JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan satu unit kapal asing, MV Silver Island, yang mengangkut 1,2 ton ikan Napoleon secara ilegal menuju luar negeri. Kapal tersebut dicegat oleh Kapal Pengawas (KP) Orca 04 di laut Sulawesi saat dalam pelayaran menuju Hong Kong pada Jumat, 29 Mei 2026.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyatakan, hasil pemeriksaan di laut oleh KP Orca 04 menemukan MV Silver Island membawa 1,2 ton ikan Napoleon tanpa izin resmi dari Pemerintah Indonesia.

“Kapal ini mengangkut ikan hidup, berangkat dari Sumenep, Jawa Timur pada 26 Mei 2026 menuju Hong Kong. Hasil pemeriksaan jelas, terdapat Napoleon dalam jumlah besar, tidak ada izinnya, dan kuotanya pun tidak ada,” ungkap Ipunk, Kamis (4/6/2026).

Selain tidak mengantongi izin, Ipunk mengungkap adanya indikasi kuat pelaku untuk mengelabui Pengawas Perikanan. Ikan Napoleon disembunyikan di lokasi tersembunyi yang sulit dijangkau petugas.

“Napoleon ini ditempatkan di palka kapal yang tidak biasa, yaitu di bagian yang sulit dimasuki petugas pemeriksa. Bahkan pintunya rahasia dan harus melalui gudang spare part mesin kapal,” jelas Ipunk.

Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari operasi ini diperkirakan mencapai Rp16 miliar. Angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah muatan ikan Napoleon serta potensi pendapatan negara, baik berupa pajak maupun non-pajak, yang seharusnya dibayarkan.

Lihat video: Viral Pulau Umang Dijual Rp65 Miliar, KKP Langsung Segel Lokasi!



Atas kegiatan ilegal ini, pelaku diduga kuat melanggar Pasal 88 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

“Kasus ini akan kami lanjutkan ke proses hukum. Kami akan mendalami dan mengembangkannya sesuai dengan temuan-temuan yang ada,” tegas Ipunk.

Direktur Pengendalian Operasi Armada, Teuku Elvitrasyah, menambahkan MV Silver Island yang berukuran 492 GT merupakan jenis kapal pengangkut ikan hidup berkebangsaan Sao Tome and Principe (sebuah negara di kawasan Afrika Tengah) dan dimiliki oleh perusahaan yang berdomisili di Hong Kong.

“Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat mengenai indikasi MV Silver Island membawa salah satu jenis ikan dilindungi secara ilegal dari Sumenep, Jawa Timur menuju Hong Kong,” jelas Teuku.

Informasi awal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan analisis pergerakan kapal. MV Silver Island terpantau berlayar di Selat Makassar dan Laut Sulawesi menuju Hong Kong, hingga akhirnya dilakukan pencegatan (intercept) oleh KP Orca 04.

Ikan Napoleon merupakan jenis ikan yang dilindungi terbatas sesuai dengan daftar pada Appendix II CITES. Pemanfaatannya diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Sesuai ketentuan ini, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan ikan Napoleon wajib memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Luar Negeri dan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN).

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, KKP berkomitmen menerapkan pengaturan larangan penuh maupun terbatas terhadap spesies ikan tertentu. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi sumber daya ikan agar tidak punah, terutama ikan asli Indonesia (indigenous species), sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem asli alam Indonesia.

Bisnis.com, SEMARANG — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa AS akan membantu membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Keputusan ini menjadi indikasi bahwa pemerintahannya akan mematahkan blokade Iran terhadap jalur air strategis tersebut.

Dilansir dari The Hill, pada hari Selasa (5/05/2026) melalui unggahan di media sosial Truth Social, Trump menuturkan bahwa negara-negara dari seluruh dunia telah meminta Amerika Serikat untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka. Aksi pembebasan kapal-kapal ini diberi nama sebagai kampanye “Project Freedom” atas permintaan negara-negara yang kapalnya terdampar di Selat Hormuz.

“Negara-negara dari seluruh dunia, yang hampir semuanya tidak terlibat dalam perselisihan Timur Tengah yang terjadi secara nyata dan penuh kekerasan di depan mata semua orang, telah meminta Amerika Serikat untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terperangkap di Selat Hormuz, terkait sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya pihak netral dan pengamat yang tidak bersalah,” tulis Trump dalam unggahannya di Truth Social, dikutip Senin (04/05/2026).

Trump juga menambahkan bahwa Amerika Serikat telah akan memandu kapal-kapal dari negara-negara yang meminta pertolongan agar bisa keluar dengan aman dari jalur perairan ini.

“Demi kebaikan Iran, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, kami telah memberi tahu negara-negara ini bahwa kami akan memandu kapal-kapal mereka dengan aman keluar dari jalur perairan terlarang ini, sehingga mereka dapat dengan bebas dan mampu melanjutkan bisnis mereka,” tambahnya.

Meski telah diumumkan oleh Trump, tetapi belum ada gambaran jelas bagaimana kampanye sebagai isyarat kemanusiaaan ini akan berjalan, atau apakah akan melibatkan koordinasi dengan Iran. Jika mendapat perlawanan dari Iran, langkah yang diambil Trump ini bisa berisiko menghancurkan gencatan senjata rapuh yang telah berlaku pada 7 April 2026 lalu.

Lebih lanjut, dilansir dari Al Jazeera, menyusul dari pengumuman Trump, Kepala Komisi Keamanan Nasional parlemen Iran Ebrahim Azizi memperingatkan bahwa setiap campur tangan yang dilakukan oleh AS pada selat tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata.

“Selat Hormuz dan Teluk Persia tidak akan dikelola oleh unggahan-unggahan khayalan Trump! Tidak ada yang akan percaya skenario saling menyalahkan,” tulis Azizi dalam unggahan di media sosial X (Twitter).

Sementara itu, peneliti senior di Center for International Policy Negara Mortazavi menyebutkan bahwa upaya AS untuk mengawal kapal-kapal keluar dari Selat Hormuz tidak akan dianggap sebagai misi kemanusiaan oleh Iran.

“Ini juga akan membawa pasukan dan aset AS lebih dekat ke jangkauan tembak Iran, berpotensi, jika itu akan menjadi pengawalan,” kata Mortazavi.

Mengenai kampanye Trump, Mortazavi mengungkap bahwa langkah ini belum diketahui sebagai sebuah negosiasi atau benar-benar rencana presiden. “Jadi saya tidak tahu apakah ini ancaman. Apakah ini taktik negosiasi?...atau apakah ini benar-benar rencana presiden? Maksud saya, kita tahu, dan Teheran juga curiga, bahwa akan ada potensi eskalasi dalam satu bentuk. Saya tidak tahu apakah ini bisa jadi itu,” tambah Mortazavi.

Sebelumnya, diketahui bahwa Iran telah membatasi pengiriman melalui Selat Hormuz karena konflik AS-Israel melawan negara Timur Tengah tersebut. Akibat pembatasan ini, harga minyak melambung lebih tinggi. Harga rata-rata satu galon bensin di AS saat ini mencapai harga US$4,45, atau naik sekitar US$3,17 dari tahun lalu.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp20,2 miliar dengan menangkap tiga kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan ilegal di Selat Malaka pada 10-11 April 2026.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan ketiga kapal tersebut ditangkap saat beroperasi di wilayah perairan Indonesia menggunakan alat tangkap pukat tarik atau trawl yang dilarang.

Valuasi potensi kerugian akibat dugaan aktivitas ilegal tiga kapal asing tersebut sekitar Rp20,2 miliar, kata Pung dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan penangkapan dilakukan dalam operasi dua hari oleh Kapal Pengawas Barracuda 01 dan Hiu 01 di Selat Malaka yang mendeteksi keberadaan kapal asing di wilayah Indonesia.

“Dalam kurun waktu dua hari berturut-turut tanggal 10, 11 April, kapal armada kami, Barracuda 01 dan Hiu 01 beroperasi di Selat Malaka. Di Selat Malaka mendeteksi ada tiga kapal asing beroperasi di wilayah kita,” ujar dia.

Ketiga kapal yang diamankan masing-masing bernomor lambung PKFB 172, PKFB 1751, dan PKFB 4790.

Ia mengatakan dua kapal ditangkap pada 10 April 2026 dan dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam, sedangkan satu kapal lainnya ditangkap pada 11 April 2026 dan dibawa ke Stasiun PSDKP Belawan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan paparan KKP, PKFB 172 berukuran 64,46 gross ton (GT) dengan empat awak warga negara Indonesia (WNI), sedangkan PKFB 1751 berukuran 62,73 GT dengan lima awak WNI. Sementara itu, PKFB 4790 berukuran 55,02 GT dengan empat awak warga negara asing asal Myanmar.

Nakhoda Kapal Pengawas Barracuda 01 Capt. Aldi Firmansyah mengatakan dua kapal pertama terdeteksi di perairan teritori Indonesia pada Jumat, 10 April 2026, sekitar pukul 17.00 WIB.

“KP Barracuda 01 berhasil mendeteksi dua kapal ikan asing yang sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan teritori Indonesia dengan menggunakan alat tangkap trawl,” kata Aldi melalui siaran langsung dari Batam.

Sementara itu, Nakhoda Kapal Pengawas Hiu 01 Capt. Rusanto Mangopa mengatakan kapal ketiga terdeteksi pada Sabtu, 11 April 2026, pukul 12.15 WIB, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571.

Menurut dia, kapal tersebut sempat berupaya menghalangi petugas dengan melepaskan jaring saat pengejaran berlangsung.

“Pada saat dilakukan pengejaran, kapal ikan asing tersebut berusaha untuk menghalangi petugas dengan melepaskan jaring,” ujar Rusanto dalam konferensi pers melalui siaran langsung dari Belawan.

Lebih lanjut, Pung menegaskan pengawasan laut di wilayah-wilayah tersebut akan terus diperketat guna mencegah praktik penangkapan ikan ilegal yang berpotensi merugikan negara.

Ia menambahkan sepanjang Januari hingga April 2026, KKP telah memproses 39 kapal pelaku pelanggaran yang terdiri atas 36 kapal Indonesia dan tiga kapal Malaysia dengan total valuasi potensi kerugian negara yang diselamatkan sebesar Rp69,9 miliar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti potensi kehilangan pajak atas operasional kapal asing di teritori perairan Indonesia. Atensi Purbaya ini sesuai menerima aduan dari pengusaha yang tergabung Indonesian National Shipowners' Association (INSA).

Dalam sidang debottlenecking yang berlangsung di Kementerian Keuangan pada Senin (26/1/2026), Sekretaris Umum INSA, Darmansyah Tanamas membeberkan berlayarnya kapal asing di perairan nasional melalui dua cara sesuai regulasi yang disediakan pemerintah. Namun, pada praktiknya, pelaku usaha menduga adanya ketidakpatuhan pajak oleh pemilik kapal asing.

"Dua-duanya Pak tidak bayar," kata Darmansyah yang menjawab pertanyaan Purbaya soal operasional kapal asing tak bayar pajak.

Purbaya lantas bertanya potensi kehilangan pajak dari pelayaran kapal asing selama ini. Kata pihak INSA, jumlahnya tembus triliunan. Taksiran nilai ini merujuk pada ketentuan pajak sebesar 2,64 persen yang dikalikan volume ekspor sebesar 300 juta ton dari aktivitas pelayaran kapal asing.

"Berapa triliun jadinya?," tanya Purbaya. "2,64 persen dikali 300 sekitar 10 triliun ya?," jawab Darmansyah.

Adapun, dua skema izin pelayaran kapal asing yang disebut INSA merujuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. Intinya, kapal asing masuk ke perairan nasional melalui mekanisme Persetujuan Keagenan Kapal Asing.

Lalu, ada melalui skema izin Pemberitahuan Penggunaan Kapal Asing, yang mana izin diterbitkan Kementerian Perhubungan, sebagaimana diatur Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2021.

Dalam dua skema tersebut, Darmansyah bilang ada peranan konsultan pajak dan agen pelayaran. Khusus agen pelayaran, mereka bekerja sama dengan pemilik proyek yang berkepentingan barangnya diangkut. Sejumlah industri terlibat, mulai dari telekomunikasi, minyak dan gas hingga infrastruktur.

"Berdasarkan itulah nanti kapal asing masuk dan mengangkut muatan ekspor dari Indonesia. Dan di situlah mereka akan memperoleh penghasilan dari kegiatan angkutan tersebut," katanya.

Dalam sidang debottlenecking yang turut dihadiri Dirjen Pajak dan Dirjen Perhubungan laut ini, Purbaya mewanti-wanti adanya justifikasi aturan yang mengharuskan pengenaan pajak bagi kapal asing yang melakoni perdagangan internasional.

"Jadi buat equal treatment, bayar pajak yang kapal asing lakukan ekspor-impor. Kalau mereka enggak bisa menunjukkan bukti itu, langsung kenakan. Baik dalam negeri maupun asing harus melampirkan semua bukti pajak," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pembangunan kapal perang baru bertajuk Trump-class untuk memodernisasi armada Angkatan Laut AS sekaligus mengejar ketertinggalan produksi kapal dari China.

Dalam acara yang digelar di resor Mar-a-Lago milik Trump di Florida, ditampilkan poster bergambar ilustrasi kapal perang futuristis bernama USS Defiant. Ilustrasi tersebut menampilkan kapal berdesain ramping yang membelah gelombang laut, dengan sorotan sinar laser dari dek kapal dan asap membubung dari sasaran di kejauhan.

Di samping gambar kapal, terdapat foto Trump mengangkat tinjunya ke udara—menyerupai pose simbolis yang dia lakukan beberapa menit setelah selamat dari upaya pembunuhan pada 2024. Poster lain menampilkan USS Defiant berlayar di dekat Patung Liberty.

“Sebagian armada kita sudah tua, lelah, dan usang, dan kita akan bergerak ke arah yang sepenuhnya berlawanan,” ujar Trump dikutip dari Bloomberg, Selasa (23/12/2025).

Dia menambahkan bahwa Angkatan Laut AS akan memimpin desain kapal tersebut bersamanya.

“Saya orang yang sangat memperhatikan estetika,” katanya.

Selain kapal perang baru tersebut, Angkatan Laut AS juga tengah mengembangkan fregat baru berbasis Legend-class cutter untuk memperkuat armada kapal tempur permukaan yang saat ini hanya sepertiga dari kebutuhan ideal. Proyek kapal yang dinamai FF(X) itu akan dibangun oleh HII yang berbasis di Newport News, Virginia, sebagaimana diumumkan pada 19 Desember.

Kapal-kapal baru ini merupakan bagian dari inisiatif Golden Fleet Trump, yang bertujuan menghidupkan kembali industri galangan kapal AS sekaligus mengatasi kekurangan kapal berukuran kecil, di tengah persaingan strategis dengan China.

Menurut kajian terbaru Center for Strategic and International Studies (CSIS), saat ini, sekitar 53% produksi kapal dunia dilakukan di China, sementara AS hanya menyumbang sekitar 0,1%.

Amerika Serikat tercatat belum membangun kapal tempur jenis battleship sejak era 1940-an. Selama beberapa dekade terakhir, AS lebih memilih membangun kapal induk, kapal perusak, dan kapal bersenjata rudal jarak jauh ketimbang kapal besar dengan meriam berat. Trump menyebut pembangunan akan dimulai dengan dua unit dan ditargetkan mencapai hingga 25 kapal.

Namun demikian, realisasi produksi diperkirakan masih memerlukan waktu panjang. Upaya Trump pada masa jabatan sebelumnya untuk membangun fregat baru berakhir dengan keterlambatan signifikan dan lonjakan biaya. Rencana awal pembangunan 20 kapal terpaksa dipangkas drastis akibat kendala tersebut.

Sebelumnya, Trump juga telah mengaitkan namanya dengan sistem persenjataan lain, yakni jet siluman F-47, merujuk posisinya sebagai presiden ke-47 AS. Namanya juga disematkan pada sejumlah institusi, termasuk Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts serta Donald J. Trump Institute of Peace.

Menteri Angkatan Laut AS John Phelan menyatakan bahwa proyek tersebut kini telah menjadi kebutuhan resmi militer.

“Bukan hanya ide Presiden yang baik, tetapi Angkatan Laut sangat membutuhkannya dan kini memiliki persyaratan formal,” ujar Phelan.

Dia menegaskan kapal perang Trump-class USS Defiant akan menjadi yang terbesar, paling mematikan, paling serbaguna, sekaligus paling menarik secara visual di lautan dunia.

Industri galangan kapal AS saat ini tertinggal jauh dari laju produksi China. Untuk mempersempit kesenjangan tersebut, pemerintahan Trump memprioritaskan investasi di sektor perkapalan domestik. Awal tahun ini, Trump membentuk Office of Shipbuilding dengan rencana pemberian insentif pajak guna menarik perusahaan manufaktur kembali ke AS.

Menurut Bryan Clark, senior fellow di Hudson Institute, pengumuman tersebut mencerminkan upaya Angkatan Laut memanfaatkan antusiasme pemerintahan terhadap pembangunan kapal.

“Jika pemerintah memiliki dana dan energi untuk membangun kapal, Angkatan Laut ingin memastikan investasi itu diarahkan pada kebutuhan nyata mereka,” ujarnya.

Kapal Trump-class direncanakan untuk menggantikan kapal perusak Arleigh Burke class, yang masih memiliki sisa masa pakai sekitar empat dekade dan dilengkapi sistem tempur Aegis dengan kemampuan pertahanan rudal.

Perlunya pertimbangan matang sebelum kapal-kapal tersebut diserahkan ke nelayan transmigran.

Barelang, Batam (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengusulkan agar kapal-kapal asing hasil sitaan tidak lagi ditenggelamkan, melainkan dihibahkan bagi para nelayan di Kawasan Transmigrasi Tanjung Banon, Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Usulan itu sudah ia sampaikan kepada jajaran terkait, termasuk Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam.

Menurutnya, di Barelang, Kota Batam, Senin, sebagian kapal asing sitaan dari Vietnam telah diputuskan sesuai hukum atau inkrah, sehingga proses hibah memungkinkan dilakukan sesuai prosedur.

"Ini sebagian sudah ada keputusan inkrah dari pengadilan dan keputusan inkrah ini kan wewenang dari Kejaksaan, nanti kita minta kalau memang nelayan membutuhkan kapal," kata Viva pula.

Meski demikian, Viva menekankan perlunya pertimbangan matang sebelum kapal-kapal tersebut diserahkan ke nelayan transmigran.

Sebab, sejumlah kapal sitaan itu berukuran besar mulai 200 hingga 250 gross tonnage (GT). Jadi, membutuhkan BBM besar, pengalaman melaut yang memadai, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM).

"Kalau memang siap nanti saya pribadi akan mengawal proses untuk dapat dihibahkan kepada nelayan di Rempang, karena untuk mengelola kapal yang besar ini memang tidak mudah. Tapi kalau mereka siap, apalagi nanti bisa diberikan misalnya kepada Koperasi Desa Merah Putih, itu bisa menjadi sebuah unit usaha baru di kawasan transmigrasi," katanya lagi.

Kepala PSDKP Batam Samuel Sandi menjelaskan, di Batam terdapat tujuh kapal asing yang berstatus sitaan.

Dua kapal asal Vietnam telah dilelang, sementara empat kapal Vietnam lain masih tersimpan sebagai barang bukti, dan satu kapal Malaysia menunggu eksekusi kejaksaan. Jadi saat ini ada lima kapal sitaan.

"Sekarang tujuh (kapal sitaan). Yang sudah dilelang kemarin ada dua, masih ada empat (kapal Vietnam), sama satu kapal Malaysia sudah inkrah, mungkin tinggal tunggu eksekusi dari Jaksa," kata Sandi.

Menurutnya, proses hibah akan membutuhkan persetujuan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan serta permohonan resmi dari pemerintah daerah atau instansi terkait.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Militer Amerika Serikat (AS) telah melancarkan serangan udara terhadap dua kapal yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkoba di perairan Pasifik Timur pada Minggu, (9/11/2025). Serangan ini menewaskan enam orang.

Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengumumkan serangan ganda ini melalui media sosial pada Senin, (10/11/2025). Hegseth menyatakan bahwa setiap kapal membawa tiga orang dan semuanya tewas.

"Kapal-kapal ini diketahui oleh intelijen kami terkait dengan penyelundupan narkotika ilegal, membawa narkotika, dan melintasi rute transit perdagangan narkotika yang terkenal di Pasifik Timur," tulis Hegseth. Ia menambahkan bahwa kapal-kapal tersebut dioperasikan oleh "Organisasi Teroris yang Ditunjuk," tanpa memerinci kelompok mana yang dimaksud.

Serangan ini menjadikan total serangan yang diumumkan oleh AS sejak kampanye dimulai menjadi 19, dengan jumlah korban tewas mencapai sedikitnya 75 orang.

Hegseth menegaskan bahwa serangan tersebut dilakukan di perairan internasional. Ia juga menegaskan kembali justifikasi di balik kebijakan keras tersebut.

"Di bawah Presiden Trump, kami melindungi tanah air dan membunuh para teroris kartel ini yang ingin merugikan negara kami dan rakyatnya," kata Hegseth.

Namun, kampanye militer ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk pakar hukum perang, organisasi hak asasi manusia PBB, hingga anggota parlemen AS dari kedua partai. Para kritikus berpendapat bahwa serangan mematikan terhadap kapal kecil yang diduga membawa warga sipil yang terlibat dalam perdagangan komersial narkoba, meskipun mereka adalah penyelundup, dapat dianggap sebagai eksekusi di luar proses hukum dan melanggar hukum internasional.

Pemerintahan Trump membela tindakan tersebut, mengklaim bahwa AS berada dalam "konflik bersenjata" dengan kartel narkoba dan menyebut mereka sebagai "teroris narkotika." Meskipun demikian, AS belum merilis bukti konkret yang memverifikasi klaim bahwa kapal-kapal yang ditargetkan membawa narkotika atau menimbulkan ancaman bersenjata terhadap AS.

Serangan terbaru ini dilakukan di perairan Pasifik Timur, yang merupakan rute utama bagi kokain dari produsen terbesar Amerika Selatan, setelah sebagian besar serangan awal berfokus di Laut Karibia. Aksi militer ini juga bertepatan dengan peningkatan kehadiran militer AS yang signifikan di Karibia.

(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat dan China memulai babak baru perang dagang dengan saling mengenakan biaya tambahan di pelabuhan terhadap kapal masing-masing, menjadikan sektor maritim sebagai medan konfrontasi terbaru antara dua ekonomi terbesar dunia.

Melansir Reuters pada Selasa (14/10/2025), China menyatakan telah mulai memungut biaya khusus terhadap kapal yang dimiliki, dioperasikan, dibangun, atau berbendera AS. Namun, Beijing menegaskan bahwa kapal buatan China akan dibebaskan dari pungutan tersebut.

Dalam rincian yang disiarkan oleh CCTV, pemerintah China menjelaskan ketentuan pengecualian, termasuk untuk kapal kosong yang memasuki galangan kapal di China untuk perbaikan.

Biaya tambahan itu akan dipungut di pelabuhan pertama yang disinggahi atau untuk lima pelayaran pertama dalam setahun, dengan siklus penagihan tahunan yang dimulai setiap 17 April.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana pengenaan biaya pelabuhan terhadap kapal yang berafiliasi dengan China. Kebijakan ini bertujuan mengurangi dominasi China dalam industri maritim global serta memperkuat kapasitas galangan kapal AS.

Pemerintah AS juga akan mulai memungut biaya tersebut pada 14 Oktober. Analis memperkirakan perusahaan pelayaran China, COSCO, akan menjadi pihak yang paling terdampak, menanggung hampir setengah dari beban biaya yang diperkirakan mencapai US$3,2 miliar pada 2026.

Sebagai balasan, China mengumumkan pekan lalu akan mengenakan biaya serupa terhadap kapal yang berafiliasi dengan AS mulai pada hari yang sama. Menurut analis Jefferies Omar Nokta, sekitar 13% kapal tanker minyak mentah dan 11% kapal kontainer global akan terdampak kebijakan timbal balik tersebut.

“Langkah saling balas ini mengunci kedua ekonomi dalam spiral pajak maritim yang berisiko mengganggu arus perdagangan global,” tulis perusahaan riset Xclusiv Shipbrokers yang berbasis di Athena dalam laporannya.

Ketegangan meningkat setelah Trump pada Jumat (10/10/2025) mengancam akan mengenakan tarif tambahan 100% terhadap barang impor asal China serta memberlakukan pembatasan ekspor baru untuk perangkat lunak strategis mulai 1 November.

Beberapa jam setelah itu, pejabat pemerintahan AS memperingatkan bahwa negara-negara yang mendukung rencana Organisasi Maritim Internasional (IMO) PBB untuk menekan emisi gas rumah kaca dari sektor pelayaran bisa menghadapi sanksi, larangan berlabuh, atau pungutan kapal tambahan. China sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap rencana IMO tersebut.

“Penggunaan kebijakan perdagangan dan lingkungan sebagai senjata menandakan bahwa sektor pelayaran kini telah berubah dari sekadar sarana perdagangan global menjadi alat politik luar negeri,” tulis Xclusiv.

Sementara itu, saham perusahaan pelayaran COSCO yang terdaftar di Shanghai naik lebih dari 2% pada awal perdagangan Selasa.

Perusahaan tersebut juga mengumumkan rencana pembelian kembali saham senilai hingga 1,5 miliar yuan (sekitar US$210 juta) dalam tiga bulan ke depan untuk menjaga nilai korporasi dan melindungi kepentingan pemegang saham.