Bisnis.com, PALEMBANG — Pendanaan Proyek Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan melalui pembiayaan kreatif menuai sorotan. Skema yang mengandalkan sinergi multipihak utamanya swasta menyisakan sejumlah catatan penting, terutama terkait kepastian manfaat bagi ekonomi wilayah tersebut.

Pengamat ekonomi Sumatra Selatan (Sumsel) Sukanto menilai, penggunaan modelcreative financingdalam proyek tersebut masih menyimpan sejumlah kelemahan, terutama menyangkut kepastian timbal balik ekonomi bagi daerah.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan secara rinci model kerja sama, durasi konsesi, hingga porsi manfaat yang akan diterima daerah dari proyek strategis tersebut.

“Kalau dikelola BUMN mungkin timbal baliknya lebih jelas untuk daerah, tetapi kalau swasta tentu harus dipastikan apa yang diperoleh Sumsel, apa kewajiban pemerintah, dan bagaimana skema manfaat jangka panjangnya,” jelasnya kepada Bisnis.

Sukanto menuturkan, pengalaman sejumlah proyek infrastruktur yang menggunakan skema serupa kerap menghadapi tantangan pada masa konsesi yang panjang. Sehingga, daerah baru bisa menikmati manfaat optimal setelah bertahun-tahun.

“Biasanya ada durasi kerja sama yang panjang. Bisa puluhan tahun. Ini yang harus dipastikan kembali agar jangan sampai Sumsel hanya menjadi lokasi proyek, tetapi manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati pihak pengelola,” imbuhnya.

Meski demikian, secara ekonomi keberadaan pelabuhan dinilai tetap memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang cukup besar.

Berdasarkan gambaran proyek pelabuhan sejenis di Indonesia, nilai multiplier effect diperkirakan berada di kisaran 1,48. Artinya, kata Sukanto, setiap investasi 1 unit akan memberikan tambahan dampak ekonomi sekitar 0,48 unit.

Pelabuhan Tanjung Carat juga diproyeksikan menjadi pintu utama distribusi komoditas unggulan Sumsel, terutama batu bara, kopi, karet, dan kelapa sawit.

Selama ini, sebagian besar komoditas ekspor Sumsel masih bergantung pada pelabuhan di provinsi lain seperti Lampung dan Jambi, sehingga biaya logistik menjadi lebih tinggi.

Dengan hadirnya pelabuhan tersebut, biaya distribusi diperkirakan dapat ditekan sekaligus memperluas akses pasar.

“Batubara yang selama ini keluar lewat Lampung, kopi dan sawit yang lewat Jambi, nantinya bisa langsung dari Tanjung Carat. Ini tentu menurunkan biaya logistik dan membuka pasar lebih luas,” katanya.

Selain mendukung ekspor, pelabuhan ini juga dinilai akan memperlancar arus masuk bahan baku dan mesin industri yang selama ini masih menjadi kendala akibat terbatasnya kapasitas bongkar muat di pelabuhan eksisting.

“Mesin industri, alat manufaktur, hingga bahan baku untuk sektor sawit dan industri pengolahan akan lebih mudah masuk. Selama ini salah satu masalahnya adalah proses bongkar muat yang panjang dan keterbatasan pelabuhan,” ujar Sukanto.

Namun, dia mengingatkan agar kemudahan akses logistik tidak justru menghambat agenda hilirisasi industri di Sumsel.

Pemerintah, menurutnya, harus memastikan komoditas yang keluar melalui pelabuhan bukan lagi bahan mentah, melainkan produk yang telah memiliki nilai tambah.

Sehingga, pembangunan pelabuhan harus berjalan beriringan dengan penguatan hilirisasi di sektor unggulan Sumsel.

“Ini yang menjadi catatan penting. Jangan sampai yang keluar hanya bahan gelondongan atau bahan mentah. Yang kita harapkan adalah barang yang sudah diproses, sehingga nilai tambahnya tetap tinggal di Sumsel,” tutur Sukanto.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Alex Sugiarto mengatakan kondisi di Sumsel saat ini masih terkendala terkait distribusi maupun transportasi pengangkutan hasil produksi kelapa sawit.

Hal itu, kata dia, dikarenakan belum tersedianya pelabuhan samudra sebagai gerbang eksporcrude palm oil(CPO) asal Sumsel.

“Secara kapasitas pabrik kelapa sawit [PKS] di Sumsel memadai, namun saat ini karena belum tersedia pelabuhan samudera membuat biaya transportasi atau pengangkutan tinggi,” kata Alex.

Pihaknya juga mengharapkan agar pembangunan pelabuhan dapat segera terealisasi, untuk mendukung kelancaran industri sawit di Bumi Sriwijaya.

Senada, Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel juga mengharapkan pelabuhan besar di Sumsel segera hadir.

Ketua Gapkindo Sumsel Alex K. Eddy mengatakan, melalui adanya pelabuhan Tanjung Carat, diharapkan kapal-kapal dengan muatan besar dapat langsung ke Sumsel tanpa melalui feeder dan transit di Singapura.

Dengan begitu, dapat membuka peluang biaya ekspor karet yang lebih murah.

“Sehingga [ekspor karet Sumsel] bisa lebih bersaing dengan Thailand dan negara Ivery Coast,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan Pelabuhan Tanjung Carat yang kini telah memasuki tahap peluncuran proyek ini merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak di Sumsel yang mampu mendukung aktivitas perdagangan dalam skala besar.

Menurutnya, keberadaan pelabuhan tersebut akan menjadi solusi atas keterbatasan yang selama ini dihadapi di Pelabuhan Boom Baru Palembang yang dinilai tidak lagi representatif, baik dari kapasitas, luas kawasan, maupun lokasinya.

“Ini bukan hanya soal niaga, tetapi juga kemanusiaan. Kemacetan dan kecelakaan di dalam kota juga menjadi dampak dari aktivitas pelabuhan yang tidak memadai. Oleh karenanya pelabuhan ini [Tanjung Carat] akan menggantikan Pelabuhan Boom Baru yang sudah tidak representatif,” tutupnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) mencatatkan realisasi produksi mencapai 6,68 juta ton sepanjang 2025, sekaligus melampaui target tahunan hingga rata-rata 107,3%.

Prestasi ini menegaskan kapasitas operasional perusahaan dalam menjamin ketersediaan pupuk nasional sebagai pilar utama produktivitas pertanian dan agenda ketahanan pangan negara.

Jika dirinci, tercatat 3,58 juta ton pupuk urea dan 328.154 ton pupuk NPK, sementara segmen petrokimia menyumbang 2,77 juta ton amonia.

Direktur Operasi Pupuk Kaltim, F. Purwanto, menyatakan pencapaian ini merupakan buah dari sinergi multipihak.

"Kami mengapresiasi dukungan pemerintah dan arahan strategis Pupuk Indonesia yang memberikan landasan kuat bagi Pupuk Kaltim dalam menjaga keberlanjutan operasional sepanjang 2025. Melalui kolaborasi seluruh insan perusahaan, kami dapat memastikan pasokan pupuk nasional tetap terjaga untuk mendukung produktivitas sektor pertanian," kata F Purwanto dalam keterangan resmi, Senin (5/1/2026).

Dia menambahkan, stabilitas operasional 13 fasilitas produksi menjadi tulang punggung kesuksesan ini, sehingga memungkinkan perusahaan mempertahankan kontinuitas produksi secara optimal, sekaligus merespons kebutuhan pupuk nasional yang terus meningkat.

Lebih jauh, Pupuk Kaltim tengah mengeksekusi proyek strategis peremajaan (revamping) Pabrik Amonia PKT-2.

Inisiatif ini bertujuan meningkatkan efisiensi energi, menekan konsumsi gas, serta mengurangi jejak karbon sebagai manifestasi komitmen perusahaan terhadap industri pupuk berkelanjutan.

Purwanto menyebutkan proyek yang ditargetkan selesai pada semester pertama 2026 ini diproyeksikan mampu memangkas emisi hingga 110.000 ton CO2 per tahun.

Adapun dia menuturkan perusahaan akan mengintensifkan penerapan Operational Excellence dan optimalisasi inovasi teknologi (smart production) guna mempertajam efektivitas operasional di seluruh lini bisnis.

"Ke depan, Pupuk Kaltim akan terus mengeksplorasi berbagai inovasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi operasional, dan kompetensi insan perusahaan, sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung sektor pertanian dan swasembada pangan nasional," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mencatat realisasi penyaluran pembiayaan kredit program perumahan (KPP) hingga 4 November 2025 mencapai Rp267,1 miliar. Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (4/11/2025), merinci dari total Rp267,1 miliar tersebut, pembiayaan sisi suplai yakni untuk pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan, mencapai Rp250,4 miliar dengan jumlah 66 debitur.

Sedangkan, pembiayaan dari sisi permintaan (demand) bagi pelaku UMKM mencapai Rp16,66 miliar untuk 51 debitur. Penyaluran KPP telah menjangkau 16 provinsi, dengan tiga realisasi terbesar berada di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp84,82 miliar, Banten sebesar Rp80,54 miliar, dan Jawa Timur sebesar Rp27,12 miliar.

Kementerian PKP terus memperkuat upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan melalui KPP.

Hingga 4 November 2025, Kementerian PKP telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan 17 bank sebagai penyalur KPP yang mencakup bank-bank nasional, daerah, hingga syariah.

Sebagai upaya memperluas literasi dan partisipasi masyarakat, Kementerian PKP bersama para pemangku kepentingan telah melaksanakan 40 kali sosialisasi KPP sejak 26 Agustus 2025, menjangkau lebih dari 30.330 peserta.