Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menegaskan kesiapan pemerintah menggelontorkan program stabilisasi pasar senilai 100 triliun won atau sekitar US$68,2 miliar untuk meredam volatilitas pasar keuangan yang meningkat akibat eskalasi perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Melansir Bloomberg, Kamis (5/5/2026) langkah tersebut disampaikan Lee dalam rapat kabinet pada hari ini di tengah gejolak tajam pasar saham domestik yang dipicu aksi jual global seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Asia Barat.

Indeks acuan Kospi sempat melonjak hingga 12% pada perdagangan Kamis (5/3/2026), mencatat kenaikan intraday terbesar sejak Oktober 2008. Lonjakan ini terjadi setelah indeks tersebut sehari sebelumnya merosot sekitar 12%, mencerminkan volatilitas ekstrem yang terjadi sepanjang pekan ini.

Lee meminta para pejabat untuk mengelola program stabilisasi pasar tersebut secara tepat dan cepat guna mencegah gangguan di pasar uang. Meski demikian, pemerintah menegaskan tidak akan melakukan intervensi langsung untuk menopang indeks saham.

“Kami tidak mendukung indeks ekuitas secara langsung. Dana ini digunakan untuk mencegah abnormalitas sementara di pasar, bukan untuk memaksa penyesuaian harga,” ujar Lee, dikutip Bloomberg, Kamis (5/5/2026).

Program stabilisasi pasar tersebut pertama kali digunakan pada 2022 saat Korea Selatan menghadapi krisis utang yang dipicu proyek pengembangan Legoland. Skema tersebut mencakup dana stabilisasi pasar kredit untuk mendukung obligasi korporasi serta dukungan pembiayaan proyek properti guna memastikan proses penyesuaian berjalan lebih mulus.

Dalam kondisi normal, dana tersebut tetap tersedia sebagai mekanisme penyangga, tetapi pemerintah dapat memperbesar kapasitasnya jika tekanan pasar meningkat.

Ketua Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan Lee Eog-weon mengatakan pemerintah siap meningkatkan ukuran dana tersebut apabila diperlukan.

Otoritas sebelumnya juga telah berulang kali merujuk dana stabilisasi tersebut sebagai bantalan pasar setelah saham domestik mencatat kerugian besar dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, nilai tukar won sempat melemah ke level yang terakhir terlihat pada masa krisis keuangan global.

Meski demikian, Presiden Lee menilai pasar saham Korea Selatan kini mulai bergerak menuju proses normalisasi.

“Ini tentang mereformasi sistem ekonomi secara tepat dan menghilangkan ketidakadilan di pasar. Fakta bahwa pasar saham Korea undervalued sudah diketahui, dan saat ini sedang melalui proses normalisasi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Seperti riak air di permukaan yang terlihat begitu te­­­nang, posisi utang pemerintah In­­do­nesia terlihat relatif aman, jika dibandingkan de­­­ngan banyak negara lain. Namun, ketika tren, kom­­­po­sisi, dan dinamika pa­­­­sar mulai ditelusuri lebih men­­­dalam, terlihat sejumlah si­­­­­nyal peringatan bahwa In­­­do­­nesia menghadapi risiko struktural yang berpotensi memicu krisis utang yang siap meledak bila tidak se­­­gera ditangani secara serius.

Kekhawatiran terhadap krisis utang tidak bisa dianggap angin lalu, mengingat Indonesia baru saja menda­patkan tamparan keras dari lembaga pemeringkat internasional Moody’s, yang menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, dengan alasan kekhawatiran terhadap tata kelola dan prediktabilitas kebijakan fiskal. Meskipun peringkatnya tetap Baa2 (investment grade), langkah ini mencerminkan kekhawatiran bahwa tren kebijakan fiskal yang ekspansif tanpa reformasi struktural dapat mengikis kepercayaan pasar.

Sentimen pasar juga tecermin dalam perilaku investor asing. Beberapa ulasan media mencatat bahwa indeks sa­­ham dan nilai tukar rupiah me­­ngalami tekanan akibat kebijakan moneter dan fiskal yang kurang tepat, termasuk defisit anggaran yang melebar dan spekulasi atas masa depan kebijakan Bank Indonesia. Arus keluar modal asing, ke­­naikan biaya pinjaman, dan volatilitas pasar dapat membuat biaya utang negara makin mahal (cost of funds). Jika ti­­­dak dikelola dengan baik, fenomena ini sering menjadi awal dari tekanan fiskal yang lebih serius.

MENGGERUS APBN

Kebijakan utang tentunya bukanlah fenomena asing bagi negara berkembang. Ba­­nyak negara memanfaatkan utang untuk membiayai proses pembangunannya yang kian cepat. Namun, perlu di­ingat, krisis utang biasa muncul bukan hanya karena besarnya utang, tetapi juga karena ketidakseimbangan fis­­kal, beban bunga yang membesar, dan penurunan kepercayaan pasar, yang bisa menjadi ancaman nyata. Oleh sebab itu, masing-masing negara harus memiliki alarm dini (early warning system) terhadap dampak kebijakan utang tersebut.

Data Kementerian Keu­ang­­an mencatat, total utang pemerintah pusat Indonesia mencapai sekitar Rp9.138,05 triliun per Juni 2025, setara dengan 39,86% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini meningkat dari posisi Desember 2024 yang sekitar Rp8.813 triliun, meskipun secara rasio masih di bawah ambang batas aman menurut ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, sebesar 60%. Akan tetapi, secara nominal sudah mendekati angka 40% dari PDB, batas yang dipandang sebagai tingkat di mana risiko semakin nyata.

Menurut Bank Dunia da­­­lam The Macro Poverty Outlook (MPO) edisi April 2025, rasio utang Indonesia dikalkulasikan akan mencapai sekitar 40,1% dari PDB pada akhir 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 40,8% pada 2026 dan mencapai 41,4% pada 2027. Peningkatan ini juga berdampak terhadap pembayaran bunga utang yang semakin besar dalam anggaran negara. Dalam APBN 2026, pemerintah harus mengalokasikan anggaran pembayaran bunga utang sebesar Rp599,44 triliun. Jumlah ini setara dengan sekitar 19,1% dari total pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp3.136,5 triliun.

Fenomena ini mencermin­kan bahwa meski rasio utang Indonesia secara formal berada di bawah batas aman, arus anggaran yang makin banyak terserap untuk membayar bunga utang dapat menghambat kebijakan dan ruang fiskal pemerintah yang makin terbatas. Kondisi ini jika dicermati, mirip dengan pola pada beberapa negara seperti Sri Lanka, Pakistan, dan Venezuela yang kemudian mengalami krisis utang karena ketidakseimbangan antara beban utang dan kapasitas fiskal yang mereka miliki.

Krisis utang sering kali ti­­­­dak dimulai ketika rasio utang tinggi, tetapi dipicu oleh perubahan ekspektasi pasar, penurunan kepercayaan investor, atau kondisi fiskal jangka pendek yang buruk, terutama ketika utang menjadi makin sulit dikelola. Rasio utang Indonesia yang menjelang 40% dari PDB menandakan bahwa ruang fiskal negara makin sempit. Ketergantungan pada utang untuk membiayai defisit anggaran, belanja publik, dan proyek infrastruktur membuat kemampuan pemerintah untuk merespons guncangan ekonomi berikutnya menjadi lebih terbatas.

Risiko lain yang sering lu­­­put dari perhatian publik adalah struktur pembiayaan utang Indonesia. Sebagian besar utang pemerintah berasal dari penerbitan Surat Ber­harga Negara (SBN) yang diperdagangkan di pasar keu­angan. Artinya, stabilitas pembiayaan sangat bergantung pada kepercayaan investor. Ketika kondisi global memburuk, terjadi kenaikan suku bunga dunia atau gejolak investor global, maka arus modal bisa berbalik de­­ngan cepat. Stabilitas utang negara bergantung pada ke­­­percayaan pasar, bukan ha­­­nya pada angka rasio utang yang dimilikinya.

Kondisi perekonomian glo­bal yang tidak menentu pada 2025 dan kemungkinan akan berlanjut hingga 2027 memberikan tekanan tersendiri terhadap pengelolaan utang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketegangan geopolitik, terutama di Timur Tengah, telah memicu risiko kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), yang secara langsung memperberat beban pembayaran utang pemerintah. Apalagi jika investor asing menarik dananya secara masif, biaya utang Indonesia bisa melonjak tajam.

LANGKAH ANTISIPATIF

Langkah Moody’s untuk menurunkan prospek pe­­­ringkat kredit Pemerintah Indonesia, dari stabil ke ne­­­gatif, perlu mendapat perhatian serius. Persoalan tata kelola pemerintahan, kebijakan yang sulit diduga, dan masalah komunikasi. Ketika komunikasi kebijakan tidak jelas atau berubah-ubah, persepsi risiko akan meningkat. Dalam situasi global yang sensitif, perubahan persepsi ini bisa berdampak besar terhadap biaya utang dan stabilitas nilai tukar.

Penguatan tata kelola juga mencakup evaluasi proyek-proyek besar yang didanai utang. Setiap proyek harus melalui analisis kelayakan yang ketat dan berbasis manfaat ekonomi jangka panjang. Tanpa pengawasan yang memadai, risiko pembengkakan biaya dan rendahnya imbal hasil dapat meningkatkan tekanan fiskal. Kepercayaan investor dan trans­paransi dalam pengelolaan utang, menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas fiskal.

Pada akhirnya, untuk mengantisipasi krisis utang yang tim­bul, Indonesia memerlukan reformasi struktural yang mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas yang kon­sisten dan berkelanjutan. Ekonomi yang kuat dan inklusif akan memperluas basis pajak, meningkatkan daya beli, dan memperbaiki keseimbangan fiskal dan moneter secara keseluruhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor global dan pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, mengingatkan bahaya bagi suatu negara yang menanggung terlalu banyak utang di tengah perlambatan ekonomi.

Menurut sosok yang diangkat sebagai penasihat informal Danantara itu, bahaya klasik tersebut telah berulang terjadi dalam sejarah ekonomi dunia.

Melalui akun pribadinya di X, @RayDalio, Jumat (7/11/2025), Dalio menuliskan bahwa kondisi tersebut lazim memicu siklus yang saling memperburuk satu sama lain.

Menurut Dalio, pola itu dimulai saat suatu negara tidak lagi mampu meminjam dana untuk membayar kewajibannya.

“Kekaisaran [negara] tidak bisa lagi meminjam uang untuk membayar utangnya,” tulisnya.

Situasi itu biasanya mendorong otoritas moneter untuk mencetak uang baru dalam jumlah besar guna menutup defisit. Namun, langkah tersebut justru menurunkan nilai mata uang dan memicu inflasi.

Dampaknya, standar hidup masyarakat menurun, membuka jalan bagi munculnya ekstremisme politik.

“Penurunan standar hidup menyebabkan munculnya ekstremisme politik,” ujarnya dalam utas tersebut.

Lebih lanjut, Dalio menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang bergejolak cenderung melemahkan produktivitas nasional. Ketika sumber daya semakin menyusut, konflik mengenai cara pembagian kekayaan pun meningkat.

Dalam situasi seperti itu, kata dia, pemimpin populis sering kali muncul dengan janji akan mengembalikan ketertiban dan kendali negara.

Dalio menutup unggahannya dengan menyoroti bahaya sistemik dari kebijakan pemerintah yang tidak terkendali. Hal itu menjadi suatu pola yang, menurutnya, telah berulang dalam sejarah kekuatan besar dunia.