Bisnis.com, PALEMBANG — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Selatan menetapkan 15 tersangka dalam kasus dugaan fraud kredit senilai Rp90 miliar yang merugikan salah satu bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Palembang, Sumatra Selatan.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Listiyono Dwi Nugroho mengatakan tindak pidana tersebut diduga terjadi sepanjang 2022 hingga 2023 melalui pemberian fasilitas kredit post financing kepada 10 debitur.

Dalam praktiknya, para pelaku diduga memanfaatkan sejumlah perusahaan untuk mengajukan pencairan kredit menggunakan dokumen proyek yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Para debitur diduga menggunakan dokumen palsu berupa draft kontrak, invoice, hingga berita acara serah terima (BAST) yang seolah-olah berasal dari sejumlah perusahaan pemberi kerja,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, setelah kredit dicairkan, dana kemudian ditarik secara tunai maupun ditransfer ke sejumlah rekening tertentu. Pada akhirnya, seluruh fasilitas kredit tersebut mengalami kemacetan dan menimbulkan kerugian di bank pelat merah tersebut sekitar Rp90 miliar.

Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 15 tersangka yang terdiri atas oknum pegawai bank, direktur perusahaan, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam rangkaian pengajuan dan pencairan kredit.

Tersangka ES dan IAW diduga berperan sebagai pengendali pengajuan kredit dengan menggunakan dokumen proyek yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.Untuk mendukung proses tersebut, keduanya diduga dibantu AFD, ARP, dan FN yang berperan menyiapkan berbagai dokumen pendukung.

Selain itu, penyidik menetapkan JJ, LEG, HR, dan HNK sebagai tersangka karena diduga memberikan konfirmasi terkait proyek kepada pihak bank BUMN tadi sehingga pengajuan kredit dapat diproses dan dicairkan.

“Penyidikan masih terus berkembang untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa pidana serta memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Kasus ini bermula dari dua laporan polisi yang diterima Ditreskrimsus Polda Sumsel pada Juni 2024. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 48 saksi yang berasal dari pihak perbankan, perusahaan terkait, ahli dari Otoritas Jasa Keuangan, serta ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa kontrak, surat pesanan, dokumen tagihan, berita acara serah terima pekerjaan, kuitansi, standar operasional prosedur pemberian kredit, hingga hasil audit yang memperkuat dugaan tindak pidana.

Menurut Listiyono, penanganan perkara ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas industri jasa keuangan dari praktik fraud yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.

Para tersangka dijerat Pasal 49 Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP.

“Ancaman pidananya paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Sumsel) menerima penitipan uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp219 miliar dari terdakwa WS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit dari salah satu bank pemerintah kepada PT BSS dan PT SAL.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel Ketut Sumedana mengatakan uang yang diserahkan pada Kamis (18/6/2026) tersebut merupakan pelunasan atas kewajiban pengembalian kerugian negara dalam perkara tersebut. Dengan tambahan setoran tersebut, total uang yang telah dikembalikan terdakwa WS mencapai sekitar Rp1,4 triliun.

“Jadi dari total kerugian negara kurang lebih Rp1,4 triliun ini sudah dilunasi oleh WS. Jadi total sudah tidak ada kerugian lagi, tinggal proses tuntutan di persidangan dan mungkin akan ditambahkan denda,” ujarnya dalam konferensi pers di Palembang.

Ketut menegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Perkara tersebut tetap berlanjut hingga adanya putusan pengadilan.

“Bukan berarti dengan adanya proses pengembalian ini beberapa tersangka dibebaskan dari jeratan hukum, tetap akan prosesnya berjalan. Namun demikian, ini sebagai pertimbangan JPU untuk menentukan strafmat (pemusyawaratan menentukan berat ringannya pemidanaan),” jelasnya.

Sementara itu, aset lain yang telah disita oleh Tim Jaksa Pidana Khusus (Pidsus), masih berada dalam penguasaan negara. Aset tersebut baru dapat dikembalikan kepada pihak yang berhak setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Karena kerugian negara sudah dikembalikan 100%, maka terhadap aset yang masih dalam status penyitaan akan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana oleh BRI melalui fintech Koinworks.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan tiga tersangka itu yakni BAA selaku Direktur Operasional PT LAT.

Selanjutnya, Komisaris PT LAT berinisial BH dan Direktur Utama atau Dirut PT LAT berinisial JB turut jadi tersangka dalam perkara ini.

"Penyidik pada Kejati Jakarta melakukan penggeledahan dan penetapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyaluran dana oleh PT BRI Tbk. melalui Fintech Koinworks," ujar Dapot dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Dia menjelaskan peran tersangka selaku pengurus PT LAT pemilik Koinworks telah bekerja sama untuk mengajukan serta menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang didasarkan dengan analisis tidak layak.

Penyaluran pembiayaan itu diduga dilakukan secara melawan hukum lantaran dilakukan dengan cara memanipulasi agunan pencairan kredit bank BRI.

"Dengan cara memanipulasi agunan berupa invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi, sehingga dilakukan pencairan kredit sekitar Rp600 miliar," imbuhnya .

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK.

Adapun, para tersangka juga dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan di Rutan Cipinang dan Rutan Salemba.

"Saat ini Penyidik terus melaksanakan pengembangan penyidikan, dengan melakukan pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka serta melakukan pelacakan dan penyitaan aset guna pemulihan kerugian keuangan negara," pungkasnya.