JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyerahkan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan bantuan kepada empat jemaah asal Kabupaten Pidie Jaya yang baru kembali dari Tanah Suci. Keempatnya merupakan bagian dari 32 jemaah haji asal Aceh yang menerima bantuan melalui program tersebut.

Sebagian besar penerima bantuan merupakan jemaah yang terlilit utang setelah terdampak banjir beberapa waktu lalu. Keterbatasan ekonomi akibat musibah membuat sebagian dari mereka harus meminjam dana untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji maupun memenuhi kebutuhan selama berada di Tanah Suci.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka, termasuk membantu menyelesaikan utang yang digunakan untuk menunaikan ibadah haji.

Menurut Dahnil, perhatian pemerintah terhadap jemaah Aceh berangkat dari semangat masyarakat yang tetap memenuhi panggilan Allah SWT meski sedang menghadapi cobaan.

"Saat Aceh dilanda musibah, pemerintah memberikan relaksasi pelunasan biaya haji. Namun justru Aceh menjadi salah satu provinsi yang paling cepat menyelesaikan pelunasannya. Semangat itu menjadi perhatian Bapak Presiden Prabowo," ujar Dahnil, Selasa (30/6/2026).

Dahnil mengatakan, Presiden kemudian mengamanahkan agar bantuan kemanusiaan yang tersedia diprioritaskan bagi jemaah yang benar-benar membutuhkan agar dapat meringankan beban mereka setelah kembali dari Tanah Suci.

Lihat video: Prabowo Evaluasi Haji 2026, Panggil Menhaj & Wamenhaj ke Hambalang



"Kami ingin para jemaah pulang dengan hati yang tenang. Jangan sampai kemabruran ibadahnya masih dibayangi beban utang akibat musibah yang mereka alami. Mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit meringankan dan menjadi bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat," kata Dahnil.

Program bantuan ini disalurkan kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan melalui proses pendataan dan verifikasi. Di Provinsi Aceh, sebanyak 32 jemaah haji menerima bantuan yang berasal dari sejumlah daerah terdampak bencana, di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Utara.

Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Haji untuk memastikan pelayanan kepada jemaah tidak berhenti setelah rangkaian ibadah di Tanah Suci selesai. Lebih dari itu, negara terus berupaya hadir mendampingi jemaah, terutama mereka yang menghadapi kondisi sulit akibat musibah, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang bersama keluarga dan meraih kemabruran dalam ibadahnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan ekosistem yang transparan jadi kunci untuk memberantas kartel haji. Sebab kartel tersebut bisa memperburuk penyelenggaraan haji di Indonesia.

“Saya beberapa kali menyebut adanya praktik kartel haji. Sebagian orang mungkin merasa istilah itu terlalu keras,” kata Dahnil dikutip, Minggu (14/6/2026).

Dahnil menggunakan istilah kartel haji karena di sekitar ekosistem haji tumbuh praktik-praktik yang menjadikan jemaah bukan lagi sebagai subjek pelayanan, melainkan objek ekonomi. Bahkan, dalam beberapa kasus, praktik ini sudah menjadi komoditas.

Istilah kartel haji menggambarkan sebuah kenyataan bahwa dalam waktu lama terdapat kelompok-kelompok yang menikmati keuntungan dari tata kelola tidak transparan, dari informasi yang tidak terbuka, dan dari ketergantungan jemaah yang terus dipelihara.

Yang membuat persoalan semakin rumit, kata Dahnil, adalah karena sebagian pelakunya justru berasal dari lingkungan yang memahami agama. Untuk memberantas itu, pemerintah butuh mereformasi penyelenggaraan haji agar lebih baik ke depan.

“Saya selalu mengatakan bahwa reformasi haji tidak cukup hanya berbicara tentang akomodasi hotel, transportasi, katering, atau tenda. Reformasi yang paling penting adalah membersihkan tata kelola haji dari praktik rente yang menjadikan jemaah sebagai objek keuntungan, jemaah sebagai komoditas,” kata Dahnil.

Lihat video: Aturan Baru Haji Khusus 2026: Penegakan Istito'ah Hingga Wajib BPJS!



Menurutnya, pemerintah butuh ekosistem yang transparan untuk membenahi ibadah haji semakin baik tahun ke tahun. Butuh sistem yang membuat setiap transaksi dapat ditelusuri. “Kita membutuhkan tata kelola yang membuat tidak ada lagi ruang gelap untuk memperdagangkan ketidaktahuan jemaah,” katanya.

Butuh pula pembimbing ibadah yang benar-benar membimbing, bukan memanfaatkan. Termasuk, perlu menumbuhkan lembaga yang hidup dari pelayanan, bukan dari kebergantungan pada jemaah.

Menurutnya, mayoritas pembimbing ibadah, ulama, ustaz, hingga kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) di Indonesia bekerja dengan penuh keikhlasan. Dahnil mengaku menyaksikan para pembimbing haji ini bekerja penuh komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah.

Mereka telah berjasa mendampingi jutaan jemaah selama bertahun-tahun. Karena itu, upaya membersihkan praktik rente sesungguhnya juga untuk menjaga kehormatan mereka.

“Jangan sampai segelintir oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap begitu banyak pembimbing yang bekerja dengan amanah,” kata dia.

Dahnil berkomitmen Kementerian Haji dan Umrah akan terus membenahi tata kelola ibadah haji. Bukan karena ingin berhadapan dengan siapa pun, tetapi karena ingin memastikan seluruh ekosistem haji kembali kepada tujuan awalnya, yakni melayani umat.

Menurutnya, jemaah haji bukan pelanggan. Jemaah haji juga bukan pasar, bukan komoditas. “Penyelenggaraan haji tidak ditentukan oleh seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan dari jutaan jemaah, melainkan oleh seberapa baik kita menjaga kehormatan mereka sebagai tamu-tamu Allah,” katanya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI akan bertindak tegas dengan menertibkan Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIH) yang acapkali melakukan sejumlah tindakan pidana yang merugikan jemaah haji asal tanah air.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa pihaknya akan menjatuhkan sanksi berat berupa pencabutan izin operasional terhadap KBIH yang nekat melakukan aktivitas di luar norma hukum yang berlaku.

"Kami percaya sebagian besar KBIH itu adalah pelayan-pelayan umat yang baik. Nah, oknum-oknum ini harus segera ditertibkan supaya kemudian KBIH-KBIH yang baik, yang mayoritas KBIH yang baik itu tidak terdampak dengan para oknum-oknum KBIH yang tidak bertanggung jawab," terang Dahnil kepada awak media di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jumat (12/6/2026).

Sikap tegas dan terukur yang ditunjukkan oleh Kemenhaj tersebut adalah imbas dari sejumlah tindak pidana yang marah dilakukan oknum-oknum KBIH yang terbukti melakukan penipuan hingga penggelapan yang sangat merugikan para jemaah haji.

Dahnil menyatakan bahwa KBIH yang melakukan tindak pidana di tanah suci, yakni berupa penipuan, tersebut diungkap aktivitasnya oleh jajaran Kepolisian Kerajaan Arab Saudi. Adapun oknum KBIH, tutur dia, yang berasal dari Provinsi Jawa Barat yang diduga terlibat penipuan badal haji langsung diamankan oleh aparat kepolisian setibanya di tanah air.

"Kalau dari yang penindakan secara hukum di Arab Saudi tentu adalah pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa yang sudah ditangkap oleh polisi Saudi Arabia. Kemarin yang di Jawa Barat langsung ditindak. Ketika mendarat karena sudah masuk yuridiksi kita, itu langsung diinterogasi, diperiksa oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat," paparnya.

Sementara, terkait kasus penipuan haji yang melibatkan oknum KBIH asal Jawa Timur, Dahnil mengungkapkan permasalahan itu sempat diselesaikan secara langsung di Arab Saudi dengan pengembalian hak jemaah, dan saat ini sedang dituntaskan secara administrasi.

Dahnil menyatakan pihaknya berkomitmen menjatuhkan sanksi sedang sampai ringan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan kasus ini, tergantung dari jenis dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum KBIH.

“Kami akan cabut izinnya apabila kemudian ada yang melakukan tindakan pidana penipuan secara masif, tapi ada beberapa yang kami berikan peringatan secara administrasi satu dan dua,” pungkasnya.

MADINAH - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta semua petugas haji Indonesia meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menjelang kedatangan jemaah haji gelombang kedua di Madinah. Menurutnya, fase pasca-Armuzna menjadi periode yang memerlukan perhatian khusus karena sebagian besar jemaah telah mengalami kelelahan fisik setelah menjalani puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Muzdalifah dan Mina itu menguras energi luar biasa. Karena itu petugas harus memberikan perhatian ekstra kepada jemaah yang baru tiba di Madinah,” ujar Dahnil dalam keterangannya dikutip, Minggu (7/6/2026).

Ia menjelaskan, kondisi jemaah gelombang kedua berbeda dengan gelombang pertama. Jika gelombang pertama sempat beristirahat di Madinah sebelum menjalani puncak haji, kata dia, gelombang kedua tiba di Madinah setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah yang menguras tenaga.

“Jemaah gelombang kedua datang dalam kondisi yang lebih lelah. Karena itu seluruh layanan harus benar-benar siap dan responsif,” katanya.

Dahnil mengingatkan bahwa tradisi Arbain yang dijalankan banyak jemaah Indonesia juga berpotensi meningkatkan kelelahan apabila tidak disertai pengelolaan stamina yang baik. Karena itu, ia meminta jemaah tidak memaksakan diri dan tetap mengutamakan kesehatan.

“Yang terpenting adalah menjaga kondisi fisik. Jangan memaksakan diri, apalagi cuaca di Madinah saat ini cukup panas,” pesannya.

Dahnil pun meminta agar prinsip pelayanan kesehatan yang cepat dan responsif diterapkan secara maksimal. Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) maupun klinik sektor diminta tetap siaga penuh untuk melayani kebutuhan jemaah.

“Prinsipnya adalah fast response. Setiap laporan harus segera ditindaklanjuti dengan empati dan kepedulian. Saya minta seluruh petugas kesehatan benar-benar siap memberikan pelayanan terbaik,” tegasnya.

Selain layanan kesehatan, ia juga meminta pengawasan ketat terhadap layanan konsumsi agar kebutuhan gizi jemaah tetap terpenuhi. Menurutnya, asupan makanan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kebugaran jemaah selama berada di Madinah.

Menjelang fase akhir operasional haji, Dahnil mengingatkan bahwa tugas pelayanan belum berakhir. Ia meminta seluruh petugas tetap menjaga semangat dan fokus memberikan layanan terbaik hingga seluruh jemaah kembali ke Tanah Air.

“Haji belum selesai. Justru pada fase ini pelayanan harus semakin optimal karena jemaah membutuhkan perhatian lebih besar setelah melewati puncak ibadah haji,” pungkasnya.

MADINAH - Pemerintah secara resmi meningkatkan status kesiagaan layanan medis di Kota Madinah untuk menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia gelombang kedua. Instruksi siaga penuh ini ditegaskan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat menginspeksi Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah pada Jumat (5/6/2026).

Inspeksi mendadak ini dilakukan guna memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam menghadapi gelombang jemaah dengan tingkat kelelahan ekstrem. Jemaah gelombang kedua menuntut perhatian medis ekstra karena mereka tiba di Madinah setelah menguras tenaga pada fase puncak ibadah di Makkah.

Rentetan ibadah berat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dipastikan telah menurunkan daya tahan tubuh mayoritas jemaah secara drastis. Kondisi fisik yang sudah merosot tersebut masih harus dihadapkan pada rutinitas ibadah Arbain di Masjid Nabawi yang juga sangat menyita stamina.

"Hati-hati, ini gelombang kedua. Mereka pasti sudah capek di sana, sudah berat,” pesan Dahnil kepada tim kesehatan di KKHI.

Guna memitigasi potensi tumbangnya jemaah akibat akumulasi kelelahan, Dahnil menginstruksikan perubahan taktik operasional tim medis di lapangan. Petugas kesehatan haji dilarang bersikap pasif dengan hanya duduk menunggu pasien yang datang ke fasilitas layanan kesehatan.

Lihat video: 7 Ribu Lebih Jemaah Haji Indonesia Resmi Tiba di Tanah Air



Tim medis dituntut untuk menerapkan strategi jemput bola melalui pemantauan aktif yang menjangkau langsung area pemondokan jemaah. Penguatan koordinasi antara petugas KKHI Madinah dengan tim kesehatan di setiap sektor menjadi kunci utama deteksi dini penyakit.

"Harus standby dan harus aktif. Selain layanan di sini, tim visitasi ke sektor juga harus berjalan," tegas Dahnil.

Dalam blusukan tersebut, Dahnil juga menelisik secara detail kesiapan ruang layanan darurat dan ketersediaan stok obat-obatan esensial. Rantai distribusi logistik medis menuju sektor-sektor pemondokan di Madinah harus dipastikan berjalan lancar tanpa kendala birokrasi.

Layanan kesehatan dituntut untuk hadir secara cepat dan responsif menyentuh lapisan jemaah yang paling rentan. Evakuasi dan penanganan medis bagi kelompok lanjut usia (lansia) serta jemaah berisiko tinggi (risti) wajib menjadi prioritas utama tanpa kompromi.

"Pastikan kebutuhan layanan di sini siap, termasuk obat-obatan dan distribusi ke sektor. Jemaah harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan baik," perintah Dahnil untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.

Kementerian Haji dan Umrah menetapkan bahwa benteng pertahanan medis di Madinah ini merupakan fase krusial sebelum jemaah diterbangkan ke Tanah Air. Keselamatan setiap nyawa tamu Allah pada pergerakan pasca-Armuzna ini sepenuhnya bergantung pada kesigapan para pahlawan medis.

Menutup arahannya, Dahnil meluangkan waktu khusus untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi tanpa lelah dari seluruh tenaga kesehatan. Ia mengingatkan para petugas untuk turut menjaga stamina pribadi di tengah padatnya tekanan operasional musim haji tahun ini.

MAKKAH - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas reformasi radikal sistem penyelenggaraan haji Indonesia. Pengakuan bergengsi ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Arab Saudi, Dr Fatah Al-Mashat, saat mengunjungi Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah pada Kamis (4/6).

Kehadiran pejabat elite Arab Saudi tersebut disambut hangat oleh Wamenhaj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak. Pertemuan bilateral ini menegaskan bahwa langkah pembenahan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan positif dunia internasional.

Dahnil mengungkapkan bahwa otoritas Arab Saudi sangat takjub dengan keberanian Indonesia membongkar dan menata ulang birokrasi perhajian. Perubahan eksistensial ini dinilai sangat selaras dengan visi Arab Saudi dalam meningkatkan standar layanan massal di Tanah Suci.

"Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilah beliau itu perubahan yang radikal," ungkap Dahnil Anzar Simanjuntak mengutip pujian tamunya kepada Tim Media Center Haji.

Setelah menyampaikan apresiasi, agenda mendesak berikutnya yang dibahas adalah mitigasi kepadatan jemaah di kawasan Mina. Terbatasnya luas lahan Mina yang hanya berkisar 12 hektar selalu menjadi titik krisis bagi keselamatan fisik jutaan jemaah dari seluruh dunia.

Sebagai solusi konkret, Arab Saudi menawarkan penerapan skema tanazul berskala besar khusus bagi jemaah haji asal Indonesia. Pemerintah didorong untuk memulangkan hingga 50 persen jemaahnya kembali ke hotel di Makkah lebih awal pasca-lontar jumrah.

"Itu kalau bisa ditanazulkan 50 persen, mereka akan mempertimbangkan," beber Dahnil memaparkan tawaran dari otoritas Arab Saudi.

Kementerian Haji dan Umrah RI menyatakan komitmennya untuk segera merumuskan kalkulasi teknis demi mematangkan eksekusi tanazul tersebut. Pemindahan separuh jemaah ini diyakini sangat efektif untuk menekan potensi musibah akibat desak-desakan di tenda darurat.

"Itu artinya memang ke depan kemungkinan kita mencoba untuk secara teknis mempertimbangkan, menanazulkan lebih banyak jamaah haji kita," tegas mantan Juru Bicara Kementerian Pertahanan tersebut.

Dalam pertemuan strategis tersebut, Dahnil juga meluruskan polemik mengenai penghargaan haji internasional yang kerap meminggirkan negara berkuota raksasa. Wamenhaj Arab Saudi secara terbuka mengakui bahwa indikator penilaian award tersebut memang sarat akan subjektivitas.

"Karena negara-negara besar yang jamaahnya terbesar sebutlah Indonesia, India, kemudian Pakistan, itu negara-negara yang penyumbang besar justru kemudian tidak masuk dalam award itu," papar Dahnil.

Parameter penilaian dianggap tidak setara (not apple to apple) karena menyamakan beban pengelolaan ratusan ribu jemaah dengan negara berkuota ratusan orang. Sebagai bentuk kesepahaman sejati, kedua kementerian sepakat untuk memulai persiapan operasional haji 1448 Hijriah secara bersama-sama mulai hari ini.

Bisnis.com, JEDDAH — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak melarang pemerintah daerah menggelar acara seremonial penyambutan jemaah haji secara berlebihan, agar jemaah bisa segera beristirahat setelah perjalanan panjang.

Hal tersebut disampaikan oleh Dahnil di Kantor Teknis Urusan Haji KJRI, Jeddah, Arab Saudi usai meninjau kantor tersebut pada Rabu (3/6/2026).

Dia menyebut bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, hingga wali kota telah menunjukkan dedikasi dan kepeduliannya kepada jemaah haji. Mereka telah banyak membantu saat keberangkatan dan beritikad baik untuk menyambut para jemaah haji saat kepulangan, tetapi Dahnil berpesan agar tidak membuat seremonial berlebihan.

"Mohon dipahami oleh para pejabat di daerah agar tidak terlalu banyak acara-acara seremonial karena jemaah haji kita itu sudah cukup letih, sudah cukup capek, agar kemudian bisa dipercepat untuk kembali ke kediamannya," ujar Dahnil kepada tim Media Center Haji (MCH) di Jeddah pada Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah berupaya mempercepat proses kepulangan jemaah haji ke Indonesia melalui koordinasi dengan pihak imigrasi dan bandara, sehingga bisa langsung menuju debarkasi lalu pulang ke rumah masing-masing.

Oleh karena itu, jangan sampai proses kepulangan jemaah menjadi tertahan oleh berbagai acara seremonial.

Dahnil telah memerintahkan para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenhaj agar tidak menggelar acara seremonial penyambutan jemaah haji secara berlebihan, apalagi jika acara itu lebih banyak berisikan pidato panjang dari rentetan pejabat, padahal semestinya jemaah haji bisa segera pulang dan beristirahat.

"Jadi, kami mohon dengan sangat agar tidak ada lagi acara-acara seremonial yang berlebihan, yang memakan waktu dan menyita energi para jemaah haji," ujar Dahnil.

Fase pemulangan jemaah haji gelombang pertama sudah dimulai sejak 1 Juni 2026. Pada hari pertama pemulangan jemaah haji, ada 17 kloter yang diberangkatkan dan dilepas langsung oleh Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah.

MAKKAH - Jarak pandang yang jauh dari Masjidil Haram ternyata tak selamanya berbanding lurus dengan tingginya keluhan jemaah haji. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, justru menemukan fakta sebaliknya saat meninjau Sektor 10 di kawasan Aziziyah, Makkah, Selasa 19 Mei 2026.

Dahnil melakukan inspeksi mendadak ke Hotel Al-Hidayah Tower untuk mengecek langsung kelaikan akomodasi jemaah. Hotel ini berjarak sekitar 12 kilometer dan menjadi lokasi pemondokan terjauh bagi jemaah haji Indonesia tahun ini.

Di luar dugaan, pemondokan yang berlokasi paling jauh dari pusat peribadatan ini justru mencatatkan rekor tingkat kepuasan tertinggi. Wamenhaj pun memuji kinerja operasional di sektor tersebut.

"Nah ternyata, justru yang minim komplain hari ini, yang minim pengaduan, itu adalah pelayanan di Hotel Al-Hidayah ini," tegas Dahnil kepada tim Media Center Haji, Rabu (20/5/2026).

Kepuasan jemaah ternyata ditopang kuat oleh fasilitas hotel yang sangat memadai bak berada di kampung halaman sendiri. Area pemondokan ini dilengkapi kantin representatif dan deretan warung yang menjajakan ragam kuliner khas Nusantara.

Tersedianya makanan Indonesia sukses mengobati kerinduan lidah para tamu Allah di tengah padatnya rangkaian ibadah. Fasilitas penatu mandiri dengan jumlah mesin cuci yang berlimpah juga disiapkan agar jemaah tidak perlu antre berjam-jam.

Lihat video: PANTAU FASILITAS! Tim Amirul Hajj Resmi Tiba di Mekkah, Siap Awasi Ibadah Haji



Dahnil langsung menginstruksikan para petugas sektor untuk menjaga performa kelengkapan fasilitas tersebut secara berkala. Mesin cuci yang kedapatan rusak harus segera diperbaiki demi mempertahankan kenyamanan maksimal jemaah.

Selain urusan logistik dan akomodasi, kesiapan sektor kesehatan tak luput dari bidikan inspeksi Wamenhaj. Dahnil meninjau langsung operasional klinik kesehatan yang bersiaga di Tower 4.

Menjelang fase puncak ibadah haji di Armuzna, tenaga medis dilarang keras hanya duduk pasif menunggu pasien datang. Tenaga kesehatan diinstruksikan wajib bersikap proaktif melakukan metode jemput bola ke setiap kamar jemaah yang sakit.

Pada kesempatan yang sama, Dahnil juga memastikan kesetaraan pelayanan bagi seluruh tamu Allah tanpa adanya diskriminasi sedikit pun. Jemaah haji mandiri dipastikan mendapat perlakuan dan fasilitas yang sama dengan mereka yang berangkat melalui kelompok bimbingan.

Seluruh petugas haji dilarang membeda-bedakan status maupun afiliasi kelompok bimbingan jemaah saat bertugas di lapangan. Negara dipastikan hadir secara utuh untuk melayani dan melindungi seluruh jemaah Indonesia hingga kembali ke Tanah Air.

JAKARTA - Pemerintah mulai menyiapkan transformasi ekosistem ekonomi haji sebagai bagian dari reformasi besar penyelenggaraan ibadah haji nasional di era Presiden Prabowo Subianto. Sebab, pemerintah menginginkan aktivitas haji dan umrah tidak hanya menjadi kegiatan ibadah, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi rakyat.

“Presiden ingin ekosistem haji tidak hanya kuat dari sisi pelayanan ibadah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Indonesia,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak kepada SindoNews, Selasa (19/5/2026).

Setiap tahunnya, lebih dari tiga juta masyarakat menjalankan ibadah umrah dan sekitar 221 ribu jemaah berangkat haji. Oleh karenanya, hal tersebut harus dimanfaatkan dengan diikuti pembangunan ekosistem ekonomi yang memberi manfaat lebih luas bagi jemaah dan industri nasional.

Dahnil menyampaikan, salah satu fokus pemerintah adalah revitalisasi fungsi asrama haji serta pembenahan tata kelola keuangan haji agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Karena menurutnya, pemerintah ingin memastikan pengelolaan dana haji berpihak pada kepentingan jemaah serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi haji nasional.

“Kami ingin pengelolaan dana haji benar-benar transparan, akuntabel, dan memberi manfaat langsung kepada jemaah maupun ekosistem ekonomi haji nasional,” ucap dia.

Selain aspek ekonomi, pemerintah juga menyiapkan program pembinaan jemaah melalui Direktorat Jenderal Bina Jemaah Haji dan Umrah. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pembinaan moral, sosial, dan nilai kebangsaan bagi jemaah haji Indonesia.

Pemerintah berharap transformasi haji tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan ibadah, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

JAKARTA - Sebanyak 460 petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi diberangkatkan ke Madinah, Jumat (17/4/2026). Keberangkatan ini menjadi gelombang perdana petugas haji untuk musim haji 1447 Hijriah atau 2026.

Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan para petugas tersebut dilepas dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dan dijadwalkan terbang ke Madinah, Arab Saudi pada sore hari.

"Hari ini saya melepas petugas PPIH Arab Saudi yang pertama. Mereka akan berangkat penerbangan jam 16.00 nanti. Jadi hari ini mereka akan diterbangkan ke Madinah," ujar Danhil usai pelepasan PPIH di Asrama Haji Pondok Gede.

Danhil merinci, total petugas yang berangkat pada hari ini mencapai sekitar 460 orang. Mereka terdiri dari petugas perlindungan jemaah (Linjam) serta petugas lainnya.

Dahnil menambahkan, keberangkatan ini merupakan gelombang pertama. Dalam beberapa hari ke depan, petugas lain akan diberangkatkan secara bertahap. Sebelumnya, tim advance juga telah lebih dulu berangkat pada 13 April 2026.

Lihat video: Kemenhaj Setop Wacana "War Tiket", Prioritaskan Persiapan Maksimal Haji 2026



Dahnil menjelaskan, ratusan petugas yang diberangkatkan ini akan menjalankan tugas lebih lama dibandingkan petugas lainnya, yakni sekitar 70 hari di Arab Saudi.

"Mereka adalah para petugas yang akan bertugas lebih lama dibandingkan dengan petugas yang lainnya. Rata-rata akan bertugas selama 70 hari di Arab Saudi," katanya.

Danhil pun mengimbau agar seluruh petugas menjaga kesehatan dan kesiapan mental selama bertugas di Arab Saudi. "Yang jelas kami pertama berharap teman-teman menjaga kesehatan, itu yang paling utama. Kemudian kedua, jaga kesiapan mentalnya, karena 70 hari itu waktu yang sangat lama," ujarnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir terhadap situasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Hal itu disampaikan Dahnil usai memberikan arahan dan melepas keberangkatan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (17/4/2026).

Danhil mengatakan, hingga saat ini Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memastikan kondisi tetap aman dan terkendali. Negara tersebut juga menjamin pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan baik.

“Sampai dengan hari ini Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memastikan semuanya baik-baik saja, semuanya bisa dikendalikan dan mereka menjamin proses perhajian tahun ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dahnil juga meyakini negara-negara yang tengah berkonflik memahami bahwa ibadah haji membawa pesan perdamaian bagi dunia. “Haji itu sejatinya membawa pesan perdamaian, ada pesan kesetaraan, ada pesan perlindungan terhadap perempuan, ada pesan tidak menyakiti bahkan tumbuh-tumbuhan dan hewan tidak boleh disakiti. Jadi ada pesan perdamaian,” katanya.

Menurut Dahnil, para pemimpin negara yang sedang berkonflik diharapkan mampu menangkap nilai-nilai tersebut, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji.

Lihat video: Kemenhaj Setop Wacana "War Tiket", Prioritaskan Persiapan Maksimal Haji 2026



Di sisi lain, Dahnil menekankan pentingnya kesiapan petugas haji dalam memberikan pelayanan optimal kepada jemaah. Tahun ini, pemerintah mengirim lebih dari 400 petugas yang akan diberangkatkan secara bertahap. “Mereka ini harus full melayani jemaah,” terangnya.

Dahnil mengungkapkan, tantangan pelayanan cukup besar mengingat karakteristik jemaah haji Indonesia di mana sebanyak 177 ribu jemaah dari 203 ribu jemaah masuk kategori risiko tinggi (risti) karena memiliki penyakit bawaan.

Selain itu, sekitar 55.000 jemaah merupakan lulusan sekolah dasar, dan sekitar 100.000 lainnya baru pertama kali bepergian ke luar negeri maupun naik pesawat. “Jadi tentu butuh pendampingan bukan hanya secara fikih, tapi hal-hal teknis,” ucapnya.

Dahnil menambahkan, mayoritas jemaah juga berasal dari kalangan pekerja informal, seperti petani sekitar 30%, serta buruh dan karyawan biasa sekitar 25%. Kondisi ini membuat peran petugas haji menjadi krusial dalam memastikan kelancaran ibadah para jemaah.

JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak, mengingatkan petugas haji agar menyiapkan mental sebelum bertugas di Tanah Suci. Sebab, tugas melayani jemaah tidak mudah karena sebagian besar jemaah berasal dari latar belakang sederhana, termasuk lulusan Sekolah Dasar (SD).

Selain itu, mayoritas jemaah juga masuk kelompok rentan lantaran memiliki penyakit resiko tinggi (Risti). "Sebagian besar jemaah kita itu 55.000 orang jemaah kita itu hanya lulusan SD. 56.000 lagi itu hanya lulusan SMP dan SMA," jelas Danhil saat memberi arahan kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (17/4/2026).

Mayoritas jemaah juga masuk kategori berisiko tinggi dari sisi kesehatan dan lansia. Jika dihitung, dari 203.000 calon jemaah, sebanyak 177.000 di antaranya merupakan kelompok rentan atau berisiko.

"Bahkan 25% jamaah kita itu adalah orang-orang yang sepuh, orang-orang yang tua. 177.000 dari total 203.000 jamaah reguler Indonesia itu adalah orang-orang yang dikategorikan Risti atau berisiko tinggi terutama terkait dengan kesehatan," katanya.

Melihat kondisi tersebut, Dahnil meminta petugas bekerja maksimal dan tidak mengkhianati harapan jemaah. Ia juga mengingatkan agar seluruh petugas tetap kompak dan mengikuti arahan pimpinan selama bertugas di Tanah Suci.

Lihat video: Garuda Indonesia Pastikan Kesiapan Penuh Layani Ibadah Haji 1447 H



"Oleh sebab itu, jangan mengkhianati harapan mereka untuk bisa menunaikan naik haji dengan baik. Mari kita tunaikan pelayanan kita semaksimal mungkin dengan kondisi jemaah yang saya jelaskan tadi," katanya.

Dahnil pun menekankan agar para petugas dapat menyiapkan mental sebelum bertugas. Terlebih mereka akan bertugas cukup lama.

"Rata-rata lama tinggal Anda di Saudi Arabia atau di Tanah Suci, baik itu Madinah, baik itu Makkah secara keseluruhannya bisa mencapai 70 hari," ujarnya.

Dahnil menekankan, lamanya waktu bertugas menjadi tantangan tersendiri karena petugas harus meninggalkan keluarga. Karena itu, Dahnil meminta petugas tidak hanya siap fisik, tetapi juga mental. "Oleh sebab itu, persiapan mental, mengelola mental itu hal yang penting," ucapnya.

Caption

Prosesi pelepasan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (17/4/2026) / Yuwantoro Winduajie