Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah mempercepat penyediaan akses listrik nasional melalui Program Listrik Desa (Lisdes), meski masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno dalam Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Lisdes Tahun 2026 menyampaikan pelaksanaan Program Lisdes di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti proses perizinan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Menurutnya, keberhasilan Program Lisdes sebagai program prioritas Presiden memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan di lapangan.

“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Tri dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Tri juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan Program Lisdes melalui pembiayaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 dengan target awal 1.285 lokasi dan dioptimalisasi menjadi 1.516 lokasi. Hingga 30 April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5%.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan ketersediaan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami menargetkan pada 2029 tidak ada lagi satu pun desa di Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik. Sulawesi Tengah siap mendukung dan menghadapi berbagai tantangan maupun kendala dalam pelaksanaan program ini,” tegas Anwar.

Dia juga berharap Program Lisdes dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah sebagaimana program prioritas nasional lainnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Andriah Feby Misna, menjelaskan, Kementerian ESDM telah menetapkan roadmap Program Lisdes 2025–2029. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan Lisdes di 2.065 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemerintah sangat fokus menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga no one left behind,” ujar Feby

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah mempercepat perluasan akses energi melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program ini dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemerataan energi ke seluruh pelosok Indonesia, terutama di wilayah yang sebelumnya belum terjangkau.

"Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Jakarta, dikutip Rabu (22/10/2025).

Kementerian ESDM mencatat, program Listrik Desa menjangkau 10.068 lokasi dan memberi manfaat bagi lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara itu, realisasi BPBL periode 2024 diterima 155.429 rumah tangga, dan untuk periode Januari-September 2025 sebanyak 135.482 rumah tangga terpasang dari target 215.000 rumah hingga akhir 2025.

"Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat pondasi pemerataan energi nasional," kata dia.

Bahlil menyebut, rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 99,1%. Wilayah yang belum terjangkau merupakan daerah dengan tantangan geografis tinggi karena rumah-rumah warga tersebar di pulau-pulau kecil dan pedalaman.

Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

"Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," kata Bahlil.

Dia menegaskan selain menciptakan pemerataan energi, kehadiran listrik juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Masyarakat desa kini dapat memperluas kegiatan produktif di malam hari dan mengembangkan usaha kecil yang bergantung pada sumber daya listrik.

"Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita," tegas Bahlil.

Perubahan ini dirasakan oleh Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dia menyebut kehidupannya kini jauh lebih efisien sejak mendapat sambungan listrik dari program BPBL.

"Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang," ucap Ruslam.

Sementara itu, di Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, listrik hadir melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi.

"Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita," ungkap Elias Inyomusi, salah satu warga setempat.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi 100% dapat tercapai pada 2030. Langkah ini menjadi bagian agenda pembangunan nasional untuk meningkatkan daya saing, memperkuat pemerataan ekonomi, dan memastikan tidak ada lagi warga yang hidup dalam kegelapan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menggencarkan program listrik desa (lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) guna menerangi wilayah hingga pelosok Tanah Air.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan melalui kedua program tersebut, pemerintah berkomitmen mewujudkan keadilan energi yakni menghadirkan listrik bagi semua tanpa terkecuali.

"Program lisdes ini wujud nyata arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh desa di Indonesia menikmati listrik paling lambat tahun 2029-2030," ujar Menteri Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, program lisdes dan BPBL menjadi penopang utama perubahan hingga pelosok negeri.

Salah satu lokasi program lisdes adalah Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Dulu, warga hanya mengandalkan sinar rembulan dan lampu minyak, namun kini rumah-rumah kayu di lereng gunung itu memancarkan cahaya yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Anggi.

"Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya anak-anak bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan lampu yang terang," ujar Elias Inyomusi, salah satu warga Anggi.

Listrik kini bukan sekadar cahaya, namun simbol perubahan.

"Dengan lampu ini, anak-anak kami bisa belajar, pintar, bersaing dengan distrik lain. Terima kasih, kami tetap di NKRI," kata Piti Inyomusi, warga Anggi lainnya.

Pembangunan PLTMH Anggi adalah bagian dari program strategis Kementerian ESDM.

Proyek ini menjadikan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia yang seluruh listriknya bersumber dari energi baru dan terbarukan (EBT).

Program listrik serupa juga menyentuh Desa Bandar Jaya, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Salah satu warga, Ruslam bercerita, dulu, anak-anaknya belajar dengan lampu redup, sementara sang istri harus berhenti menjahit jika bahan bakar habis.

"Kini, listrik mengubah segalanya. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, saya bisa istirahat dengan tenang," ucapnya.

Kementerian ESDM mencatat saat ini, masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati listrik.

Karena itu, program lisdes 2025 menargetkan 1.285 lokasi baru, dengan pembangunan 4.770 kilometer jaringan tegangan menengah, 3.265 kilometer jaringan tegangan rendah, dan gardu berkapasitas 94.040 kVA.

Bagi desa-desa yang sulit dijangkau jaringan PLN, solusi disiapkan melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal dan PLTS individual dengan baterai.

Sementara, program BPBL menyasar 215.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi agar dapat menikmati listrik gratis, lengkap dengan instalasi rumah tangga dan token perdana sebesar Rp100.000.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025