St. Petersburg: Peta ekonomi global disebut tengah mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya pertumbuhan ekonomi dunia didominasi negara-negara maju, kini pusat pertumbuhan mulai bergeser ke negara berkembang yang tergabung dalam kelompok BRICS.

Hal itu dibeberkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026 ia menilai negara-negara BRICS semakin memainkan peran penting dalam membentuk arah ekonomi dunia di tengah transisi menuju sistem global yang lebih multipolar.

Putin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia saat ini tidak lagi terpusat pada negara-negara Barat, melainkan mulai menyebar ke berbagai kawasan baru, terutama negara-negara di belahan bumi selatan.

“Struktur pertumbuhan bergeser mendukung pusat-pusat pembangunan baru dan negara-negara di belahan bumi selatan,” kata Vladimir Putin, St. Petersburg, Jumat, 5 Juni 2026.

Dunia bergerak ke sistem multipolar

Menurut Putin, perubahan yang terjadi saat ini bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi semata. Transformasi global juga ditandai dengan munculnya kelas menengah baru, pertumbuhan industri domestik, kemajuan sains dan teknologi, perkembangan sektor keuangan, hingga perluasan pasar di berbagai negara berkembang. Dengan begitu, ia menilai kondisi tersebut menciptakan distribusi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Saya ingin mengatakan, dalam hal ini, bahwa dunia menjadi lebih adil, lebih merata, karena pertumbuhan ekonomi meluas ke semakin banyak negara, memberikan peluang baru bagi miliaran orang yang dulunya berada di pinggiran ekonomi global,” ucapnya.

BRICS jadi aktor pertumbuhan dunia

Putin mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, hampir setengah pertumbuhan ekonomi global berasal dari negara-negara BRICS. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 49 persen pertumbuhan ekonomi dunia berasal dari BRICS, sementara kontribusi negara-negara G7 hanya sekitar 18 persen.

"Pada tahun 2020-2025, ekonomi global tumbuh rata-rata 4,1 persen per tahun, 2 persen di antaranya berasal dari BRICS, dan hanya 0,8 persen dari G7," sebutnya.

Selain menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dunia, BRICS juga disebut telah melampaui G7 dari sisi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Saat ini, pangsa BRICS dan PDB dunia berdasarkan paritas daya beli mencapai 40 persen, sedangkan pangsa G7 kurang dari 29 persen, jadi BRICS telah melampaui G7, dan itu terjadi pada tahun 2020,” tuturnya.

IMF dan Bank Dunia ramal BRICS tumbuh lebih cepat

Putin juga merujuk pada proyeksi sejumlah lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia yang menyatakan BRICS akan terus mencatat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia.

“Pertumbuhan ekonomi global paling banter hanya 1,1 persen per tahun, sedangkan negara-negara BRICS akan tumbuh lebih dari 4 persen," ujarnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memproyeksikan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed), belum akan melonggarkan kebijakan moneternya pada tahun ini. Suku bunga acuan AS atau Fed Funds Rate (FFR) diperkirakan akan tetap di level 3,50% hingga 3,75% hingga penghujung 2026, dengan risiko kenaikan lanjutan pada tahun berikutnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, laju inflasi di Negeri Paman Sam membuat ruang bagi The Fed untuk memangkas suku bunga menjadi sangat sempit. Alih-alih melonggar, arah kebijakan moneter global justru cenderung makin ketat.

"Suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat Fed Fund Rate diperkirakan juga tidak akan turun hingga akhir 2026, bahkan juga terdapat kemungkinan akan naik pada 2027 dengan inflasi yang masih tinggi di Amerika Serikat," tegas Perry dalam pengumuman hasil RDG Mei 2026, Rabu (20/5/2026).

Proyeksi higher for longer dari bank sentral AS ini tak lepas dari gambaran makroekonomi global yang masih diselimuti ketidakpastian. Bank Indonesia merevisi ke bawah prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2026 menjadi hanya 3% akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengerek harga minyak mentah dunia.

Masalahnya, perlambatan ekonomi tersebut dibarengi dengan tekanan inflasi global yang justru meningkat ke level 4,3%. Kombinasi tersebut turut memberikan rambatan tekanan yang signifikan terhadap pasar keuangan global, terutama pada instrumen surat utang.

Perry mencatat, ekspektasi suku bunga yang tinggi telah mengerek imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS. Berdasarkan data per 19 Mei 2026, yield US Treasury tenor 10 tahun telah merangsek naik ke level 4,66%, sementara tenor 2 tahun berada di posisi 4,11%.

Lebih lanjut, Perry mewanti-wanti bahwa tekanan di pasar obligasi AS ini berpotensi belum mencapai puncaknya. Kenaikan yield tersebut tidak murni didorong oleh sentimen suku bunga, melainkan juga masalah struktural fiskal di AS.

"[Imbal hasil] diperkirakan akan naik lebih tinggi didorong oleh defisit fiskal yang membesar," pungkasnya.

Kondisi eksternal yang diwarnai oleh suku bunga tinggi, kuatnya dolar AS, dan gejolak pasar obligasi global ini dipastikan akan menjadi jangkar pertimbangan utama bagi Bank Indonesia dalam merumuskan bauran kebijakan moneter ke depan, termasuk suku bunga acuan BI Rate.

Jakarta: Ketidakpastian ekonomi global masih membayangi sepanjang 2026. Hal ini tercermin dari lonjakan Indeks Ketidakpastian Dunia (World Uncertainty Index/WUI) yang mencapai 106.862 pada Februari 2026 level tertinggi sepanjang sejarah.

Indeks ini disusun berdasarkan analisis laporan Economist Intelligence Unit (EIU) dari berbagai negara, sehingga mencerminkan persepsi risiko ekonomi global secara luas, tidak hanya dari sisi pasar keuangan.

Tekanan inflasi mulai terasa di Indonesia

Dampak ketidakpastian global juga dirasakan di dalam negeri. Per Maret 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan sebesar sekitar 3,48 persen.

Tekanan inflasi terutama berasal dari komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) yang tumbuh sekitar 6,08 persen YoY, serta harga bergejolak (volatile food) sebesar 4,24 persen YoY.

Meski masih berada dalam target pemerintah, kondisi ini mulai menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Masyarakat mulai menahan konsumsi

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cenderung mengambil langkah lebih berhati-hati dengan meningkatkan tabungan.

Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2026 menunjukkan porsi pendapatan yang disimpan (tabungan) meningkat menjadi 17,7 persen, dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,5 persen.

Kenaikan ini mengindikasikan adanya kecenderungan precautionary saving/”bermain aman”, di mana rumah tangga mulai menahan konsumsi dan memperkuat cadangan keuangan di tengah ketidakpastian.

Diversifikasi jadi kunci di tengah tekanan inflasi

Namun, menyimpan aset dalam bentuk kas bukan tanpa risiko. Head of Investment and Insurance DANA Ivan Kusuma menilai, menumpuk dana dalam bentuk tunai dalam jangka panjang berisiko tergerus inflasi, sehingga nilai riilnya dapat menurun.

"Oleh karena itu, memegang kas sebaiknya dilakukan secukupnya untuk kebutuhan likuiditas dan dana darurat, sementara sebagian lainnya dialokasikan ke aset atau instrumen yang memiliki potensi menjaga nilai terhadap inflasi," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 April 2026.

Selain emas yang relatif tahan terhadap inflasi, instrumen lain yang cenderung lebih stabil adalah Surat Berharga Negara (SBN).

Instrumen ini umumnya menawarkan imbal hasil yang lebih terprediksi melalui pembayaran kupon, meskipun nilainya tetap dapat berfluktuasi, mengikuti kondisi pasar, terutama perubahan suku bunga. Selain itu, SBN dijamin oleh pemerintah sehingga memiliki tingkat keamanan yang tinggi.

“Untuk investor pemula, fokus pada instrumen yang relatif stabil dan membangun portofolio secara bertahap jauh lebih penting dibandingkan mengejar imbal hasil tinggi. Penting juga untuk menjaga diversifikasi aset dan menyesuaikannya dengan profil risiko masing-masing,” kata Ivan.

“Yang sering jadi miskonsepsi, investasi obligasi seperti SBN dianggap membutuhkan modal besar. Padahal, saat ini sudah banyak produk yang bisa dimulai dari Rp1 juta. Ini membuka peluang bagi lebih banyak orang, terutama anak muda, untuk mulai membangun portofolio sejak dini,” lanjutnya.

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sinarmas Asset Management menyampaikan tahun ini diperkirakan akan menjadi periode transisi penting bagi perekonomian global.

Direktur Utama Sinarmas Asset Management Alex Setyawan WK mengatakan, perubahan kebijakan suku bunga, perkembangan teknologi, serta dinamika geopolitik dipandang akan terus membentuk arah pasar keuangan dunia.

“Dalam kondisi pasar yang semakin kompleks, investor perlu menemukan keseimbangan atau harmoni dalam strategi investasi. Hal ini mencakup pengelolaan risiko yang disiplin, diversifikasi global, serta pemilihan instrumen investasi yang memiliki fundamental kuat dan berkelanjutan,” ujar dia dalam keterangan resmi, Rabu (11/3/2026).

Ia menambahkan, industri pengelolaan investasi di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif seiring meningkatnya literasi keuangan dan partisipasi investor di pasar modal.

Per Januari 2026, total dana kelolaan industri manajemen investasi di Indonesia tercatat mencapai lebih dari Rp 1.058 triliun dengan total jumlah produk sebanyak 2.385 produk serta total nasabah mencapai lebih dari 20 juta nasabah.

Pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap instrumen investasi yang dikelola secara profesional, sekaligus menunjukkan peran strategis industri manajer investasi dalam mendukung pengembangan pasar keuangan nasional.

Di tengah perkembangan industri tersebut, Sinarmas Asset Management terus memperkuat posisinya sebagai salah satu manajer investasi terkemuka di Indonesia.

Saat ini Sinarmas Asset Management mengelola dana kelolaan (AUM) sekitar Rp 65 triliun.

Pertumbuhan kinerja perusahaan didorong oleh strategi pengelolaan investasi yang disiplin, inovasi produk, serta penguatan jaringan distribusi yang luas melalui berbagai mitra strategis.

Selain itu, perusahaan juga terus mengembangkan berbagai solusi investasi yang memberikan akses kepada investor Indonesia terhadap peluang investasi global.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, dalam acara Market Outlook 2026 ini Sinarmas Asset Management juga memperkenalkan produk terbaru berupa Reksadana Global berbasis S&P 500 ESG Shariah Index.

Chief Investment Officer Sinarmas Asset Management Genta Wira Anjalu mengatakan, produk ini dirancang untuk memberikan akses kepada investor Indonesia untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan global yang terdiversifikasi, sekaligus memenuhi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta prinsip syariah.

"Harapannya melalui produk ini, investor dapat memperoleh eksposur terhadap perusahaan-perusahaan global dengan standar tata kelola dan keberlanjutan yang kuat, sekaligus berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi global," tutup dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Washington: Bank Dunia menyatakan ekonomi global terbukti lebih tangguh dari yang diperkirakan, dengan pertumbuhan PDB tahun 2026 diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan perkiraan Juni lalu.

Bank Dunia juga memperingatkan bahwa pertumbuhan akan terkonsentrasi di negara-negara maju. Namun terlalu lemah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem.

Laporan Prospek Ekonomi Global setengah tahunan Bank Dunia menunjukkan bahwa pertumbuhan output global akan sedikit melambat menjadi 2,6 persen tahun ini dari 2,7 persen pada tahun 2025 sebelum kembali meningkat menjadi 2,7 persen pada tahun 2027.

Perkiraan PDB tahun 2026 naik dua persepuluh poin persentase dari prediksi terakhir yang dirilis pada bulan Juni, sementara pertumbuhan tahun 2025 akan melebihi perkiraan sebelumnya sebesar empat persepuluh poin persentase.

Ekonomi Amerika Serikat

Bank Dunia mengatakan sekitar dua pertiga dari revisi ke atas mencerminkan pertumbuhan yang lebih baik dari perkiraan di Amerika Serikat meskipun terjadi gangguan perdagangan akibat tarif.

Bank Dunia pun memperkirakan pertumbuhan PDB AS akan mencapai 2,2 persen pada tahun 2026, dibandingkan dengan 2,1 persen pada tahun 2025 atau naik dua persepuluh dan setengah poin persentase dari perkiraan Juni, masing-masing.

Namun, jika perkiraan tidak berubah maka dekade 2020-an menjadi dekade terlemah bagi pertumbuhan global sejak tahun 1960-an dan terlalu rendah untuk mencegah stagnasi dan pengangguran di pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, kata lembaga pemberi pinjaman global tersebut.

"Dengan setiap tahun yang berlalu, ekonomi global menjadi kurang mampu menghasilkan pertumbuhan dan tampaknya lebih tangguh terhadap ketidakpastian kebijakan," kata Indermit Gill, kepala ekonom Bank Dunia, dalam sebuah pernyataan.

"Tetapi dinamisme dan ketahanan ekonomi tidak dapat menyimpang dalam waktu lama tanpa merusak keuangan publik dan pasar kredit," imbuhnya.

Eoknomi negara berkembang dan Tiongkok

Sementara itu, pertumbuhan di pasar negara dan negara berkembang akan melambat menjadi 4,0 persen pada tahun 2026 dari 4,2 persen pada tahun 2025, naik dua persepuluh dan tiga persepuluh poin persentase dari perkiraan Juni, masing-masing.

Sedangkan untuk Tiongkok tingkat pertumbuhan pada tahun 2026 akan menjadi 3,7 persen, tidak berubah dari tahun 2025, kata Bank Dunia.

Pertumbuhan Tiongkok akan melambat menjadi 4,4 persen pada tahun 2026 dari 4,9 persen, tetapi perkiraan tersebut keduanya naik empat persepuluh poin persentase dari Juni karena stimulus fiskal dan peningkatan ekspor ke pasar non-AS.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Perekonomian global 2026 dibayangi ketidakpastian usai eskalasi geopolitik, mulai dari manuver agresif Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin dan Arktik hingga gelombang instabilitas politik di Iran. Ekonom pun mewanti-wanti dampaknya ke perekonomian domestik terutama kurs Rupiah hingga beban APBN 2026.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menilaiceksposur dagang langsung Indonesia terhadap wilayah konflik relatif terbatas. Namun, risiko rambatan melalui pasar keuangan global dan pergerakan harga komoditas energi tetap perlu diantisipasi.

“Risiko geopolitik terus meningkat. Langkah AS menekan Kolombia, Meksiko, Kuba, hingga ketertarikan aneksasi Greenland menambah ketidakpastian. Di saat bersamaan, instabilitas politik Iran akibat demonstrasi massal memperburuk fragilitas lanskap global,” ujarnya dalam riset OCE Macro Blast, Senin (12/1/2026).

Asmoro menyoroti meningkatnya perhatian Amerika Serikat terhadap Greenland, wilayah yang kaya mineral kritis dan memiliki nilai strategis militer. Langkah tersebut dinilai berpotensi memicu friksi baru dengan negara-negara berkepentingan seperti Denmark, China, dan Rusia.

Di sisi lain, kondisi ekonomi dan politik Iran dinilai semakin rapuh. Inflasi yang mencapai 39%, depresiasi mata uang Rial, serta sanksi ekonomi internasional telah menekan daya beli masyarakat dan memicu gelombang protes yang berisiko mengguncang stabilitas pemerintahan.

Asmoro mengingatkan, instabilitas di Iran sebagai salah satu produsen minyak dunia dapat mengganggu rantai pasok energi global. Meski pasar minyak saat ini masih berada dalam kondisi kelebihan pasokan, gangguan di kawasan Timur Tengah tetap menjadi ancaman bagi Indonesia yang merupakan net oil importer.

Harga minyak Brent tercatat menguat ke level US$63,6 per barel pada awal pekan ini. Menurut perhitungan Bank Mandiri, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit fiskal Indonesia hingga Rp6,8 miliar.

“Kenaikan harga minyak yang persisten di atas asumsi APBN US$70 per barel juga dapat memicu tekanan inflasi domestik,” jelasnya.

Dari sisi perdagangan dan investasi, dampak langsung konflik Iran dinilai relatif kecil. Ekspor Indonesia ke Iran tercatat kurang dari 1% total ekspor nasional, sementara impor berada di bawah 0,1%. Aliran investasi langsung (FDI) dari Iran juga terbatas, yakni sebesar US$2,1 juta sepanjang sembilan bulan 2025.

Meski demikian, Asmoro menekankan dampak tercepat justru berpotensi muncul melalui volatilitas pasar keuangan. Peningkatan persepsi risiko global mendorong pergeseran portofolio investor ke aset aman, yang dapat memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang dan menekan nilai tukar Rupiah.

Eksperimen Kebijakan

Pandangan kehati-hatian juga disampaikan Research Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Gundy Cahyadi. Ia meminta pemerintah menghindari langkah-langkah kebijakan yang bersifat eksperimental pada 2026 dan lebih memprioritaskan stabilitas serta kualitas pelaksanaan kebijakan.

"Ini [2026] bukan tahun untuk terlalu banyak eksperimen kebijakan. Arah strategis sudah ada, yang paling dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dan kualitas eksekusi,” kata Gundy dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Menurut dia, meskipun fundamental ekonomi Indonesia relatif kuat dengan basis permintaan domestik yang besar, ruang kesalahan kebijakan semakin menyempit di tengah meningkatnya risiko global.

Sejalan dengan pandangan Bank Mandiri, Prasasti menilai pasar keuangan sebagai kanal transmisi paling cepat terhadap guncangan eksternal. Valuasi aset global yang sudah tinggi membuat pasar menjadi sangat sensitif terhadap eskalasi ketegangan politik.

Dalam kondisi tersebut, nilai tukar Rupiah dinilai menjadi variabel yang paling rentan. Gundy menjelaskan bahwa lonjakan aversi risiko global, termasuk jika konflik meluas seperti potensi ketegangan China-Taiwan, dapat memicu arus modal keluar dari negara berkembang.

“Volatilitas nilai tukar berpotensi menekan investasi, mengingat tingginya kandungan impor dalam siklus investasi domestik,” ujarnya.

Sementara itu, tekanan dari sisi energi dinilai masih relatif terkendali. Prasasti mencatat pasokan energi global masih cukup longgar berkat kebijakan produksi OPEC serta ketahanan produksi minyak serpih Amerika Serikat.

Kendati demikian, Gundy mengingatkan bahwa jika ketegangan geopolitik meluas ke luar kawasan konflik utama, risiko terhadap perdagangan global dan koordinasi kebijakan internasional berpotensi meningkat secara signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Prospek ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan belum menunjukkan pemulihan yang signi -mfikan. Berdasarkan proyeksi Fitch Ratings, pertumbuhan ekonomi global akan berada di sekitar 2,3%, sedikit le bih rendah dibandingkan per kiraan akhir 2025 yang mencapai 2,4%.

Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi global pada 2026 masih berada dalam fase perlambatan. Sementara itu, International Monetary Fund (IMF) memperkirakan laju pertumbuhan global yang sedikit lebih optimistis, yaitu 3,2% pada 2025 dan 3,1% pada 2026.

Meski demikian, IMF menilai dunia sedang menuju kondisi low-growth equilibrium akibat pergeseran besar dalam tatanan global dari keterbukaan menuju fragmentasi, dari efi siensi menuju ketahanan (resilience), serta dari kerja sama multilateral ke arah kompetisi geoekonomi.

Salah satu katalis utama perubahan tersebut adalah Amerika Serikat. Pemerintahan baru di bawah Presiden Trump melalui kebijakan “America First 2.0” menaikkan tarif rata-rata hingga 16%, level tertinggi sejak 1936. Beberapa negara seperti India, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia bahkan dikenakan tarif antara 17%—36%.

Kebijakan ini menimbulkan dampak sistemik terhadap rantai pasok global yang telah terbentuk selama tiga dekade terakhir, sehingga turut menekan laju pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026.

Situasi global tersebut turut memengaruhi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data BPS, hingga semester II/2025 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,2% (YoY) dengan inflasi terjaga di 2,6% dan defisit anggaran di bawah 3% dari PDB. Namun, tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi tantangan utama yang perlu diwaspadai.

Meski demikian, ekonomi Indonesia masih dipro-yeksikan tumbuh stabil di kisaran 5,2%—5,8% pada 2026. Fokus pemerintah pada investasi dan ekspor menjadikan stabilitas nilai tukar serta reformasi birokrasi sebagai faktor kunci untuk menarik investasi baru. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu memastikan kemudahan berusaha sebagai prioritas utama.

Dua pendorong utama per-tumbuhan, yaitu investasi dan ekspor, masih menghadapi dinamika yang tidak pasti. Melemahnya permintaan dari mitra dagang utama dapat menekan sektor-sektor padat karya seperti tekstil, furnitur, dan elektronik. Selain itu, investor global cenderung berhati-hati menanamkan modal di negara berkembang karena meningkatnya ketidakpastian global, sehingga memperlambat arus modal dan realisasi investasi yang diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Peluang untuk menjaga laju pertumbuhan tetap terbuka jika kebijakan ekonomi diarahkan dengan tepat. Mengacu pada teori pertum-buhan endogen Paul Romer, investasi pada sektor berbasis pengetahuan dan inovasi akan meningkatkan produktivitas jangka panjang melalui efek berganda terhadap teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Dengan memperkuat sektor industri bernilai tambah tinggi seperti energi terbarukan dan teknologi digital, Indonesia dapat membangun fondasi pertumbuhan yang lebih kokoh dari dalam negeri.

Selain itu, teori keunggul-an komparatif dari David Ricardo menegaskan penting-nya ekspor dalam struktur ekonomi nasional. Setiap negara sebaiknya fokus memproduksi dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan relatif dibandingkan negara lain. Dalam konteks Indonesia, potensi besar terdapat pada penghiliran sumber daya alam seperti nikel, tembaga, dan minyak sawit menjadi produk setengah jadi atau barang akhir. Upaya penghiliran yang berkelanjutan akan meningkatkan nilai tambah ekspor serta mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah.

KREDIT BELUM OPTIMAL

Bagi sektor perbankan, berbagai kondisi tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan pada 2026. Kinerja industri perbankan nasional pada 2025 belum menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun laba bersih masih tumbuh positif, terutama pada bank-bank besar seperti BCA, BRI, dan BSI, laju pertumbuhan kredit tetap melambat, berada di bawah 10%, dan diperkirakan sulit menembus dua digit hingga akhir tahun. Bahkan, setelah pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyalurkan dana Rp200 triliun ke bank-bank Himbara pada kuartal III/2025, peningkatan ekspansi kredit masih belum terasa optimal.

Memasuki 2026, sektor perbankan Indonesia harus beradaptasi dengan dua fak tor utama pendorong ekonomi investasi dan ekspor yang sekaligus menjadi peluang dan tantangan. Bank dihadapkan pada berbagai isu seperti volatilitas ekonomi global, penurunan suku bunga, risiko geopolitik, persaingan ketat dengan fintech, peningkatan risiko kredit, serta tantangan digitalisasi yang mencakup keamanan siber dan perlindungan data nasabah.

Selain itu, efisiensi operasional, literasi keuangan, inklusi keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi perhatian penting.Penurunan suku bunga global dan fluktuasi nilai tukar dapat memengaruhi kinerja keuangan bank. Di sisi lain, tekanan dari per-usahaan fin tech menuntut perbankan untuk berinovasi dan menyesuaikan model bisnisnya agar tetap relevan.

Walaupun profitabilitas diperkirakan membaik, risiko kredit ritel dan kualitas aset masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai, terutama bagi bank dengan beban pencadangan tinggi.Di era digital, ancaman ter hadap keamanan data dan serangan siber semakin meningkat. Oleh karena itu, investasi yang tepat dalam teknologi informasi menjadi keharusan. Bank harus memperkuat infrastruktur digital, jaringan komunikasi, serta layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan jangkauan layanan kepada masyarakat.

Tahun 2026 diperkirakan masih menjadi periode penuh tantangan bagi perekonomian global. Perlambatan pertum-buhan akibat kebijakan proteksionisme Amerika Serikat dan fragmentasi ekonomi dunia berpotensi menekan aktivitas perdagangan inter-nasional. Dampaknya akan dirasakan oleh Indonesia, terutama melalui pelemahan rupiah dan menurunnya per-mintaan ekspor dari negara mitra utama.

RISIKO

Meskipun demikian, prospek ekonomi Indonesia tetap relatif positif dengan pertum-buhan di kisaran 5,2%—5,8%, didorong oleh kebijakan pemerintah yang berfokus pada investasi dan ekspor. Stabilitas nilai tukar serta re formasi birokrasi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan kelancaran arus modal.

Bagi sektor perbankan, kondisi tersebut menciptakan peluang sekaligus risiko. Perbankan nasional harus mampu menavigasi ketidakpastian global, persaingan dari fintech, fluktuasi suku bunga, serta risiko kredit dan geopolitik. Transformasi digital dan penguatan keamanan siber menjadi kebutuhan stra tegis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor perbankan.Untuk menghadapi 2026, bank perlu melakukan berbagai langkah strategus.

Pertama, menyesuaikan strategi bisnis dengan arah kebijakan ekonomi nasional berbasis investasi dan ekspor. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi dan inovasi layanan. Ketiga, memperkuat mana-jemen risiko, terutama terhadap kredit dan nilai tukar.

Keempat, berinvestasi pada teknologi informasi guna menjaga keamanan data dan kepercayaan nasabah.

Dengan langkah adaptif tersebut, sektor perbankan Indonesia berpotensi tidak hanya bertahan, tetapi juga berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang tidak pasti.