Bisnis.com, PALEMBANG — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Selatan menetapkan 15 tersangka dalam kasus dugaan fraud kredit senilai Rp90 miliar yang merugikan salah satu bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Palembang, Sumatra Selatan.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Listiyono Dwi Nugroho mengatakan tindak pidana tersebut diduga terjadi sepanjang 2022 hingga 2023 melalui pemberian fasilitas kredit post financing kepada 10 debitur.

Dalam praktiknya, para pelaku diduga memanfaatkan sejumlah perusahaan untuk mengajukan pencairan kredit menggunakan dokumen proyek yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Para debitur diduga menggunakan dokumen palsu berupa draft kontrak, invoice, hingga berita acara serah terima (BAST) yang seolah-olah berasal dari sejumlah perusahaan pemberi kerja,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, setelah kredit dicairkan, dana kemudian ditarik secara tunai maupun ditransfer ke sejumlah rekening tertentu. Pada akhirnya, seluruh fasilitas kredit tersebut mengalami kemacetan dan menimbulkan kerugian di bank pelat merah tersebut sekitar Rp90 miliar.

Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 15 tersangka yang terdiri atas oknum pegawai bank, direktur perusahaan, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam rangkaian pengajuan dan pencairan kredit.

Tersangka ES dan IAW diduga berperan sebagai pengendali pengajuan kredit dengan menggunakan dokumen proyek yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.Untuk mendukung proses tersebut, keduanya diduga dibantu AFD, ARP, dan FN yang berperan menyiapkan berbagai dokumen pendukung.

Selain itu, penyidik menetapkan JJ, LEG, HR, dan HNK sebagai tersangka karena diduga memberikan konfirmasi terkait proyek kepada pihak bank BUMN tadi sehingga pengajuan kredit dapat diproses dan dicairkan.

“Penyidikan masih terus berkembang untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa pidana serta memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Kasus ini bermula dari dua laporan polisi yang diterima Ditreskrimsus Polda Sumsel pada Juni 2024. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 48 saksi yang berasal dari pihak perbankan, perusahaan terkait, ahli dari Otoritas Jasa Keuangan, serta ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa kontrak, surat pesanan, dokumen tagihan, berita acara serah terima pekerjaan, kuitansi, standar operasional prosedur pemberian kredit, hingga hasil audit yang memperkuat dugaan tindak pidana.

Menurut Listiyono, penanganan perkara ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas industri jasa keuangan dari praktik fraud yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.

Para tersangka dijerat Pasal 49 Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP.

“Ancaman pidananya paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan chat di gawai yang sempat disita KPK terkait dugaan kasus suap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang adalah milik Kepala Dinas di Kabupaten tersebut.

Pasalnya, chat di dalam gawai itu dihapus dan diduga memiliki hubungan dengan perkara ini."Di antaranya adalah dalam bentuk handphone yang diduga milik pihak-pihak dinas atau yang merupakan kepala dinas," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (23/12/2025) malam.

Budi mengatakan tim penyidik akan mengekstrak perangkat elektronik yang disita untuk kemudian dianalisis guna mengumpulkan informasi sehingga penyidik dapat melakukan pengembangan kasus.

Termasuk, kata Budi, mencari pihak yang meminta untuk melakukan penghapusan pesan.

"Tentunya nanti dari BBE tersebut akan diekstrak jejak-jejak digitalnya, jejak-jejak komunikasi yang ada dalam handphone tersebut," jelasnya.

Penggeledahan itu berlangsung pada Senin (22/12/2025), di Komplek Perkantoran Kabupaten Bekasi. KPK menyita 49 dokumen berkaitan pengadaan proyek 2025-2026, serta menyita 5 handphone.

Pada Selasa (23/12/2025), tim lembaga antirasuah menggeledah rumah Ade Kuswara dan menyita sejumlah dokumen serta mobil Land Cruiser. Kemudian tim juga menggeledah kantor ayah Ade Kuswara, HM Kunang, di mana KPK menyita beberapa dokumen.

Sebagaimana diberitakan beberapa waktu lalu, KPK menangkap Ade Kuswara terkait kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Kader fraksi partai PDIP ini melakukan dugaan suap bersama ayahnya.

Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Surjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade bersama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar. Ade juga mendapatkan penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyebutkan bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.