuk tetap tinggal.

Rutte berhasil meyakinkan Trump dengan mencatat bahwa negara-negara anggota blok telah meningkatkan belanja mereka sebesar US$33 miliar (Rp547,8 Triliun). Trump kemudian setuju untuk tetap berada di NATO setelah secara terbuka diberikan pujian atas peningkatan belanja tersebut.

Mantan kepala NATO itu juga menulis bahwa jika Trump benar-benar keluar, perjanjian dan jaminan keamanan blok itu akan menjadi tidak berharga.

"Episode tersebut menyoroti betapa tergantungnya kami pada partisipasi AS," tuturnya.

Di sisi lain, Moskow secara konsisten menyatakan kekhawatiran atas peningkatan militerisasi NATO dalam beberapa tahun terakhir dan berulang kali menggambarkan ekspansi ke timur blok tersebut sebagai salah satu akar penyebab konflik Ukraina. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov baru-baru ini menyatakan bahwa NATO secara de facto sedang berperang dengan Rusia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia mengecam keras pernyataan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte yang menuding Moskow bersekongkol dengan China dan negara lain untuk "merusak aturan global".

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyebut Rutte menerapkan standar ganda dan menantang NATO untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan "aturan global" itu.

"Apa sebenarnya 'aturan global' yang mereka maksud? Mungkin NATO bisa mengunggah daftar lengkapnya di situs resmi mereka," sindir Zakharova dalam unggahan di kanal Telegram-nya, Kamis (6/11/2025).

Ia menilai tudingan NATO tidak berdasar, mengingat blok militer Barat itu sendiri memiliki catatan panjang pelanggaran hukum internasional. Zakharova mencontohkan pengeboman Yugoslavia oleh NATO pada 1999 serta invasi Irak pada 2003 yang dipimpin Amerika Serikat dengan "dalih yang dibuat-buat".

Zakharova juga menyinggung bahwa tak satupun negara anggota NATO menghentikan kerja sama dengan China, meski Rutte mengkritik Rusia karena hal serupa.

"Beberapa hari lalu, KTT AS-China baru saja digelar. Saya tidak mendengar Rutte mengkritik Presiden AS Donald Trump untuk itu," ujarnya.

Sebelumnya, dalam Forum Industri NATO di Bucharest, Rumania, Rutte mengatakan Rusia "tidak sendirian dalam upayanya melemahkan aturan global." Ia menuding Moskow bekerja sama dengan China, Korea Utara, Iran, dan negara lain, serta memperkuat kolaborasi industri pertahanan untuk menghadapi konfrontasi jangka panjang.

Pernyataan itu memperpanjang ketegangan antara Moskow dan aliansi Barat. Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menuding NATO berusaha "memperluas zona tanggung jawabnya jauh melampaui kawasan Euro-Atlantik" untuk membendung Tiongkok dan mengisolasi Rusia.

Sementara itu, Beijing berulang kali membantah tuduhan Barat yang menyebutnya membantu militer Rusia dalam konflik Ukraina.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping sudah bertemu langsung di Busan, Korea Selatan, beberapa saat lalu. Kedua kelapa negara telah membuat kesepakatan terkait logam tanah jarang (LTJ) dan tarif impor.

Kendati demikian, bukan berarti ketegangan geopolitik antara dua negara ekonomi terbesar dunia telah selesai. Trump menegaskan tak akan membuka akses chip tercanggih Nvidia ke China.

Di saat bersamaan, China juga meminta perusahaan-perusahaan lokal untuk berhenti menggunakan chip asing dan beralih ke chip lokal. Bahkan, pemerintah memberikan subsidi listrik sebesar 50% untuk perusahaan yang menggunakan chip lokal untuk menjalankan data center.

Lebih lanjut, pemerintah China juga mengeluarkan panduan bagi proyek-proyek data center baru yang menerima pendanaan negara. Mereka hanya boleh menggunakan chip AI buatan domestik, menurut dua sumber yang dilaporkan oleh Reuters.

Dalam beberapa minggu terakhir, otoritas regulasi China telah memerintahkan data center yang tingkat penyelesaiannya kurang dari 30% untuk membuang semua chip asing yang terpasang, atau membatalkan rencana untuk membelinya, dikutip dari Reuters, Jumat (7/11/2025).

Sementara itu, proyek yang berada pada tahap lebih maju akan diputuskan berdasarkan kasus per kasus, kata sumber Reuters yang familiar dengan masalah ini.

Langkah ini menandai upaya paling agresif dari China untuk menyetop penggunaan teknologi asing, termasuk dari AS, pada infrastruktur kritis di negaranya.

Akses China ke chip AI buatan AS, termasuk dari Nvidia, merupakan poin kunci dari gesekan antara Beijing dan Washington. AS dan China bersaing keras dalam memenangkn perlombaan untuk mendominasi AI.

Langkah terbaru China akan mempersulit Nvidia untuk masuk ke pasar penting tersebut. Hal ini membuka peluang besar bagi pemain lokal seperti Huawei untuk menggarap pasar dalam negeri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan geopolitik global memanas setelah mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melancarkan serangkaian ancaman dan tindakan agresif, yang menargetkan tiga negara berdaulat di dua benua berbeda. Dua produsen minyak utama di Amerika Latin, Venezuela dan Kolombia, serta negara Afrika, Nigeria, secara simultan menjadi sasaran "gertakan perang", operasi militer rahasia, pemutusan bantuan total, hingga serangan diplomatik yang keras.

Eskalasi ini mencerminkan lonjakan risiko konflik yang dapat mengganggu stabilitas kawasan kaya sumber daya, terutama minyak, dan memicu ketidakpastian global yang lebih besar. Bagaimana itu terjadi?

Berikut rangkuman CNBC Indonesia, Selasa (4/11/2025):

1. Venezuela: Operasi Rahasia CIA dan Ancaman Serangan Darat

Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela anjlok ke titik terendah setelah Presiden Donald Trump melancarkan agresi militer yang difokuskan di perairan Karibia Selatan. Eskalasi ini ditandai dengan pengerahan kekuatan tempur signifikan oleh AS.

Setidaknya delapan kapal perang dan satu kapal selam dikerahkan, bersama dengan pesawat tempur F-35, untuk menyerang kapal-kapal yang dicurigai terkait dengan perdagangan narkotika. Sejak September 2025, operasi ini dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 32 orang hingga pertengahan Oktober.

Agresi tersebut diklaim Washington menargetkan kapal-kapal yang dioperasikan oleh kartel narkoba, termasuk geng teroris Tren de Aragua dan National Liberation Army. Kelompok-kelompok ini dituduh berada di bawah kendali Presiden Nicolás Maduro. Dalam upaya untuk meningkatkan tekanan terhadap rezim di Caracas, Presiden AS Donald Trump bahkan mengonfirmasi bahwa ia telah mengizinkan pengerahan operasi rahasia yang dilaksanakan oleh Badan Intelijen Pusat (CIA).

"Saya telah mengizinkan operasi rahasia CIA di Venezuela. Serangan darat mungkin akan menyusul," kata Trump.

Presiden Venezuela Nicolás Maduro membalas tindakan tersebut dengan kemarahan, menuding Washington menggunakan kekuatan militer secara tidak sah di luar perairannya dan bertujuan melengserkan rezimnya.

"Amerika Serikat adalah pembunuh yang berkeliaran di Karibia," tegas Maduro.

2. Kolombia: Dicap 'Gembong Narkoba' dan Pemutusan Bantuan

Di tengah meningkatnya ketegangan di Amerika Latin, Kolombia, yang secara tradisional adalah sekutu AS dan merupakan produsen minyak non-OPEC, tiba-tiba menjadi sasaran serangan diplomatik yang tajam dari Donald Trump.

Beberapa hari lalu, Trump secara terbuka melabeli Presiden Kolombia, Gustavo Petro, sebagai seorang gembong narkoba ilegal. Tuduhan tersebut muncul karena Trump menuding Petro membiarkan budidaya narkotika dalam skala besar di negaranya.

Tuduhan keras dari Trump ini segera diikuti dengan ancaman konsekuensi ekonomi yang serius. Mantan Presiden AS tersebut mengancam akan memotong total seluruh bantuan AS kepada Kolombia.

"Mulai hari ini, pembayaran ini, atau bentuk pembayaran lain apa pun, atau subsidi, tidak akan lagi diberikan kepada Kolombia," ujar Trump. Ia beralasan produksi narkoba Kolombia memicu kematian, kehancuran, dan kekacauan di AS.

Keputusan drastis Trump muncul setelah Presiden Petro menuntut jawaban dari AS atas insiden serangan di Karibia. Petro menuduh Washington bertanggung jawab atas kematian seorang nelayan Kolombia dalam operasi militer di perairan tersebut.

Petro kemudian membalas tuduhan Trump dengan menyebutnya "kasar" dan secara langsung melabeli orang nomor satu AS itu sebagai sosok yang "bodoh tentang Kolombia".

3. Nigeria: Ancaman "Aksi Militer Cepat" Atas Isu Genosida

Di benua Afrika, ketegangan hubungan antara AS dan Nigeria melonjak setelah Donald Trump mengancam akan memerintahkan "aksi militer cepat" terhadap negara tersebut. Ancaman ini dilontarkan Trump jika Nigeria gagal menindak apa yang ia sebut sebagai "pembunuhan terhadap umat Kristen."

Selain ancaman militer, Trump juga mengancam akan memutus semua bantuan AS kepada Nigeria apabila pemerintah setempat tidak menghentikan kekerasan tersebut.

Ancaman Trump didasarkan pada narasi adanya genosida terhadap umat Kristen di Nigeria, sebuah klaim yang segera dibantah keras oleh Pemerintah Nigeria. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

"Kami tidak bangga dengan situasi keamanan yang sedang kami alami, tapi untuk mengikuti narasi bahwa hanya umat Kristen yang menjadi sasaran. Tidak, itu tidak benar. Tidak ada genosida terhadap umat Kristen di Nigeria," katanya.

Ebienfa menjelaskan bahwa kekerasan di Nigeria bukanlah hasil kebijakan pemerintah atau serangan yang ditujukan secara khusus kepada kelompok agama tertentu. Pemerintah Nigeria menunjuk kelompok teroris seperti Boko Haram serta jaringan yang berafiliasi dengan al-Qaeda dan ISIL (ISIS) sebagai pelaku utama kekerasan.

"Pemerintah Nigeria tidak mensponsori atau membenarkan kekerasan tersebut. Pemerintah justru sangat menentang itu," tambahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan di Laut China Selatan (LCS) kembali meningkat. Amerika Serikat (AS) bersama sekutunya menggelar latihan militer gabungan di wilayah sengketa tersebut, sementara Beijing merespons dengan memperkuat patroli laut dan udaranya di sekitar area yang diklaim.

Latihan bertajuk Maritime Cooperative Activity (MCA) itu melibatkan Filipina, Australia, dan Selandia Baru. Armada Ketujuh AS menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat kerja sama menjaga kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

"Latihan ini memperkuat interoperabilitas antara pasukan sekutu dan menegaskan pentingnya kebebasan navigasi di kawasan," kata Armada Ketujuh AS dalam pernyataan resmi, dikutip dariNewsweek, Senin (4/11/2025).

Namun, Beijing menilai langkah tersebut justru menimbulkan ketegangan baru. "Latihan perang yang melibatkan negara-negara nonregional, termasuk AS, secara serius merusak perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan," kata Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China dalam pernyataannya.

Laporan ABS-CBN Filipina menyebutkan, sedikitnya lima kapal perang China terdeteksi di sekitar lokasi latihan, termasuk satu kapal mata-mata Tipe 815A yang terekam dalam foto Angkatan Laut AS. Meski demikian, Angkatan Laut Filipina menegaskan kehadiran kapal China tidak mengganggu jalannya latihan.

Latihan MCA dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina dan diklaim sesuai hukum internasional.

"Negara-negara sekutu dan mitra menjunjung tinggi kebebasan navigasi dan hak terbang di perairan internasional," tegas Armada Ketujuh.

Kegiatan ini digelar menjelang pertemuan antara Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan Menteri Pertahanan China Laksamana Dong Jun di Malaysia. Dalam pertemuan itu, Hegseth menegaskan komitmen Washington untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik.

"Saya menekankan kekhawatiran AS terhadap aktivitas China di Laut Cina Selatan, di sekitar Taiwan, dan terhadap sekutu kami di kawasan," tulis Hegseth lewat platform X.

Sementara itu, PLA menyatakan pihaknya terus memperkuat patroli di sekitar Huangyan Dao atau Betting Scarborough yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.

"Fakta telah membuktikan bahwa Filipina adalah pembuat onar dalam isu Laut Cina Selatan dan perusak stabilitas regional," ujar Kolonel Senior Tian Junli, juru bicara Komando Teater Selatan PLA.

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas masih merosot dan kini tengah berada di area konsolidasi. Harga emas masih melemah usai rilisnya data inflasi Amerika Serikat (AS), dan resmi mengakhiri tren kenaikan selama sembilan pekan.

Pada perdagangan hari ini Senin (27/10/2025) hingga pukul 06.16 WIB, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,67% di posisi US$4.084,05 per troy ons.

Sementara pada perdagangan sebelumnya Jumat (24/10/2025), harga emas dunia anjlok 0,33% di level US$4.111,52 per troy ons.

Harga emas melemah pada perdagangan Jumat setelah data inflasi AS diperkirakan tidak kan cukup membuat The Fed agresif pada pekan ini.

Seperti diketahui, inflasi tahunan di Amerika Serikat naik menjadi 3% pada September 2025, tertinggi sejak Januari, dari 2,9% pada Agustus, namun sedikit di bawah perkiraan sebesar 3,1%.

Tingkat inflasi tahunan inti (core inflation) di AS - yang tidak memasukkan komponen bergejolak seperti makanan dan energi - turun tipis menjadi 3% pada September 2025 dari 3,1% pada dua bulan sebelumnya, juga sedikit di bawah perkiraan analis sebesar 3,1%.

Harga konsumen di AS naik 0,3% secara bulanan (month-over-month) pada September 2025, melambat dibandingkan kenaikan 0,4% pada Agustus dan sedikit di bawah ekspektasi pasar.

"Inflasi kemungkinan tidak cukup untuk sepenuhnya meredam aksi jual minggu ini. Aksi harga menunjukkan bahwa emas, dan terutama perak, perlu bergerak lebih rendah lagi sebelum konsolidasi," ujarTai Wong, seorang pedagang logam independen, kepada Reuters.

Harga emas di pasar spot mencapai rekor tertinggi US$4.381,21 per troy ons pada Senin pekan lalu. Namun, harganya telah turun lebih dari 6% sejak saat itu, karena investor melakukan aksi ambil untung dan tanda-tanda meredanya ketegangan perdagangan Amerika Serikar (AS)-China mengurangi permintaan safe haven.

Para pelaku pasar hampir sepenuhnya mengantisipasi penurunan suku bunga pada pertemuan bank sentral AS pekan ini, dengan penurunan lainnya diperkirakan terjadi pada bulan Desember.

Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya peluang memegang aset non-imbal hasil seperti emas sehingga membuat permintaan naik.

Sementara itu, Gedung Putih mengonfirmasi pada Kamis bahwa Presiden AS Donald Trump akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping minggu ini, menjelang batas waktu 1 November untuk tarif tambahan AS atas impor China.

"Jika harga emas turun di bawah US$4.000 per troy ons, kita akan terus melihat penurunan yang lebih dramatis di pasar, mungkin turun ke US$3.850 per troy ons, level support utama berikutnya," ujar Phillip Streible, kepala strategi pasar di Blue Line Futures.

Harga emas batangan telah naik 55% di sepanjang tahun ini, di tengah ketegangan geopolitik dan perdagangan, pembelian bank sentral yang kuat, dan ekspektasi penurunan suku bunga AS, di antara faktor-faktor lainnya.

Proyeksi Emas Jelang The Fed

Prakiraan harga emas untuk Oktober 2025 menyoroti periode konsolidasi pasar seiring harga emas yang stabil setelah koreksi tajam dari rekor tertinggi. Para pelaku pasar mencermati level support dan resistance utama di sekitar US$4000 per troy ons.

Prakiraan harga emas juga mencerminkan pengaruh global yang lebih luas, termasuk ketegangan geopolitik, data inflasi AS, dan keputusan suku bunga The Federal Reserve yang akan datang. Faktor-faktor ini, dikombinasikan dengan permintaan bank sentral dan sentimen investor, terus memandu prospek harga emas dan strategi perdagangan jangka pendek di pasar emas.

Harga emas diperkirakan akan berfluktuasi antara US$3.951,68 dan US$4.645,91 per troy ons, dengan rata-rata US$4.298,79 per troy ons. Laporan inflasi dan keputusan suku bunga The Fed pada 29 Oktober akan memainkan peran kunci.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa ancaman hari-hari dengan suhu ekstrem meningkat tajam dan dampaknya akan paling berat dirasakan oleh negara-negara kecil yang paling sedikit menyumbang polusi karbon.

Laporan World Weather Attribution bersama lembaga berbasis Amerika Serikat, Climate Central yang dirilis Kamis (16/10/2025), menghitung peningkatan jumlah "hari superpanas" atau dengan suhu lebih tinggi dari 90% hari serupa antara 1991 dan 2020 yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Meskipun laporan ini belum ditinjau sejawat, para peneliti menggunakan metode atribusi iklim yang telah mapan untuk menilai sejauh mana pemanasan global memperburuk suhu ekstrem. Temuan mereka menunjukkan bahwa meski Kesepakatan Paris berhasil mengurangi laju pemanasan global, dampak yang tersisa masih akan sangat serius bagi miliaran manusia.

Sebelum perjanjian iklim itu ditandatangani pada 2015, dunia diperkirakan menuju pemanasan hingga 4% Celsius pada akhir abad ini, skenario yang akan menambah 114 hari superpanas setiap tahun. Namun, dengan komitmen pengurangan emisi yang telah berjalan, tren tersebut kini turun menuju 2,6 derajat Celsius, yang berarti peningkatan sekitar 57 hari superpanas per tahun pada 2100, separuh dari skenario terburuk.

Kendati demikian, peneliti menegaskan bahwa hasil ini tidak bisa dianggap melegakan. Sejak 2015, dunia sudah mengalami rata-rata tambahan 11 hari superpanas per tahun.

Direktur Potsdam Climate Institute, Johan Rockstrom, yang tidak terlibat dalam penelitian ini, mengingatkan bahwa perubahan arah dari 4 derajat ke 2,6 derajat tidak seharusnya membuat masyarakat merasa aman.

"Kita tidak boleh lega karena keluar dari jalur pemanasan 4 derajat. Jalur saat ini tetap berarti masa depan yang bencana bagi miliaran manusia di Bumi," ujarnya, dikutip Al Jazeera.

Studi ini tidak menyebutkan secara spesifik berapa banyak orang yang akan terdampak akibat lonjakan hari panas ekstrem tersebut. Namun, salah satu penulis, Friederike Otto dari Imperial College London, menegaskan bahwa jumlahnya "pasti akan mencapai puluhan ribu atau jutaan orang, bukan kurang dari itu".

"Setiap tahun sudah ada ribuan orang yang meninggal akibat gelombang panas," tambahnya.

Selain peningkatan suhu, laporan ini juga menyoroti ketimpangan global dalam beban dampak perubahan iklim. Negara-negara yang paling kecil kontribusinya terhadap polusi karbon justru akan menanggung konsekuensi paling berat.

Sepuluh negara yang diperkirakan akan mengalami peningkatan terbesar dalam jumlah hari panas berbahaya hampir semuanya adalah negara kepulauan kecil yang bergantung pada laut, seperti Panama, Kepulauan Solomon, dan Samoa.

Panama, misalnya, diprediksi akan menghadapi 149 hari superpanas tambahan setiap tahun. Secara kolektif, kesepuluh negara itu hanya menghasilkan sekitar 1% dari total gas rumah kaca global.

Sebaliknya, negara-negara penghasil emisi terbesar seperti Amerika Serikat, China, dan India diperkirakan hanya akan menghadapi 23 hingga 30 hari superpanas tambahan per tahun. Padahal, tiga negara tersebut bertanggung jawab atas sekitar 42% emisi karbon dioksida dunia, namun hanya akan mengalami kurang dari 1% dari total peningkatan hari panas ekstrem secara global.

Kondisi ini, menurut para ilmuwan, mempertegas jurang ketidakadilan iklim yang terus melebar antara negara maju dan negara berkembang.

Ahli iklim dari University of Victoria, Andrew Weaver, yang juga tidak terlibat dalam penelitian ini, menyebut ketimpangan tersebut dapat menjadi sumber ketegangan baru antarnegara.

"Ketidakadilan panas ini menambah jurang antara negara 'punya' dan 'tidak punya', yang pada akhirnya bisa menabur benih ketidakstabilan geopolitik," katanya.