Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah mempercepat penyediaan akses listrik nasional melalui Program Listrik Desa (Lisdes), meski masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno dalam Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Lisdes Tahun 2026 menyampaikan pelaksanaan Program Lisdes di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti proses perizinan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Menurutnya, keberhasilan Program Lisdes sebagai program prioritas Presiden memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan di lapangan.

“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Tri dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Tri juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan Program Lisdes melalui pembiayaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 dengan target awal 1.285 lokasi dan dioptimalisasi menjadi 1.516 lokasi. Hingga 30 April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5%.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan ketersediaan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami menargetkan pada 2029 tidak ada lagi satu pun desa di Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik. Sulawesi Tengah siap mendukung dan menghadapi berbagai tantangan maupun kendala dalam pelaksanaan program ini,” tegas Anwar.

Dia juga berharap Program Lisdes dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah sebagaimana program prioritas nasional lainnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Andriah Feby Misna, menjelaskan, Kementerian ESDM telah menetapkan roadmap Program Lisdes 2025–2029. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan Lisdes di 2.065 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemerintah sangat fokus menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga no one left behind,” ujar Feby

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika menyampaikan anggaran tambahan sudah keluar dari Kementerian Keuangan sebesar Rp14 triliun untuk proyek strategis seperti listrik desa hingga jaringan gas kota (jargas).

“ABT, anggaran biaya tambahan, sudah keluar dari Kementerian Keuangan. Tahun 2026 ini ABT kita tambahannya Rp14 triliun,” ujar Erani ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

Erani menyampaikan anggaran biaya tambahan tersebut akan dialokasikan untuk program strategis seperti listrik desa (lisdes), pipa transmisi gas bumi, hingga jaringan gas (jargas).

Terkait dengan listrik desa, Erani menyampaikan program tersebut merupakan salah satu yang paling penting sebab tahun 2029 harus tuntas.

“Tahun 2029 harus beres, semua rakyat harus teraliri listrik,” ucap Erani.

Pada September 2025, Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan pagu definitif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp21,67 triliun untuk Tahun Anggaran 2026.

Selain untuk belanja rutin, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk percepatan pelaksanaan visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk peningkatan rasio elektrifikasi lewat pembangunan Listrik Desa (Lisdes) bagi masyarakat yang belum berlistrik.

Usulan pagu definitif sebesar Rp21,67 triliun merupakan kenaikan signifikan dibandingkan pagu awal yaitu sebesar Rp8,12 triliun.

Wakil Menteri ESDM Yuliot dalam rapat tersebut mengungkapkan pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian ESDM mendapatkan anggaran tambahan Rp8,55 triliun yang akan digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Listrik Desa yang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun dan akan digunakan untuk infrastruktur listrik di 1.135 lokasi.

Selain program tersebut, belanja infrastruktur Kementerian ESDM pada TA 2026 juga direncanakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pemberian konverter kit untuk nelayan, pembangunan jargas, serta bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat kurang mampu.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Beijing (ANTARA) - Sejumlah maskapai China, termasuk Air China, China Southern Airlines, dan Xiamen Airlines, mengumumkan rencana kenaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) untuk rute domestik bagi tiket yang dijual mulai 16 Mei.

Untuk rute sejauh 800 kilometer atau kurang, biaya tambahan bahan bakar ditetapkan sebesar 90 yuan (1 yuan = Rp2.577) atau sekitar 13,16 dolar AS (1 dolar AS = Rp17.514) per segmen penerbangan, sedangkan untuk rute di atas 800 kilometer dikenakan 170 yuan per segmen.

Untuk tiket rute domestik yang dibeli pada atau sebelum 15 Mei, setiap perubahan yang dilakukan setelah 16 Mei tidak akan mengikuti standar tarif terbaru tersebut.

Saat ini, maskapai China mengenakan biaya tambahan bahan bakar sebesar 60 yuan untuk rute domestik sejauh 800 kilometer atau kurang, dan 120 yuan untuk rute yang melebihi 800 kilometer.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menilai penyesuaian fuel surcharge secara progresif menjadi bantalan sementara bagi maskapai penerbangan nasional di tengah kenaikan harga avtur.

Wakil Ketua Umum INACA Bayu Sutanto mengatakan, fuel surcharge setidaknya dapat menahan tekanan lonjakan harga avtur yang hampir dua kali lipat di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini.

“Untuk sementara ini bisa jadi buffer untuk biaya avtur yang hampir dua kali naiknya di tengah ketidakpastian harga minyak dunia,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Adapun, fuel surcharge adalah biaya tambahan yang dikenakan oleh perusahaan transportasi atau logistik kepada pelanggan untuk menutupi kenaikan harga bahan bakar yang bersifat fluktuatif.

Meski demikian, lanjut Bayu, formula tarif batas atas atau TBA penerbangan masih perlu dievaluasi.

Maskapai dalam negeri pun disebut terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas revisi TBA yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan harga avtur dan kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

Terpisah, Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengapresiasi langkah cepat pemerintah, sebagaimana di Vietnam, Thailand, dan Filipina, sehingga dampaknya terhadap perekonomian nasional dapat ditekan.

Dia menilai skema fuel surcharge yang lebih fleksibel akan memudahkan maskapai menyesuaikan harga tiket mengikuti pergerakan harga avtur. Di sisi lain, masyarakat juga dinilai dapat memperoleh harga tiket yang lebih adaptif terhadap kondisi pasar.

“Hal tersebut juga akan membuat masyarakat mendapatkan harga tiket yang lebih fleksibel sehingga industri penerbangan dapat lebih berkembang dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (14/5/2026).

Berdasarkan beleid terbaru yang berlaku mulai 13 Mei 2026, besaran fuel surcharge ditetapkan secara berjenjang berdasarkan harga rata-rata avtur yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan.

Besaran surcharge ditetapkan mulai 10% hingga 100% dari tarif batas atas (TBA) kelas ekonomi, tergantung jenis layanan maskapai dan level harga avtur.

Dalam aturan tersebut, fuel surcharge wajib dicantumkan terpisah dari tarif dasar tiket dan belum termasuk pajak pertambahan nilai. Maskapai juga diwajibkan menjaga kualitas layanan sesuai kelompok pelayanannya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Bidang Udara Elfi Amir menilai kebijakan pemerintah merupakan langkah tepat untuk jangka pendek di tengah tekanan biaya operasional maskapai.

Menurut dia, kenaikan tarif dasar tiket jauh lebih sensitif secara sosial dan politik dibandingkan penerapan surcharge sementara.

“Fuel surcharge dianggap lebih mudah diterima pasar karena masyarakat memahami kenaikan berasal dari faktor energi global, bukan semata keputusan maskapai,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) sebagai dampak adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa mengatakan kebijakan tersebut dilakukan menyikapi perkembangan harga bahan bakar penerbangan (avtur) yang mengalami kenaikan, sekaligus juga untuk menjaga keberlangsungan industri penerbangan nasional dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan keterjangkauan tarif angkutan udara.

"Dalam Keputusan Menteri tersebut disebutkan besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan," ujar Lukman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Lukman menyampaikan persentase surcharge tertinggi berkisar antara 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku. Berdasarkan evaluasi harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan per 1 Mei 2026, harga avtur rata-rata tercatat sebesar Rp29.116 per liter, Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan biaya tambahan (fuel surcharge) maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan.

"Penerapan fuel surcharge tersebut dapat diberlakukan oleh maskapai penerbangan mulai tanggal 13 Mei 2026," lanjutnya.

Lukman menegaskan kebijakan fuel surcharge merupakan mekanisme yang telah diatur pemerintah untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan bakar penerbangan dan menjaga keberlangsungan layanan transportasi udara nasional. Dia menyampaikan penyesuaian fuel surcharge dilakukan berdasarkan mekanisme dan formulasi yang telah ditetapkan dalam regulasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi melakukan penyesuaian besaran biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge secara progresif, mulai dari 10% hingga 100%.

Berdasarkan dokumen yang Bisnis terima, kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1041 Tahun 2026 tentang Besaran Biaya Tambahan (Surcharge) Yang Disebabkan Adanya Fluktuasi Bahan Bakar (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri, berlaku efektif mulai 13 Mei 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa pun membenarkan adanya kebijakan tersebut, sebagai respons dari fluktuasi harga avtur yang terjadi dalam dua bulan terakhir.

“Iya itu benar [mengeluarkan kebijakan tersebut],” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (14/5/2026).

Lukman berharap perang segera berakhir dan Selat Hormuz dapat dibuka kembali sehingga harga avtur akan memasuki tren penurunan.

Adapun, sesuai dengan beleid tersebut, besaran biaya tambahan (surcharge) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata bahan bakar yang dihitung sesuai dengan harga bahan bakar yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan.

Besaran biaya tersebut pun wajib dicantumkan dalam tiket sebagai komponen yang terpisah dari tarif jarak (basic fare).

Pada saat Keputusan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 83 Tahun 2026, yang sebelumnya menetapkan besaran fuel surcharge maksimal hingga 38%, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sementara berdasarkan perhitungan rata-rata harga avtur sesuai dengan yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan per tanggal 1 Mei 2026 adalah sebesar Rp29.116, maka badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan fuel surcharge untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi maksimal sebesar 50% dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan.

Sebelumnya, Pertamina kembali mengerek harga bahan bakar pesawat alias avtur per 1 Mei 2026 setelah pada April naik hingga 70%.

Misalnya, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta pada periode 1-31 Mei 2026 dipatok Rp27.358 per liter, naik 16,16% dari periode tanggal 1-30 April 2026 yang seharga Rp23.551 per liter.

Berikut perhitungan harga rata-rata avtur dan fuel surcharge progresif:

Sumber: Kemenhub

Bisnis.com, JAKARTA — Netflix, penyedia layanan video on demand, kembali menaikkan harga layanan berlangganannya mulai Maret 2026. Kenaikan tarif tersebut mencapai US$2 atau Rp33.800 per bulan.

Dalam dua tahun terakhir ini Netflix sudah beberapa kali menyesuaikan harga layanan berlangganannya. Kenaikan ini dilakukan secara bertahap dan mulai berlaku untuk pelanggan baru lebih dulu.

Paket termurah yang dilengkapi iklan kini dibanderol dengan harga US$8,99 atau sekitar Rp151.000 per bulan, naik dari sebelumnya US$7,99 atau sekitar Rp135.000.

Sementara itu, paket standar tanpa iklan juga mengalami kenaikan harga. Paket ini sekarang menjadi US$19,99 atau sekitar Rp337.000 per bulan, dari sebelumnya US$17,99 atau sekitar Rp304.000.

Untuk paket premium, harganya kini mencapai US$26,99 sekitar Rp456.000 per bulan, naik dari harga sebelumnya.

Tidak hanya paket utama, biaya untuk menambahkan pengguna di luar satu rumah juga ikut berubah. Untuk paket dengan iklan, biaya tambahan pengguna kini menjadi US$6,99 atau sekitar Rp118.000. Sedangkan untuk paket tanpa iklan, biayanya naik menjadi US$9,99 sekitar Rp168.000.

Dikutip dari TechCrunch Jumat (27/3/2026), pihak Netflix menjelaskan penyesuaian harga ini dilakukan untuk mencerminkan peningkatan kualitas layanan dan penambahan berbagai pilihan hiburan yang mereka tawarkan.

Harga baru ini mulai berlaku untuk pelanggan baru sejak 26 Maret. Sementara pelanggan lama akan menyusul dalam beberapa bulan ke depan. Netflix juga akan memberi pemberitahuan melalui email kepada pelanggan sekitar satu bulan sebelum harga baru diterapkan.

Sebelumnya, Netflix terakhir kali menaikkan harga pada Januari 2025. Sejak saat itu, platform ini terus menambah fitur baru, seperti hadirnya podcast video, lebih banyak tayangan siaran langsung, serta rencana pembaruan aplikasi mobile dan pengembangan fitur video pendek.

Kenaikan harga ini juga terjadi setelah Netflix memutuskan mundur dari rencana kerja sama besar dengan Warner Bros. Discovery, setelah menilai tidak akan melanjutkan tawaran akuisisi yang sempat dibahas. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pasar lokal untuk menghadapi dinamika pasar global yang memanas. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan biaya logistik.

Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro mengatakan para eksportir yang memiliki pasar tujuan Timur Tengah sudah merasakan dampak dari konflik yang berlangsung di kawasan tersebut.

Pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan akibat kapal harus mencari rute aman untuk menghindari konflik Iran dan Israel. Biaya tambahan tersebut menyentuh US$2.000-3.000 per kontainer.

“Beberapa pelayaran juga membatalkan dan tidak menerima kargo untuk ke sana. ” kata Toto kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Selain lonjakan biaya tambahan akibat risiko perang, eksportir juga menghadapi sejumlah kendala lain yang semakin menekan aktivitas perdagangan ke luar negeri.

“Yang jelas permintaan pasar, biaya logistik yang terus meningkat dan waktu pengiriman,” ujarnya.

Toto juga mengakui konflik tersebut turut memengaruhi permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor di kawasan Timur Tengah. Beberapa negara bahkan mulai menahan pembelian karena kondisi domestik mereka yang tidak stabil.

Ke depan, GPEI menilai apabila konflik berlangsung lebih lama, dampaknya terhadap kinerja ekspor Indonesia akan semakin besar.

Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat memperkuat pasar domestik untuk menyerap produk yang terdampak penurunan ekspor.

“Kemudian dengan lapangan pasar dalam negeri yang lebih terbuka, maka produk itu juga bisa dilempar ke dalam negeri untuk mengatasi ekspor yang terganggu,” pungkasnya.

Sebelumnya,

Kalangan dunia usaha mulai mencermati potensi dampak dari eskalasi konflik Amerika Serikat (AS)—Israel terhadap Iran yang dapat memicu tekanan pada harga energi, inflasi pangan, hingga stabilitas nilai tukar rupiah.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi yang berpotensi meluas menjadi konflik kawasan di Timur Tengah.

“Risiko utama tidak hanya berasal dari sentimen pasar, tetapi juga dari potensi gangguan jalur energi dan perdagangan global, khususnya di kawasan Selat Hormuz yang merupakan salah satu bottleneck perdagangan energi dunia, di mana sekitar 20% minyak dunia melewati wilayah tersebut,” kata Sanny kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, kekhawatiran utama pelaku usaha saat ini adalah meningkatnya risk premium harga minyak dan gas serta potensi kenaikan biaya logistik internasional. Bahkan tanpa penutupan jalur secara fisik, lanjut dia, ketidakpastian geopolitik dapat mendorong lonjakan harga energi dan biaya pengiriman global.

Bisnis.com, MEDAN - Pertamina EP Rantau Field mengenalkan inovasi terbaru perseroan untuk mencegah loss production atau risiko kehilangan produksi akibat masalah 'kepasiran', kondisi di mana pasir ikut naik bersama aliran fluida yang dapat mengakibatkan kerusakan pada pompa.

Field Manager (FM) Pertamina EP Rantau Tomi Wahyu Alimsyah mengatakan sumur-sumur migas yang telah mature di lapangan PEP Rantau kerap menghadapi masalah 'kepasiran'. Selain membuat pompa menjadi rusak, masalah ini membuat minyak mentah (crude oil) tidak terangkut optimal sehingga memunculkan ide punggawa perseroan untuk mengembangkan inovasi USAT (Ultimate Sand Trap).

"Sebelumnya, inovasi yang diterapkan untuk mengatasi masalah kepasiran adalah We Are Fines di tahun 2023. USAT dikembangkan dan diaplikasikan sejak 2024 untuk melengkapi inovasi sebelumnya. Dengan begitu, pompa tetap beroperasi dengan baik untuk mengalirkan fluida ke permukaan," ujar Tomi dalam keterangan yang diterima Bisnis, Kamis (26/2/2026).

Tomi menjelaskan inovasi USAT hadir untuk meningkatkan masa operasi pompa yang memiliki masalah kepasiran dengan menambahkan aksesoris pada pompa Electric Submersible Pump (ESP) yang digunakan perseroan.

Inovasi pada pompa ESP ini menjadi penting lantaran sebanyak 29 dari 87 sumur di PEP Rantau Field menggunakan pompa ESP.

Dalam praktiknya, lanjut Tomi, pompa ESP dapat mengalami kerusakan karena pasir ikut naik ke permukaan bersama aliran fluida.

Melalui inovasi USAT, tim menambahkan aksesoris USAT di tengah lapisan tubing pompa. Aksesoris USAT ini yang disebutnya akan menahan pasir di dalam sumur yang mengalami fallback.

"Dengan cara ini, pasir tidak akan jatuh atau masuk ke pompa namun terjatuh pada sela antara USAT dengan tubing. Dengan begitu, pompa tetap beroperasi dengan baik untuk mengalirkan fluida ke permukaan," jelasnya.

Dia bahkan menyebut teknologi USAT dapat membuat pompa melakukan reserve circulating jika tersumbat.

Lebih jauh dari sisi biaya, penggunaan USAT juga diklaim mampu menghindarkan perseroan dari biaya tambahan. Inovasi yang telah diterapkan di tiga sumur PEP Rantau Field ini bahkan disebut dapat menambah pendapatan perseroan hingga milyaran Rupiah.

Petroleum Engineering PEP Rantau Field Andi Surianto Sinurat mengatakan produksi USAT tak memerlukan biaya mahal. Proses pengerjaan aksesori ini pun terbilang singkat, hanya 3 (tiga) hari dengan material yang mudah didapat.

"Setiap aksesoris biayanya tidak kurang dari tiga juta Rupiah dengan estimasi masa pakai selama satu tahun. Biaya ini digunakan untuk biaya material dan biaya manpower (tenaga kerja). Material yang diperlukan untuk merakit USAT antara lain mata bor, tubing, tubing coupling, dan kawat," jelas Andi Surianto yang juga merupakan tim pengembangan inovasi We Are Fines dan USAT.

Di samping mengatasi masalah utama 'kepasiran' di sumur-sumur minyak Pertamina yang dikelola PEP Rantau Field, perseroan pun disebutnya berhasil menghemat biaya rig hingga 50% sepanjang Januari 2024 hingga September 2025, serta mengurangi loss produksi sumur sebesar 4% dengan penerapan inovasi We Are Fine dan USAT.

Field Manager (FM) Pertamina EP Rantau mengatakan USAT merupakan inovasi internal Pertamina EP Rantau Field yang dikerjakan oleh punggawa di bidang Petroleum Engineering (PO) dan Well Service (WS).

"Mereka terus berinovasi untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi. Ini merupakan implementasi komitmen kami untuk mendukung target produksi nasional,” ujar Tomi.

Inovasi inipun berhasil membawa Pertamina EP Rantau lewat tim PC Prove Alumni Pasir memperoleh penghargaan Platinum pada ajang Upstream Improvement & Innovasi Award (UIIA) 2025 Subholding Upstream Pertamina.

Saat ini, jelasnya, metode We Are Fines sudah diterapkan di seluruh sumur minyak dalam pengelolaan PEP Rantau Field.Sementara teknologi USAT hingga September 2025 telah diterapkan di tiga sumur (P-420, P-383, dan P-406).

"Tadinya, sebelum diterapkan We Are Fines dan inovasi USAT ini angka resikonya mencapai 62%. Kami optimistis, dengan penerapan menyeluruh ini akan semakin meningkatkan penghematan perusahaan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keberadaan layanan pinjaman daring (pindar) atau yang sering disebut pinjaman online (pinjol) telah memperluas akses masyarakat terhadap pendanaan cepat. Pindar turut membuka peluang bagi masyarakat yang belum terakomodasi melalui perbankan. Simak ciri-ciri pinjol ilegal dan cara menghindarinya.

Melansir laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), P2Plendingatau pinjamanonlineadalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lenderdengan penerima pinjaman/borrowerdalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.

Kendati demikian, di balik kemudahan ini potensi munculnya risiko serius juga kerap terjadi melalui keberadaan pinjamanonline(pinjol) ilegal alias yang beroperasi tanpa izin dari OJK.

Teranyar, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah berhasil memblokir 611 entitas pinjol ilegal yang beroperasi melalui situs dan aplikasi.

Sementara itu, pada November 2025 ini terdapat 95 pinjol resmi yang berizin di OJK. Adapun, hingga September 2025,outstandingpembiayaan pinjol mencapai Rp90,99 triliun, tumbuh 22,16%year-on-year(YoY). Adapun, tingkat wanprestasi 90 atau TWP90 alias kredit macet industri pinjol masih terjaga pada level 2,82%.

Sebab itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri pinjol ilegal dan cara untuk menghindarinya. Berikut ciri-ciri dan cara menghindari pinjol ilegal dari OJK:

Ciri-ciri Pinjol (Pinjaman Online) Ilegal

1. Tidak terdaftar/berizin dari OJK
2. Penawaran menggunakan SMS/WA
3. Bunga dan denda tinggi mencapai 1%-4% per hari
4. Biaya tambahan lainnya tinggi bisa mencapai 40% dari nilai pinjaman
5. Jangka waktu pelunasan singkat tidak sesuai kesepakatan
6. Meminta akses data pribadi seperti kontak, foto dan video, lokasi dan sejumlah data pribadi lainnya yang digunakan untuk meneror peminjam yang gagal bayar
7. Melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi dan pelecehan
8. Tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas

Tips Menghindari Pinjol Ilegal ala OJK

1. Cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman sebelum mengajukan pinjaman
2. Pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman
3. Tidak mengklik tautan/menghubungi kontak yang ada pada SMS/WA penawaran pinjol ilegal
4. Jangan tergoda penawaran pinjol ilegal melalui SMS/WA yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan
5. Jika menerima SMS/WA penawaran pinjol ilegal segera langsung dihapus dan blokir nomor tersebut

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat dan China memulai babak baru perang dagang dengan saling mengenakan biaya tambahan di pelabuhan terhadap kapal masing-masing, menjadikan sektor maritim sebagai medan konfrontasi terbaru antara dua ekonomi terbesar dunia.

Melansir Reuters pada Selasa (14/10/2025), China menyatakan telah mulai memungut biaya khusus terhadap kapal yang dimiliki, dioperasikan, dibangun, atau berbendera AS. Namun, Beijing menegaskan bahwa kapal buatan China akan dibebaskan dari pungutan tersebut.

Dalam rincian yang disiarkan oleh CCTV, pemerintah China menjelaskan ketentuan pengecualian, termasuk untuk kapal kosong yang memasuki galangan kapal di China untuk perbaikan.

Biaya tambahan itu akan dipungut di pelabuhan pertama yang disinggahi atau untuk lima pelayaran pertama dalam setahun, dengan siklus penagihan tahunan yang dimulai setiap 17 April.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana pengenaan biaya pelabuhan terhadap kapal yang berafiliasi dengan China. Kebijakan ini bertujuan mengurangi dominasi China dalam industri maritim global serta memperkuat kapasitas galangan kapal AS.

Pemerintah AS juga akan mulai memungut biaya tersebut pada 14 Oktober. Analis memperkirakan perusahaan pelayaran China, COSCO, akan menjadi pihak yang paling terdampak, menanggung hampir setengah dari beban biaya yang diperkirakan mencapai US$3,2 miliar pada 2026.

Sebagai balasan, China mengumumkan pekan lalu akan mengenakan biaya serupa terhadap kapal yang berafiliasi dengan AS mulai pada hari yang sama. Menurut analis Jefferies Omar Nokta, sekitar 13% kapal tanker minyak mentah dan 11% kapal kontainer global akan terdampak kebijakan timbal balik tersebut.

“Langkah saling balas ini mengunci kedua ekonomi dalam spiral pajak maritim yang berisiko mengganggu arus perdagangan global,” tulis perusahaan riset Xclusiv Shipbrokers yang berbasis di Athena dalam laporannya.

Ketegangan meningkat setelah Trump pada Jumat (10/10/2025) mengancam akan mengenakan tarif tambahan 100% terhadap barang impor asal China serta memberlakukan pembatasan ekspor baru untuk perangkat lunak strategis mulai 1 November.

Beberapa jam setelah itu, pejabat pemerintahan AS memperingatkan bahwa negara-negara yang mendukung rencana Organisasi Maritim Internasional (IMO) PBB untuk menekan emisi gas rumah kaca dari sektor pelayaran bisa menghadapi sanksi, larangan berlabuh, atau pungutan kapal tambahan. China sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap rencana IMO tersebut.

“Penggunaan kebijakan perdagangan dan lingkungan sebagai senjata menandakan bahwa sektor pelayaran kini telah berubah dari sekadar sarana perdagangan global menjadi alat politik luar negeri,” tulis Xclusiv.

Sementara itu, saham perusahaan pelayaran COSCO yang terdaftar di Shanghai naik lebih dari 2% pada awal perdagangan Selasa.

Perusahaan tersebut juga mengumumkan rencana pembelian kembali saham senilai hingga 1,5 miliar yuan (sekitar US$210 juta) dalam tiga bulan ke depan untuk menjaga nilai korporasi dan melindungi kepentingan pemegang saham.