Bisnis.com, MEDAN – Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU) Abdul Rauf menyebut peristiwa banjir besar Sumatra yang terjadi menjelang akhir November 2025 tak bisa langsung disimpulkan hanya akibat budidaya satu jenis tanaman.

Dia mengatakan bencana dapat timbul dari kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan kemampuan atau daya dukung lahan. Ketidaksesuaian itu bisa terjadi akibat aktivitas usaha ilegal seperti penebangan liar, penanaman secara ilegal, maupun pertambangan ilegal. Oleh karena itu, menyudutkan sawit sebagai satu-satunya penyebab menjadi tuduhan yang hampir tak berlandasan.

“Tanaman sawit ini selalu jadi korban. Kekeringan, katanya disebabkan oleh sawit. Banjir kemarin juga karena sawit. Padahal, tanaman apa pun kalau ditanam di lahan yang tidak sesuai untuk pertumbuhannya atau ekofisiologinya tidak sesuai, pasti akan merusak lingkungan,” kata Abdul Rauf dalam diskusi ilmiah yang digelar Rumah Sawit Indonesia di USU, Selasa (10/2/2026).

Dijelaskan Abdul Rauf, Sumatra Utara telah memiliki perkebunan sawit sejak tahun 1911 atau pada zaman kolonial. Jumlah perkebunan dan luasannya pun berkembang sangat pesat hingga pada tahun 2022 telah mencapai 16,8 juta hektare (ha).

Namun, menurutnya, tidak ada banjir bandang dahsyat yang melanda Indonesia akibat pembukaan kebun sawit itu sejak awal hingga 25 November 2025. Dia menekankan bahwa penyebab banjir bandang tak bisa serta-merta dikaitkan dengan perkebunan sawit.

Abdul Rauf bahkan menyebut komoditas yang sempat dikategorikan sebagai komoditas strategis nasional ini memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air yang tinggi. Dari penelitian yang dilakukannya, satu pohon sawit dewasa tercatat mampu menyerap hingga 10 liter air per hari sehingga kebun sawit yang dikelola dengan baik di lahan yang sesuai dapat berperan dalam mengonservasi tanah dan air.

Lebih jauh, Guru Besar Konservasi Tanah dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai USU ini juga mengungkap peran sawit dalam meningkatkan kesuburan tanah. Akar serabut pada tanaman sawit menjadikan tanah di bawah tegakan sawit menjadi gembur. Sistem akar itu juga membuat area peresapan air berbentuk cembung yang serupa dengan mangkuk sehingga dapat menampung air hujan.

“Jadi, kurang tepat kiranya kalau menyalahkan perkebunan sawit sebagai penyebab bencana. Di Sumatra Utara ini perkebunan sawit sudah ada sejak ratusan tahun lalu, sejak 1911. Memang sudah seharusnya pertanian dan perkebunan kita kembali ke penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahannya. Jangan asal, jangan rakus,” jelas Abdul Rauf.

Guru Besar Bidang Ekonomi Pertanian USU Diana Chalil menjelaskan peran besar tanaman sawit terhadap perekonomian nasional sebagai penyumbang devisa serta penyedia lapangan kerja yang cukup tinggi. Dia mencatat ada 16,5 juta orang yang bekerja di sektor perkebunan sawit hingga tahun 2024, baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.

Diana pun menyebut bencana banjir besar Sumatra beberapa waktu lalu tak berkaitan dengan keberadaan perkebunan sawit. Dia menjelaskan pembukaan perkebunan sawit yang legal pasti telah memperhitungkan kesesuaian lahan seperti retensi hara hingga tingkat bahaya (erosi, longsor, banjir/genangan) dengan faktor-faktor pembatas agar tanaman sawit bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

“Tutupan sawit di Tapanuli Selatan itu kebanyakan berada di luar wilayah Batangtoru [lokasi banjir bandang]. Batangtoru sendiri tingkat kemiringannya tinggi sehingga mudah mengalami erosi,” ujar Diana. (240)

Bisnis.com, TAPANULI TENGAH - Tiga Kepala Desa lokasi perkebunanPT Tri Bahtera Srikandi (TBS) di Anggoli, Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan penyebab banjir bandang di Sungai Aek Garoga bukan pembukaan kebun di kawasan desa mereka yang ada di hilir tapi disebabkan oleh aktifitas di hulu sungai tersebut.

Kepala Desa Anggoli Oloan Pasaribu, Kepala Desa Simanosor Tua Pandapotan Batubara, dan Kepala Desa Huta Gurgur Rinta Hasean Hutagalung, mengatakan total 512 ha kebun yang baru diolahasyarakat desa bersama PT TBS adalah lahan kebun masyarakat desa yang dulu berisi pohon karet, jengkol, durian, dan pohon petai yang dialihkan menjadi kebun kelapa sawit karena alasan untuk meningkatan ekonomi masyarakat desa.

“Jadi ini bukan pembabatan hutan tapi kebun warga di tiga desa yang diubah jadi kebun sawit dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan warga kami. Kebun itu isinya pohon karet, petai, jengkol, durian yang kemudian dialihkan jadi kebun sawit,” ujar Oloan di lokasi perkebunan tersebut, Minggu (18/1/2026).

Dia menambahkan lahan seluas 512 ha yang diubah jadi kebun sawit itu berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang dikembangkan menjadi kebun plasma atau kebun masyarakat binaan dan perkebunan inti kelapa sawit milik PT TBS.

Sementara itu, Tua Pandapotan menjelaskan bahwa sejak lama warga sudah mengolah lahan tersebut sehingga tuduhan bahwa lahan yang digarap di desanya merupakan hutan lindung tidaklah benar berdasarkan faktanya.

”Tudingan peralihan kebun masyarakat ini jadi penyebab banjir bandang di sungai Aek Garoga tidak benar. Tidak ada kayu dari kawasan kami yang ke Aek Garoga karena memang tidak ada aliran sungainya ke sana. Yang ada hanya sumber mata air yang mengalir ke Garoga dan itu aliran kecil yang tidak mungkin kayu-kayu lewat,” kata Tua.

Kades Rinta menambahkan peralihan kebun rakyat jadi kebun sawit itu diharapkan bisa mendorong ekonomi warganya yang banyak masih mengalami kesulitan ekonomi.

Dalam hal ini, menurutnya, masyarakat desa juga berkomitmen menjaga lingkungan agar desa tetap aman.Oloan menambahkan sebagai bentuk komitmen itu, pihaknya melarang keras pembukaan kebun di wilayah kemiringan curam di desanya yang berisiko berdampak longsor.

Di tempat terpisah, juru bicara PT TBS Rizky Pratama Pasaribu mengatakan pihaknya menghormati keputusan pemerintah dengan menghentikan sementara aktifitas perkebunan di tiga desa yang dipersoalkan sampai ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah.

Terkait dengan persoalan di lahan pengembangan kebun seluas 512 ha, pihaknya berinisiatif mengundang 2 orang ahli tanah dan hidrologi dari Institut Pertanian Bogor untuk meninjau kawasan tersebut dalam rangka membuat penilaian teknis dan objektif agar didapatkan rekomendasi yang objektif pula.

”Dua ahli tanah dan hidrologi dari IPB itu sudah meninjau kawasan kebun yang dianggap bermasalah dan mereka mencoba memberikan penilaian teknis seperti informasi yang sudah beredar saat ini,” kata Rezky.

PT TBS diketahui dipersalahkan sebagai salah satu perkebunan yang menyebabkan banjir bandang di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan Anggoli, Sumatera Utara.

Adapun, Bareskrim Mabes Polri menuding bahwa sebagian besar gelondongan kayu yang hanyut di sungai Aek Garoga dan Anggoli berasal dari perkebunan PT TBS.