Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan pemerintah dan DPR RI yang memperluas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur dan mengawasi bursa mineral serta komoditas strategis dinilai sebagai langkah yang wajar. Meski demikian efektivitasnya akan sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan.

Pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyampaikan, perluasan kewenangan OJK merupakan hal yang wajar seiring makin tingginya keterkaitan antara perdagangan komoditas dengan sektor keuangan, baik melalui pembiayaan, instrumen derivatif, manajemen risiko, maupun keterlibatan berbagai lembaga keuangan.

Selain itu, Trioksa menyebut bahwa kehadiran Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dalam struktur Dewan Komisioner OJK menunjukkan adanya upaya pemerintah memperkuat pengawasan secara terintegrasi dan menempatkan sektor komoditas sebagai bagian penting dari ekosistem keuangan nasional.

“Jika diimplementasikan dengan baik, kebijakan ini berpotensi meningkatkan transparansi transaksi, kualitas pelaporan, integritas pasar, serta mengurangi risiko asimetri informasi, manipulasi pasar, dan konflik kepentingan yang dapat merugikan pelaku usaha maupun masyarakat,” kata Trioksa kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Dalam jangka panjang, Trioksa memandang bahwa penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kredibilitas pasar komoditas Indonesia, memperkuat kepercayaan investor, dan mendukung pembentukan harga yang lebih efisien.

Namun, dia mengingatkan bahwa efektivitasnya akan sangat bergantung pada kejelasan pembagian kewenangan dengan kementerian dan lembaga terkait, serta kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang komoditas.

Tidak hanya itu, konsistensi pengawasan dan penegakan aturan berbasis risiko agar tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi maupun celah pengawasan juga menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan tersebut.

Dengan demikian, Trioksa menekankan bahwa perluasan mandat ini tidak hanya soal penambahan kewenangan. Hal ini juga merupakan upaya membangun pasar komoditas strategis yang lebih transparan, akuntabel, dan memiliki daya saing tinggi.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah dan DPR RI melalui Undang-Undang No. 4/2026 tentang Perubahan atas UU No.4./2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperluas mandat pengawasan OJK.

Dalam beleid itu, OJK mendapat mandat untuk mengatur dan mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis, sekaligus memperkuat struktur organisasi lembaga pengawas sektor keuangan tersebut.

Sejalan dengan perluasan mandat tersebut, struktur Dewan Komisioner OJK juga mengalami perubahan melalui penambahan satu jabatan baru, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang sekaligus menjadi anggota Dewan Komisioner OJK.

Perubahan itu tertuang dalam ketentuan Pasal 10 pada angka 7 dalam Pasal 8 yang mengatur susunan Dewan Komisioner OJK.

Dengan tambahan jabatan baru tersebut, susunan Kepala Eksekutif OJK kini mencakup tujuh bidang pengawasan, yakni Pengawas Perbankan, Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Kripto, Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, serta Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI menyatakan siap untuk mengoptimalkan rilis informasi berbahasa Inggris setelah penyedia indeks global MSCI menurunkan status penilaian atas kriteria information flow pasar saham Indonesia.

Berdasarkan laporan tahunan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang diterbitkan bulan ini, lembaga penyedia indeks saham itu menurunkan status information flow Indonesia dari positif (+) ke negatif (-). Kriteria ini menjadi satu-satunya penilaian MSCI terhadap Indonesia yang disesuaikan, apabila dibandingkan dengan laporan per Juni 2025. Status information flow Indonesia saat itu masih dinilai positif (+).

MSCI Global Market Accessibility Review adalah laporan evaluasi tahunan yang sangat memengaruhi inklusi indeks dan kategori pasar saham berbagai negara (Developed, Emerging, maupun Frontier). Ada 18 kriteria pengukuran yang digunakan MSCI pada laporan tersebut untuk menunjukkan kemudahan berinvestasi untuk investor asing.

Pemerintah menyebut turunnya penilaian information flow itu menandakan perhatian terhadap aspek transparansi maupun integritas pasar saham RI. Untuk itu, pemerintah siap mengoptimalkan penyediaan informasi saham dalam bahasa Inggris guna peningkatan kemudahan akses bagi investor global.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, catatan dari laporan MSCI ini sebagai penegasan atas arah agenda reformasi pasar modal yang telah dan sedang berjalan. Sebab, status negatif (-) mengindikasikan diperlukannya suatu langkah perbaikan.

"Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah Pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret, mulai dari penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Airlangga menyoroti penilaian MSCI bahwa akses, ukuran, dan likuiditas pasar Indonesia tetap memadai. Selain itu, tidak terdapat isu pembatasan kepemilikan asing yang menjadi sorotan pada tinjauan tahun ini.

Ruang perbaikan yang disoroti oleh laporan MSCI terbaru ini berfokus pada peningkatan kualitas keterbukaan struktur kepemilikan saham dan penguatan integritas pembentukan harga.

Menko Perekonomian sejak 2019 ini menyebut, area itu justru tengah menjadi prioritas dalam agenda reformasi pasar modal yang dilakukan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Secara agregat, MSCI disebut menyatakan terdapat lebih banyak perbaikan dibandingkan penurunan penilaian di kelompok emerging markets pada siklus tahun ini. Penyesuaian penilaian aksesibilitas pasar pada 2026 hanya dialami oleh Indonesia dan Turki.

Akan tetapi, Airlangga menggarisbawahi bahwa penyesuaian ini belum mengubah status Indonesia sebagai pasar negara berkembang. Keputusan klasifikasi pasar secara resmi akan diumumkan MSCI melalui Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026.

"Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor," tegasnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah dan OJK disebut telah menempatkan penguatan transparansi dan integritas pasar sebagai prioritas. Catatan MSCI sejalan dengan arah reformasi yang tengah dipercepat oleh OJK, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), serta sinergi kebijakan lintas otoritas.

Upaya reformasi ini dilakukan dalam delapan langkah kebijakan. Pertama, kebijakan free float dari 7,5% menjadi 15% untuk meningkatkan likuiditas pasar yang sudah berlaku efektif Maret 2026 dengan pemenuhan bertahap.

Kedua, transparansi kepemilikan manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO) melalui pengembangan sistem dan keterbukaan kepemilikan. Upaya ini sudah berjalan, namun terus diperkuat.

Ketiga, keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%. Tahapan ini sudah berlaku dengan publikasi rutin sejak Maret 2026.

Keempat, akselerasi demutualisasi BEI yang berada dalam proses. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, demutualisasi BEI ini masuk ke dalam revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah disahkan DPR.

Kelima, pendalaman pasar terintegrasi melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20% dengan fokus saham LQ45.

Keenam, penguatan penegakan aturan dan sanksi. Ketujuh, perbaikan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance). Kedelapan, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.

Airlangga menuturkan, langkah-langkah tersebut diperkuat oleh fondasi makroekonomi yang terjaga. Stabilitas nilai tukar, inflasi yang terkendali, serta bauran kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati menjadi jangkar kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah disebut meyakini kombinasi reformasi struktural pasar modal dan stabilitas makroekonomi akan terus memperkuat daya tarik dan kredibilitas pasar Indonesia di mata investor institusi global.

Pada sisi sektor eksternal, pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya menjaga kepercayaan pasar melalui bauran kebijakan seperti penyesuaian suku bunga acuan menjadi 5,75% pada Juni 2026.

Upaya lain yang dilakukan mencakup penguatan stabilitas dan pendalaman pasar valuta asing, pengelolaan pembiayaan yang prudent termasuk penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi valuta asing, serta penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga kecukupan likuiditas.

Pemerintah kemudian mengimbau pelaku pasar untuk tetap tenang dan menyikapi hasil review ini secara proporsional. Airlangga mengatakan, otoritas terus berkoordinasi dengan MSCI dan komunitas investor global, serta memastikan agenda reformasi berjalan konsisten menjelang pengumuman klasifikasi pada 23 Juni 2026 dan siklus peninjauan berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai risiko utama pasar saham Indonesia saat ini bukan pada potensi kehilangan status sebagai emerging market, melainkan berlanjutnya diskon valuasi yang dapat bertahan lebih lama di tengah persepsi risiko investor global.

Karena itu, IHSG diprediksi masih menghadapi tantangan aksi jual investor asing setelah rilis laporan MSCI Global Market Accessibility Review – June 2026.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, menyebut selama belum terjadi perbaikan yang signifikan pada aspek transparansi, kualitas free float, dan integritas pasar, investor asing berpotensi tetap mempertahankan posisi underweight terhadap Indonesia.

“Risiko utama bukanlah hilangnya status sebagai emerging market, melainkan kemungkinan bahwa diskon valuasi Indonesia akan bertahan lebih lama,” tulis Liza dalam publikasi risetnya, Jumat (19/6/2026).

Dalam laporan bertajuk MSCI Global Market Accessibility Review – June 2026,MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada aspek Information Flow dari “+” menjadi “-”. Penurunan ini menjadi salah satu sorotan utama dalam review aksesibilitas pasar global tahun ini.

MSCI menyebut sejumlah faktor utama yang menjadi perhatian, antara lain terbatasnya transparansi struktur kepemilikan saham, informasi perusahaan yang belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris, serta kekhawatiran terhadap kualitas free float dan investabilitas sejumlah saham di Indonesia.

Selain itu, MSCI juga menyoroti adanya indikasi praktik perdagangan terkoordinasi, yang dinilai dapat mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar.

Menurut Liza, poin tersebut menjadi perhatian penting karena menunjukkan bahwa MSCI tidak hanya menyoroti aspek keterbukaan informasi, tetapi juga mulai mempertanyakan integritas proses price discovery di pasar modal Indonesia.

Meski terdapat penurunan pada aspek Information Flow, Kiwoom menegaskan status Indonesia sebagai emerging market masih relatif aman.

Secara umum, Indonesia masih mencatat skor yang baik pada berbagai indikator aksesibilitas pasar, seperti keterbukaan terhadap investor asing, regulasi pasar, infrastruktur perdagangan, hingga ketersediaan instrumen investasi.

Dengan demikian, tantangan Indonesia saat ini dinilai lebih terfokus pada aspek tata kelola, transparansi, arus informasi, dan kualitas pembentukan harga, bukan pada ukuran pasar maupun likuiditas.

Kiwoom juga menilai peluang Indonesia untuk diturunkan menjadi frontier market masih rendah. Hal ini karena klasifikasi MSCI tidak hanya bergantung pada satu indikator, melainkan tiga pilar utama, yakni tingkat perkembangan ekonomi, ukuran dan likuiditas pasar, serta aksesibilitas pasar.

Dari sisi ukuran dan likuiditas, Indonesia dinilai masih jauh lebih besar dibandingkan pasar frontier, baik dari kapitalisasi pasar maupun volume perdagangan.

Menurut Liza, dampak yang lebih relevan dari temuan MSCI bukanlah potensi perubahan klasifikasi, melainkan meningkatnya risk premium terhadap pasar Indonesia.

MSCI dinilai memperkuat narasi bahwa meskipun valuasi Indonesia terlihat menarik, isu transparansi dan kualitas pembentukan harga masih menjadi hambatan bagi investor global untuk meningkatkan eksposur.

Kondisi ini tercermin dari masih tingginya arus keluar investor asing secara year-to-date, serta meningkatnya perhatian terhadap struktur kepemilikan akhir sejumlah emiten, dan pergerakan harga saham yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan fundamental.

IHSG ditutup melemah 48,40 poin atau sebesar 0,78% ke level 6.172,34 pada Kamis (18/6/2026). IHSG telah menurun 28,62% secara year-to-date (YtD), dengan net sell asing Rp65,05 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Jajaran direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2026 hingga 2030 dihadapkan pada tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan pasar terutama dari investor asing.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui telah menetapkan nama-nama calon anggota direksi terpilih BEI untuk masa jabatan 2026 – 2030. Dalam ketetapan tersebut, Jeffrey Hendrik terpilih untuk menduduki posisi Direktur Utama.

Berdasarkan dokumen OJK yang beredar, keputusan diambil setelah pihak otoritas mempertimbangkan pengajuan dari 5 Kelompok Pemegang Saham BEI. OJK kemudian melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) melalui Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Adapun penetapan susunan direksi ini merujuk pada Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek. Para calon terpilih nantinya akan diangkat secara resmi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BEI 2026.

Pengamat Pasar Modal sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Budi Frensidy, menilai pelaku pasar tidak terlalu fokus pada latar belakang figur yang mengisi kursi kepemimpinan BEI.

Fokus utama investor justru menyoroti kemampuan direksi baru dalam menavigasi bursa setelah periode yang diwarnai koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), aksi jual bersih asing, serta isu aksesibilitas pasar.

“Pelaku pasar berharap BEI dapat menjadi lebih proaktif dalam meningkatkan likuiditas, memperkuat perlindungan investor, dan memperbaiki persepsi pasar Indonesia di mata investor global,” ujar Budi kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Lebih lanjut, direksi baru dinilai harus mampu menjawab berbagai isu sensitif yang belakangan menjadi perhatian indeks global seperti MSCI dan FTSE. Isu-isu utama ini mencakup kepastian porsi saham publik yang beredar atau free float efektif, persoalan likuiditas, hingga struktur kepemilikan saham.

Menurut Budi, keberhasilan direksi dalam membenahi isu tersebut jauh lebih berdampak bagi masa depan pasar modal daripada sekadar mengejar target angka transaksi harian ataupun jumlah initial public offering (IPO).

“Tantangan terbesar direksi baru bukan menaikkan IHSG dalam jangka pendek, melainkan mengembalikan kepercayaan investor asing,” pungkasnya.

Pandangan senada datang dari Founder Republik Investor Hendra Wardana. Dia mengungkapkan bahwa kepemimpinan baru BEI di bawah kepemimpinan Jeffrey Hendrik telah memasuki masa kerja di tengah volatilitas tinggi, ketidakpastian suku bunga global, dan fluktuasi arus modal asing.

Oleh karena itu, ekspektasi utama investor sebenarnya tidak semata-mata mendorong indeks naik dalam jangka pendek, melainkan menghadirkan kepastian, stabilitas, dan kepercayaan terhadap mekanisme pasar.

Hendra menyatakan ada tiga agenda besar yang menjadi ukuran keberhasilan manajemen baru bursa, yaitu penguatan integritas pasar dari praktik manipulasi harga, peningkatan likuiditas agar tidak terkonsentrasi pada saham tertentu melalui penguatan peran market maker, serta peningkatan kualitas emiten baru.

“Investor saat ini semakin selektif dan lebih mengutamakan perusahaan dengan tata kelola yang baik, prospek bisnis yang jelas, dan keterbukaan informasi yang memadai. Karena itu, keberhasilan bursa tidak lagi diukur hanya dari jumlah perusahaan yang melantai, tetapi juga dari kualitas perusahaan,” tuturnya.

Terkait program kerja 100 hari pertama masa jabatan, baik Budi maupun Hendra sepakat bahwa pelaku pasar sejatinya tidak menunggu adanya perubahan regulasi yang spektakuler. Investor lebih menantikan adanya arah kebijakan dan peta jalan yang jelas serta kredibel dari manajemen baru bursa.

Hendra menambahkan, salah satu aspirasi konkret yang ditunggu pasar dalam jangka pendek adalah peningkatan transparansi data perdagangan, termasuk pengkajian kembali keterbukaan broker summary secara lebih real-time.

Hal ini dinilai penting bagi investor ritel demi menciptakan ruang kompetisi yang adil dalam membaca dinamika penawaran dan permintaan di pasar modern.

Selain itu, keandalan sistem teknologi informasi dan kejelasan mekanisme penghentian sementara perdagangan atau suspensi turut menjadi perhatian.

Pada akhirnya, Hendra menuturkan bahwa ukuran keberhasilan direksi baru dalam 100 hari pertama bukanlah seberapa tinggi IHSG bergerak, melainkan komitmen nyata dalam membangun fondasi pasar. Komunikasi yang lebih baik dan respons cepat terhadap isu pasar akan menjadi sinyal penentu.

“Investor tidak mengharapkan keajaiban dalam 100 hari pertama, tetapi mereka menunggu sinyal yang jelas bahwa BEI bergerak menuju pasar yang lebih transparan, lebih likuid, dan lebih berintegritas,” ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Tuntasnya seluruh proposal reformasi integritas pasar mo­­­dal Indonesia menandai lebih dari sekadar capaian kebijakan, melainkan titik balik struktural. Untuk pertama kalinya, Indonesia tidak ha­­­nya merespons standar glo­­­bal, tetapi secara proaktif membentuk ulang fondasi transparansi, investabilitas, dan kredibilitas pasarnya.

Mengutip Kepala Eksekutif Pengawas PMDK OJK, reformasi ini mencakup pembu­­ka­­­an data kepemilikan sa­­­ham di atas 1%, penguatan kla­­­sifikasi investor menjadi 39 kategori, serta penyesuaian free float menjadi 15%. Tidak kalah penting, implementasi High Shareholding Concentration (HSC) sebagai early warning mechanism dan akses informasi pemilik manfaat hingga tingkat pemegang saham minimal 10%, mempertegas arah baru pasar yang lebih transparan, akuntabel, dan terukur.

Sebelumnya, pasar menghadapi tekanan yang tidak ring­an. Sepanjang Maret 2026, IHSG terkoreksi 14,42% bulanan dan 18,49% ta­­­hunan. Tekanan ini berasal dari kombinasi dinamika global, faktor domestik, dan penilaian global index provi­­der yang memicu reposisi por­tofolio investor global. Hal ini tecermin dalam arus dana yang mencatatkan net sell asing sebesar Rp23,34 triliun.

Sekilas, kondisi ini dipersepsikan sebagai sinyal pe­­­le­­­mahan. Namun, jika di­­­­lihat lebih dalam, fondasi pasar justru menunjukkan daya tahan yang relatif ku­­­at. Likuiditas tetap terjaga dengan RNTH sebesar Rp20,66 triliun, sementara bid-ask spread masih berada dalam rentang yang stabil. Ba­­­sis investor domestik juga terus menguat mencapai 24,74 juta atau tumbuh 21,51% tahunan.

Di sektor pengelolaan in­­­vestasi, kinerja menunjukkan tren positif. AUM mencapai Rp1.084,10 triliun serta net subscription reksa dana masih kuat di Rp29,12 triliun. Bahkan, di tengah tekanan, fungsi intermediasi tetap berjalan dengan penghimpunan dana korporasi mencapai Rp51,96 triliun dan pipeline yang tetap solid. Dengan kata lain, apa yang terjadi saat ini lebih mencerminkan fase penyesuaian bukan pelemahan fundamental.

SEJARAH KETAHANAN

Menarik untuk menengok kembali pola historis pasar modal Indonesia. Sejarah me­­nunjukkan bahwa IHSG tidak asing terhadap tekanan, justru telah berkali-kali melewati episode krisis dengan karakter pemulihan yang relatif cepat.

Pada krisis Asia 1997, IHSG terkoreksi sekitar 31,96%, tetapi pulih dalam waktu se­­­kitar 3 bulan. Pada 1998 turun sekitar 18,69%, bahkan kali ini pulih dalam 1 bulan. Tekanan dotcom crash tahun 2000 menurun 21,64%, pulih dalam 9 bu­­­lan, sementara guncangan global akibat peristiwa 9/11 pada 2001, turun 23,76%, tetapi kembali stabil dalam waktu 5 bulan. Saat pada krisis keuangan global 2008, IHSG turun sekitar 31,61% dan mampu pulih dalam 6 bulan.

Memasuki periode yang lebih modern, pola tersebut pada dasarnya tetap konsisten. Satu-satunya pengecualian terjadi pada pandemi Covid-19 tahun 2020, IHSG terkoreksi sangat tajam mencapai 75,86% dan memerlukan 3,5 tahun untuk pulih sepenuhnya. Namun, konteksnya berbeda karena yang terganggu bukan hanya pasar keuangan, tetapi juga aktivitas ekonomi riil secara global. Di luar periode tersebut, karakter pemulihan tetap ce­­­pat. Bahkan pada 2025, saat tarif resiprokal AS, IHSG pulih hanya sekitar 2 bulan.

Kesimpulannya adalah selama tekanan tidak merusak fundamental ekonomi domestik, pasar modal Indonesia cenderung mampu pulih de­­­ngan cepat. Pertanyaannya, apakah pola tersebut akan kembali terulang pada kondisi saat ini? Bagaimana posisi pasar saat ini?

Secara umum, kondisi saat ini mirip dengan episode se­­­be­­­lumnya, tekanan berasal dari eksternal, terutama geopolitik dan dinamika li­­­kui­ditas global. Namun, per­­lu dicatat bahwa pasar In­­­do­­­ne­­­sia kini sedang mengalami structural upgrade melalui re­­­formasi integritas yang kom­­­prehensif. Jika pada masa lalu pasar pulih tanpa perubahan struktur yang signifikan, maka kali ini pemulihan berpotensi berlangsung dalam kerangka pasar yang lebih berkualitas.

ARAH KE DEPAN

Meski demikian, struktur pasar saat ini didominasi oleh investor ritel, sementara peran investor institusi domestik belum optimal, sehingga pasar relatif sensitif terhadap volatilitas jangka pendek dan arus dana asing. Oleh karena itu, reformasi perlu diiringi dengan pendalaman pasar yang agresif agar ketahanan jangka panjang dapat terwujud.

Pada titik ini, pasar berada pada persimpangan yang menarik. Apakah tekanan mengikuti pola historis, di mana IHSG pulih dalam wak­tu singkat? Ataukah re­­­formasi yang berlangsung membutuhkan waktu lebih panjang sebelum stabilitas baru terbentuk?

Jika reformasi mampu me­­­ningkatkan kepercayaan investor dan faktor eksternal tidak menjadi krisis sistemik, maka probabilitasnya mengarah pada skenario rebound yang cepat. Namun, jika tekanan global berlanjut dan adaptasi pasar membutuhkan waktu, maka fase penyesuaian bisa lebih panjang. Sejarah memberi optimisme. Reformasi memberi arah. Kini, pasar harus membuktikan keduanya bisa berjalan beriringan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya terkait usulan demutualisasi bursa sebagaimana tercantum revisi Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Namun OJK memberikan sejumlah catatan jika demutualisasi ingin diterapkan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan usulan demutualisasi BEI harus mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk mencegah penguasaan oleh pihak tertentu.

"Perubahan ini perlu dirumuskan secara hati-hati agar tetap menjaga profesionalisme Bursa Efek, mencegah penguasaan oleh pihak tertentu, dan memastikan tata kelola yang profesional, transparan, efektif, efisien, dan berkeadilan," katanya saat rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa OJK mendukung demutualisasi dengan penekanan bahwa setiap perubahan struktur kepemilikan harus tetap menjaga integritas pasar dan tidak mengurangi profesionalisme OJK sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan

Secara rinci, usulan akan dicantumkan dalam Pasal 8 yang berisikan 4 ayat, Pasal 8A dihapus, dan Pasal 88 berisikan 3 ayat. Dalam Pasal 88 ayat (2) diusulkan bahwa kepemilikan saham oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek

Perempuan dengan sapaan Kiki itu menyampaikan bahwa OJK memiliki catatan penting pada Pasal 8 agar dijelaskan secara rinci terkait pendirian dan hal teknis pemegang saham.

"Terkait Pasal 8, perlu penegasan pengaturan lebih lanjut mengenai pendirian dan hal teknis tentang pemegang saham Bursa Efek termasuk diverifikasi kepemilikan dan tata kelola, diatur dalam POJK," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kiki juga merespons positif usulan sumber pendapatan OJK yang berasal dari surplus Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta penerimaan lainnya.

Penerimaan lainnya berasal dari sanksi administratif, hasil pengelolaan atau penyimpanan penerima OJK, denda terkait pengadaan barang dan jasa, hasil pemanfaatan aset, dan penerimaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Usulan tersebut direncanakan berlaku pada tahun 2028, di mana jika terjadi kelebihan pendapatan maka akan dikembalikan ke kas negara.

"Posisi OJK pada dasarnya mendukung arah perubahan tersebut dengan penekanan bahwa pengaturan sumber pendanaan baru harus tetap menjamin keberlangsungan anggaran OJK dan profesionalisme kelembagaan OJK," ucapnya.

Menurutnya usulan perubahan tersebut dapat mengurangi beban langsung kepada pelaku sektor jasa keuangan dan mendukung efisiensi hingga memperkuat daya saing.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan papan pemantauan khusus dengan mekanisme Full Call Auction (FCA) dinilai berisiko merugikan investor publik. Sementara itu, regulator pasar modal menyebut keberadaan papan FCA justru untuk meningkatkan transparansi.

Pelaku pasar mencermati sejumlah kriteria dalam papan pemantauan khusus pada praktiknya cukup berisiko. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy memandang terdapat satu peraturan yang perlu dihapuskan, yang menurutnya tidak transparan.

“Penghapusan kriteria yang tidak jelas aturannya, alias tidak transparan. Yang nomor 11,” ujar Budi, Rabu (1/4/2026).

Adapun kriteria yang dimaksud Budi tersebut adalah kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Budi meminta BEI untuk menghapus peraturan yang merugikan investor maupun emiten.

Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengamini bahwa investor publik cukup dirugikan dengan kebijakan FCA ini. Menurutnya, dengan adanya FCA, harga saham bisa turun sampai Rp1 dan hanya menguntungkan perusahaan broker.

Teguh tak menampik nilai transaksi BEI memang naik sejak adanya kebijakan FCA ini. Akan tetapi, menurutnya saat ini dengan nilai transaksi BEI yang meningkat seiring ramainya transaksi yang digerakkan saham-saham konglomerat membuat papan FCA tidak relevan lagi.

“Tapi kan sekarang nilai transaksi Bursa sudah naik. Jadi [FCA] tidak relevan lagi,” ucapnya, Rabu (1/4/2026).

Pendapat berbeda disampaikan Pengamat Pasar Modal Reydi Octa. Menurutnya, evaluasi papan FCA yang direncanakan Bursa menurutnya memang sudah tepat, karena dalam praktiknya ada beberapa kriteria yang berisiko menangkap saham yang sebenarnya masih layak ditransaksikan secara normal.

“Kriteria yang menurut saya perlu ditinjau adalah yang berbasis harga seperti saham Rp50 tanpa melihat kualitas fundamental, jadi bukan sekadar level harga,” tutur Reydi, Rabu (1/4/2026).

Reydi memandang papan FCA masih relevan sebagai langkah BEI untuk menjaga integritas pasar, terutama dalam meredam volatilitas ekstrem dan praktik spekulatif di saham-saham berisiko tinggi.

Namun, lanjutnya, setelah dua tahun berjalan, memang perlu dilakukan penyesuaian terhadap papan FCA agar tidak terlalu menekan likuiditas dan minat investor di saham lapis bawah.

Ke depan, Reydi melihat tantangan bagi BEI adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan efisiensi pasar. Jika terlalu ketat, pasar akan menjadi kurang likuid, tetapi jika terlalu longgar, maka risiko manipulasi meningkat.

“Jadi yang dibutuhkan bukan penghapusan FCA, tetapi penyempurnaan kriteria agar lebih presisi,” katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis, kritik kencang datang ke BEI pada 2024 lalu ketika kebijakan PPK FCA mendera saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik Prajogo Pangestu. Saham BREN merupakan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia sehingga fluktuasinya akan memengaruhi laju IHSG secara keseluruhan.

Saham BREN disuspensi pada 27 Mei 2024, dan suspensi dibuka kembali pada 29 Mei 2024. Dengan masa suspensi lebih dari 1 hari perdagangan, maka saham BREN telah memenuhi syarat untuk masuk ke PPK FCA, yaitu kriteria 10.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengungkapkan salah satu pekerjaan rumah (PR) yang akan dibenahi BEI tahun ini adalah revisi peraturan papan pemantauan khusus, selain membenahi free float dan transparansi pasar imbas MSCI. Jeffrey mengklaim nantinya, perubahan pada papan pemantauan khusus ini akan bersifat progresif.

“Ada sebagian kriteria yang tidak perlu lagi ada di papan pemantauan khusus. Kriterianya akan jauh lebih berkurang,” ujar Jeffrey ditemui pekan lalu.

Akan tetapi, Jeffrey masih enggan merinci penyesuaian apa saja yang akan dilakukan BEI dan kriteria apa saja yang akan dihilangkan perihal perubahan progresif ini. Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat 11 kriteria dalam papan pemantauan khusus ini.

Jeffrey juga menuturkan mekanisme bid and offer dalam papan FCA nantinya akan ditambahkan. Revisi peraturan pada papan FCA ini akan dilakukan pada kuartal II/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut sanksi bagi pelaku pasar yang melakukan manipulasi pasar telah diatur, baik dalam Peraturan OJK maupun peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan mekanisme untuk sanksi delisting ataupun suspensi bagi saham-saham yang diduga melakukan manipulasi pasar telah diatur di POJK maupun BEI.

“Setiap kejadian atau kondisi manipulasi harga, ada konsekuensi tindakan sanksi tertentu,” ucap Hasan di Gedung BEI, Rabu (4/2/2026).

Dia melanjutkan dalam tahap awal, saham-saham yang terindikasi memiliki potensi manipulasi dapat ditempatkan dalam status unusual market activity (UMA). Menurutnya, penetapan UMA bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan investor sebelum mengambil keputusan investasi lebih lanjut.

Selanjutnya, kata Hasan, apabila dari hasil pengawasan tersebut ditemukan pelanggaran yang lebih serius, maka sanksi dapat ditingkatkan hingga suspensi perdagangan saham.

“Jadi mekanismenya masih sama, hanya mungkin kalau diperhatikan, salah satu poin rencana aksi peningkatan reformasi integritas adalah kami akan lebih hadir untuk menegakkan itu. Melakukan enforcement secara terukur, sesuai dengan fakta dan temuan pengawasan yang dilakukan, baik di tingkat bursa maupun di tingkat OJK sebagai pengawas,” tutur Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menuturkan OJK belum mendapatkan informasi lebih rinci mengenai kasus manipulasi pasar PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA). Menurutnya, OJK akan melakukan pertemuan terkait dengan hasil pengawasan sebelumnya

“Belum, belum saya dapatkan informasi rincinya. Tapi nanti seperti yang saya sampaikan, karena ini kejadian terkini, kami akan lakukan dulu pertemuan terkait dengan hasil pengawasan sebelumnya dan nanti kita lihat ke depannya,” ujar Hasan.

OJK akan melihat apakah ada eskalasi kembali berdasarkan fakta baru dan proses hukum yang terjadi.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjabarkan penyidik baru saja menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus manipulasi initial public offering (IPO) PIPA. Mereka adalah eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisial Boi Hutagalung, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial Ridwan Erviansyah.

Sebagai pengembangan kasus itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Shinhan Sekuritas pada Selasa (3/2/2026). Perusahaan itu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek atau underwriter dalam IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Sementara itu, Bareskrim Polri juga menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakup DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA), serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam proses penyidikan diketahui bahwa saham yang ditransaksikan untuk dijadikan underlying asset produk reksa dana MPAM berasal dari pasar negosiasi dan pasar reguler. Transaksi tersebut dilakukan menggunakan akun reksa dana antara ESO dan ESI yang merupakan adik dari ESO, serta perusahaan-perusahaan afiliasi PT MPAM.

“Dalam hal ini, ESO dan kawan-kawan menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi yang berada pada produk reksa dana PT MPAM dengan harga yang murah. Selanjutnya, dijual kembali kepada reksa dana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi,” dikutip dari Antara.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 44 orang saksi dan ahli, termasuk ahli pidana dan ahli pasar modal. Selain itu, penyidik memblokir 14 subrekening efek milik PT MPAM dan afiliasinya. Dari jumlah tersebut, enam subrekening efek merupakan milik reksa dana dengan nilai aset saham sekitar Rp467 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) angkat suara ihwal 8 aksi reformasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya membenahi pasar modal Tanah Air. Meski dinilai sebagai langkah perbaikan integritas pasar modal, PAEI menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut penting dilakukan secara bertahap dan proporsional.

Ketua Umum PAEI David Sutyanto, menerangkan bahwa 8 aksi reformasi pasar modal itu telah dirancang untuk memperkuat integritas pasar melalui peningkatan transparansi, tata kelola, dan likuiditas perdagangan saham. Hal itu dinilai penting untuk menjawab tantangan struktural pasar modal sekaligus meningkatkan kepercayaan investor global maupun domestik.

“Reformasi ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia. Dengan kebijakan yang presisi dan kolaboratif, kepercayaan investor domestik maupun global akan semakin menguat,” kata David dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).

Pasalnya, PAEI menilai bahwa efektivitas reformasi pasar modal akan sangat bergantung pada terbukanya informasi di pasar modal. Dengan kata lain, integritas data dan tata kelola emiten menjadi fondasi utama bagi terbentuknya kepercayaan pasar dalam berinvestasi di Tanah Air.

Terhadap rencana penambahan batas minimumfree floatdan transparansi kepemilikan misalnya, PAEI menilai bahwa hal itu mampu memperbesar likuiditas hingga memperbaiki persepsi investor terhadap kredibilitas pasar modal Indonesia, yang belakangan tengah masuk dalam fase kritis.

Meskipun begitu, implementasi kebijakan ini bukan tanpa kritik. PAEI menilai, penting bagi OJK untuk menerapkan pendekatan yang adaptif guna mendorong keseimbangan antara perlindungan investor dan aktivitas perdagangan yang sehat.

“PAEI mengingatkan agar implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap dan proporsional. Pendekatan yang adaptif dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan kelancaran aktivitas perdagangan, tanpa menimbulkan gejolak yang berlebihan di pasar,” tegas David.

8 Poin Langkah Percepatan Reformasi Pasar Modal:

1. Kebijakan free float

OJK akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15% sesuai standar global, berlaku bagi IPO baru dengan masa transisi bagi emiten eksisting.

2. Transparansi ultimate beneficial ownership (UBO)

Penguatan keterbukaan UBO dan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan kredibilitas serta daya tarik investasi pasar modal.

3. Penguatan data kepemilikan saham

KSEI diperintahkan memperdalam data kepemilikan saham secara lebih granular dan andal, termasuk klasifikasi tipe investor sesuai praktik global.

4. Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Demutualisasi didorong untuk memperkuat tata kelola dan memitigasi benturan kepentingan, dengan koordinasi intensif antara OJK dan pemerintah.

5. Penegakan peraturan dan sanksi

OJK memperkuatenforcementsecara tegas dan berkelanjutan terhadap pelanggaran, termasuk manipulasi transaksi dan penyampaian informasi menyesatkan.

6. Penguatan tata kelola emiten

Direksi, komisaris, dan komite audit diwajibkan mengikuti pendidikan berkelanjutan, serta penyusun laporan keuangan emiten harus memiliki sertifikasi akuntan.

7. Pendalaman pasar terintegrasi

Inisiatif pendalaman pasar dipercepat dari sisi demand, supply, dan infrastruktur secara terintegrasi lintas pemangku kepentingan.

8. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan

Sinergi dengan pemerintah, SRO, pelaku industri, dan pihak terkait terus diperkuat untuk memastikan reformasi struktural berjalan berkesinambungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pasar modal memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, menurutnya, kepercayaan investor menjadi kunci utama datangnya investasi langsung, baik dari dalam maupun luar negeri.

Rosan menekankan pembentukan harga saham harus sepenuhnya mencerminkan mekanisme pasar, yang terjadi melalui interaksi wajar antara permintaan dan penawaran. Pasalnya, intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap harga saham berpotensi merusak kredibilitas dan integritas pasar modal.

"Selama harga saham itu murni dari pembentukan harga pasar, berapa pun nilainya itu tidak akan menjadi masalah. Mau nilainya sangat tinggi pun, tidak akan menjadi isu, karena investor domestik maupun global akan melihat valuasi perusahaan secara objektif," jelas Rosan di Bursa Efek Indonesia, Minggu (1/2/2026).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Morgan Stanley Capital International (MSCI) resmi mengumumkan pembekuan sementara terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berlaku efektif segera.

Selain itu, MSCI juga menyoroti data kepemilikan saham dari KSEI/IDX dinilai belum cukup transparan. Struktur kepemilikan banyak emiten dianggap buram (opacity), konsentrasi pemegang saham terlalu tinggi di sejumlah saham. Dengan demikian ada kekhawatiran praktik perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga wajar.

"Oleh sebab itu kami melihat dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita meningkatkan kualitas transparansi, akuntabilitas dari pasar modal kita, yang seharusnya kita lakukan sedari dulu," pungkas Rosan.

Adapun, Indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat melemah 6,94% pada level 8.329,60 dalam sepekan atau pada periode 26 Januari-30 Januari 2026. Kapitalisasi pasar bursa ikut menguap sebanyak Rp1.198 triliun sepekan.

Di tengah sentimen MSCI, volatilitas IHSG sangat tinggi pada pekan ini. Bahkan, IHSG mengalami dua kali pembekuan perdagangan sementara atau trading halt.

Pertama, trading halt diberlakukan BEI pada Rabu (28/1/2026) pukul 13.43–14.13 WIB setelah IHSG jatuh 8%. Kedua, IHSG kembali jeblok 8% pada pukul 09.26 perdagangan Kamis (29/1/2026) sehingga trading halt kembali diterapkan selama 30 menit.

Kapitalisasi pasar Bursa juga ikut turun sebesar 7,37% menjadi Rp15.046 triliun dari Rp16.244 triliun pada pekan sebelumnya. Kapitalisasi pasar ini berkurang sebanyak Rp1.198 triliun dalam sepekan.

Bisnis.com, JAKARTA —Otoritas Jasa Keuangan(OJK) akan memperketat penegakan peraturan dan sanksi di pasar modal, khususnya terhadap praktik manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel.

Langkah tersebut menjadi bagian dari delapan rencana aksi reformasi pasar modal yang disiapkan OJK bersama pemerintah dan pemangku kepentingan, guna memperkuat integritas pasar serta menjaga kepercayaan investor.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewimenjelaskan bahwa penguatanenforcementmerupakan salah satu pilar utama dalam klaster tata kelola dan penegakan hukum pasar modal.

“Rencana aksi kelima adalah penegakan peraturan dan sanksi. OJK akan memperkuatenforcementterhadap berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel,” ungkap Friderica dalam Dialog Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Selain penegakan peraturan dan sanksi, kategori tata kelola danenforcementjuga mencakup dua rencana aksi lainnya. Salah satunya adalah rencana aksikeempatyakni demutualisasiBursa Efek Indonesia(BEI), sesuai amanat undang-undang, untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi konflik kepentingan.

“OJK akan terus membahas hal ini bersama pemerintah dan BEI dalam rangka persiapan implementasi.”

Sementara itu, satu rencana aksi lainnya adalah yang keenam yakni penguatan tata kelola emiten, antara lain melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan emiten.

Dalam kesempatan yang sama, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menegaskan pentingnya kepercayaan investor dalam peningkatan peran pasar modal Indonesia.

“OJK tentu akan terus hadir, akan bekerja bersama Bapak-Ibu sekalian dan terus bertindak secara nyata untuk menjaga kepercayaan publik dan tentu juga melindungi para investor di pasar modal kita, dan tentu memastikan pasar modal kita dan seluruh pasar keuangan Indonesia akan tumbuh sehat, berintegritas, berdaya saing, dan juga berkelanjutan,” ujar Hasan.

Dia juga menegaskan komitmen OJK untuk menjadikan pasar modal Indonesia ke depan tetap solid, terpercaya, dan menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan kesiapannya untuk mempercepat agenda reformasi integritas pasar modal guna merespons sejumlah catatan dari penyedia indeks globalMorgan Stanley Capital International(MSCI).

Pelaksana Tugas Direktur UtamaBEIJeffrey Hendrik mengatakan, langkah ini bertujuan untuk memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor, khususnya investor institusional asing.

Menurutnya, penguatan integritas menjadi salah satu syarat penting bagi pendalaman pasar dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.

Jeffrey menjelaskan, salah satu fokus utama yang tengah didorong adalah pendalaman pasar dari sisi permintaan (demand side). Upaya ini dilakukan untuk memperluas basis investor, terutama investor asing, agar bobot Indonesia dalam konstituen indeks global dapat meningkat secara berkelanjutan.

“Apa yang akan kami lakukan untuk melakukan pendalaman dari sisidemandkhususnya, agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen. Antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkandisclosure,” tegas Jeffrey di Gedung BEI, Minggu (1/2/2026).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya MSCI resmi mengumumkan pembekuan sementara terhadap BEI.Tak hanya itu, MSCI juga menyoroti data kepemilikan saham dari KSEI/IDX dinilai belum cukup transparan.

Struktur kepemilikan banyak emiten dianggap buram (opacity), konsentrasi pemegang saham terlalu tinggi di sejumlah saham. Dengan demikian ada kekhawatiran praktik perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga wajar.

Dari sisi kinerja pasar, Indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat melemah 6,94% pada level 8.329,60 dalam sepekan atau pada periode 26 Januari–30 Januari 2026. Kapitalisasi pasar bursa ikut menguap sebanyak Rp1.198 triliun sepekan.

Adapun, di tengah sentimen MSCI, volatilitas IHSG sangat tinggi pada pekan ini. Bahkan, IHSG mengalami dua kali pembekuan perdagangan sementara atau trading halt.

Pertama,trading haltdiberlakukan BEI pada Rabu (28/1/2026) pukul 13.43–14.13 WIB setelah IHSG jatuh 8%.Kedua, IHSG kembali jeblok 8% pada pukul 09.26 perdagangan Kamis (29/1/2026) sehinggatrading haltkembali diterapkan selama 30 menit.

Kapitalisasi pasar Bursa juga ikut turun sebesar 7,37% menjadi Rp15.046 triliun dari Rp16.244 triliun pada pekan sebelumnya. Kapitalisasi pasar ini berkurang sebanyak Rp1.198 triliun dalam sepekan.