Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan impor minyak sawit mentah (CPO) oleh Uni Eropa di tengah tekanan isu lingkungan dinilai belum mengganggu volume ekspor Indonesia, namun berpotensi menekan nilai ekspor serta posisi strategis di pasar global.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan kontribusi ekspor ke Eropa saat ini hanya sekitar 10% dari total ekspor nasional atau setara 3,2 juta ton, jauh di bawah China yang mencapai 5,9 juta ton.

"Eropa masih membutuhkan minyak sawit Indonesia dan potensinya tetap ada untuk ditingkatkan," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (23/4/2026).

Eddy menambahkan penurunan permintaan dari Eropa tidak serta-merta memicu kelebihan pasokan, mengingat serapan domestik masih kuat, terutama melalui program mandatori biodiesel B50. Keseimbangan pasokan dan permintaan, menurutnya, lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai tren penurunan impor Uni Eropa merupakan fenomena struktural yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir, seiring kebijakan energi dan lingkungan yang makin ketat di kawasan tersebut.

"Ini bukan soal kehilangan pasar utama, melainkan kehilangan pasar premium yang selama ini memberikan nilai tambah," ujarnya.

Meski volume ekspor Indonesia terjaga melalui diversifikasi ke India, China, dan Pakistan, nilai ekonomi yang dihasilkan berpotensi tertekan karena pasar-pasar tersebut tidak menawarkan harga premium.

"Secara volume terlihat aman, tetapi margin sebenarnya menyusut," katanya.

Pergeseran tujuan ekspor juga meningkatkan risiko konsentrasi pasar pada segelintir negara, yang memperbesar kerentanan terhadap perubahan kebijakan di negara tujuan. Risiko penumpukan stok domestik masih relatif terkendali berkat program biodiesel, tetapi tekanan dapat meningkat apabila pelemahan harga global terjadi bersamaan dengan penurunan permintaan ekspor.

Dalam jangka panjang, dampak paling signifikan diperkirakan dirasakan di tingkat petani. Petani yang belum memenuhi standar keberlanjutan dan ketertelusuran berisiko menjual produk dengan harga lebih rendah dibandingkan pelaku yang telah terintegrasi dalam rantai pasok global.