Bisnis.com, PALEMBANG — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Selatan menetapkan 15 tersangka dalam kasus dugaan fraud kredit senilai Rp90 miliar yang merugikan salah satu bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Palembang, Sumatra Selatan.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Listiyono Dwi Nugroho mengatakan tindak pidana tersebut diduga terjadi sepanjang 2022 hingga 2023 melalui pemberian fasilitas kredit post financing kepada 10 debitur.

Dalam praktiknya, para pelaku diduga memanfaatkan sejumlah perusahaan untuk mengajukan pencairan kredit menggunakan dokumen proyek yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Para debitur diduga menggunakan dokumen palsu berupa draft kontrak, invoice, hingga berita acara serah terima (BAST) yang seolah-olah berasal dari sejumlah perusahaan pemberi kerja,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, setelah kredit dicairkan, dana kemudian ditarik secara tunai maupun ditransfer ke sejumlah rekening tertentu. Pada akhirnya, seluruh fasilitas kredit tersebut mengalami kemacetan dan menimbulkan kerugian di bank pelat merah tersebut sekitar Rp90 miliar.

Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 15 tersangka yang terdiri atas oknum pegawai bank, direktur perusahaan, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam rangkaian pengajuan dan pencairan kredit.

Tersangka ES dan IAW diduga berperan sebagai pengendali pengajuan kredit dengan menggunakan dokumen proyek yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.Untuk mendukung proses tersebut, keduanya diduga dibantu AFD, ARP, dan FN yang berperan menyiapkan berbagai dokumen pendukung.

Selain itu, penyidik menetapkan JJ, LEG, HR, dan HNK sebagai tersangka karena diduga memberikan konfirmasi terkait proyek kepada pihak bank BUMN tadi sehingga pengajuan kredit dapat diproses dan dicairkan.

“Penyidikan masih terus berkembang untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa pidana serta memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Kasus ini bermula dari dua laporan polisi yang diterima Ditreskrimsus Polda Sumsel pada Juni 2024. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 48 saksi yang berasal dari pihak perbankan, perusahaan terkait, ahli dari Otoritas Jasa Keuangan, serta ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa kontrak, surat pesanan, dokumen tagihan, berita acara serah terima pekerjaan, kuitansi, standar operasional prosedur pemberian kredit, hingga hasil audit yang memperkuat dugaan tindak pidana.

Menurut Listiyono, penanganan perkara ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas industri jasa keuangan dari praktik fraud yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.

Para tersangka dijerat Pasal 49 Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP.

“Ancaman pidananya paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menggelar jejak pendapat atau polling untuk menentukan pemenang sayembara logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI. Terdapat 68.569 pemilih dan di antara pemilih beruntung akan mendapatkan hadiah.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan bahwa proses poling telah digelar sejak 24 Juni 2026 hingga 28 Juni 2026. Masyarakat telah memilih lima logo yang masuk tahapan final lewat situs https://logohutri.istanapresiden.go.id/.

Juri menjelaskan bahwa dalam waktu lima hari, antusiasme masyarakat cukup tinggi dalam memilih. Tercatat, total suara yang memilih mencapai 68.569 suara, termasuk dari diaspora.

"Ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat untuk menutupkan logo dan menyemarakan peringatan HUT RI ke-81," kata Juri dalam konferensi pers di Kantor Presiden pada Senin (29/6/2026).

Sementara itu, Juri mengatakan bahwa sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi publik dalam pemilihan logo HUT ke-81 RI itu, panitia akan memberikan hadiah kepada 300 pemilih yang beruntung.

Deretan hadiah di antaranya 100 pemilih beruntung mendapatkan undangan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka.

Kemudian, 100 orang pemilih yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa souvenir spesial HUT RI ke-81. Selain itu, 100 pemilih yang beruntung lainnya akan mendapatkan hadiah berupa dana pendidikan sebesar masing-masing Rp8,1 juta.

Adapun, daftar 300 pemilih yang beruntung dapat dilihat pada website logo hutri.istanapresiden.co.id.

"Setelah ini panitia akan segera menghubungi para pemenang untuk menjelaskan dan menyampaikan mekanisme pembagian hadiah," ujarnya.

Juri mengatakan bahwa pembagian hadiah sama sekali tidak dipungut biaya sepeser pun. Panitia hanya menghubungi pemenang melalui nomor resmi yang tercantum dalam website.

LONDON - Jumlah korban yang menunggu lebih dari setahun untuk kasus mereka disidangkan di Inggris mencapai rekor tertinggi. Penyelesaian tumpukan kasus tersebut "bisa memakan waktu hampir 300 tahun," menurut Menteri Kehakiman Inggris Sarah Sackman.

Menurut angka Kementerian Kehakiman, saat ini terdapat tumpukan 80.061 kasus di pengadilan tinggi Inggris, dan 370.722 kasus di pengadilan magistrat tingkat bawah, meningkat masing-masing 5% dan 11% dibandingkan tahun lalu.

Sekitar 6.000 kasus pengadilan tinggi telah menunggu lebih dari dua tahun, dengan 2.000 kasus pemerkosaan tertunda lebih dari setahun.

Penutupan pengadilan dan lembaga pemerintah selama lockdown Covid-19 secara langsung bertanggung jawab atas meningkatnya waktu tunggu, dengan beban kasus di pengadilan tinggi meningkat dua kali lipat sejak tahun 2020.

Berbicara kepada Sky News pada hari Jumat, Sackman mengklaim Partai Buruh yang berkuasa "mulai menstabilkan tumpukan kasus," tetapi "dengan kecepatan ini, dibutuhkan hampir 300 tahun untuk menyelesaikan tumpukan kasus hingga kembali ke tingkat sebelum pandemi."

Perdana menteri Inggris yang akan segera lengser, Keir Starmer, telah menambah tumpukan kasus ini dengan mendorong penuntutan terhadap ratusan orang karena mengekspresikan sentimen sayap kanan dan anti-imigran secara daring, serta dengan melarang Palestine Action.

Berbagai keputusan itu telah menyebabkan penangkapan dan penuntutan terhadap lebih dari 3.300 orang.

Sementara itu, Starmer telah membebaskan ribuan penjahat kelas berat dari penjara-penjara Inggris untuk memberi jalan bagi mereka yang dihukum karena kejahatan ujaran.

Lebih dari 1.000 narapidana dibebaskan lebih awal pada tahun 2024, ketika polisi Inggris menangkap orang-orang yang berpartisipasi atau mendorong kerusuhan anti-imigrasi.

Hingga 7.000 orang lagi akan dibebaskan lebih awal pada bulan September ini, dengan Partai Konservatif memperingatkan “para pembunuh dan pemerkosa, termasuk pelaku geng pemerkosaan yang jahat” akan termasuk di antara mereka.

Pemerintah Starmer berpendapat penundaan kasus di pengadilan dapat diatasi dengan peningkatan investasi, dan dengan menangani lebih banyak kasus di pengadilan magistrat, di mana kasus-kasus tersebut biasanya diselesaikan lebih cepat.

Namun, perdana menteri juga memanfaatkan krisis ini untuk membentuk kembali sistem peradilan Inggris.

Satu rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah awal tahun ini akan menghapus persidangan juri untuk semua kecuali pelanggaran paling serius, seperti pembunuhan dan pemerkosaan.

Rancangan undang-undang tersebut telah dikecam para pengacara dan kelompok hak-hak sipil, dengan Dewan Advokat menyebutnya sebagai "perubahan yang tidak populer, belum teruji, dan kurang didukung bukti terhadap sistem juri."

Perhimpunan Pengacara Asia membela juri sebagai "pengawasan penting terhadap campur tangan negara yang berlebihan."

Bisnis.com, JAKARTA — Ramainya penyelenggaraaneventolahraga, konser musik, hingga berbagai gelaran berskala besar di Indonesia kian membuka peluang pertumbuhan baru bagi industri asuransi umum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai peluang besar itu khususnya melalui pengembangan produkevent insurance. Produk tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai macam risiko.

“Seperti pembatalan acara, kerusakan fasilitas, kecelakaan peserta atau penonton, hingga gangguan operasional yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi penyelenggara,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Ogi menyebut bahwa saat ini sejumlah perusahaan asuransi telah menyediakan produk asuransi untuk kegiatan ataueventtertentu. Kendati demikian, dia tidak merincikan jenis produk apa yang dipasarkan perusahaan asuransi.

Sebab itu, ke depannya OJK mendorong pengembangan dan inovasi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar, termasuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem penyelenggaraan acara.

“Dengan semakin meningkatnya kebutuhan perlindungan risiko pada berbagai kegiatan berskala besar, segmen ini memiliki prospek yang positif untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Untuk diketahui, selain sudah maraknya penyelenggaraaneventdi Indonesia, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pun berencana mengambil peran lebih aktif dalam pengembangan sektor pariwisata nasional, termasuk menjajaki pengembangan konsepsport tourismdan destinasi wisata baru.

Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus yang dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, tetapi masih memerlukan fokus dan perencanaan yang lebih terintegrasi

“Potensi pariwisata kita ini memang sangat luar biasa, tetapi memang kita harus lebih memfokuskan, karena kita diberikan begitu banyak opsi kadang-kadang kita mesti fokus mana yang kita mau kembangkan,” ujar Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Menanggapi hal itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berpendapat segmensport tourism, konser musik, daneventlainnya dapat menjadi salah satu peluang pertumbuhan yang cukup menarik bagi industri asuransi umum.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan berujar meningkatnya aktivitas konser musik, kegiatan olahraga, pameran, festival, dan event berskala besar akan menciptakan kebutuhan perlindungan yang lebih luas, baik bagi penyelenggara, peserta, penonton, vendor, sponsor, maupun pemilik lokasi acara.

Sebab demikian, dia mengungkapkan bahwa saat ini pelaku industri asuransi umum mulai melihat peluang tersebut, tetapi pemanfaatannya masih bertahap

“Umumnya kebutuhan asuransi muncul melalui kerja sama dengan penyelenggara acara, pengelolavenue, promotor,event organizer, komunitas olahraga, agen perjalanan,platformtiket, maupun sponsor,” tuturnya kepadaBisnis, Rabu (24/6/2026).

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini melihat ke depannya peluang akan semakin besar apabila asuransi dibuat lebih melekat dalam ekosistemevent, misalnya terintegrasi dengan tiket, paket perjalanan, registrasi lomba, sewavenue, atau kerja sama korporasi.

Sederet Produk yang Berpotensi Berkembang

Dilanjutkan Budi, produk yang paling berpotensi berkembang antara lainevent insurance,public liability,personal accident,property insurance,travel insurance, serta perlindungan untuk pembatalan atau gangguan acara dalam skema tertentu.

Adapun, risiko yang dapat dicakup antara lain kecelakaan peserta atau penonton, tanggung jawab hukum pihak ketiga, kerusakan properti atau peralatan, dan gangguan operasional acara.

“Kemudian, risiko cuaca ekstrem untuk event luar ruang, risiko keamanan, hingga risiko terhadap vendor atau kontraktor yang terlibat dalam penyelenggaraan acara,” sebutnya.

Kendati begitu, Budi mengingatkan ada empat tantangan yang perlu dicermati industri.Pertama, kesadaran pelaku event terhadap kebutuhan asuransi masih belum merata. Banyak pihak masih melihat asuransi sebagai biaya tambahan, bukan sebagai bagian dari manajemen risiko

Kedua, karakter setiap event berbeda sehingga perusahaan asuransi perlu melakukan underwriting yang lebih spesifik, mulai dari jumlah peserta, lokasi, durasi acara, jenis kegiatan, crowd management, izin, keamanan, sampai rekam jejak penyelenggara

Ketiga, diperlukan data historis yang lebih baik agar pricing dan kapasitas penanggungannya lebih akurat.Keempat, perlu edukasi bersama agar penyelenggara, sponsor, pemilik venue, dan masyarakat memahami manfaat perlindungan tersebut.

“Dengan berkembangnyasport tourismdan konser musik, asuransi umum tidak hanya berperan sebagai penanggung risiko, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang mendukung penyelenggaraan event yang lebih aman, profesional, dan berkelanjutan,” tegas Budi.

Adapun, pengamat asuransi Dedi Kristianto menekankan kolaborasi antara industri asuransi, regulator, dan pelaku event sangat diperlukan untuk meningkatkan literasi risiko sekaligus menghadirkan produk yang lebih fleksibel, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Menurut Dedi, bila tren penyelenggaraan sport tourism, konser musik, dan berbagai event berskala besar terus berlanjut, segmenevent insuranceberpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan premi sekaligus mendorong pengembangan produk asuransi yang lebih inovatif untuk mendukung sektor pariwisata, olahraga, dan ekonomi kreatif.

“Namun demikian, pengembangan pasar ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan asuransi yang masih perlu ditingkatkan, keterbatasan data historis untuk mendukung penilaian risiko yang akurat,” bebernya.

Selain itu, imbuhnya, kompleksitas risiko yang melekat pada penyelenggaraan event, seperti kondisi cuaca, faktor keamanan, dan potensi pembatalan acara serta faktor keterjangkauan premi juga menjadi pertimbangan penting, khususnya bagi penyelenggara skala kecil dan menengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengacara Elza Syarief memutuskan mundur dari tim kuasa hukum eks Waka Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Elza mengaku telah mundur dari pengacara Sony Senin (15/6/2026). Alasannya, Elsa menilai Sony Sonjaya tidak terbuka atau jujur terhadap dirinya.

Terlebih, titik balik Elza menyatakan mundur lantaran Sony terindikasi telah menerima uang hasil mengatur titik SPPG secara rutin dari kepercayaannya yaitu Asep Yusuf Somantri.

“Karena Pak Sony tidak jujur dan sebelum bersumpah bersih tapi info beberapa orang terutama Asep, dia menerima uang dari Asep secara rutin," ujar Elza kepada wartawan, dikutip Rabu (17/6/2026).

Kemudian, Elza juga merasa pesimistis terkait dengan permohonan pengajuan justice collaborator (JC) dikabulkan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Pasalnya, Sony dinilai tidak ingin membongkar sepenuhnya dalam kasus tersebut karena masih ada hal yang ditutupi.

"Bagaimana mau JC? Dan saya merasa ada yang dibuka ada yang dilindungi,” imbuhnya.

Lebih jauh, Elza juga mengaku tidak nyaman saat menjadi tim hukum Sony lantaran kerap dipersulit saat hendak bertemu dengan kliennya oleh adik sekaligus tim hukum Krisna Murti.

"Selalu mempersulit saya dan saya tidak nyaman. Sepertinya tidak mau saya sebagai kuasanya karena takut terbuka kedoknya, mereka merasa saya berbahaya," pungkasnya.

JAKARTA - Pengacara Elza Syarief memutuskan mundur dari tim kuasa hukum mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya. Alasannya, Elza merasa dibohongi oleh salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.

Surat pengunduran diri itu disampaikan Elza kepada Sony pada Senin, 15 Junin 2026, setelah mempertimbangkan penetapan tersangka pihak swasta Asep Yusuf Somantri (AYS) selaku orang dekat Sony oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Karena Pak Sony tidak jujur dan sebelum bersumpah bersih tapi info beberapa orang terutama Asep, dia menerima uang dari Asep secara rutin, bagaimana mau JC (justice collaborator, red)? Dan saya merasa ada yang dibuka ada yang dilindungi,” kata Elza saat dikonfirmasi pada Selasa (16/6/2026).

Di sisi lain, Elza merasa pesimis jika JC yang diajukan Sony akan dikabulkan Kejagung. Sebab, ada temuan penyidik soal aliran uang yang diterima Mantan Wakil Kepala BGN tersebut.

“Mungkin Krisna (pengacara Sony) dengan kedekatannya dengan Jampidsus dan Jamintel bisa-bisa saja Sony dapat JC tapi dia tidak jujur dapat uang secara rutin dari Asep yang sudah tersangka saat ini,” ujar Elza.

Menurut Elza, alasan pribadi yang membuatnya mundur, karena tidak nyaman selama mendampingi Sony sebagai pengacara. Padahal, ia sejak awal telah siap mendampingi Sony secara pro bono alias sukarela tanpa sepeser uang.

“Saya dipersulit untuk ketemu Pak Sony, untuk tahu cerita detail selalu dipotong oleh Krisna Murti. Dan saya perkuat tim dengan Pitra dan Prof Rufinus, mereka marah, mereka takut terbongkar kedoknya,” ujar Elza.

“Ya betul, tidak pernah terima uang sepeser pun, tidak pernah minta juga dan tidak ada permintaan uang sama sekali, saya ikhlas untuk membuka kasus ini terang-benderang, mereka bilang saya keras dan sangat terbuka kepada publik, padahal itu keterangan Sony Sonjaya sendiri dan saya juga sangat hati-hati bicara,” tambahnya.

Diketahui, Kejagung menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola penyimpangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 - 2026.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Kemudian, seorang swasta kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS), dan Komisaris PT. Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono.

Kejagung juga mengusut terjadinya dugaan markup pengadaan barang dan jasa di BGN yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Di antaranya, pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi.

Jaksa menjerat tersangka dengan Pasal 603 dan 604 KUHP Baru juncto Pasal 20 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berkaitan korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melibatkan perusahaan, organisasi, atau kelompok bisnis (Korporasi).

JAKARTA - Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Firman Pangaribuan mengungkapkan dugaan manipulasi atau pengubahan bukti elektronik dalam perkara tudingan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo dan dokter Tifa. Dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses persidangan.

Pihaknya akan menguji dugaan itu saat perkara telah memasuki tahap pembuktian di pengadilan. "Makanya dugaannya seperti itu. Nanti kita eksaminasi di dalam persidangan. Kan ini masih dugaan kita, oke. Kan harus dites nanti," ujar Firman dalam program Rakyat Bersuara iNews, Rabu (10/6/2026).

Dia menilai pihak yang kini berstatus tersangka dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi diduga menarik kesimpulan bahwa ijazah tersebut palsu tanpa terlebih dahulu memeriksa dokumen aslinya.

Menurut Firman, dugaan pengubahan itu berkaitan dengan proses analisis Roy Suryo cs terhadap dokumen yang disebut bukan dokumen asli. Analisis tersebut dilakukan dengan berbagai cara hingga kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa dokumen tersebut palsu.

"Dia melakukan analisa terhadap sesuatu hal yang bukan aslinya dengan menggunakan mekanisme dan sebagainya dengan menggunakan potongan-potongan dan sebagainya, di-zoom dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa pokoknya ini palsu. Dan itu di-broadcast sampai sekarang," katanya.

Firman juga menyinggung adanya dugaan pengubahan pada bukti elektronik yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut. Namun, seluruh dugaan tersebut nantinya diuji dalam persidangan.

"Pengubahannya adalah dan tadi disampaikan jika ada pengubahan gini-gini sehingga ada yang di-trigger itu kena," ujarnya.

JAKARTA - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung telah membuka Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) 2026. Prosesnya diawali dengan pembuatan akun secara online pada 11 Mei hingga 5 Juni 2026.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMB 2026 dibagi ke dalam dua tahap pendaftaran. Tahap pertama diperuntukkan bagi jalur Afirmasi dan Prestasi, sedangkan tahap kedua dibuka untuk jalur Domisili dan Mutasi.

"Bapak dan Ibu orang tua calon murid baru, silakan mengikuti seluruh tahapan SPMB sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Setelah proses pembuatan akun dan pengisian formulir pendataan selesai, kini dibuka pendaftaran tahap pertama untuk jalur Afirmasi (RMP/MBK) dan Prestasi (Akademik maupun Non-Akademik),"katanya dikutip dari laman SPMB Kota Bandung, Rabu (10/6/2026).

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menghadirkan layanan SPMB yang terintegrasi dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial Kota Bandung.

Menurutnya, integrasi tersebut tidak hanya mencakup sinkronisasi data, tetapi juga pelayanan langsung kepada masyarakat melalui posko tatap muka di halaman kantor Disdik Kota Bandung serta layanan daring melalui fitur chatbox dan media sosial resmi.

Untuk jalur Afirmasi, kuota yang disediakan mencapai 15 persen untuk jenjang SD dan 30 persen untuk SMP. Kuota SMP tersebut terdiri atas 20 persen afirmasi penempatan dan 10 persen afirmasi non-penempatan, termasuk alokasi tiga kursi per sekolah bagi murid berkebutuhan khusus.

Persyaratan jalur afirmasi bagi kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) mengharuskan calon murid merupakan warga Kota Bandung dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 hingga 5.

Sementara itu, calon murid berkebutuhan khusus wajib melampirkan surat rekomendasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) Disdik Kota Bandung. Apabila telah memiliki rekomendasi dari tenaga ahli seperti psikolog, dokter, terapis, atau profesional lainnya, dokumen tersebut juga perlu disertakan saat proses pengujian.

Pada jalur Prestasi, total kuota yang tersedia mencapai 25 persen. Rinciannya, 15 persen dialokasikan untuk prestasi akademik berdasarkan nilai rapor dan 10 persen untuk prestasi non-akademik atau jalur kejuaraan.

Untuk jalur prestasi akademik, calon murid harus berstatus warga Kota Bandung dan melampirkan nilai rapor kelas 4, 5, dan semester I kelas 6, surat keterangan peringkat, serta sertifikat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Adapun jalur prestasi non-akademik mensyaratkan sertifikat atau piagam penghargaan yang diterbitkan dalam periode 1 Juli 2023 hingga 30 April 2026 dengan tingkat prestasi minimal tingkat kota.

Asep menjelaskan, peserta yang mendaftar melalui jalur prestasi namun tidak lolos seleksi tahap pertama masih dapat mengikuti pendaftaran tahap kedua melalui jalur domisili, dengan syarat Kartu Keluarga (KK) telah diterbitkan minimal satu tahun sebelumnya.

Selain itu, pendaftar jalur afirmasi yang belum diterima di sekolah pilihan juga masih berpeluang mengikuti proses pemenuhan kuota di sekolah lain yang masih memiliki daya tampung jalur afirmasi, baik untuk kategori murid berkebutuhan khusus maupun RMP.

"Tentunya komitmen kami, bagi pendaftar RMP akan kami pastikan tetap dapat melanjutkan pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta," katanya.

Disdik Kota Bandung juga mengingatkan seluruh orang tua dan calon murid untuk mengikuti proses SPMB secara jujur dan berintegritas. Masyarakat diminta waspada terhadap praktik percaloan, gratifikasi, pungutan liar, maupun suap yang mengatasnamakan proses penerimaan peserta didik.

Asep menegaskan, apabila ditemukan pihak yang menjanjikan kelulusan atau penerimaan di sekolah tertentu dengan imbalan tertentu, masyarakat diminta segera melaporkannya disertai bukti pendukung.

"Sesuai arahan Wali Kota Bandung, siapa pun yang terbukti terlibat akan ditindak tegas," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tahap pertama pendaftaran jalur afirmasi dan prestasi merupakan tahap pemilihan sekolah tujuan. Setelah menentukan sekolah, calon murid wajib melakukan klik konfirmasi pendaftaran sebelum berkas diverifikasi oleh sekolah tujuan.

Selanjutnya, hasil seleksi sementara akan ditampilkan melalui laman resmi SPMB Kota Bandung dan dapat berubah selama proses validasi serta verifikasi masih berlangsung. Hasil akhir seleksi akan diumumkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

"Hasil seleksi sementara akan terus bergerak sampai seluruh proses verifikasi dan validasi selesai dilakukan. Adapun hasil final akan diumumkan pada hari pengumuman resmi," pungkasnya.

Bisnis.com, JEDDAH — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak melarang pemerintah daerah menggelar acara seremonial penyambutan jemaah haji secara berlebihan, agar jemaah bisa segera beristirahat setelah perjalanan panjang.

Hal tersebut disampaikan oleh Dahnil di Kantor Teknis Urusan Haji KJRI, Jeddah, Arab Saudi usai meninjau kantor tersebut pada Rabu (3/6/2026).

Dia menyebut bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, hingga wali kota telah menunjukkan dedikasi dan kepeduliannya kepada jemaah haji. Mereka telah banyak membantu saat keberangkatan dan beritikad baik untuk menyambut para jemaah haji saat kepulangan, tetapi Dahnil berpesan agar tidak membuat seremonial berlebihan.

"Mohon dipahami oleh para pejabat di daerah agar tidak terlalu banyak acara-acara seremonial karena jemaah haji kita itu sudah cukup letih, sudah cukup capek, agar kemudian bisa dipercepat untuk kembali ke kediamannya," ujar Dahnil kepada tim Media Center Haji (MCH) di Jeddah pada Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah berupaya mempercepat proses kepulangan jemaah haji ke Indonesia melalui koordinasi dengan pihak imigrasi dan bandara, sehingga bisa langsung menuju debarkasi lalu pulang ke rumah masing-masing.

Oleh karena itu, jangan sampai proses kepulangan jemaah menjadi tertahan oleh berbagai acara seremonial.

Dahnil telah memerintahkan para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenhaj agar tidak menggelar acara seremonial penyambutan jemaah haji secara berlebihan, apalagi jika acara itu lebih banyak berisikan pidato panjang dari rentetan pejabat, padahal semestinya jemaah haji bisa segera pulang dan beristirahat.

"Jadi, kami mohon dengan sangat agar tidak ada lagi acara-acara seremonial yang berlebihan, yang memakan waktu dan menyita energi para jemaah haji," ujar Dahnil.

Fase pemulangan jemaah haji gelombang pertama sudah dimulai sejak 1 Juni 2026. Pada hari pertama pemulangan jemaah haji, ada 17 kloter yang diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah.

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengatakan berkas perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah dinyatakan lengkap sehingga keduanya segera disidang. Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyebutkan, dengan P-21 tersebut pada saatnya diperoleh kepastian terkait ijazah tersebut yang selama ini dinarasikan palsu.

"Dengan P-21 maka perkara segera disidangkan dan pada saatnya diperoleh kepastian terkait ijazah Pak Jokowi yang selama ini dinarasikan palsu," kata Rivai kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).

Dia berharap, kebenaran mengenai ijazah Jokowi terungkap dalam sidang. Sehingga, tidak ada lagi tudingan ijazah palsu kepada Jokowi .

"Padahal Pak Jokowi memperolehnya secara sah dari UGM setelah menyelesaikan perkuliahnnya dengan tuntas. Di sisi lain agar nama baik Pak Jokowi dipulihkan, termasuk beberapa institusi yang selama ini ikut terseret seperti UGM, KPU, KPUD, Kemendikti, dan sebagainya," ujar dia.

Menurutnya, selama ini publik disuguhkan dengan kebohongan dan hoaks, sehingga diperlukan forum hukum yang mengoreksinya dengan menyuguhkan kebenaran. Dia juga berharap, sidang ini bisa membuat publik mendapat informasi yang benar. Rivai menambahkan, akan banyak pelajaran yang bisa diambil dalam sidang ini.

"Melalui persidangan ini juga publik bisa mengikuti proses pembuktiannya dengan mendengar argumentasi secara berimbang. Tentunya akan banyak pelajaran dipetik baik dari segi kehidupan berdemokrasi, penegakan hukum, maupun cara berpolitik yang beradab," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menyatakan berkas perkara dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo ( Jokowi ) dengan tersangka Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa lengkap atau P-21. Dengan begitu, Roy Suryo dan Dokter Tifa bakal segera disidang.

"Berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI, tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan kemarin sudah kami penuhi," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin, Selasa (2/6/2026).

Iman menyebut setelah berkas dinyatakan lengkap, pihaknya akan melakukan tahap dua untuk melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa untuk keperluan penuntutan. "Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut," ujar Iman.

Bisnis.com, JAKARTA — Jenazah eks Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu telah dimakamkan di area Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta hari ini, Senin (1/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis.com di lokasi 12.15 WIB, prosesi pemakaman berlangsung khidmat mulai dari kedatangan jenazah, upacara pemakaman hingga dikebumikan.

Sebelum dikebumikan prajurit militer juga memberikan penghormatan terakhir melalui sesi tembak oleh regu salvo secara serentak. Selepas tembakan salvo sebanyak satu kali dilanjutkan penurunan jenazah ke liang lahat.

Setelah itu, suasana haru dan isak tangis keluarga mengiringi pemakaman dari sosok Mantan Menhan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2014-2019.

Hadir sebagai inspektur upacara Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Dia pun memimpin upacara penghormatan terakhir kepada Ryamizard dalam apel persada.

"Saya Menteri Pertahanan Republik Indonesia atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi jiwa dan raga dan jasa-jasa almarhum," kata Sjafrie.

Adapun beberapa pejabat yang hadir di lokasi pemakaman mulai dari; Menkopolhukam, Djamari Chaniago bersama Wakil Menteri Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus.

Selanjutnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman; Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie; dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan,

Di samping itu, jajaran pejabat TNI mulai dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto; KSAD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak; KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali; dan KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Sekadar informasi, Ryamizard menghembuskan nafas terakhirnya setelah menjalani perawatan medis di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada 14.03 WIB, Minggu (31/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri sekaligus memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Berdasarkan susunan acara yang ditetapkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Presiden selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan Gedung Pancasila pada pukul 09.49 WIB sebelum upacara resmi dimulai pada pukul 10.00 WIB. Sejak pagi, sejumlah pejabat negara mulai berdatangan ke lokasi acara.

Para tamu undangan terpantau hadir sejak pukul 08.32 WIB untuk mengikuti rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila yang tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia.

Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo menerima laporan dari Perwira Upacara sebelum menuju mimbar utama sebagai Inspektur Upacara. Upacara kemudian diawali dengan penghormatan kebesaran, dilanjutkan laporan Komandan Upacara, pengibaran Sang Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), penghormatan kepada bendera, serta mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani nantinya akan membacakan teks Pancasila yang kemudian diikuti seluruh peserta upacara.

Selanjutnya, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan sesuai rangkaian acara yang telah ditetapkan panitia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan amanat selaku Inspektur Upacara. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh komponen bangsa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan nasional maupun global.

Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri upacara tersebut. Tampak hadir Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 RI Boediono. Hadir pula pimpinan lembaga tinggi negara, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pejabat setingkat menteri, pimpinan TNI-Polri, serta berbagai unsur masyarakat.

Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih hadir dalam upacara di antaranya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menko PMK Pratikno.

Terlihat juga Mendagri Tito Karnavian, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menaker Yassierli, Mendes Yandri Susanto, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan.

Ada juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan.

Hadir juga Kepala BRIN Arief Satria, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua MK Suhartoyo, Ketua MPR Ahmad Muzani dan para wakil, serta sejumlah anggota DPR.

Sebelum menghadiri upacara di Gedung Pancasila, Presiden Prabowo terlebih dahulu menghadiri upacara persemayaman mantan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Kehadiran Presiden di Kementerian Pertahanan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Ryamizard sebelum melanjutkan agenda kenegaraan pada peringatan Hari Lahir Pancasila.

Kabar duka tersebut menyelimuti dunia militer dan pemerintahan Indonesia setelah Ryamizard Ryacudu dikabarkan meninggal dunia pada Ahad (31/5/2026).

Berdasarkan informasi yang beredar di lingkungan TNI, mantan Menteri Pertahanan periode 2014–2019 itu mengembuskan napas terakhir pada pukul 14.03 WIB di ruang Cardiac Intensive Care Unit (CICU) RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Ryamizard meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat sakit. Dalam beberapa waktu terakhir, kondisi kesehatannya dikabarkan terus menurun hingga akhirnya harus mendapatkan penanganan intensif di rumah sakit rujukan utama TNI tersebut.